Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Namun kebijakan ini dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disusun merujuk atau mengikuti aturan serupa yang sudah berlaku di negara lain, semisal Singapura dan Australia.

"Nah RPMK ini, kenapa saya tadi bawa contoh blank packaging (kemasan tanpa merek) ini, Indonesia ini mau di apple to apple (meniru kebijakan) antara Singapura dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Padahal menurutnya negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok).

Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dengan Indonesia di mana industri hasil tembakau ini memberikan pendapat cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Di Australia itu nggak ada pertanian tembakau, enggak ada industri hasil tembakau. Singapura juga nggak ada. Mereka enggak punya petani, nggak punya industri. Indonesia punya dua-duanya," tegas Kusnasi.

Kusnasi mengatakan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat semakin berdampak terhadap para petani tembakau mengingat sekitar 99% atau hampir semua hasil panen mereka diserap oleh industri rokok.

"Kalau nanti misalnya blank packaging ini akan diterapkan di Indonesia, mau ditaruh ke mana petani kita? Nasibnya petani, saya itu, mau kemana? Karena 99,9% tembakau kita itu yang beli cuma pabrik rokok," terang Kusnasi.

Untuk itu Kusnasi berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada para pelaku serta mereka yang terkait dengan industri hasil tembakau. Dengan begitu mereka yang bekerja di industri ini dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan maksimal.

"IHT ini, industri hasil tembakau ini sudah memberikan sumbang sih yang begitu luar biasa kepada negara dan masyarakat. Artinya, tolong hentikan regulasi-regulasi yang memberatkan, yang menjadi beban dari, baik itu di sektor hulu di petaninya maupun di sektor hilirnya," kata Kusnasi.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan ketiadaan jatah pupuk bersubsidi untuk hasil perkebunan tembakau. Padahal, industri hasil tembakau saat ini tengah tertekan imbas kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

Ketua Umum APTI Agus Pramuji mengatakan, petani tembakau tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi sejak 2012. Dia pun berharap tembakau yang juga menjadi komoditas strategis mendapatkan minimum kuota pupuk subsidi.

"Besar [kebutuhan pupuk] dalam 1 tahun untuk pertanian tembakau kalau kita ambil empat provinsi besar aja itu ratusan ribu ton," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (4/11/2024).

Agus menyebut terdapat indikasi diskriminasi dari pemerintah terkait pupuk subsidi yang ditiadakan untuk tanaman tembakau dengan tanaman pangan lainnya.

Padahal, pertanian tembakau di Indonesia melibatkan 6,1 juta orang yang terdiri atas petani dan buruh tani. Tenaga kerja tersebut menggarap area seluas 247.064 hektare yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia dengan produksi 236.243 ton per tahun.

"Plotting pupuk bersubsidi untuk tanaman tembakau itu nggak ada. Paling ada dapat jatah, karena sama-sama perkebunan, sama-sama itu komoditas strategis, ini kan diskriminasi, keanekaragaman budaya di Indoensia," ujarnya.

Di samping itu, Agus mengeluhkan belum adanya perlindungan regulasi tentang budidaya pertembakauan dan petani tembakau. Bahkan, regulasi terkait tata niaga pemasaran, penyerapan tembakau hingga harga minimal belum tersedia.

Untuk itu, melalui rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR RI hari ini, Agus kembali mengusulkan terkait RUU Pertembakauan yang sebelumnya telah diusulkan sejak tahun 2008.

"Harapannya di periode 2024-2025 ini di awal setelah pelantikan anggota DPR baru, kemudian Baleg menginiasiasi untuk percepatan RUU Perkebunan Strategis secara umum semoga saja ada penyesuaian sebagai solusi pertanian dan perkebunan," tuturnya.

Lebih lanjut, petani tembakau juga menyoroti penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk ditambahkan porsi terhadap kebutuhan pemberdayaan petani tembakau, termasuk untuk kualitas bahan baku, subtitusi impor, hingga produktivitas tembakau.

