Pemerintah berencana merombak skema penyaluran subsidi BBM jadi BLT atau opsi lain yang masih dirahasiakan.

Skema penyaluran subsidi BBM dan energi mau dirombak pemerintahan Prabowo karena banyak yang tidak tepat sasaran.

Subsidi BBM hanya 40 persen yang dinikmati orang miskin, sementara 60 persen lainnya diterima orang kaya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Membahas soal perubahan skema penyaluran subsidi BBM?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun merespons pertanyaan dari awak media apakah ratas kali ini membahas mengenai subsidi BBM. "Nanti kita lihat," ujarnya singkat sambil berjalan menuju Istana Negara.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ratas kali ini adalah untuk melaporkan penyatuan tunggal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita akan dua hal ya kita akan lapor ke presiden soal penyatuan data tunggal. Agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi," katanya.

Sementara, kata Cak Imin, para menteri akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai usulan subsidi kepada masyarakat miskin bisa tepat sasaran langsung by name by address. "Yang kedua, usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran orang atau keluarga," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kolaborasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mewujudkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di perkeretaapian.

Public Relations Vice President PT KAI, Anne Purba, mengatakan kereta api adalah angkutan massal yang bebas dari kemacetan, hemat energi, mengurangi beban jalan raya, memiliki tingkat keselamatan tinggi, dan jadwalnya tepat waktu. Karena itu, menurutnya penting untuk diberikan dukungan berupa BBM subsidi.

"Penggunaan kereta api untuk angkutan barang juga memiliki banyak keunggulan dibanding transportasi darat lainnya yaitu ramah lingkungan. Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholder guna perkembangannya, salah satunya dengan dukungan pemberian kuota BBM subsidi bagi transportasi kereta api," kata Anne dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Saat ini, pemakaian BBM subsidi di kereta api sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023.

"Keputusan itu tentang penetapan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang tahun 2024," imbuhnya.

Aturan tersebut menetapkan kuota bahan bakar minyak jenis solar (Gas Oil) untuk transportasi darat, yaitu Kereta Api Umum Penumpang dan Barang, sebesar 196.653 Kiloliter (KL) untuk tahun 2024.

Secara rinci, kuota bahan bakar kereta api tahun 2024 dialokasikan sebesar 172.849 KL untuk Kereta Api Penumpang, 1.050 KL untuk Kereta Api Barang komoditas klinker, 2.529 KL untuk komoditas parcel, 15.539 KL untuk komoditas peti kemas, dan 4.686 KL untuk komoditas semen.

Anne Purba menyampaikan tingkat efisiensi bahan bakar kereta api untuk angkutan barang jauh lebih tinggi dibanding moda transportasi darat lainnya. Kereta api saat ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut batu bara, tetapi juga berbagai komoditas lain seperti peti kemas, semen, dan barang-barang retail.

BerdasarkanGuidelines to Defra/DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting, Anne menjelaskan bahwa penggunaan kereta api untuk angkutan barang menghasilkan efisiensi bahan bakar hingga 79 persen dan mampu mengurangi emisi karbon sekitar 99 persen. Namun, saat ini angkutan barang berbasis rel baru menyumbang sekitar 2 persen dari total angkutan barang darat di Indonesia.

Selanjutnya, dalam kolaborasi ini KAI akan berkomitmen untuk memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

“KAI juga akan terus menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsipGood Corporate Governance(GCG),” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal wacana subsidi bahan bakar minyak (BBM) diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan subsidi tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan rencana tersebut masih dibahas agar nantinya subsidi dapat tepat sasaran.

"Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar. Agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (21/10).

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10). Prabowo mengumbar banyak janji di bidang ekonomi. Salah satunya memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut skema subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai ke orang, tidak lagi ke barang.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka, bukan kepada komoditinya, (tetapi) kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," ujarnya di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai skema subsidi saat ini tak tepat sasaran. Beberapa masyarakat miskin malah tidak merasakan subsidi listrik dan BBM.

Dengan mengubah skema subsidi ke barang menjadi kepada orang bisa mengurangi besarnya subsidi energi, kemudian dialihkan untuk mengongkosi program lain yang lebih produktif, terutama untuk membantu masyarakat miskin.

"Ini me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah. Langkah ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, (15/10).

Latif menerangkan, KKP terus berkomitmen untuk dapat memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

"Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10) lalu. Uji coba digitilisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.

