Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok di 2025, hal ini menjadi angin segara bagi industri hasil tembakau (IHT).

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE - FEB UB) bahkan merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium kenaikan tarif cukai demi menjaga kelangsungan IHT.

Direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, moratorium kenaikan tarif cukaiadalah opsi yang lebih bijaksana untuk menjagakeberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sembari tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4-5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Kenaikan tarif di atas batas ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," kata Candra, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Kajian PPKE-FEB UB juga menunjukkan, kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga 5,76 triliun rupiah per tahun.

"Kenaikan tarif cukai berpengaruh negatif pada volume produksi rokok legal. Peningkatan harga membuat permintaan beralih ke produk ilegal, sehingga industri rokok mengalami penurunan kapasitas produksi. Akibatnya, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan," terang Prof. Candra.
Candra mengatakan, temuan penting hasil kajian PPEK-FEB UB adalah bahwa ada titik optimal dalam kenaikan tarif cukai, dimana kenaikan lebih lanjut tidak efektif lagi dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan simulasi, pihaknya menyarankan agar tarif cukai ditetapkan pada kisaran 4-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan keberlangsungan industri.

"Pada kisaran ini, peredaran rokok ilegal masih terkendali, penerimaan negara tetap signifikan, dan industri rokok masih bisa bertahan tanpa mengorbankan terlalu banyak lapangan kerja," tegas Candra.

Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengamini hasil kajian PPKE-FEB UB. Henry Najoan sepakat pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

Henry Najoan mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai.

"Pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan meminta peningkatan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal yang terus berkembang pesat. Sebab, keberhasilan kebijakan cukai akan sangat bergantung pada koordinasi erat antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau," terang Henry Najoan.

Simak Video: Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyebut kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak efektif untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.

Walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi justru beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah hingga produk rokok ilegal.

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi justru menjadi salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

"Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi," kata Candra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Dia menambahkan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah hingga produk ilegal. Hal ini tidak mengurangi konsumsi, tetapi justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, karena kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

Situasi ini juga tecermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Pada 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar.

Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai

Hal senada juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Novat Pugo Sambodo yang menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang makin marak.

Dia menuturkan pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. “Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing,” tutupnya.

Jakarta -

Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mendapat banyak penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat.

Salah satunya ada dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Sebab aturan kebijakan kemasan polos tanpa merek ini dinilai dapat menggerus omzet para pedagang.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, pada awalnya mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal. "Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Simak juga Video 'Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar berkomitmen melindungi jutaan petani tembakau dari ancaman global dan regulasi yang berpotensi merugikan ekonomi mereka.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji, mengatakan bahwa industri tembakau di Indonesia saat ini diawasi lebih dari 480 regulasi fiskal dan nonfiskal, termasuk peraturan daerah dan undang-undang.

Selain itu, terbitnya PP 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik juga mendapatkan banyak penolakan, termasuk dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi yang dibebankan pada industri hasil tembakau legal akan berdampak pada kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang bergantung pada pabrik rokok," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

DPN APTI menitipkan lima poin penting kepada Presiden Prabowo demi melindungi para petani tembakau.

Pertama, Indonesia diminta untuk tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) karena penerapan FCTC dapat mematikan pekerjaan petani tembakau dan menekan ekonomi nasional, bertentangan dengan visi Prabowo untuk meningkatkan lapangan kerja.

Kedua, Agus meminta agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada 2025 dan tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%, guna menjaga daya beli masyarakat yang sedang menurun.

Ketiga, DPN APTI mengusulkan agar tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2025 hingga 2027 tidak dinaikkan, demi memulihkan industri tembakau legal yang berkontribusi besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja nasional.

Keempat, APTI menolak simplifikasi tarif cukai yang dapat memicu peralihan konsumen ke rokok ilegal dan merugikan petani lokal. Simplifikasi dianggap hanya menguntungkan perusahaan rokok internasional yang jarang menggunakan tembakau lokal.

Kelima, Agus meminta adanya keseimbangan peraturan antara rokok elektronik dan rokok kretek, karena cukai rokok elektronik yang lebih murah dapat merugikan industri rokok kretek yang banyak menggunakan tembakau lokal.

Agus menegaskan bahwa kontribusi industri hasil tembakau terhadap ekonomi nasional sangat besar, dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi para petani tembakau.

Jakarta -

Para petani tembakau berharap Presiden Prabowo bisa melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir dengan tujuan menjaga urat nadi ekonomi masyarakat. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita bapak Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di tanah air.

"Pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat guna agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan," kata Samukrah di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Samukrah juga berharap Presiden Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal itu sejalan dengan poin pidato Presiden Prabowo yang mengajak saudara-saudara sebangsa dan se-tanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.

"Untuk melindungi ekosistem pertembakaun nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo diminta menolaknya karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujar Samukrah.

Samukrah juga mengapresiasi keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025. Saat ini terjadi fenomena pergeseran konsumen (downtrading) untuk membeli rokok dengan harga murah. Hal itu akibat tingginya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam 3 tahun terakhir ini. Sehingga, target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak tercapai.

Ia juga berharap, Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasalnya, produk hukum itu menuai penolakan multi stakeholders nasional.

Menurutnya, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda (multiflier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.

"Kami berharap bapak Presiden Prabowo bersikap arif bijak agar meninjau ulang peraturan yang membuat kegaduhan masyarakat tersebut dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu bertujuan agar melindungi dan melindungi kedaulatan ekonomi pertembakauan nasional," katanya.

(rrd/rir)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 111,3 triliun hingga Juli, dengan pertumbuhan minimal hanya 0,1% secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan yang stagnan ini disebabkan oleh peningkatan produksi tembakau terutama pada golongan II dan III.

Tantangan di sektor ini termasuk kenaikan tarif cukai, perubahan kebijakan cukai, serta tekanan ekonomi global yang memengaruhi daya beli masyarakat dan industri tembakau.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, World Tobacco Asia (WTA) 2024 diadakan di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, pada 9-10 Oktober 2024.

Acara ini bertujuan mengumpulkan pelaku industri tembakau, menghadirkan teknologi dan solusi inisiatif terbaru untuk mendukung industri dalam menghadapi tantangan masa depan.

Acara ini menghadirkan lebih dari 30 pembicara ahli yang berbagi wawasan mengenai tren industri tembakau terkini.

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan kesempatan ini adalah Sixhill, yang akan memperkenalkan produk inovatif yang menawarkan cara lebih aman dalam mengonsumsi tembakau, berkat teknologi terbaru yang mereka kembangkan.

Sixhill, yang baru meluncurkan mereknya, telah berkembang pesat sejak 2014 dengan berkolaborasi bersama perusahaan-perusahaan tembakau terkemuka.

Sixhill didukung oleh rantai pasokan yang kuat, teknologi manufaktur canggih, serta penelitian dan pengembangan (R&D) yang fokus pada teknologi sistem pemanas modern, termasuk sistem pemanas konduktif, induksi, dan inframerah.

Parlin Harbet, Brand & Marketing Manager First Union Group menyatakan bahwa acara WTA 2024 memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan di industri tembakau Indonesia.

“Acara ini penting tidak hanya untuk mensosialisasikan produk kami kepada konsumen, tetapi juga sebagai wadah bagi industri untuk saling menguatkan di tengah lemahnya perekonomian yang berdampak pada konsumsi tembakau dan penerimaan cukai negara,” ujar Parlin dalam siaran persnya, Rabu (16/10).

Pada acara ini, Sixhill akan meluncurkan perangkat terbaru bernama In>G serta produk tembakau mu+. Selain itu, Sixhill juga akan memperkenalkan kembali perangkat u sonic dan NISE+.

Parlin menambahkan, “Kami ingin menginformasikan kepada pengunjung WTA 2024 dan pengguna tembakau di Indonesia bahwa kini telah tersedia perangkat yang memungkinkan konsumsi tembakau dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab.”

Jakarta -

Standarisasi kemasan polos, pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah, hingga pembatasan iklan produk tembakau dinilai mengancam roda perekonomian negara. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menyumbang hingga Rp 213 triliun dari cukai hasil tembakau (CHT).

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Lalu ada wacana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, dikutip Rabu (9/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB. Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pelengkapan pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang berfokus pada upaya pencarian pendapatan dan penerimaan negara untuk menyambut pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga menyebutkan bahwa pemerintahan baru akan memaksimalkan pendapatan dari pajak, dan salah satu yang akan diupayakan yakni melalui penarikan pajak perusahaan multinasional.

"Sistem pajak tradisional yang selama ini diterapkan tak bisa menarik pajak dari perusahaan multinasional. Hasilnya, terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan yang mereka hasilkan dengan di mana mereka membayar pajak. Hal ini membuat beberapa negara, terutama negara berkembang dalam kondisi yang tak diuntungkan," ujar Thomas (24/09).

Kondisi ini menggambarkan pentingnya upaya menjaga momentum dalam mempertahankan kestabilan ekonomi di masa-masa transisi pemerintahan. Pendapatan negara, baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp 1.350 triliun, sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

Pendapatan negara baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025, dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang jatuh tempo di tahun depan mencapai Rp1.350 triliun menunjukkan sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan dari cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Pemerintah berencana akan menetapkan serangkaian aturan baru untuk peredaran produk rokok di dalam negeri hingga menuai kritik dari berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga aturan baru, antara lain kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan rokok.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah melibatkan pengusaha dalam proses pembahasan kebijakan ini. Adapun elemen pengusaha tersebut salah satunya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kita sebenarnya melibatkan Apindo untuk diskusi (RPP Kesehatan) ini, tinggal sekarang sedang dalam proses finalisasi dengan mereka," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Budi Gunadi juga memastikan, suara para pengusaha telah didengar dan menjadi bahan pertimbangan. Proses penyesuaian untuk aturan turunan ini pun masih terus berjalan.

"Memang kita dengarkan kok. Karena masih proses (penyusunan RPP Kesehatan) memang," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kalangan pengusaha sebelumnya telah menyampaikan kritik atas RPP Kesehatan tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan penjualan ritel akan tergerus cukup besar yakni antara 5% sampai 8%. Angka itu merupakan besaran penjualan rokok di ritel modern.

"Dampaknya, perdagangan rokok di ritel itu 5%, ada yang sampai 8% lebih kurang dari total penjualan. Jadi bisa dibayangkan berapa dampak ekonominya ketika pasal karet itu dipaksakan masuk ke dalam RPP Kesehatan," ujar Roy ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Pasal yang memberatkan pengusaha ritel terkait perlu ada jarak penjualan rokok dari pusat pendidikan minimal 200 meter. Roy pun meminta pemerintah memperjelas pusat pendidikan seperti apa yang dimaksud.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menilai langkah itu terburu-buru dan akan menambah beban bagi ekosistem pertembakauan. Menurutnya juga kejar target penyusunan Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) atas PP No.28 Tahun 2024 ini akan memperlebar jurang ekonomi dan menambah tingkat pengangguran nasional.

"Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juni telah terjadi PHK bagi sebanyak 101.536 pekerja di seluruh Indonesia. Situasi ini menjadi sebuah ironi, mengingat ada enam juta tenaga kerja ekosistem pertembakauan yang akan terkena dampak dari keputusan Kemenkes yang buru-buru dalam implementasi PP Kesehatan yang sangat polemik ini," ujar dia dalam keterangannya Rabu (4/9/2024).

Budhyman memaparkan ada 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, dan 600 ribu tenaga kerja sigaret kretek tangan (SKT) yang berada di sisi hulu ekosistem pertembakauan. Menurutnya jutaan petani dan pekerja itu akan terkena imbas dari PP No.28 Tahun 2024 yang eksesif dan menekan sisi hilir IHT.

"Tenaga kerja adalah sumber daya yang memegang peranan penting dalam berbagai jenis serta tingkatan dalam ekosistem pertembakauan. PP Kesehatan yang sejatinya fokus mengatur tentang sektor kesehatan ternyata turut mencakup pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif yang bukan lagi mengatur pertembakauan tapi mematikan," tegas Budhyman.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan ekonom, salah satunya adalah Prof. Chandra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya Malang. Ia menilai langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang lebih bagi industri tembakau untuk berkontribusi pada penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja.

Chandra mengungkapkan bahwa kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan negara dari CHT. "Dengan pendekatan Kurva Laffer, kenaikan cukai sudah melebihi ambang batas. Dengan kata lain, jika tarif cukai terus mengalami kenaikan, maka penerimaan negara dari cukai justru mengalami penurunan," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja di industri tembakau, termasuk pada rantai pasok dan distribusi.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini menghimbau bahwa tidak adanya kenaikan CHT pada 2025 jangan sampai diikuti oleh kenaikan tarif cukai yang drastis pada 2026. "Kenaikan tarif cukai (hasil tembakau) di masa depan tentu harus mempertimbangkan variabel-variabel lain, tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Variabel lain tersebut antara lain daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan per kapita masyarakat," tegasnya.