"Ketika pemerintah bisa mengalokasikan DBHCHT yang 2% ditambah menjadi 5% atau 10% kemudian porsi struktur aturannya itu benar maka semua akan sejahtera, meskipun instrumen penghancuran petani tembakau itu satu, cukai," pungkasnya.

Media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 5 November 2024. Acara ini tepatnya akan berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega pukul 10.00 WIB.

detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Dalam hal ini detikcom menghadirkan para pemimpin dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait, untuk bertukar informasi, ide, dan gagasan sesuai tema, yakni:

1. Kusnasi Mudi, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

2. Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

3. Mujiburrohman, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

4. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

5. Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF.

6. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia - Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

Para panelis akan membahas mengenai berbagai tantangan industri hasil tembakau (tembakau) imbas kebijakan baru pemerintah, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Semisal masalah terkait pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standarisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standarisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kini menjadi salah satu polemik yang dibahas dalam detikcom Leaders Forum.

Jangan lupa saksikan acara bincang-bincang ini secara live hanya di detikcom!

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Sebab hal ini dinilai dapat memberi dampak buruh terhadap industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan termasuk mereka para petani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya menjelaskan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos tersebut tidak secara langsung memberikan dampak kepada para petani.

Sebab salah satu dampak langsung dari kebijakan ini meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di mana menurutnya baik rokok konvensional (legal) maupun ilegal sama-sama membeli tembakau dari petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, ditulis kembali Senin (4/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

Parahnya lagi, rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana pada 2024 ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% jika dibandingkan 2023 lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Bisa Bikin Peredaran Rokok Ilegal Menjamur

Secara terpisah Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini dapat mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Kondisi inilah yang menurutnya akan membuat pangsa pasar rokok legal semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

Petani tembakau tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Para petani menyebut aturan itu berpotensi menurunkan serapan dan harga tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menjelaskan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani. Hal tersebut dinilai akan membuat semakin maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, dikutip lagi Minggu (3/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Dia menyebut pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Dengan berdampak rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," kata dia.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Simak Video: Pemerintah Larang Warga Jual Rokok Ketengan!

[Gambas:Video 20detik]

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengeluhkan sejumlah Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena dinilai dapat merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk mereka yang bekerja di sektor hulu.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP dan RPMK tersebut adalah aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai akan semakin merugikan ekosistem industri rokok dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, mengatakan pada 2024 ini harga jual tembakau dari petani sudah turun hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran kurangnya pembelian tembakau dari para produsen rokok.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," terang Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diusulkan dalam RPMK dinilai dapat semakin menggerus kinerja industri rokok Tanah Air. Sebab banyak pihak sudah memperkirakan imbas aturan ini yang bisa menyuburkan keberadaan rokok ilegal.

"Permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," papar Kusnasi.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

Sehingga kinerja produsen pabrik-pabrik rokok konvensional atau legal ini akan sangat mempengaruhi jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Para petani tembakau secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan Kemudian mendapat penolakan dari petani tembakau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi pada awalnya mengatakan bahwa aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada para petani.

Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan dari aturan itu adalah maraknya peredaran rokok ilegal, di mana bagi petani baik rokok legal maupun rokok ilegal sumbernya sama-sama dari mereka. Sehingga selama hasil pertanian mereka terserap, mereka tidak memperhatikan aturan standardisasi kemasan itu.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Kusnasi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

Namun untuk jangka panjang, aturan tersebut berpeluang mengganggu iklim IHT di sektor hilir yakni para produsen rokok. Di mana hal ini dapat berimbas terhadap hasil penyerapan tembakau para petani.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Belum lagi, selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Sehingga kalau kinerja produsen rokok legal ini terganggu, tentu akan sangat berdampak pada jumlah penyerapan tembakau hasil panen para petani.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Belum lagi pemerintah juga belum memiliki inovasi terkait penggunaan tembakau untuk industri lain, yang membuat stabilitas para pembuat rokok berpengaruh sangat besar terhadap para petani.

