MEDAN, investor.id - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, unggul jauh dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Bobby-Surya meraih 50,6% suara, sementara Edy-Hasan hanya 24,5% suara.

Angka tersebut merupakan hasil dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Jumat (8/11/2024). 

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sejumlah simulasi dalam survei Pilgub Sumut kali ini. Pertama, pihaknya melakukan survei top of mind calon Gubernur.

Dalam simulasi ini, Bobby Nasution unggul jauh meninggalkan Edy Rahmayadi meraih suara 50,6% dan Edy Rahmayadi hanya 24,5%.

Indikator Politik juga menggunakan simulasi terbuka empat nama calon. Di dalam simulasi ini Bobby Nasution kembali meraih posisi teratas dengan Raihan 60,6%.

Sementara dalam simulasi dua pasangan calon dengan menggunakan kertas suara, pasangan Bobby-Surya meraih 62%. Angka ini meninggalkan pasangan Edy-Hasan yang hanya meraih 29,1%.

“Hasil riset kami akhir Oktober awal November 2024 terlihat pola yang konsisten di mana Bobby dan Surya unggul signifikan dibanding Pak Edy dan Hasan Basri. Kalau melihat pola begini ada PR besar yang harus dilakukan Pak Edy dan Pak Hasan untuk mengejar ketinggalan," ucap Burhanuddin.

Survei tersebut dilakukan pada 28 Oktober sampai 3 November 2024. Metodologi survei tersebut menggunakan multistage random sampling. Survei ini menggunakan 2.290 responden dan margin of erro +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menanggapi hasil survei, calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi, mengatakan tidak mau ambil pusing, karena yang menentukan bukan hasil survey, melainkan hasil yang didapat pada 27 November nanti.

"Saya gak mau ambil pusing, karena yang menentukan di tanggal 27 November nanti," ucap Edy.

Berikut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal Pilgub Sumut 2024:

Top of Mind Calon Gubernur Sumatera Utara:

Bobby Afif Nasution: 50,6%

Edy Rahmayadi: 24,5%

Hasan Basri Sagala: 0,1%

Tidak tahu/menjawab: 24,7%

Simulasi Semi Terbuka 4 Nama Calon:

Bobby Afif Nasution: 60,6%

Edy Rahmayadi: 28,6%

Surya: 0,0%

Hasan Basri Sagala: 0,5%

Tidak tahu/jawab: 10,3%

Simulasi 2 Calon Gubernur:

Bobby Afif Nasution: 63,00%

Edy Rahmayadi: 28,6%

Tidak tahu/jawab: 8,4%

Simulasi 2 Pasangan Calon:

Bobby Afif Nasution-Surya: 62%

Edy Rahmayadi-Hasan Basri: 29,1%

Tidak tahu/jawab: 8,8%.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com,JAKARTA - Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 2, Edy Rahmayadi, mengkritik pengadaan bus listrik di Kota Medan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution.

Awalnya Edy menjelaskan bahwa ia mengetahui bahwa terdapat 9 bus listrik di Medan. Penyerahan bus listrik dari Jakarta tersebut seharusnya melibatkan dirinya, saat menjadi Gubernur Sumut pada periode 2018-2023.

"Dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerja sama yang harus diselesaikan dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut," tutur Edy.

Edy menambahkan, pengadaan bus listrik hanya digunakan 20% masyarakat. Menurutnya, hal ini karena bus listrik tersebut tidak lebih cepat dibanding kendaraan lainnya.

"Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ [Bobby] adalah dari Johor. Tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada bus listrik tersebut," ucapnya.

Tak hanya itu, Edy juga mengatakan bahwa perlu ada kajian sebelum mengadakan kendaraan. Kota Medan juga masih memiliki kendala jalanan yang rusak, sehingga harus diselesaikan kedepannya.

"Ini perlu kajian bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan. Semua bisa kita lakukan. Yang kedua, jalan-jalan yang rusak, jalan yang rusak masih di lingkup Kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di Medan," terang Edy.

MEDAN, iNews.id - Menjelang berlangsungnya debat publik pertama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024 di salah satu hotel di Medan sempat diwarnai ketegangan, Rabu (30/10/2024) malam. Dua kelompok pendukung pasangan Bobby-Surya dan Edy-Hasan, terlibat saling ejek.

Pendukung Edy-Hasan yang semula berteriak menyebutkan nama Clara, sosok yang diduga memiliki hubungan spesial dengan Bobby Nasution, diadang pendukung pasangan Bobby-Surya.

Saat itu pendukung Bobby Nasution sambil mengungkapkan ejekan terhadap Edy Rahmayadi dan menyampaikan yel-yel Bobby-Surya harus menang.

Kedua pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yang saling berhadapan ini nyaris saling dorong. Sejumlah polisi yang berjaga di lokasi debat terus menengahi keduanya agar tidak terlibat bentrok.

Dalam debat publik pertama Pilgub Sumut 2024 ini, Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengajak semua pihak untuk menyukseskan pilkada ini berjalan jujur, adil dan riang gembira. 

