Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor melarikan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi.

KPK menyebut tidak mengetahui keberadaan Sahbirin, yang saat ini juga mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Padahal, pria yang akrab disapa Paman Birin itu merupakan satu dari total tujuh orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Sementara itu, enam orang lainnya yang merupakan anak buah Sahbirin di Pemprov Kalsel serta orang kepercayaannya sudah ditahan KPK sejak Oktober 2024 lalu.

"SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, penyidik KPK memastikan Sahbirin sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dirinya. Lembaga antirasuah juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga tempat perbuatannya seperti kantor, rumah dinas maupun rumah pribadinya.

KPK lalu menyoroti bahwa Sahbirin juga tidak melakukan aktivitas kesehariannya di Kantor Gubernur kendati belum ditahan. Oleh sebab itu, KPK berkesimpulan bahwa paman dari pengusaha Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu kabur.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB [Sahbirin] selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," terang Budi.

Untuk itu, kini KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin. Lembaga itu juga menilai Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan seharusnya menolak praperadilan yang diajukan tersangka.

"Oleh karena SHB selaku Tersangka yang telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat (dilarang) mengajukan permohonan Praperadilan (diskualifikasi in person)," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan mulai meninggalkan operasi tangkap tangan alias OTT dan mulai menuntaskan atau mengungkap perkara-perkara jumbo.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada suatu wawancara di akun Instagram KPK, Jumat (25/10/2024).

Tessa mengaku lembaga antirasuah kini lebih fokus untuk menangani kasus dengan kerugian keuangan negara yang besar. Konsekuensinya, KPK menjadi tidak banyak lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjadi khas dari lembaga itu.

"Kalau dulu branding KPK adalah tangkap tangan, kenapa? Karena pada saat KPK berdiri itu kita selain hanya tangkap tangan yang mudah, karena tangkap tangan itu cenderung mudah ya, ada informasi, ada pemberi ada penerima ada barang bukti langsung ditangkap, selesai," ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu lalu menuturkan, komisi antirasuah kini menginginkan adanya penyelamatan aset yang lebih besar. Biasanya, kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar meliputi di sektor pengadaan barang dan jasa.

"Proses pengadaan yang sifatnya atau yang jumlahnya tentunya sampai triliunan, dan ini tidak bisa atau penanganannya bukan lagi tangkap tangan. Walau mungkin tangkap tangan tidak menjadi fokus, tetapi masih tetap bisa dilakukan," katanya.

Menurut Tessa, lembaga yang lahir setelah reformasi itu menginginkan agar ada return yang lebih besar dan jangka panjang dari penegakan hukum. Kuncinya, lanjut Tessa, adalah penyelamatan aset serta pendidikan maupun peran serta masyarakat.

Kendati KPK mengaku tidak lagi banyak melakukan tangkap tangan, belum lama ini penegak hukum menggelar OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada awal Oktober 2024 ini. Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka hasil OTT itu adalah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Jakarta: Masayrakat diminta tidak langsung menghakimi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin usai ditetapkan sebagai tersangka pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asas praduga tak bersalah diharap dijunjung.

“Prosesnya masih berjalan dan belum ada bukti bahwa Pak Sahbirin terlibat. Mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata kuasa hukum pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Junaidi Tirtanata, melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2024.

Junaidi menjelaskan kliennya memberikan dukungan penuh terhadap KPK untuk menuntaskan perkara dugaan suap tiga proyek di Kalsel. Lembaga Antirasuah diyakini bakal profesional menangani perkara itu.

“Kami percaya KPK akan bertindak secara profesional dan berdasarkan bukti yang ada, dan kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang transparan serta terukur,” ucap Junaidi.
Publik juga diminta tidak mengaitkan nama-nama pihak di luar perkara karena bisa merugikan orang lain. Junaidi menyebut kliennya kena imbas atas penetapan tersangka terhadap Sahbirin.

“Saya tegaskan bahwa Haji Isam tidak memiliki hubungan ataupun kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani KPK,” kata Junaidi.

OTT di Kalsel berkaitan dengan dugaan rasuah pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. KPK menemukan uang Rp12,1 miliar dari upaya paksa tersebut.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam OTT di Kalsel. Mereka yakni Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi serta Andi Susanto.