Peresmian SPBUN ini melibatkan kerjasama yg baik dg Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas dan Pertamina serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sampai saat ini aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih belum rampung sehingga belum bisa diterapkan.

Menurutnya, aturan masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan tidak membuat masyarakat kelas bawah makin susah.

Padahal, rencananya pembatasan pembelian BBM subsidi dilakukan mulai 1 Oktober 2024.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan, tidak boleh terburu-buru. Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan dan petani. Kita lagi uji coba terus," ujar Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (11/10).

Dengan kondisi ini, Bahlil pun tidak bisa memastikan aturan yang tengah digodog bisa selesai di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati, dipastikan agar bisa segera diimplementasikan.

Sebab, kata Bahlil, tujuannya untuk menciptakan BBM subsidi yang tepat sasaran.

"Aturannya sudah hampir final, tapi apakah nanti di zamannya Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, itu cuma persoalan waktu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Bahlil memang berkali-kali memberikan sinyal kuat bahwa pembatasan pembelian pertalite dan BBM bersubsidi batal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

Hal tersebut lantaran aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi tersebut masih dalam pembahasan.

"Feeling saya belum. Feeling saya belum," ujar dia di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

PT Pertamina Patra Niaga pun kala itu memastikan tak ada pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite Cs mulai 1 Oktober 2024 lalu.

"Tidak ada pembatasan pembelian Pertalite. Pak Bahlil sudah clear statement-nya bahwa pemerintah tidak ada pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/10).

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung melakukan pengaturan pembelian BBM subsidi. Padahal, wacana pengaturan BBM subsidi ini sudah berjalan cukup lama.

Lantas, apakah kebijakan pengaturan BBM subsidi ini akan dijalankan pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto?

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Simak Video: Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa aturan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih dimatangkan dan hampir final. Ia menegaskan bahwa aturan BBM subsidi ini jangan diimplementasikan dengan terburu-buru karena berdampak langsung ke masyarakat.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan dan petani. Kita lagi uji coba terus. Aturannya sudah hampir final," kata Bahlil, Kamis (10/10).

Bahlil belum bisa memastikan apakah aturan penggunaan BBM bersubsidi ini akan diterapkan pada era Presiden Joko Widodo atau Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil mengatakan untuk kebijakan pengetatan BBM bersubsidi sampai sekarang masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

Sebab, kata Bahlil, aturan BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dikeluarkan aturannya bisa mencerminkan keadilan. Keadilan ini dimaksudkan dengan target BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan (1 Oktober 2024),” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil mengatakan, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan. “Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ada beberapa hal baru yang harus diakselerasikan oleh pemerintah sebagai persiapan melakukan pengetatan dan pengalihan subsidi BBM.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kelas menengah yang selama ini turut menikmati subsidi BBM bisa ‘dirayu’ supaya bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

"Kalau narasi pengalihan subsidi di arahkan ke upaya peningkatan SDM, kelas menengah yang terkena dampak kenaikan BBM akan merasakan dampak pengalihan. Misalkan subsidi dialihkan ke pendidikan, biaya sekolah anak berkurang. Jadi, mampukah kebiijakan subsidi membuat aspiring middle class tidak terkena dampak luas dari pemabtasan BBM ya tinggal kita lihat dari mata anggaran SDM naik atau tidak," terangnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Terkait penerapan subsidi BBM secara tertutup akan dilakukan dalam waktu dekat atau malah ditunda, menurutnya tergantung pada keberanian dari pemimpin negara untuk menggunakan data yang presisi sehingga subsidi energi secara terbuka yang sangat besar bisa dialihkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakselerasi beberapa hal baru yang bisa menjadi titik penting dukungan masyarakat bagi kebijakan yang kerap disebut tidak populer itu. Pertama, ucapnya, berkaitan dengan aspek moral di mana saat ini tumbuh kesadaran lingkungan yang cukup baik pada generasi muda.

"Mereka [generasi muda] makin sadar soal ini. Berarti shifting gunakan BBM yang makin berkualitas, itu lama-kelamaan akan bisa diterima," paparnya.

Lanjutnya, hal kedua adalah digitalisasi terkait data penerima subsidi tertutup. Problem selama ini, jelasnya, setiap terjadi pergeseran ke subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan untuk mengeliminasi kebocoran.

"Ketiga, ya tentu saja mata anggaran sesudah pengalihan subidi itu terlihat atau tidak. Kalau realokasi terlihat di mata anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM misalnya, maka publik bisa memaklumi kebijakan subsidi itu," pungkasnya.

