Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2024 dibuka mulai Selasa, 1 Oktober 2024 lalu.

Pengumuman ini disampaikan melalui Surat Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang dikeluarkan pada 27 September 2024 dan ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto.

Calon pelamar PPPK dapat mendaftar melalui situs resmi sscasn.bkn.go.id.

Pembukaan pendaftaran PPPK ini dilakukan setelah tahap pendaftaran CPNS 2024 selesai.

Dari total 3.963.832 pelamar CPNS 2024, tercatat sebanyak 599.528 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak lolos seleksi administrasi.

Namun, apakah peserta yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS diperbolehkan mendaftar pada seleksi PPPK?

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama menegaskan bahwa aturan pendaftaran untuk pelamar CPNS dan PPPK 2024 telah disosialisasikan melalui akun Instagram resmi BKN (@bkngoidofficial) pada 19 Agustus 2024.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pelamar hanya diizinkan memilih salah satu jalur penerimaan ASN pada tahun anggaran yang sama, yakni antara CPNS atau PPPK.

Artinya, peserta yang sudah terdaftar pada seleksi CPNS 2024—baik yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi administrasi—tidak diperkenankan mendaftar pada seleksi PPPK 2024.

“(Aturannya) ini ya (sesuai unggahan BKN),” ujar Vino, Minggu (29/9), dikutip dari Kompas.com.

Aturan ini membuka peluang lebih besar bagi tenaga honorer yang sudah lama menantikan kesempatan untuk mendaftar PPPK.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Dengan tidak adanya kesempatan bagi pelamar CPNS untuk ikut dalam seleksi PPPK pada tahun anggaran yang sama, diharapkan proses rekrutmen menjadi lebih merata dan adil bagi semua pihak.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Gagal Seleksi CPNS 2024 Apakah Bisa Daftar PPPK 2024? Ini Penjelasan BKN

Jakarta: Hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Periode I Tahun 2024 telah diumumkan. Pengumuman dapat dilihat di laman https://sscasn.bkn.go.id.

"Pelamar yang nomor registrasi dan namanya terdapat dalam lampiran dinyatakan lolos. Pelamar yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi," tulis pengumuman di laman itu dikutip Jumat, 1 November 2024.

Pelamar yang keberatan bila dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat melakukan sanggah pada 2-4 November 2024 melalui akun masing-masing pelamar. Dalam masa sanggah, pelamar tidak diperkenankan memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apa pun.
Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali. Pelamar yang melakukan sanggah dapat diterima bila kesalahan bukan berasal dari pelamar.

Hasil seleksi administrasi pasca sanggah akan diumumkan pada 5-1 November 2024. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id setelah pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan CAT diumumkan kemudian melalui situs www.bkn.go.id.

Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri dan bersifat mutlak. Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, hal tersebut adalah tindak penipuan.

Peserta, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apa pun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Kapan Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024? Cek Jadwal dan Caranya di Sini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 sudah ditunggu-tunggu oleh pelamar.

Pengumuman seleksi administrasi PPPK 2024 dilakukan mulai Rabu (30/10/2024) hingga 1 November 2024. Bagi yang dinyatakan lulus, maka berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi.

Peserta sudah bisa memantau laman sscasn.bkn.go.id dan laman instansi masing-masing mulai 30 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB hingga 1 November 2024 pukul 23.59 WIB. Berikut cara ceknya.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 di laman SSCASN:

1. Klik laman https://sscasn.bkn.go.id

2. Klik "Masuk” Login dengan NIK dan password yang sudah didaftarkan

3. Maka akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahap seleksi administrasi PPPK 2024.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 melalui Laman Resmi

Pelamar juga melihat pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 di laman Instansi masing-masing. Pelamar tinggal unduh PDF oleh kementerian atau lembaga yang membuka PPPK 2024.

Tampilan Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Bagi peserta yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat seleksi administrasi, akan muncul pemberitahuan "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas" pada bagian bawah halaman.

Tahapan Selanjutnya Setelah Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Setelah seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Jadwal PPPK 2024

Periode I

• Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
• Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024
• Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
• Masa sanggah: 2-4 November 2024
• Jawab sanggah: 2-6 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024
• Penarikan data final: 12-14 November 2024
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.

Periode II

• Pengumuman seleksi: 1-30 November 2024
• Pendaftaran seleksi: 17 November-31 Desember 2024
• Seleksi administrasi: 16 Desember 2024- 3 Februari 2025
• Pengumuman hasil seleksi administras: 4-18 Februari 2025
• Masa sanggah: 19-21 Februari 2025 Jawab sanggah: 20-27 Februari 2025
• Pengumuman pasca masa sanggah: 22-28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
• Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi: 8-23 Maret 2025
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9-16 April 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April-17 Mei 2025
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April-22 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini sudah tayang di ompas.tv, berjudul: Ini Tanda Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024, di sscasn.bkn.go.id, Simak Tahapan Selanjutnya

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 tahap pertama resmi dibuka pada 1-20 Oktober 2024, dan tahap kedua akan berlangsung pada 17 November hingga 31 Desember 2024.

Calon pelamar diwajibkan memahami kategori pendaftaran dan syarat yang berlaku sebelum mendaftar melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id.

Pemerintah juga telah merilis rincian gaji dan tunjangan bagi PPPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 yang mengubah Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Gaji PPPK 2024 Berdasarkan Golongan

Gaji PPPK 2024 dibagi berdasarkan golongan, mulai dari Golongan I hingga Golongan XVII, dengan rentang gaji yang cukup beragam.

Berikut ini daftar lengkap gaji PPPK 2024 berdasarkan golongan:

- Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900
- Golongan II: Rp2.206.500 - Rp3.071.200
- Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200
- Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600
- Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900
- Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100

- Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800
- Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400
- Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500
- Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000
- Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000
- Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800
- Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800
- Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500
- Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200
- Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000.

Rincian Tunjangan PPPK 2024

Selain gaji, PPPK juga berhak atas tunjangan-tunjangan yang setara dengan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tunjangan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa tunjangan utama yang akan diterima oleh PPPK:

1. Tunjangan Istri/Suami: PPPK yang sudah menikah berhak menerima tunjangan sebesar 10 persen dari gaji pokok.
2. Tunjangan Anak: Anak di bawah usia 21 tahun, belum menikah, dan belum bekerja, berhak mendapatkan tunjangan sebesar 2 persen dari gaji pokok.

3. Tunjangan Pangan: PPPK juga akan menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras sebesar 10 kilogram atau uang tunai senilai beras 10 kilogram per bulan untuk setiap anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

4. Tunjangan Jabatan Struktural: Bagi PPPK yang menduduki jabatan struktural, tunjangan berkisar antara Rp360.000 hingga Rp5.500.000 sesuai dengan jabatan yang diemban, berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2007.

5. Tunjangan Jabatan Fungsional: Besaran tunjangan jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan presiden untuk masing-masing rumpun jabatan fungsional di instansi terkait.

6. Tunjangan Umum: PPPK yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional akan menerima tunjangan umum dengan besaran antara Rp175.000 hingga Rp190.000 per bulan.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

7. Tunjangan Kinerja (TPP): Tunjangan kinerja atau Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bervariasi tergantung kebijakan instansi tempat PPPK bekerja.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Daftar Gaji PPPK 2024, Berikut Rinciannya hingga Tunjangan yang Diterima"

Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 saat ini masih menunggu jadwal ujian yang akan mereka ikuti.

Pada tahap 1 ini, pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024, khusus untuk pelamar prioritas seperti eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) dan tenaga non-ASN yang telah tercatat di pangkalan data BKN.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu tes atau seleksi kompetensi.

Bagi pelamar PPPK 2024 tahap 1, berikut jadwal ujian yang perlu diperhatikan. Pengumuman penjadwalan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 15 hingga 25 November 2024.

Setelah itu, pada 26 November hingga 1 Desember 2024, panitia akan merilis daftar peserta beserta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Setelah ujian, proses pengolahan nilai akan berlangsung dari 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan akan disampaikan pada 24 hingga 31 Desember 2024.

Ada juga tahapan tambahan berupa seleksi kompetensi teknis yang akan dilaksanakan dari 10 hingga 21 Desember 2024.

Pelamar yang akan mengikuti ujian wajib membawa Kartu Ujian PPPK 2024, yang berisi informasi penting seperti hari, tanggal, sesi ujian, waktu, dan lokasi ujian.

Kartu ini menjadi bukti resmi bahwa pelamar terdaftar sebagai peserta. Tanpa kartu tersebut, peserta tidak akan diizinkan mengikuti ujian.

