Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin ke luar negeri usai ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/10/2024).

Adapun, hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan videonya kepada wartawan pada Kamis (10/10/2024).

“Pada tanggal 7 Oktober 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan no.1239 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang warga negara Indonesia dengan inisial SN,” ungkap Tessa, Kamis (10/10/2024).

Tessa juga mengungkapkan bahwa larangan terhadap Gubernur Kalsel yang telah menjabat selama dua periode tersebut akan berlaku selama enam bulan kedepan.

Adapun, langkah ini dilakukan oleh penyidik lantaran keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan, dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Selain Sahbirin, terdapat enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya, Sahbirin belum ditahan lantaran saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin ke luar negeri usai ditetapkan tersangka pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/10/2024).

Adapun, hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan videonya kepada wartawan pada Kamis (10/10/2024).

“Pada tanggal 7 Oktober 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan no.1239 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang warga negara Indonesia dengan inisial SN,” ungkap Tessa, Kamis (10/10/2024).

Tessa juga mengungkapkan bahwa larangan terhadap Gubernur Kalsel yang telah menjabat selama dua periode tersebut akan berlaku selama enam bulan kedepan.

Adapun, langkah ini dilakukan oleh penyidik lantaran keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan, dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Selain Sahbirin, terdapat enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya, Sahbirin belum ditahan lantaran saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain Sahbirin, enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Sahbirin pun berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya. Dia belum ditahan karena saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya. Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Enam orang lainnya yang menjadi tersangka yaitu Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL), serta pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang/fee suap Ahmad (AMD).

Kemudian, Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB), dan dua orang swasta Sugeng Wahyudi (YUD) serta Andi Susanto (AND).

Selama OTT, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diduga sebagai aliran dana ke Sahbirin dan berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah uang Rp1 miliar sebagai jatah fee 5% untuk kepala daerah tersebut. Uang itu diduga berkaitan dengan tiga proyek Pemprov Kalsel yang dikondisikan untuk tersangka Sugeng dan Andi.

Kemudian, Sahbirin juga diduga memiliki jatah sebesar 5% dari total uang Rp12 miliar dan US$500 terkait dengan proyek-proyek lainnya di Pemprov Kalsel.

Profil Sahbirin Noor

Sahbirin telah menjabat sebagai Gubernur Kalsel selama dua periode. Dia memenangkan dua kali Pilkada sejak 2016. Dia merupakan politisi Partai Golkar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kepala daerah itu merupakan kelahiran Banjarmasin, 12 November 1967.

Latar belakang Sahbirin merupakan birokrat di Pemprov Kalsel. Kemudian, dia sempat menjadi Direktur Utama salah satu anak usaha Jhonlin Group, yakni PT Jhonlin Sasangga Banua.

Seperti diketahui, grup perusahaan yang terkenal bergerak di sektor sawit hingga batu bara itu milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Sahbirin merupakan paman dari pemilik Jhonlin Grup itu.

Dilansir dari informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sahbirin terakhir melaporkan kekayaannya sebesar Rp24,8 miliar pada periode pelaporan tahun ini.

Dia melaporkan kepemilikan 13 aset tanah dan bangunan senilai Rp13,7 miliar, lima unit mobil senilai Rp733 juta, harta bergerak lainnya Rp2,3 miliar serta kas dan setara kas Rp8,1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menegaskan agar pemerintahan jajaran provinsi setempat harus tetap berjalan usai Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyuapan.

"Kita tidak ingin karena Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka berimbas terhadap pemerintahan pada jajaran Pemprov Kalsel tidak jalan," ujar Supian HK dilansir dari Antara, Rabu (9/10/2024).

Supian mengatakan Pemprov Kalsel harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan agar pelayanan terhadap masyarakat berlangsung normal.

Menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, Supian enggan mengomentari soal operasi tangkap tangan (OTT) dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan empat pejabat penyelenggara Pemprov Kalsel termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ahmad Solhan, serta dua orang pihak swasta.

Sementara itu, pejabat Pemprov Kalsel belum ada pernyataan terkait penetapan tersangka Gubernur Sahbirin Noor maupun rencana mengisi kekosongan jabatan usai pengumuman status hukum orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel tersebut.

Diketahui, penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka termasuk Sahbirin Noor terkait dugaan kasus suap (fee) pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa.

Selain Gubernur Kalsel, penyidik menetapkan tersangka kepada Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB).

Kemudian, terdapat dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Para tersangka tersangkut proyek pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik terlebih dulu akan melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan kasus penyuapan sesuai prosedur proses hukum, karena hingga saat ini Sahbirin Noor belum menemui penyidik.

Namun, penyidik KPK akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) jika Sahbirin Noor tidak kooperatif memenuhi panggilan terkait kasus tersebut.

"Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO," kata Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Bisnis.com,JAKARTA - Empat orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan (Kalsel) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin malam (7/10/2024).

Berdasarkan pantauanBisnis,empat orang yang terjaring OTT KPK terkait Pemprov Kalsel terdiri tiga laki-laki dan seorang perempuan, tiba pada pukul 19.47 WIB.

