Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2024 dibuka mulai Selasa, 1 Oktober 2024 lalu.

Pengumuman ini disampaikan melalui Surat Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang dikeluarkan pada 27 September 2024 dan ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto.

Calon pelamar PPPK dapat mendaftar melalui situs resmi sscasn.bkn.go.id.

Pembukaan pendaftaran PPPK ini dilakukan setelah tahap pendaftaran CPNS 2024 selesai.

Dari total 3.963.832 pelamar CPNS 2024, tercatat sebanyak 599.528 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak lolos seleksi administrasi.

Namun, apakah peserta yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS diperbolehkan mendaftar pada seleksi PPPK?

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama menegaskan bahwa aturan pendaftaran untuk pelamar CPNS dan PPPK 2024 telah disosialisasikan melalui akun Instagram resmi BKN (@bkngoidofficial) pada 19 Agustus 2024.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pelamar hanya diizinkan memilih salah satu jalur penerimaan ASN pada tahun anggaran yang sama, yakni antara CPNS atau PPPK.

Artinya, peserta yang sudah terdaftar pada seleksi CPNS 2024—baik yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi administrasi—tidak diperkenankan mendaftar pada seleksi PPPK 2024.

“(Aturannya) ini ya (sesuai unggahan BKN),” ujar Vino, Minggu (29/9), dikutip dari Kompas.com.

Aturan ini membuka peluang lebih besar bagi tenaga honorer yang sudah lama menantikan kesempatan untuk mendaftar PPPK.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Dengan tidak adanya kesempatan bagi pelamar CPNS untuk ikut dalam seleksi PPPK pada tahun anggaran yang sama, diharapkan proses rekrutmen menjadi lebih merata dan adil bagi semua pihak.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Gagal Seleksi CPNS 2024 Apakah Bisa Daftar PPPK 2024? Ini Penjelasan BKN

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan seluruh tahapan seleksi CPNS telah terintegrasi dengan teknologi yang menutup celah joki dan calo.

Sebelumnya, pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Anas mengimbau agar seluruh peserta SKD CPNS dan masyarakat bahwa seluruh tahapan Seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk menutup celah kecurangan dan praktik joki. Salah satunya dengan sistem double face recognition.

"Seluruh tahapan, termasuk SKD dengan CAT tidak dipungut biaya. Tidak ada satu pun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan," ujar Anas dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).

Dia menjelaskan SKD CPNS dilaksanakan selama 100 menit meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Untuk lulus dalam tahapan SKD, setiap pelamar peserta harus memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi.

Terkait materi soal dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2024 tertuang dalam KepmenPANRB No. 321/2024. SKD CPNS ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pelamar berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar PNS.

Anas mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi soal yang ada di KepmenPANRB. Ia juga mengimbau peserta yang akan mengikuti tes agar mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa saat SKD.

"Silakan cermati juga lokasi dan jadwal pelaksanaan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa meminta restu dan doa orang tua agar bisa mengikuti semua tahapan dengan lancar," tutur Anas.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebut, total pelamar seleksi CPNS 2024 sebanyak 3.568.212. Total peserta yang memenuhi syarat sebanyak 3.035.717 peserta dan peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak 532.495.

Peserta yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD tahun 2024 atau menggunakan nilai SKD tahun 2023.

Saat ini, SKD CPNS diselenggarakan di 339 titik lokasi, yaitu BKN Pusat, 14 Kantor Regional, 21 UPT BKN, 75 titik lokasi mandiri, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi luar negeri.

Dalam menempuh tes SKD, Haryomo mengimbau peserta agar teguh dan yakin dengan kemampuan sendiri serta tidak percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Karena metode CAT BKN ini diawasi langsung oleh masyarakat dengan hasil yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan. Kecurangan dalam bentuk apapun tidak akan kami tolerir, dan tidak akan sungkan-sungkan untuk didiskualifikasikan serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.