Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.

"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.

"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.

Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menyelesaikan penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga terkait.

Menteri PAN RB Rini Widyantini menjelaskan, terdapat 48 kementerian dalam kabinet merah putih. Terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, dan 2 kementerian yang hanya perubahan nomenklatur.

Berdasarkan paparannya, Kementerian PAN RB menargetkan menyelesaikan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada Desember 2024. Kemudian, pada Januari 2025, Kementerian PAN RB akan melakukan pemantauan dan evaluasi penataan SOTK K/L.

“Langkah – Langkah penataannya saat ini posisi seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja bapak presiden. Dengan target pada November (2024) itu sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja tahap kedua, demikian juga bersamaan kita juga menyiapkan sumber daya manusianya,” jelas Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (28/10).

Rini menambahkan terdapat tiga instrument hukum yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi kabinet merah putih. Antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian negara dan pengangkatan menteri, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih 2024 – 2029, dan Perpres 140 tahun 2024 tentang organisasi kementerian negara.

Rini menjelaskan, sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan K/L tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan peraturan presiden kementerian/lembaga masing – masing.

Ia bilang, keberlangsungan penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai yang bersangkutan.

“Jadi bagi pegawai menerima penghasilan sesuai dengan kementerian/lembaga aslinya (sebelumnya),” ucap Rini.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap perubahan atau pemisahan kementerian/lembaga. “Tentu ini kita akan melakukan lewat koordinasi, mitigasi terhadap dampak tersebut,” ujar Najih.

Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri) Imam Gunarto mengatakan, ada proses tata Kelola kearsipan yang harus diubah dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian di kabinet merah putih.

Imam mengimbau agar pada masa transisi ini tetap mengacu pada kebijakan kearsipan induk. Seperti kementerian Pendidikan yang sebelumnya menjadi satu dan sekarang terpisah. Masing – masing kementerian nya tetap menggunakan sistem kearsipan yang sama.

“Kami targetkan selama tiga bulan ini nanti bisa kita perbaiki, kita sesuaikan, baik itu kebijakannya, organisasi kearsipannya, sarana prasarananya, termasuk SDM atau arsiparis yang harus didistribusikan secara tepat sesuai dengan kementerian/lembaga yang mengalami perubahan,” jelas Imam.

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengungkapkan dirinya kerap didatangi menteri lain untuk meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Salah satunya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun permintaan itu belum dapat dieksekusi lantaran Kemenhub memiliki terlalu banyak aplikasi.

Hal ini diceritakan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Anas mengatakan, efisiensi jumlah aplikasi di pemerintahan menjadi salah satu nilai penting dalam penilaian reformasi birokrasi (RB).

"Beberapa waktu lalu Pak Menhub menemui kami terus agar tukinya naik 100%. Saya sampaikan dari beberapa nilai, aplikasinya masih terlalu banyak. Kalau aplikasinya dikurangi SPTJM tukinnya bisa naik," kata Anas, dalam acara SAKIP Award 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Tindak lanjut dari proses ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini telah melakukan simplifikasi. Dari semula 386, Anas mengatakan kini aplikasi Kemenhub hanya tinggal 9 aplikasi.

"Dari 386 aplikasi sekarang tinggal 9," ujar Anas.

Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah dalam melakukan interoperabilitas dari berbagai aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan birokrasi, serta meningkatkan dampaknya.

Anas mengatakan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam proses transformasi birokrasi menjadi lebih berdampak. Ke depan, seluruh aplikasi di lingkup pemerintahan akan terintegrasi ke dalam satu portal nasional.

"Sekarang sudah mulai melakukan ini, sehingga dengan demikian penyatuan integrasi portal layanan ini menjadi penting. Sehingga bupati baru, kepala dinas baru, gubernur baru, menteri baru, diperintahkan oleh presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru," ujar dia.

Sebanyak 51 pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dialihtugaskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal ini sejalan dengan proses pembubaran KASN yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

Langkah alih tugas ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 91/2024 dan No. 92/2024 yang menyebutkan bahwa seluruh tugas dan fungsi KASN kini akan dialihkan ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengucapkan selamat datang kepada para pegawai yang bergabung. Proses pengalihan pegawai KASN ke Kementerian PANRB ini telah melalui berbagai tahap.

Adapun tahapan tersebut mulai dari pemetaan profil, penyesuaian kompetensi jabatan hingga pengalihan personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen (P3D) yang telah berjalan sejak awal tahun ini.

"Alhamdulillah, per 1 Oktober nanti Saudara akan resmi menjadi pegawai ASN di lingkungan Kementerian PANRB. Jangan ragu untuk berinovasi, menyampaikan ide-ide, serta membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Rini, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/9/2024).

Para pegawai baru ini akan melangsungkan Orientasi Wawasan dan Tugas (Orwastu) terlebih dulu hingga tanggal 26 September 2024 nanti. Di hari Senin, para pegawai baru akan melengkapi kebutuhan administrasi, termasuk perekaman sidik jari, payroll haji, dan pengambilan foto kartu pegawai.

Sementara di hari berikutnya, akan diberikan materi dari setiap unit kerja, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), hak dan kewajiban pegawai, pengembangan kompetensi, serta implementasi kebijakan PANRB.

Rini menambahkan, dengan bergabung ke Kementerian PANRB, para pegawai telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ASN yang berintegritas dan profesional.

Selain itu, Rini juga menjamin bahwa para pegawai yang dialihtugaskan ini akan mendapatkan hak yang sama untuk pengembangan kariernya.

"Semoga ini menjadi awal yang baik dan memotivasi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui Kementerian PANRB," pungkasnya.

Sebagai informasi, rencana pembubaran KASN tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. RUU ASN itu telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke paripurna.

Lebih lanjut, pembubaran itu juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah resmi mengumumkan syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Syarat CPNS 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Dalam Kepmen tersebut, syarat usia mendaftar CPNS 2024 yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Berikut daftar lengkap syarat CPNS 2024, dikutip dari laman menpan.go.id, Selasa (30/7/2024).

Syarat CPNS 2024

- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

-Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;

- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan

- Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Kapan Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka?

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mohammad Averrouce mengatakan pengadaan CASN untuk CPNS dan PPPK 2024 saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang sudah diinput masing-masing instansi.

Pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2024 akan dibuka jika tahapan verval dan persiapan instrumen, baik regulasi maupun sistem, sudah siap.

"Kami tidak ingin terburu-buru. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (29/7/2024).

Averrouce menambahkan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas telah menjelaskan, saat ini pengadaan CPNS dan PPPK 2024 baru memasuki tahapan finalisasi usulan detail formasi dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Sebab, kata dia, usulan sejumlah kementerian dan lembaga pusat masih belum memenuhi kuota formasi yang disediakan.

"Contohnya, kementerian/lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate sekitar 200.000 lebih, tapi sampai hingga awal Juli, finalnya kementerian/lembaga yang mengusulkan belum sampai 200.000 formasi," tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah akan berusaha mempercepat proses tersebut agar waktu pendaftaran CASN lanjutan segera dilaksanakan.

Menteri PANRB pun telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN 2024 dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Daerah.

Total formasi yang disetujui itu sekitar 1,2 juta formasi, tetapi masih dapat disesuaikan, mengingat kebutuhan ASN secara nasional akan terus dioptimalkan.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul: Resmi! Syarat Daftar CPNS 2024 Menurut Kepmen PANRB Nomor 320/2024 dan Link Download File PDF-nya

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proses seleksi sekolah kedinasan telah resmi dimulai pada hari ini, Kamis (18/07).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa seleksi kali ini berjalan dengan aman dan menerapkan berbagai langkah untuk mencegah kecurangan, salah satunya melalui penggunaan teknologi double face recognition.

"Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi sekolah kedinasan ini menggunakan sistem double face recognition. Pertama ketika peserta daftar ulang yang ditangani oleh sekolah kedinasan terkait, dan face recognition kedua dilakukan ketika peserta akan mengerjakan soal.

Double check ini untuk memastikan peserta terkait adalah benar sesuai dengan identitasnya dan tak ada joki yang bisa masuk," ujar Menteri Anas pada Kick Off Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Kamis (18/07).

Seleksi sekolah kedinasan ini mengedepankan prinsip keadilan. Pemerintah menjamin keadilan bagi seluruh peserta sehingga semua memiliki kesempatan dan hak yang sama. “Mau anak pejabat, anak masyarakat biasa, semua punya kesempatan yang sama karena seleksinya pakai CAT, berbasis online yang langsung ketahuan hasilnya,” tegas Anas.

Anas juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini tidak ada satu pun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri. Sistem Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan menjamin tidak adanya celah untuk praktik kecurangan. Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah terintegrasi, terkomputerisasi, transparan, dan akuntabel.

"Jangan percaya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan, terlebih yang meminta sejumlah uang. Karena solicit praktek calo dalam seleksi ini," ungkap Anas.

Anas mengimbau seluruh peserta calon mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti seleksi ini. Seleksi sekolah kedinasan ini merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menteri Anas juga berharap agar peserta yang lolos nanti merupakan SDM terbaik yang siap mengabdi bagi bangsa dan negara. Peserta yang lolos diharapkan memiliki cita-cita yang tinggi serta kemampuan multitasking dan multitalenta untuk menghadapi tantangan bangsa di masa depan dan menjalankan pemerintahan yang digital.

"Teman-teman peserta harus optimis, percaya diri bahwa bisa memberikan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon doa restu orang tua. Selamat berkompetisi untuk seluruh calon Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan T.A. 2024 yang akan mengikuti SKD," pungkas Anas.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa jumlah peserta SKD sekolah kedinasan mencapai 113.177 peserta. Jumlah ini didapat setelah dilakukan seleksi administrasi dan pendaftaran pada Mei dan Juni lalu.

Haryomo juga mengingatkan peserta agar selalu semangat, optimis, dan totalitas dalam mengikuti rangkaian seleksi sekolah kedinasan. "Berikan usaha terbaik, perjuangan masih cukup panjang," ujarnya.

Seleksi sekolah kedinasan ini dimulai dengan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan secara serentak pada 18 Juli hingga 6 Agustus di berbagai lokasi ujian, termasuk Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN, 21 UPT BKN, serta 4 lokasi mandiri instansi.

Pada tahun ini, pemerintah membuka jalur penerimaan CPNS pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi formasi adalah:

• Politeknik Keuangan Negara (STAN) 722 formasi,
• Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 721 formasi,
• Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) 400 formasi,
• Politeknik Siber dan Sandi Negara 105 formasi,
• Politeknik Statistika STIS 355 formasi,
• Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi 400 formasi,
• 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan sebanyak 622 formasi,
• Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) 120 formasi.

Setelah SKD, peserta yang lolos akan mengikuti tahapan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN serta Seleksi Lanjutan Non-CAT BKN. Pengumuman kelulusan sekolah kedinasan dijadwalkan pada akhir September 2024.