Hanya Paman Birin yang belum ditahan KPK karena tidak tertangkap. Enam sisanya sudah mendekam di rutan yang ditentukan selama 20 hari pertama.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin ke luar negeri usai ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/10/2024).

Adapun, hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan videonya kepada wartawan pada Kamis (10/10/2024).

“Pada tanggal 7 Oktober 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan no.1239 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang warga negara Indonesia dengan inisial SN,” ungkap Tessa, Kamis (10/10/2024).

Tessa juga mengungkapkan bahwa larangan terhadap Gubernur Kalsel yang telah menjabat selama dua periode tersebut akan berlaku selama enam bulan kedepan.

Adapun, langkah ini dilakukan oleh penyidik lantaran keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan, dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Selain Sahbirin, terdapat enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya, Sahbirin belum ditahan lantaran saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin ke luar negeri usai ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/10/2024).

Adapun, hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan videonya kepada wartawan pada Kamis (10/10/2024).

“Pada tanggal 7 Oktober 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan no.1239 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang warga negara Indonesia dengan inisial SN,” ungkap Tessa, Kamis (10/10/2024).

Tessa juga mengungkapkan bahwa larangan terhadap Gubernur Kalsel yang telah menjabat selama dua periode tersebut akan berlaku selama enam bulan kedepan.

Adapun, langkah ini dilakukan oleh penyidik lantaran keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan, dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Selain Sahbirin, terdapat enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya, Sahbirin belum ditahan lantaran saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain Sahbirin, enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Sahbirin pun berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya. Dia belum ditahan karena saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Selama OTT, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diduga sebagai aliran dana ke Sahbirin dan berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah uang Rp1 miliar sebagai jatah fee 5% untuk kepala daerah tersebut. Uang itu diduga berkaitan dengan tiga proyek Pemprov Kalsel yang dikondisikan untuk tersangka Sugeng dan Andi.

Kemudian, Sahbirin juga diduga memiliki jatah sebesar 5% dari total uang Rp12 miliar dan US$500 terkait dengan proyek-proyek lainnya di Pemprov Kalsel.

Profil Sahbirin Noor

Sahbirin telah menjabat sebagai Gubernur Kalsel selama dua periode. Dia memenangkan dua kali Pilkada sejak 2016. Dia merupakan politisi Partai Golkar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kepala daerah itu merupakan kelahiran Banjarmasin, 12 November 1967.

Latar belakang Sahbirin merupakan birokrat di Pemprov Kalsel. Kemudian, dia sempat menjadi Direktur Utama salah satu anak usaha Jhonlin Group, yakni PT Jhonlin Sasangga Banua.

Seperti diketahui, grup perusahaan yang terkenal bergerak di sektor sawit hingga batu bara itu milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Sahbirin merupakan paman dari pemilik Jhonlin Grup itu.

Dilansir dari informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sahbirin terakhir melaporkan kekayaannya sebesar Rp24,8 miliar pada periode pelaporan tahun ini.

Dia melaporkan kepemilikan 13 aset tanah dan bangunan senilai Rp13,7 miliar, lima unit mobil senilai Rp733 juta, harta bergerak lainnya Rp2,3 miliar serta kas dan setara kas Rp8,1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menegaskan agar pemerintahan jajaran provinsi setempat harus tetap berjalan usai Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyuapan.

"Kita tidak ingin karena Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka berimbas terhadap pemerintahan pada jajaran Pemprov Kalsel tidak jalan," ujar Supian HK dilansir dari Antara, Rabu (9/10/2024).

Supian mengatakan Pemprov Kalsel harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan agar pelayanan terhadap masyarakat berlangsung normal.

Menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, Supian enggan mengomentari soal operasi tangkap tangan (OTT) dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan empat pejabat penyelenggara Pemprov Kalsel termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ahmad Solhan, serta dua orang pihak swasta.

Sementara itu, pejabat Pemprov Kalsel belum ada pernyataan terkait penetapan tersangka Gubernur Sahbirin Noor maupun rencana mengisi kekosongan jabatan usai pengumuman status hukum orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel tersebut.

Diketahui, penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka termasuk Sahbirin Noor terkait dugaan kasus suap (fee) pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa.

Selain Gubernur Kalsel, penyidik menetapkan tersangka kepada Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB).