Chandra juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan keputusan pemerintah yang sudah disepakati dalam UU APBN 2025 mengenai tidak adanya kenaikan CHT. "PMK diharapkan dapat diterbitkan (segera) untuk untuk dasar pelaksanaan dan kepastian berusaha," ucapnya.

Di sisi lain, adanya rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di industri tembakau juga menjadi sorotan Prof. Chandra. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya. "Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal, yang dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara. "Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas Chandra.

Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, turut menanggapi upaya pemerintah untuk tidak menaikkan CHT pada 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai secara eksesif itu tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok.

"Karena yang terjadi adalah ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, maka harga rokok jadi mahal. Tetapi, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah lainnya, maka masyarakat akan melakukan downtrading, mereka membeli rokok yang lebih murah atau rokok ilegal yang dalam tanda kutip tidak bercukai," jelasnya.

Ke depannya, Piter mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kenaikan cukai yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dapat semakin mendorong peralihan konsumsi ke rokok ilegal secara lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Simak Video: Sederet Larangan Jokowi soal Rokok

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta: Keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2025 dinilai memberikan ruang lebih bagi industri hasil tembakau (IHT) untuk berkontribusi pada penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Chandra Fajri menilai langkah pemerintah ini patut diapresiasi.

Prof. Chandra mengatakan, kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan negara dari CHT. Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja di industri tembakau, termasuk pada rantai pasok dan distribusi.

"Dengan pendekatan Kurva Laffer, kenaikan cukai sudah melebihi ambang batas. Dengan kata lain, jika tarif cukai terus mengalami kenaikan, maka penerimaan negara dari cukai justru mengalami penurunan," ujarnya dilansir, Kamis, 3 Oktober 2024.
Di sisi lain, ia mengimbau tidak adanya kenaikan CHT pada 2025 jangan sampai diikuti oleh kenaikan tarif cukai yang drastis pada 2026. Prof. Chandra juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan keputusan pemerintah yang sudah disepakati dalam UU APBN 2025 ini.

"Kenaikan tarif cukai (hasil tembakau) di masa depan tentu harus mempertimbangkan variabel-variabel lain, tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Variabel lain tersebut antara lain daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan per kapita masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Sambut Positif Cukai Rokok 2025 Tak Naik, Begini Pesan Pelaku IHT Buat Pemerintah

Di sisi lain, adanya rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan menjadi sorotan. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya.

"Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah turut menanggapi upaya pemerintah untuk tidak menaikkan CHT pada 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai secara eksesif itu tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok.

"Karena yang terjadi adalah ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, maka harga rokok jadi mahal. Tetapi, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah lainnya, maka masyarakat akan melakukan downtrading, mereka membeli rokok yang lebih murah atau rokok ilegal yang dalam tanda kutip tidak bercukai," jelasnya.

Kedepannya, Piter mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kenaikan cukai yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian dapat semakin mendorong peralihan konsumsi ke rokok ilegal secara lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan merumuskan kebijakan evaluasi yang lebih menyeluruh.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri rokok masih dibayangi sederet sentimen negatif kendati pemerintah telah mengabarkan rencana peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025 batal.

Kondisi itu pun memengaruhi rating sejumlahemiten rokok, seperti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PTGudang GaramTbk. (GGRM).

IDXChannel – Industri hasil tembakau menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 patut diberikan apresiasi. Sebab, dipandang dapat memberikan napas bagi industri.

"Kebijakan ini disambut baik oleh industri, yang saat ini tengah mengalami berbagai tantangan berat, mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes)," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia menerangkan, pasal–pasal dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes terkait kemasan polos tanpa merek membawa risiko signifikan terhadap perekonomian. Penelitian Indef mengidentifikasi tiga skenario dampak ekonomi yang harus dipertimbangkan.