Selain itu, dia berharap, momen debat publik yang digelar tiga kali oleh KPU Sumut tersebut menjadi tempat bagi kedua pasangan calon untuk menyampaikan ide, gagasan dan berbagai hal menyangkut pembangunan Sumut ke depan.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara mengumumkan bahwa debat publik perdana untuk pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara akan dimulai pada 30 Oktober 2024.

Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan debat publik ini akan jadi ajang bagi para paslon untuk mengemukakan visi, misi, dan program kerja mereka nantinya.

Sebanyak 9 (sembilan) panelis dari berbagai unsur pun telah didapat KPU Sumut untuk menggali berbagai hal dari paslon lewat pertanyaan yang diajukan.

"Panelis ada sembilan, mewakili unsur tokoh masyarakat, ada unsur akademisi, dan ada unsur profesional seperti dokter dan pengacara juga yang mewakili," kata Agus saat dihubungi Bisnis, Minggu (20/10/2024).

Dikatakan Agus, tema debat publik perdana paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan mengacu pada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Sumut. Diantaranya mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerah.

Baik tema, sub tema, materi, hingga desain debat publik nanti akan dirancang oleh tim perumus dengan mengacu kepada RPJMD Sumut. Panelis, sebagai pakar atau ahli di bidang yang ditentukan sesuai tema, lanjutnya, akan membuat pertanyaan-pertanyaan dengan mengacu kepada tema yang dibuat tim perumus.

Hal itu bertujuan publik dapat mengetahui jawaban atau tanggapan serta pandangan paslon atas topik atau isu yang jadi tema debat.

Agus mengatakan kesembilan nama panelis pada debat publik perdana Pilgub Sumut 2024 didapat atas rekomendasi dari tim perumus.

Untuk menjaga netralitas dalam debat nanti, Agus pun mengatakan pihaknya telah memastikan baik tim perumus maupun panelis tidak memiliki hubungan dengan salah satu paslon.

"Mereka [panelis] nanti akan membuat surat pernyataan dan menandatangani pakta integritas bahwa mereka tidak berafiliasi dengan salah satu partai," jelasnya.

Berikut kesembilan panelis pada debat perdana Pilgub Sumut pada 30 Oktober 2024 yang telah dipilih KPU Sumut yakni:

1. Nispul Khair (dari penelusuran Bisnis menjabat sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sumut)

2. Hatta Ridho (unsur akademisi, Dekan Fisip Universitas Sumatra Utara)

3. Dadang Darmawan Pasaribu (unsur tokoh masyarakat)

4. Hisarma Saragih (dari penelusuran Bisnis, berprofesi sebagai Guru Besar Universitas Simalungun)

5. ⁠Mahmul Siregar (unsur akademisi - Dekan Fakultas Hukum USU)

6. ⁠Moammar Andar Roemare Siregar (unsur profesional)

7. Hasan Sazali (dari penelusuran Bisnis merupakan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumut)

8. ⁠Mujahiddin (dari penelusuran Bisnis merupakan Dosen Fisip Universitas Muhammadiya Sumut)

9. Zakaria Siregar (dari penelusuran Bisnis merupakan Dosen Fisip Universitas Islam Sumut)

Adapun debat publik paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dijadwalkan akan digelar sebanyak 3 kali.

Debat pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024 di Hotel Grand Mercure Medan. Dilanjutkan debat kedua pada 6 November 2024 di Hotel Santika Dyandra.

Sedangkan debat ketiga, dijadwalkan pada 13 November 2024 di Hotel JW Marriot Medan, atau bertepatan dengan dua minggu sebelum Pilkada.

Agus menyebut masyarakat bisa menyaksikan debat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut secara online di kanal Youtube resmi KPU Sumut maupun melalui siaran langsung di TVRI.

Dikatakannya, debat ini memang didesain untuk adu gagasan dan program kerja antar paslon, sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan mereka secara objektif.

"Jadi pemilih di Sumut bisa menilai mana calon pemimpin Sumut ke depan yang sesuai dengan harapan untuk Sumut yang lebih baik," tandasnya. (K68)

Bisnis.com, MEDAN – Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga calon Gubernur Sumatra Utara resmi cuti mulai hari ini, Rabu (25/9/2024) seiring dimulainya masa kampanye para paslon untuk Pilkada Serentak 2024.

Untuk sementara waktu, tampuk pemerintahan Kota Medan akan dipegang oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman.

Per Senin (23/9/2024), Aulia Rachman ditunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan menggantikan Bobby untuk sementara waktu. Bobby diketahui akan cuti mulai 25 September-23 November 2024 untuk mengikuti seluruh tahapan dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara.

Surat Pelaksana Tugas dari Mendagri kepada Aulia Rachman juga telah diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara Agus Fatoni Senin lalu.