"Karena saat ini pemerintah nggak punya inovasi, kita belum punya inovasi tembakau ini dipergunakan untuk apa selain rokok. Kan belum ada, misalnya banyak kalangan menyampaikan bahwa tembakau bisa dipakai untuk pestisida, untuk parfum, untuk herbal, itu juga bisa," terang Kusnasi.

"Artinya kan memang aturan-aturan, regulasi, pengetatan-pengetatan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat berdampak (terhadap sektor hilir). Apalagi nanti kalau terkait kemasan kosong," ucapnya lagi.

Bahkan menurut Kusnasi berbagai tekanan yang diterima industri rokok saat ini saja sudah dirasakan para petani. Di mana ada beberapa pabrik tembakau yang pada 2024 ini tidak melakukan pembelian komoditas tembakau.

"Kalau penjualan rokok yang dari industri kita itu turun, artinya kan penyerapannya dari petani juga turun. Tahun ini saja ada beberapa perusahaan yang mereka tidak melakukan pembelian. Apakah alasan karena penjualannya turun atau memang mereka sengaja tidak membeli," terang Kusnasi.

"Misalnya di Temanggung. Di Temanggung itu ada salah satu perusahaan besar yang setiap tahun melakukan pembelian, tapi tahun ini tidak beli. Kemudian di Jawa Timur, di kawasan Probolinggo itu juga sama, mereka juga tidak melakukan pembelian. Bahkan ada dua atau tiga perusahaan yang tidak melakukan pembelian," paparnya lagi.

Belum lagi dengan rendahnya penyerapan komoditas tembakau ini secara langsung juga menurunkan harga jual dari petani. Di mana sejauh ini rata-rata harga tembakau sudah turun sekitar 10% dibandingkan tahun lalu.

"Kalau ada salah satu atau dua perusahaan yang tidak melakukan pembelian, artinya tingkat kompetisinya tidak ada. Malah nanti harganya turun. Seperti di Temanggung sekarang tembakau petani banyak yang belum terserat," kata Kusnasi.

"Tahun lalu yang 2023 itu harga tembakau memang sangat tinggi. Kalau sekarang ya kurang lebih sekitar 10% penurunan harga," tambahnya.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Aturan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, menyatakan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan rokok tersebut dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. "Aturan ini menjadi sorotan di kalangan petani karena dampak jangka panjangnya akan menyuburkan yang ilegal," ujarnya pada Rabu (30/10/2024) di Jakarta.

Mudi menjelaskan bahwa dengan adanya penyeragaman kemasan, akan sulit membedakan antara rokok legal yang membayar cukai dan rokok ilegal yang tidak membayar cukai. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan penjualan rokok legal dan merugikan petani tembakau.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menurunkan penyerapan hasil tembakau dari petani, merusak tata niaga perkebunan tembakau, serta memperburuk kondisi ekonomi petani kecil.

"Jika kebijakan ini diterapkan, maka banyak dampak negatif dalam jangka panjang yang muncul, termasuk dapat mematikan mata pencaharian kami," katanya.

Mudi juga menekankan bahwa penyeragaman kemasan rokok tanpa merek tidak diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. UU tersebut hanya mewajibkan peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning/PHW) pada 50 persen kemasan rokok, tanpa mewajibkan penyeragaman kemasan tanpa identitas merek.

Ia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

"Kami mohon kepada pemerintah baru agar dapat melihat sisi positif dari sektor tembakau yang selama ini telah berjasa untuk keluarga kami dan berkontribusi besar pada negara," tuturnya.

Ketua DPC APTI Pamekasan, Samukrah, turut menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru mengambil pendekatan berbeda dalam melihat industri tembakau, terutama dari sisi petani.

"Harapan kami pemerintahan baru dapat melihat keberlangsungan industri tembakau dari semua aspek, termasuk dari sisi petani," tambahnya.