Kemudian, terdapat dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Para tersangka tersangkut proyek pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik terlebih dulu akan melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan kasus penyuapan sesuai prosedur proses hukum, karena hingga saat ini Sahbirin Noor belum menemui penyidik.

Namun, penyidik KPK akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) jika Sahbirin Noor tidak kooperatif memenuhi panggilan terkait kasus tersebut.

"Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO," kata Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kode para tersangka kasus suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ikut menjerat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Sahbirin menjadi satu dari tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Enam orang lainnya itu sudah ditahan sejak kemarin, Selasa (8/10/2024). Dua hari sebelumnya, mereka menjadi pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Kode-kode tersebut diketahui dari sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK saat menggelar OTT Minggu lalu. Kata-kata seperti 'Paman Birin' hingga 'Logistik Paman' tertempel di sejumlah kardus berisi barang bukti uang hingga miliaran rupiah.

Nama Paman Birin dalam catatan Bisnis merujuk kepada istilah yang sudah melekat dan digunakan Sahbirin Noor dalam Pilkada 2020 lalu.

Adapun, penyidik KPK memang mengamankan satu buah kardus berwarna kuning berisi uang Rp800 juta dari orang kepercayaan Sahbirin, Ahmad (AMD). Ahmad diduga berperan sebagai pengepul uang fee dari berbagai kontraktor proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Kardus itu ditempeli dengan foto wajah 'Paman Birin'.

Kemudian, terdapat dua lembar catatan tempel atau post-it berwarna kuning yang juga diamankan. Dua lembar post-it berwarna kuning itu bertuliskan 'Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5%'.

Berikut daftar barang bukti yang diamankan oleh KPK saat OTT Kalsel:

1. Dari Ahmad (pengepul uang/fee untuk Sahbirin)

a. Satu buah kardus coklat berisikan uang Rp1 miliar.

b. Satu buah tas duffel warna hitam berisi uang Rp1,2 miliar.

c. Satu buah tas ransel warna hitam berisikan uang Rp1 miliar.

d. Satu buah kardus kuning dengan foto wajah 'Paman Birin' berisikan uang Rp 800 juta.

e. Satu buah kardus bertuliskan 'atlas' berisi uang Rp1,2 miliar

f. Satu buah kardus air mineral berisi uang Rp710 juta.

2. Dari Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL):

a. Satu buah koper warna merah berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

b. Satu buah koper warna pink berisikan uang sejumlah Rp1,3 miliar;

c. Satu buah koper warna hijau bertuliskan YUL 3 yang berisikan uang sejumlah

Rp1 miliar;

d. Satu buah koper warna hijau bertuliskan YUL 4 yang berisikan uang Rp350 juta;

e. Empat bundle dokumen yang diduga terkait dengan perkara;

f. Dua lembar post-it berwarna kuning bertuliskan 'Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5%'.

3. Dari swasta Sugeng Wahyudi (YUD):

a. Satu lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Kalsel berwarna merah muda

dengan keterangan 'setoran tunai Rp600.000.000,00';

4. Dari Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB)

a. Satu buah koper warna pink berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

b. Satu buah koper warna merah berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

c. Satu buah koper warna abu-abu berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

d. Satu buah kresek hitam besar yang berisi uang sejumlah US$500 dan Rp236,9 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 10 rumah atau bangunan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam Konferensi Pers yang dihelat di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/10/2024).

“Bahwa sejak tanggal 30 September 2024 s.d 03 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah ataubangunan yang berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep,” tutur Tessa.

Dari penggeledahan, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penyitaan yang terdiri sebagai berikut.

1. Kendaraan : 7 (tujuh) unit terdiri dari 1 Alphard, 1 Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Hillux double cabin, 1 unit avanza, 1 unit merk isuzu,
2. Jam tangan Rolex (1 buah), Cincin Berlian (2 buah),
3. Uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 milyar,
4. Barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop, serta;
5. Dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kwitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya

Lebih lanjut, KPK juga telah menetapkan sebanyak 21 tersangka, yang meliputi 4 tersangka penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi.

Adapun, dari 4 tersangka penerima, sebanyak 3 orang merupakan Penyelenggara Negara dan 1 lainnya adalah staf dari Penyelenggara Negara.Sementara, untuk 17 tersangka pemberi, 15 pemberi adalah pihak swasta dan 2 lainnya adalah Penyelenggara Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Opsi itu dimungkinkan setelah Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik akan terlebih dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. DPO akan diterbitkan apabila yang bersangkutan bersikap tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/10).