Keempatnya kompak menggunakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan yang telah diborgol. Mereka semua sama-sama menggunakan masker, dan ketiga laki-laki kompak menggunakan topi hitam.

Adapun, keempatnya tidak berkomentar apapun. Mereka kemudian langsung dibawa ke lantai dua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengamankan uang sebanyak Rp10 miliar terkait dengan OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pihaknya telah mengamankan sekitar 6 orang dalam penangkapan tersebut, yakni dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang.

“Kita mengamankan lebih dari Rp10 miliar karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ [Pengadaan Barang dan Jasa],” terang Ghufron dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Adapun, Ghufron mengatakan bahwa proses mengumpulkan 6 orang tersebut membutuhkan waktu, lantaran akan diterbangkan secara bertahap.

“Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam 1 jadwal,” tulisnya.

Jika nantinya 6 orang yang ditangkap sudah terkumpul, maka KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut, yang diperkirakan pada esok hari, Selasa (8/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengamankan uang sebanyak Rp10 miliar terkait dengan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pihaknya telah mengamankan sekitar 6 orang dalam penangkapan tersebut, yakni dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang.

“Kita mengamankan lebih dari Rp10 miliar karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ [Pengadaan Barang dan Jasa],” terang Ghufron dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Adapun, Ghufron mengatakan bahwa proses mengumpulkan 6 orang tersebut membutuhkan waktu, lantaran akan diterbangkan secara bertahap.

“Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam 1 jadwal,” tulisnya.

Jika nantinya 6 orang yang ditangkap sudah terkumpul, maka KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut, yang diperkirakan pada esok hari, Selasa (8/10).

4 ASN dan 2 Pihak Swasta Diamankan

Jubir KPK Tessa Mahardika menjelaskan, bahwa enam orang tersebut terdiri dari 4 orang penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) dan dua pihak swasta telah ditangkap oleh KPK.

Adapun, saat ini, sebanyak dua orang telah diamankan KPK, yang masing-masing penyelenggara negara dan pihak swasta. Sedangkan, empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK.

“Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersambutan,” tuturnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Tessa menjelaskan, bahwa informasi lebih lanjut baru bisa diberikan di esok hari, setelah keenam orang yang ditangkap dapat hadir.

REPUBLIKA.CO.ID, MARTAPURA -- Setelah menempuh perjalanan darat dan air sejauh 1.000 kilometer (km) lebih, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, akhirnya menuntaskan program Turun ke Desa (Turdes) di Desa Tajau Landung, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, pada Sabtu (6/7/2024) pukul 15.00 Wita.

Turdes yang dimulai pada 3 November 2022 ini bertujuan untuk menjemput aspirasi rakyat dan melihat secara langsung kondisi masyarakat di pelosok Kalsel. Dalam perjalanannya, Paman Birin mengunjungi berbagai desa di 13 kabupaten/kota di Kalsel, termasuk Desa Kurau di Tanah Laut, Desa Teluk Aru dan Desa Tanjung Seloka di Kotabaru, Desa Sungai Kecil dan Desa Mentewe di Tanah Bumbu, Desa Paramasan, Desa Bulayak, dan Desa Awang Barabai di Banjar, Desa Batu Mandi di Balangan, Desa Pamarangan Kiwa di Tabalong, Desa Alabio di Hulu Sungai Utara, Desa Daha Barat di Hulu Sungai Selatan, Desa Candi Laras di Tapin, dan Desa Belawang di Barito Kuala.

“Terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dari seluruh lokasi yang dikunjungi,” kata Paman Birin saat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat.

Paman Birin berharap kunjungannya ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di pelosok dan belum tersentuh pembangunan. “Saya ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat dan apa yang bisa kita bantu,” kata Paman Birin.

Sejak dimulainya turdes ini, banyak desa yang telah dikunjungi oleh Paman Birin dan timnya. Beliau berharap program ini dapat membawa kemajuan dan perbaikan kondisi bagi masyarakat di berbagai pelosok Kalsel.

“Saya ingin memastikan tidak ada lagi desa tertinggal di Kalsel, semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Paman Birin juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Kalsel dalam menuntaskan pengentasan desa tertinggal dua tahun lebih cepat dari target nasional. “Alhamdulillah, pada tahun 2024 ini, Kalsel sudah tidak memiliki lagi desa tertinggal. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang patut kita syukuri,” ujar Paman Birin dalam sambutannya.

Pada tahun 2016, Kalsel masih memiliki 1.438 desa tertinggal. Namun, berkat kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kalsel berhasil mencapai target nasional pengentasan desa tertinggal yang ditetapkan pada tahun 2026.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal,” kata Paman Birin.

Turdes Paman Birin ini merupakan bukti nyata komitmennya untuk membangun Kalsel dari desa. Dengan mengunjungi desa-desa di pelosok Kalsel, Paman Birin dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat dan kebutuhan mereka. Hal ini tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel.