REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontestasi di Pilgub Sumatra Utara menghangat. Hasan Basri yang disebut akan mendampingi calon gubernur (cagub) dari DPIP Edy Rahmayadi dipecat oleh Kementerian Agama. Pencalonan Hasan Basri juga mendapat penolakan dari GP Ansor.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Anna Hasbie mengumumkan bahwa Hasan Basri Sagala telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama. Menurut dia, surat keputusan pemberhentian Hasan Sagala sudah ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 26 Agustus 2024.

Dalam diktum SK itu disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu untuk memberhentikan Hasan Basri Sagala sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Administrasi dan Good Government serta Hubungan Antar Lembaga Keagamaan.

“Gus Men (sapaan akrab Menag) sudah menandatangani SK Pemberhentian. Jadi mulai Senin (26/8/2023) Hasan Sagala sudah bukan lagi Tenaga Ahli Menteri Agama dan tidak diperkenankan menggunakan segala atribut yang berkenaan dengan Kementerian Agama,” ujar Anna dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (27/8/2024).

Pemberhentian ini dilakukan menyusul Hasan Basri Sagala telah dipilih oleh bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rachmayadi sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Hal itu telah disampaikan oleh Edy Rachmayadi pada 24 Agustus 2024 seperti diberitakan media.

“Hasan Sagala telah mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa izin dari Menteri Agama selaku atasan langsung. Sehingga, secara aturan tidak ada pilihan selain memberikan sanksi tegas diberhentikan dari jabatannya,” ucap Anna.

Selain menjabat Tenaga Ahli Menag, aktivitas Hasan Basri Sagala juga tercatat di lingkup Nahdlatul Ulama (NU). Namun karena ikut dalam konstestasi Pilgub Sumut dia diketahui telah mundur dari NU. “Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hasan Sagala juga sudah mengundurkan diri dari NU," kata Anna

Penolakan GP Ansor

Secara terpisah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak salah satu kadernya, Hasan Basri Sagala untuk mendampingi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024.

Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut Adlin Tambunan mengaku lebih mendukung Hasan untuk tetap fokus membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta sebagai Staf Ahli Menag.

"Hasan sebaiknya fokus pada tugasnya membantu Pak Menteri Agama, karena banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan buah pikiran dari Hasan,”ujar Adlin dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, ia mengaku pihaknya masih agak sulit mendukung Edy lantaran pernah menghina GP Ansor pada 2019, sehingga semua kader harus menjunjung tinggi kehormatan GP Ansor.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suryadi menilai pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang cocok.

Menurut dia, perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada 2019 menjadi catatan negatif dan dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.

"Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.

Maka dari itu, kata dia, hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit, lantaran pernyataan Edy di masa lampau yang menghina GP Ansor, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya.

Selain itu, lanjut Agus, hubungan pasangan tersebut ke depannya akan menjadi sumber konflik apabila maju di Pilkada 2024, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser, karena sikap negatif Edy yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.

“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tuturnya.

Sebelumnya, Edy, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memilih Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampinginya maju di Pilkada Sumut 2024. Adapun selain merupakan kader GP Ansor, Hasan juga merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pada Rabu (14/8), PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada Edy sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, setelah menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Sabtu (10/8).