Pengumuman jadwal dan lokasi ujian akan tersedia mulai 26 November hingga 1 Desember 2024.

Pelamar bisa mencetak kartu ujian setelah pengumuman tersebut dirilis oleh BKN.

Berikut langkah-langkah untuk mencetak kartu ujian PPPK 2024:

• Akses laman SSCASN di http://sscasn.bkn.go.id;
• Masuk menggunakan NIK dan kata sandi;
• Masukkan kode CAPTCHA dengan benar;
• Buka halaman "Resume Pendaftaran" di SSCASN;
• Klik tombol "Cetak Kartu Peserta Ujian";
• Kartu ujian akan terunduh secara otomatis;
• Cetak kartu yang telah diunduh dan bawa pada saat ujian.
• Pastikan untuk selalu memeriksa informasi terbaru terkait jadwal dan prosedur ujian di laman resmi BKN.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Dimulai Bulan Depan, Begini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 28 Oktober 2024 dimulai dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Disusul, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung....

<!--more-->

1. Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya maung pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujarnya dalam pidatonya di Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Terkait hal yang disampaikan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal. Hal itu merupakan pemaparan Anggito Abimanyu dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

BKN melalui platfrom digital Sistem Informasi ASN sedang menyiapkan peralihan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke baru.
“Sedang menyusun langkah yang dilakukan terhadap kementerian lembaga terdampak,” kata Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam proses peralihan ini, Haryomo memastikan layanan manajemen ASN tidak akan terganggu karena akan koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, BKN juga akan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan pelayanan manajemen ASN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU....

<!--more-->

3. PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU

PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024. Majelis hakim akan menyidang gugatan dengan nomor perkara 316/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst itu pada Senin, 4 November 2024 di ruangan Oemar Seno Adji.

Gugatan PKPU ke PT J.CO Donuts and Coffee ini bukanlah yang pertama kali. Pada Maret 2024, PT Kawan Berkarya Mandiri bersama PT Hero Supermarket Tbk juga pernah menggungat PKPU J.CO. Namun, gugatan ini akhirnya dicabut pada 2 Mei 2024.

“Mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II,” kata majelis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap eks Menteri Pertahanan ini lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. “Ya saya suka aja, saya suka aja warnanya cerah, begitu,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini saat ditanya alasan menyukai kendaraan warna putih.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik....

<!--more-->

5. Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

BKN melalui platfrom digital Sistem Informasi ASN sedang menyiapkan peralihan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke baru.

“Sedang menyusun langkah yang dilakukan terhadap kementerian lembaga terdampak,” kata Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam proses peralihan ini, Haryomo memastikan layanan manajemen ASN tidak akan terganggu karena akan koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, BKN juga akan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan pelayanan manajemen ASN.

“Kami memastikan agar perubahan nomenklatur tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya,” kata dia.

Haryomo mengatakan BKN akan mengeluarkan daftar ASN berdasarkan unit eselon I dan II yang akan dialihkan dalam daftar kementerian atau lembaga yang lama. Proses ini akan merujuk pada nomenklatur pada peraturan presiden.

Dia mengatakan berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih dapat diprediksi ada 229.901 ASN dan PPPK. Jumlah itu berdasarkan 209.901 ASN dan 20.000 PPPK.

Selanjutnya: Haryomo merinci Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi....

<!--more-->

Haryomo merinci Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072 ASN dan PPPK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 453 ASN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 710 ASN dan PPPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 ASN dan PPPK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 ASN dan PPPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN dan PPPK, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebanyak 117.784 ASN dan PPPK.

Presiden Prabowo Subianto rampung melantik nama-nama menteri dan wakil menteri dalam susunan kabinet pemerintahannya. Kabinet ini dinamai sebagai Kabinet Merah Putih yang mengoperasikan 48 kementerian. Seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan telah mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang.

Prabowo membuka pelatihan dengan memberi arahan di ruang terbuka hijau Akmil Magelang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Sejumlah topik diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi.

Melalui keterangan tertulis pada Jumat, 25 Oktober 2024, Prabowo menyatakan agenda Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang tidak bersifat militeristik. Prabowo hanya ingin menggembleng seluruh jajaran menteri dan wakil menteri dengan latihan serta pengarahan.