Samukrah juga menyoroti anggapan bahwa petani tembakau tidak sejahtera, meskipun hasil panen tembakau selama ini sangat membantu kehidupan mereka. Panen tembakau menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para petani karena mereka menggantungkan penghidupan pada hasil tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Asosiasi Minta Pemerintah Batalkan Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Alasannya?", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/10/31/asosiasi-minta-pemerintah-batalkan-aturan-penyeragaman-kemasan-rokok-apa-alasannya

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan regulasi yang berpotensi merugikan ekonomi mereka.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji, mengatakan bahwa industri tembakau di Indonesia saat ini diawasi lebih dari 480 regulasi fiskal dan nonfiskal, termasuk peraturan daerah dan undang-undang.

Selain itu, terbitnya PP 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik juga mendapatkan banyak penolakan, termasuk dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi yang dibebankan pada industri hasil tembakau legal akan berdampak pada kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang bergantung pada pabrik rokok," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

DPN APTI menitipkan lima poin penting kepada Presiden Prabowo demi melindungi para petani tembakau.

Pertama, Indonesia diminta untuk tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) karena penerapan FCTC dapat mematikan pekerjaan petani tembakau dan menekan ekonomi nasional, bertentangan dengan visi Prabowo untuk meningkatkan lapangan kerja.

Kedua, Agus meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada 2025 dan tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%, guna menjaga daya beli masyarakat yang sedang menurun.

Ketiga, DPN APTI mengusulkan agar tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2025 hingga 2027 tidak dinaikkan, demi memulihkan industri tembakau legal yang berkontribusi besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja nasional.

Keempat, APTI menolak simplifikasi tarif cukai yang dapat memicu peralihan konsumen ke rokok ilegal dan merugikan petani lokal. Simplifikasi dianggap hanya menguntungkan perusahaan rokok internasional yang jarang menggunakan tembakau lokal.

Kelima, Agus meminta adanya keseimbangan peraturan antara rokok elektronik dan rokok kretek, karena cukai rokok elektronik yang lebih murah dapat merugikan industri rokok kretek yang banyak menggunakan tembakau lokal.

Agus menegaskan bahwa kontribusi industri hasil tembakau terhadap ekonomi nasional sangat besar, dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi para petani tembakau.

Para petani tembakau berharap Presiden Prabowo bisa melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir dengan tujuan menjaga urat nadi ekonomi masyarakat. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita bapak Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di tanah air.

"Pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat guna agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan," kata Samukrah di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Samukrah juga berharap Presiden Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal itu sejalan dengan poin pidato Presiden Prabowo yang mengajak saudara-saudara sebangsa dan se-tanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.

"Untuk melindungi ekosistem pertembakaun nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo diminta menolaknya karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujar Samukrah.

Samukrah juga mengapresiasi keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025. Saat ini terjadi fenomena pergeseran konsumen (downtrading) untuk membeli rokok dengan harga murah. Hal itu akibat tingginya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam 3 tahun terakhir ini. Sehingga, target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak tercapai.

Ia juga berharap, Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasalnya, produk hukum itu menuai penolakan multi stakeholders nasional.

Menurutnya, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda (multiflier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.

"Kami berharap bapak Presiden Prabowo bersikap arif bijak agar meninjau ulang peraturan yang membuat kegaduhan masyarakat tersebut dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu bertujuan agar melindungi dan melindungi kedaulatan ekonomi pertembakauan nasional," katanya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) memicu penolakan, terutama dari petani cengkeh dan tembakau.

Kebijakan ini dipandang akan berdampak signifikan pada keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani di berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin, menyatakan bahwa dorongan untuk menerapkan kemasan polos sudah menjadi agenda pihak anti-tembakau di Indonesia.

Menurutnya, kelompok ini bekerja secara sistematis dengan mempengaruhi pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, dengan tujuan melemahkan industri tembakau.

Sahminudin menegaskan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh pabrik rokok dan semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi tembakau. Negara pun akan terkena imbas, terutama dalam hal penerimaan cukai rokok dan identitas produk.

Ia memperingatkan bahwa kebijakan kemasan polos akan mengurangi daya saing produk tembakau Indonesia di pasar domestik dan internasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga jual tembakau dan cengkeh.