Ghufron mengatakan penyidik tidak langsung menerbitkan DPO terhadap Sahbirin karena ada prosedur yang harus dijalankan sebelum dilakukan penerbitan DPO. Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Para tersangka tersebut adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB), Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB). Selain itu, masih ada dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Sita Uang Rp 12 Miliar

Dalam pengusutan dugaan perkara ini, tim penyidik KPK menyita uang tunai sebanyak Rp 12 miliar dan US$ 500. Menurut Nurul Ghufron uang tersebut ditemukan penyidik KPK pada tersangka YUL, FEB dan AMD.

“Uang tersebut merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor) terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel," kata Nurul Ghufron.

Sedangkan proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar. Proyek lainnya adalah pembangunan gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.

Atas penerimaan suap tersebut, para tersangka kemudian melakukan rekayasa agar proses lelang dimenangkan oleh pihak yang memberikan fee. Rekayasa tersebut dilakukan, antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran. Modus lain adalah menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

"Terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk PPK (pejabat pembuat komitmen) dan 5 persen untuk SHB," ujar Ghufron.

Keenam orang yang berstatus sebagai penyelenggara negara tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua pihak swasta tersebut dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau SHB mendapatkan aliran dana suap pengadaan barang dan jasa sebesar 5%. Kini, Sahbirin menjadi salah satu dari tujuh orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun, enam orang lainnya yang juga tersangka sudah ditahan oleh penyidik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

KPK menduga adanya pengaturan atau plotting yang dilakukan para tersangka untuk memberikan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov Kalsel kepada sejumlah pihak pengusaha tertentu.

Plotting dimaksud diduga dilakukan oleh Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL) dan Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), sebelum dilakukan proses e-katalog.

Kedua pengusaha yang diduga kongkalikong untuk mendapatkan paket pekerjaan yakni Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND). Terdapat tiga paket pekerjaan yang dimenangkan oleh mereka yakni:

a. Pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi

Kalsel dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) dengan nilai pekerjaan Rp23,2 miliar;

b. Pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai pekerjaan Rp22,2 miliar;

c. Pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) dengan nilai pekerjaan Rp9,1 miliar.

Kronologi OTT KPK yang Seret Gubernur Kalsel

Rekayasa pengadaan dilakukan guna memenangkan Sugeng dan Andi. Caranya, yakni dengan membocorkan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang, merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan kedua tersangka yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan perencana terafiliasi dengan Sugeng, serta melaksanakan pekerjaan terlebih dahuljlu sebelum berkontrak.

Atas hal tersebut, terdapat fee yang masing-masing diberikan untuk PPK paket pekerjaan proyek tersebut dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau SHB.

"Bahwa atas terpilihnya YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Prov. Kalsel, terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB (Gubernur Kalimantan Selatan)," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Pihak-pihak tersebut, kecuali Sahbirin, lalu terjaring OTT KPK Minggu malam lalu. Berdasarkan kronologinya, pada 3 Oktober 2024, tim penyelidik KPK mendapatkan informasi bahwa tersangka Sugeng telah menyerahkan uang Rp1 miliar yang diletakkan di dalam kardus warna cokelat kepada Yuliantiatas perintah Ahmad Solhan. Uang itu diserahkan di salah satu tempat makan.

"Bahwa uang tersebut merupakan fee 5% untuk SHB," kata Ghufron.

Uang untuk Sahbirin lalu diantarkan ke Kantor Dinas PUPR Kalsel, kemudian diserahkan ke sopir menyerahkan uang tersebut kepada sopir Solhan yang berinisial BYG. Fee 2,5% untuk sang kepala daerah lalu diserahkan ke pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad (AMD). Lembaga antirasuah menduga Ahmad merupakan salah satu pihak penampung uang/fee untuk Sahbirin.

Perbesar

Barang Bukti Uang Rp12 Miliar

Tim KPK lalu hampir seharian melakukan OTT terhadap total 10 orang, Minggu (6/10/2024). Operasi senyap itu digelar dari pukul 06.30 WITA sampai dengan 21.00 WITA. Dari 10 orang yang diamankan di Polres Banjarbaeu, enam telah dibawa ke Jakarta dan resmi ditahan hari ini.