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak. Dikutip dari Reuters, pada Rabu (9/10/2024) harga minyak mentah berjangka jenis Brent terpantau turun US$3,75 atau 4,63% menjadi US$77,18 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun US$3,57 atau 4,63% ke level US$73,57 per barel.

Pergerakan harga minyak dunia pada sore ini turun 2% usai sepekan terakhir melonjak 8%. Melansir Reuters pada sore ini, harga minyak Brent turun 2% menjadi US$ 79,31 per barel dan West Texas Intermediate turun 2,07% menjadi US$ 75,54 per barel.

Kenaikan harga minyak terhenti pada hari ini karena pasar menunggu respon Israel terhadap serangan roket Iran pada minggu lalu. Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan kenaikan harga minyak terjadi akibat dampak serangan Iran.

Lonjakannya dapat terus terjadi apabila konflik geopolítik di Timur Tengah memanas. "Kalau eskalasi perang meluas, tidak menutup kemungkinan angkanya di atas US$ 100 per barel. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi Indonesia karena negara net importer minyak," katanya saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah perlu mengambil dua langkah. Pertama, menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada bulan depan. Kedua, melakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk menghemat anggaran negara.

Dalam catatan Reuters, harga minyak Brent naik lebih 8% dan WTI melonjak 9% pada pekan lalu. Angka kenaikannya menjadi yang tertinggi secara mingguan dalam setahun terakhir.

Lonjakan itu terjadi setelah serangan rudal Iran pada 1 Oktober terhadap Israel. Pelaku pasar khawatir Israel meresponnya dengan menyerang infrastruktur minyak di Teheran. "Jika itu terjadi harga minyak bisa naik US$ 3 hingga US$ 5 per barel," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow, dikutip Reuters.

Jakarta: Masyarakat bisa mendaftarkan diri di MyPertamina untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah mulai 1 Oktober 2024.

Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan diawasi dengan lebih transparan. Proses pendaftaran juga dirancang agar lebih praktis dan cepat bagi para pengguna, dilansir laman Pertamina Patra Niaga.

Di beberapa wilayah, termasuk Jawa, Madura, Bali (Jamali) serta sejumlah daerah lain seperti Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kendaraan roda empat telah tersedia.
Masyarakat diharapkan dapat segera mendaftar agar penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran. Lalu, bagaimana cara daftar MyPertamina agar bisa mengakses BBM subsidi? Berikut prosesnya:

1. Buka situs subsiditepat.mypertamina.id untuk mendapatkan QR Code.
2. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain foto KTP, foto diri, foto STNK, gambar kendaraan, serta foto nomor polisi kendaraan.
3. Bagi yang menggunakan KIR, foto KIR juga diperlukan sebagai salah satu syarat.
4. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapatkan QR Code unik yang dapat dicetak dan dibawa ke SPBU tanpa perlu mengunduh aplikasi MyPertamina.

Baca juga: Begini Cara Gampang Bikin Barcode Pertamina Buat Beli Pertalite-Solar

Tujuan pendataan

"Pendataan ini akan diperluas ke wilayah lain setelah tahap pertama selesai. Masyarakat di tahap pertama diharapkan sudah mendaftar sebelum akhir Agustus. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk mencocokkan data kendaraan dengan dokumen yang terdaftar sehingga penyaluran subsidi menjadi lebih akurat,” ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam distribusi pertalite, seperti yang sudah diterapkan pada Solar subsidi, guna mencegah penyelewengan serta memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.

Dengan adanya program pendaftaran melalui MyPertamina, masyarakat di berbagai wilayah dapat mengakses BBM bersubsidi dengan lebih mudah dan aman. Penggunaan QR Code dalam proses transaksi ini diharapkan bisa meminimalkan potensi penyalahgunaan dan memastikan subsidi BBM diterima oleh pihak yang berhak.

Langkah ini juga memperkuat transparansi dalam penyaluran BBM bersubsidi, membantu menjaga efisiensi, serta mendukung distribusi yang lebih tepat sasaran di seluruh Indonesia. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan subsidi BBM mendapat sorotan publik menjelang pergantian rezim pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.

Tim Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto disebut tengah menggodok perubahan skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Opsi tersebut tengah dikaji dengan harapan penyaluran subsidi energi bisa lebih tepat sasaran.