JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui persis di mana keberadaan kliennya.

Pernyataan ini Soesilo sampaikan saat dikonfirmasi terkait keberadaan Paman Birin yang disebut tengah melarikan diri atau kabur usai ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Di mananya persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur,” kata Soesilo saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (5/11/2024).

Soesilo mengungkapkan, tim kuasa hukum masih bisa bertemu atau menghubungi Paman Birin pada 7-8 Oktober lalu, usai gubernur itu ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, setelah itu tim kuasa hukum tidak lagi berkomunikasi dengan Paman Birin dari hari ke hari.

Ia mengeklaim tidak lagi ada hal yang dibicarakan dengan kliennya tersebut. Ketika dikonfirmasi kapan komunikasi terakhir dilakukan, Soesilo mengaku lupa.

“Tentu sekarang karena tidak ada hal yang diperlukan dari saya, tidak lagi saya melakukan kontak dengan beliau,” ujar Soesilo.

Meski tidak mengetahui keberadaan Paman Birin, Soesilo yakin kliennya itu tidak pergi ke luar negeri. Sebab, saat ini Paman Birin telah dicegah pihak Imigrasi keluar dari wilayah Indonesia.

Ia menduga Paman Birin membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sehingga tidak muncul ke publik dan menghadiri pertemuan-pertemuan resmi sebagai gubernur.

“Setahu saya ada lah Pak Gubernur tidak akan ke mana-mana, apalagi ke luar negeri. Gitu loh. Saya sendiri di mana persisnya, karena saya tidak bergandengan terus, enggak tahu persis,” tuturnya.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober lalu.

Keberadaan Paman Birin tidak ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan yang menjadi tanggung jawab gubernur seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel.

“Sampai persidangan ini berlangsung termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang di PN Jaksel.

Perkara Paman Birin dibongkar oleh KPK melalui OTT pada 6 Oktober lalu. Dalam operasi itu, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan berinisial Agustya Febry Andrean.

Kemudian ada dua orang pihak swasta yang berstatus tersangka yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain Sahbirin, enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Sahbirin pun berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya. Dia belum ditahan karena saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Selama OTT, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diduga sebagai aliran dana ke Sahbirin dan berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah uang Rp1 miliar sebagai jatah fee 5% untuk kepala daerah tersebut. Uang itu diduga berkaitan dengan tiga proyek Pemprov Kalsel yang dikondisikan untuk tersangka Sugeng dan Andi.

Kemudian, Sahbirin juga diduga memiliki jatah sebesar 5% dari total uang Rp12 miliar dan US$500 terkait dengan proyek-proyek lainnya di Pemprov Kalsel.

Profil Sahbirin Noor

Sahbirin telah menjabat sebagai Gubernur Kalsel selama dua periode. Dia memenangkan dua kali Pilkada sejak 2016. Dia merupakan politisi Partai Golkar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kepala daerah itu merupakan kelahiran Banjarmasin, 12 November 1967.

Latar belakang Sahbirin merupakan birokrat di Pemprov Kalsel. Kemudian, dia sempat menjadi Direktur Utama salah satu anak usaha Jhonlin Group, yakni PT Jhonlin Sasangga Banua.

Seperti diketahui, grup perusahaan yang terkenal bergerak di sektor sawit hingga batu bara itu milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Sahbirin merupakan paman dari pemilik Jhonlin Grup itu.

Dilansir dari informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sahbirin terakhir melaporkan kekayaannya sebesar Rp24,8 miliar pada periode pelaporan tahun ini.

Dia melaporkan kepemilikan 13 aset tanah dan bangunan senilai Rp13,7 miliar, lima unit mobil senilai Rp733 juta, harta bergerak lainnya Rp2,3 miliar serta kas dan setara kas Rp8,1 miliar.