Tidak hanya itu, ada empat pihak lain yang juga turut diamankan berkaitan dengan aliran dana 2,5% untuk PPK di PUPR Kalsel serta 5% untuk gubernur. Satu di antaranya yakni Kepala Baznas Kalsel berinisial IRH.

"Bahwa total pihak yang diamankan sejumlah 17 orang," terang Ghufron.

Sementara itu, KPK turut mengamankan berbagai barang bukti yang meliputi uang miliaran rupiah. Terdapat satu kardus berwarna cokelat yang diamankan KPK berisi uang Rp1 miliar. Uang itu diduga merupakan fee 5% untuk Sahbirin dari Sugeng dan Andi karena telah dimenangkan pada tiga proyek Pemprov Kalsel.

Tidak hanya itu, KPK menduga bukti lainnya dengan nilai total mencapai Rp12 miliar dan US$500 juga merupakan bagian dari aliran dana ke Sahbirin.

"Bahwa terhadap sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh Penyelidik KPK pada YUL, FEB dan AMD dengan total sekitar Rp12 miliar (Rp12.113.160.000,00) dan US$500,00 merupakan bagian dari fee 5% untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Prov. Kalsel," papar Ghufron.

Atas temuan itu, pimpinan KPK menyepakati untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Sebanyak tujuh orang ditetapkan tersangka, termasuk Sahbirin.

Enam orang lainnya yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Adapun lima tersangka penyelenggara negara diduga penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, dua tersangka swasta diduga pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun KPK menyatakan Sahbirin belum ditahan karena saat itu dia belum terjaring OTT. Aliran uang suap itu baru sampai di tangan tersangka Ahmad, diduga orang kepercayaan Sahbirin.

Dugaan keterlibatan Sahbirin lalu ditemukan saat proses pemeriksaan pihak-pihak terjaring OTT, dan baru saat itu kepala daerah tersebut ditetapkan tersangka.

"Dalam expose dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, dan ditemukanlah adanya kaitan-kaitan terhadap beberapa pihak. Sehingga tadi yang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak hanya enam orang yang ada di sini gitu," tambah Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, pada kesempatan yang sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada Selasa (8/10). Penggeledahan dilakukan usai menangkap empat pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) malam.

Berdasarkan pantauan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, sekitar pukul 11.45 WITA sejumlah penyidik KPK dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel dengan atribut dan senjata lengkap. Mereka memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk melakukan rangkaian pemeriksaan.

Kendaraan personel Brimob Polda Kalsel terparkir di depan Kantor Setda Kalsel, termasuk kendaraan sejumlah pejabat. Terlihat juga beberapa personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga di depan kantor tersebut.

Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel turut memasuki ruangan tersebut untuk keperluan pemeriksaan. Hingga pukul 14.35 WITA, terlihat penyidik KPK berkomunikasi dengan beberapa pejabat Pemprov Kalsel yang berada di ruangan tersebut.

Pintu ruangan yang digeledah dijaga ketat oleh personel dari Gegana Brimob Polda Kalsel. Namun, meski ada penggeledahan situasi dan aktivitas pemerintahan di lokasi itu berjalan dengan normal dengan kondisi yang cukup hening.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penggeledahan baru selesai sekitar pukul 15.35 WITA. Penyidik membawa satu buah koper keluar dari ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Penyidik juga membawa sejumlah berkas yang terbungkus di dalam map dan plastik bening.

Usai penggeledahan, petugas meninggalkan lokasi menggunakan lima unit mobil jenis Toyota. Mereka dikawal beberapa personel Gegana Brimob Polda Kalsel menggunakan satu unit kendaraan dinas.

Meski terjadi penggeledahan, aktivitas di Kantor Setdaprov Kalsel berjalan normal dengan suasana yang cukup hening, sesekali beberapa ASN Pemprov Kalsel terlihat berlalu lalang. Saat penggeledahan, Penyidik KPK sempat memeriksa sejumlah pejabat Pemprov Kalsel di kantor tersebut untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK melakukan OTT pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. KPK menangkap empat pejabat negara dalam OTT tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasadan menyita uang sekitar Rp 10 miliar.

Tidak hanya empat pejabat Pemprov Kalsel, KPK juga memborgol dua orang yang diduga sebagai pihak swasta terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Penyelenggara negara ada empat orang, pihak swasta ada dua orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/8). Hingga saat ini, Penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.