Namun Prabowo menekankan bahwa retret di Akmil Magelang merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan. "The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merinci tiga tahapan pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) di 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memprediksi ada 229.901 aparatur sipil negara (ASN) yang harus dipindah. Ini terjadi imbas pemecahan sejumlah kementerian, juga hilangnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sesuai Perpres Nomor 139 Tahun 2024, BKN akan melakukan mapping pegawai eksisting pada instansi. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kemenpan RB, dan instansi pemerintah," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Pada tahap pertama, Haryomo menyebut BKN bakal menerbitkan daftar ASN yang akan dialihkan. Ini dirinci berdasarkan unit eselon I serta eselon II yang mengacu kepada nomenklatur Perpres Instansi.

Kedua, BKN akan meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait melakukan verifikasi dan validasi atas daftar ASN yang diterbitkan BKN. Ini dilakukan by system pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

"Ketiga, data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN. Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum ter-update, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," tegasnya.

Haryomo juga menekankan pihaknya sudah membuat fitur pengalihan ASN pada layanan SIASN. Ia merinci ada lima mekanisme dalam fitur tersebut.

Berikut rincian mekanisme pengalihan ASN di kementerian baru via SIASN:

1. Tampilkan data ASN hasil mapping BKN2. Instansi induk melakukan checklist ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan3. Instansi induk memverifikasi dan menyetujui. Dikirim ke BKN by system4. BKN melakukan penerbitan SK pengalihan5. SK Pengalihan dapat diunduh instansi/ASN

Apa saja yang dibawa saat tes CPNS? Salah satu benda yang wajib dibawa adalah kartu ujian. Jika peserta tes tidak membawa kartu tes ini, maka peserta tes tidak dapat mengikuti seleksi CPNS yang diselenggarakan.

Selain mengetahui detail benda yang wajib dibawa saat akan tes CPNS, peserta seleksi juga perlu mempersiapkan diri dengan matang sebelum tes.

Dikutip dari dalam buku berjudul Rahasia Sukses Tes CPNS, Puspa Swara, Neny Ratnawati, Nina Riana Indra Dewi (2011:2), peserta tes CPNS perlu menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi seleksi CPNS. Dengan persiapan yang matang, hasil tes yang diperoleh akan mencapai hasil terbaik dan sesuai dengan target pencapaian.

Ada berbagai macam kiat yang dapat dilakukan. Contohnya, seperti mencari informasi dari setiap instansi tentang penerimaan CPNS, banyak berlatih, dan memperluas ilmu pengetahuan agar berhasil lolos seleksi CPNS.

Tak hanya itu, peserta tes CPNS juga perlu mengetahui barang yang harus dibawa saat ujian. Apa saja yang dibawa saat tes CPNS? Detail barang bawaan yang wajib dibawa peserta tercantum dalam peraturan khusus.

Berdasarkan aturan yang dicantumkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2024, terdapat ada dua benda penting yang harus dibawa peserta tes CPNS. Benda yang wajib dibawa adalah kartu ujian dan kartu identitas diri.

Kartu ujian peserta tes CPNS dapat diunduh melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id/ dengan cara login ke dalam akun peserta tes, lalu klik tautan untuk unduh kartu peserta tes. Di dalam kartu tes tersebut, tercantum data diri peserta sesuai dengan identitas yang berlaku. Selain itu, terdapat pula informasi lokasi tes dan juga waktu serta sesi tes.

Tak hanya kartu ujian, peserta tes juga perlu membawa kartu identitas diri yang disertakan dalam pendaftaran. Identitas peserta ini berupa KTP asli. Baik KTP maupun kartu peserta ini wajib dibawa untuk dicek kembali oleh panitia seleksi yang bertugas di tempat tes yang tercantum dalam kartu ujian.

Itu dia penjelasan ringkas mengenai apa saja yang dibawa saat tes CPNS yang perlu diketahui peserta tes. (DAP)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN.

Sinergi ini ditandai oleh penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta (22/10/2024). Seremoni ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," ujar Agus lewat keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menambahkan, kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis. Terpilihnya BRI sebagai mitra BKN merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN.

"Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Dia mengatakan BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah.

Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Sementara itu, Haryomo Dwi Putranto menambahkan bahwa kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," tutupnya.

(anl/ega)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta, 22 Oktober 2024. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, S.Sos., MAP. Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.
"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," jelas Agus.

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., menambahkan bahwa kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)