Skenario pertama menyebutkan, aturan kemasan polos tanpa merek dapat mendorong fenomena downtrading hingga switching dari rokok legal ke rokok ilegal, yang dapat mengurangi permintaan produk legal hingga 42,09 persen.

"Penurunan ini bisa menyebabkan potensi dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp182,2 triliun, dan penerimaan perpajakan yang turun hingga Rp95,6 triliun," ujar Tauhid.

Skenario kedua melibatkan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, yang diperkirakan dapat mengurangi penjualan ritel rokok hingga 33,08 persen. Potensi dampak ekonomi yang hilang mencapai Rp84 triliun, dengan penerimaan perpajakan yang terdampak sebesar Rp43,5 triliun.

Sementara itu, skenario ketiga mengenai pembatasan iklan rokok di luar ruang serta di media TV dan daring dapat mengurangi permintaan jasa periklanan hingga 15 persen, dengan dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp41,8 triliun dan penerimaan perpajakan yang turun Rp21,5 triliun.

Melihat berbagai skenario ini, Tauhid menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem industri hasil tembakau.

"Kebijakan ini harus melibatkan setiap pemangku kepentingan, baik itu kementerian, lembaga, maupun pelaku usaha, mengingat kompleksitas ekosistem industri hasil tembakau di Indonesia,” ujarnya.

Tauhid mengungkapkan, Indef merekomendasikan pemerintah untuk melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan Rancangan Permenkes, khususnya pada pasal-pasal yang dinilai akan memberikan dampak terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, tidak akan ada penyesuaian tarif untuk CHT tahun 2025.

“Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” katanya pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Askolani juga menyampaikan, kebijakan tarif CHT 2025 akan berfokus pada penanganan fenomena downtrading yang marak terjadi, yaitu peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah. Jika fenomena ini terus terjadi, maka penerimaan cukai rokok pun akan sulit mengalami pertumbuhan.

Meski tidak ada penyesuaian CHT, pemerintah berencana mengeluarkan alternatif lainnya dengan menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) di tingkat industri.

Meskipun kebijakan cukai memberikan napas segar, namun masih banyak tantangan serius yang dihadapi industri tembakau, salah satunya terkait dengan rencana implementasi kemasan rokok polos tanpa merek. Askolani turut menyoroti potensi risiko yang muncul dari kebijakan ini terhadap efektivitas pengawasan.

"Sebab kita jadi tidak bisa membedakan antara jenis rokok, yang kemudian itu menentukan golongan, dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan," kata dia.

Kemenkeu juga telah menyampaikan masukan terkait kemasan rokok polos tanpa merek kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diusulkan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan pengendalian rokok ilegal.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan) serta wacana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Industri Hasil Tembakau (IHT) yang menyumbang hingga Rp 213 triliun dari cukai hasil tembakau (CHT) berpotensi mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak dari pasal-pasal yang tercantum di dalam regulasi tersebut, seperti standardisasi kemasan polos, pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter, hingga pembatasan iklan produk tembakau.

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, Selasa (1/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB. Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pelengkapan pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Optimalkan Penerimaan Negara

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang berfokus pada upaya pencarian pendapatan dan penerimaan negara untuk menyambut pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga menyebutkan bahwa pemerintahan baru akan memaksimalkan pendapatan dari pajak, dan salah satu yang akan diupayakan yakni melalui penarikan pajak perusahaan multinasional.

"Sistem pajak tradisional yang selama ini diterapkan tak bisa menarik pajak dari perusahaan multinasional. Hasilnya, terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan yang mereka hasilkan dengan di mana mereka membayar pajak. Hal ini membuat beberapa negara, terutama negara berkembang dalam kondisi yang tak diuntungkan," ujar Thomas (24/09).

Kondisi ini menggambarkan pentingnya upaya menjaga momentum dalam mempertahankan kestabilan ekonomi di masa-masa transisi pemerintahan. Pendapatan negara, baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp 1.350 triliun, sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

Pendapatan negara baik dari cukai maupun pajak diharapkan bisa mencapai target Rp3.005,1 triliun pada 2025, dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang jatuh tempo di tahun depan mencapai Rp1.350 triliun menunjukkan sehingga bentuk-bentuk penarikan pajak dari berbagai sektor dan penerimaan dari cukai akan menjadi sumber pendapatan negara yang diutamakan.

Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus ke depan, sehingga pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.

(fdl/fdl)