Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan sejumlah Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena dinilai dapat merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk mereka yang bekerja di sektor hulu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP dan RPMK tersebut adalah aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai akan semakin merugikan ekosistem industri rokok dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, mengatakan pada 2024 ini harga jual tembakau dari petani sudah turun hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran kurangnya pembelian tembakau dari para produsen rokok.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," terang Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diusulkan dalam RPMK dinilai dapat semakin menggerus kinerja industri rokok Tanah Air. Sebab banyak pihak sudah memperkirakan imbas aturan ini yang bisa menyuburkan keberadaan rokok ilegal.

"Permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," papar Kusnasi.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

Sehingga kinerja produsen pabrik-pabrik rokok konvensional atau legal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Petani berharap kenaikan target penerimaan cukai sebesar 5,9% menjadi Rp244,19 triliun pada 2025 tidak disertai dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Triyanto berpendapat jika pemerintah menambahkan rencana kenaikan CHT yang tinggi, maka berisiko makin mematikan industri hasil tembakau (IHT).

Menurutnya, hal tersebut bisa membuat pabrikan rokok mengurangi serapan tembakau petani hingga menekan harga bahan baku.

"Dampaknya berisiko makin menekan harga bahan baku di level petani," kata Triyanto dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Pihaknya juga menyayangkan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dikarenakan dalam PP tersebut terdapat banyak pasal-pasal yang merugikan industri tembakau.

Dia berpendapat adanya aturan tersebut bisa membuat pabrikan rokok mengurangi produksinya, sehingga menyebabkan serapan panen petani turun. Puncaknya bisa memicu adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Tak hanya itu, lanjutnya, produk rokok ilegal akan semakin merebak dan menyebabkan kerugian bagi negara dan seluruh ekosistem IHT.

“[Rencana] kenaikan tarif cukai dan terbitnya PP 28/2024 di waktu yang berdekatan betul-betul akan mengancam industri tembakau,” ujarnya.

Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9% menjadi Rp244,19 triliun.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2023 hanya Rp213,5 trilun atau 91,8% dari target 2023. Target CHT kembali terancam tidak tercapai pada tahun ini.

Pasalnya, hingga Juli 2024, realisasi CHT baru mencapai Rp111,4 triliun atau 48% dari target sebesar Rp230,4 triliun kendati pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Senada, Ketua DPC APTI Pamekasan, Jawa Timur, Samukrah, turut menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2025.

Oleh karena itu, Samukrah berharap pemerintah tidak melakukan kenaikan cukai hasil tembakau yang tinggi di tahun depan.

“Sejak dulu, kenaikan cukai yang tinggi memberikan ancaman tersendiri bagi para petani tembakau. Kami berharap untuk kenaikan cukai tahun depan hanya satu digit,” katanya.