“Dampaknya bersifat multi-efek, tidak hanya menyasar petani tembakau, tetapi juga petani cengkeh dan pabrikan,” katanya dalam keterangannya seperti dikutip Senin (7/10).

Penolakan serupa disampaikan oleh Ketua DPD APTI Aceh Tengah, Hasiun, yang mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani tembakau akibat PP 28/2024 dan RPMK.

Ia meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para petani, mengingat Aceh memiliki lahan pertanian luas yang ideal untuk budidaya tembakau.

Hasiun menekankan bahwa petani di Aceh tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi yang berdampak besar pada mereka. “Peraturan yang dibuat tidak mencerminkan kondisi di lapangan, sehingga tidak relevan dengan kebutuhan kami,” tambahnya.

Kritik tajam juga disampaikan oleh Perwakilan DPD APTI Jawa Barat, Undang Herman. Ia mempertanyakan keberadaan pasal-pasal pertembakauan dalam PP 28/2024 yang masih menjadi polemik.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) terus berupaya menyampaikan suara penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta aturan acuannya. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023. Salah satu upaya penolakan yang dilakukan adalah ikut menyampaikan masukan melalui laman https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=usulan-tertulis milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Suara penolakan disampaikan dari berbagai sentra-sentra tembakau di Indonesia salah satunya adalah dari petani tembakau Aceh. “Kami tegas menolak karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia,” ujarnya Ketua DPD APTI Aceh Tengah, Hasiun dalam keterangan resminya, Kamis (19/9).

Hasiun mengatakan, para petani tembakau di Aceh selama ini tidak pernah dilibatkan pemerintah dalam pembuatan regulasi yang berdampak pada mereka. Untuk itu, para petani tembakau di Aceh menolak secara tegas pengaturan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang telah disahkan Juli lalu dan RPMK yang saat ini sedang didorong Kemenkes untuk segera disahkan bulan ini.

"Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron,” sebutnya.

Padahal bagi masyarakat Aceh menanam tembakau telah dilakukan secara turun temurun. Hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau. Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau. Tembakau Aceh terkenal dengan keunikan cita rasanya yang mencakup 25 dari 75 jenis tembakau di dunia.

Senada dengan Hasiun, Ketua DPC APTI Pemakesan, Samukrah menuturkan bersama perwakilan petani di 13 kecamatan, mereka beramai-ramai telah berpartisipasi memberikan suara penolakan atas RPMK di website Partipasi Sehat.

“Sudah sangat jelas pasal-pasal pertembakauan di PP No 28 tahun 2024 dan penyusunan RPMK mengancam dan mematikan Industri Hasil Tembakau khususnya di Madura. Madura merupakan sentra terbesar untuk perkebunan tembakau. Kami terdzolimi dengan pasal-pasal Pertembakauan di PP dan RPMK yang mau menghilangan mata pencaharian kami,” seru Samukrah.

Ia meminta agar Kemenkes dapat melaksanakan ulang public hearing dengan melibatkan keterwakilan petani tembakau yang berimbang dalam pembahasan aturan terkait pasal-pasal pertembakauan. “Kemenkes harus memberikan solusi kepada petani tembakau agar kami tak kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.

Perwakilan petani tembakau dari DPD APTI Jabar, Undang Herman, juga turut memberikan masukan terkait penyusunan RPMK secara daring. Ia mempertanyakan, pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 masih polemik, namun mengapa Kemenkes terkesan tancap gas merampungkan RPMK.

‘’Merujuk kajian proses penyusunan PP No 28 Tahun 2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam Undang-Undang. Maka, saat ini, dalam penyusunan RPMK, semua masukan petani harus didengarkan, dipertimbangkan, dan diakomodir,” kata Undang.

Undang menyebut pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 sangat tidak berkeadilan, bertujuan mematikan industri tembakau. Seperti pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

''Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan. Negara mau mematikan jutaan petani?” tambahnya.