Aulia Rachman mengatakan dirinya akan berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan baik. “Kami akan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) dari Plt. ini. InsyaAllah kami tidak lari dari koridornya,” kata Aulia Rachman usai menerima Surat Perintah Tugas, dikutip Rabu (25/9/2024).

Aulia Rachman juga berharap tidak ada gesekan di Medan jelang hingga berakhirnya tahapan Pilkada nanti.

Deklarasi Pilkada Damai

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) Rabu (25/9/2024) pagi tadi menggelar Deklarasi Pilkada Damai di salah satu hotel di Medan seiring dimulainya masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Bobby-Surya dan Edy-Hasan diundang Pemprov Sumut hadir dalam agenda ini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumut Ardan Noor mengatakan, Deklarasi Pilkada Damai merupakan wujud komitmen Pemprov Sumut ikut menjaga Pilkada Serentak 2024 berjalan damai.

Ardan menyebut, masa-masa kampanye merupakan momen penting untuk mengetahui visi-misi serta program yang digagas para calon. Dia berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan tidak mudah termakan isu-isu yang dapat memicu perpecahan.

“Dan seluruh pihak juga tidak melanggar aturan-aturan berkampanye,” lanjut Ardan.

Selain kedua paslon, deklarasi dihadiri oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari KPU kabupaten/ kota, Bawaslu kabupaten/ kota, kepala Kesbangpol se-Sumut, juga seluruh pengurus partai politik se-Sumut.

“Kami berharap seluruh pihak ikut berkomitmen menjaga kondusivitas Sumut di Pilkada kali ini, menjaga ketertiban, agar Pilkada kita berkualitas sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar Ardan. (K68)

Bisnis.com, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra utara telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Sumut 2024 sebanyak 10.771.496 pemilih.

Jumlah tersebut berkurang sedikit dibanding daftar pemilih sementara yang ditetapkan beberapa waktu lalu, sebanyak 10.813.825 pemilih.

Anggota KPU Sumut Robby Effendi mengatakan bahwa penyebab berbedanya jumlah DPT dan DPS bermacam-macam.

“Ada yang [karena] pindah, meninggal, dan ganda. Kemudian, ada juga yang sudah menjadi TNI/ Polri,” kata Robby kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Dikatakan Robby, DPT tersebut tersebar di 33 kabupaten/ kota se-Sumatra Utara, yang terbagi ke dalam 455 kecamatan, dan 6.110 desa/ kelurahan.

Dari 10,77 juta DPT untuk Pilgub Sumut 2024, hampir 5,47 juta diantaranya ialah perempuan. Sedangkan DPT yang berjenis kelamin laki-laki ada 5,3 juta pemilih.

Para pemilih nantinya akan menggunakan hak pilih mereka pada 27 November mendatang melalui 25.223 tempat pemungutan suara (TPS) se-Sumut.

Robby mengatakan, rekapitulasi DPT Sumut pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 itu ditetapkan pihaknya dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel JW Marriot Medan, Senin (23/9/2024).

Adapun sebelumnya KPU Sumut juga telah menetapkan ada dua pasangan calon yang akan berkontestasi pada Pilgub Sumut 2024. Keduanya ialah Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dan Bobby Nasution-Surya.

Pada Senin (23/9/2024) malam kemarin juga telah dilakukan pencabutan nomor urut bagi kedua paslon. Hasilnya, Bobby-Surya mendapat nomor urut 1, sementara Edy-Hasan memegang nomor urut 2 dalam Pilgub Sumut November nanti. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mulai cuti sebagai Wali Kota Medan untuk mengikuti tahapan pelaksanaan kampanyePilgub Sumut 2024.

Bobby Nasution mulai memasuki masa cuti kampanye terhitung sejak Rabu (25/9/2024).
"Pak Bobby menyampaikan hari ini dia masuk kantor. Besok mulai cuti," ungkap Ketua Tim Pemenangan Bobby-Surya, Hinca Pandjaitan dilansir dari Antara, Rabu (25/9/2024).
Hinca menuturkan, informasi mengenai hari terakhir menjadi orang nomor satu di Pemerintah Kota Medan tersebut diperolehnya dari konfirmasi langsung dari Bobby Nasution.
Untuk itu, tim Pemenangan Bobby-Surya mendatangi langsung Bobby untuk mengikuti Deklarasi Kampanye Damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut.
"Kami sudah konfirmasi langsung ke ruangannya sebelum mengikuti deklarasi pilkada damai pagi tadi," tegas dia.
Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa lama Bobby menjalankan cuti sebagai Wali Kota Medan akibat mengikuti tahapan pelaksanaan kampanye Pilgub Sumut 2024.
"Suratnya kami susulkan [Gubernur Sumut] ya. Kami ajukan segera," tutur Hinca.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menunjuk Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Medan.
Penunjukan ini setelah Wali Kota Medan Bobby Nasution cuti mulai 25 September hingga 23 November 2024 mengikuti tahapan Pilgub Sumut 2024.
"Hari ini dilakukan pengukuhan dan penyerahan surat pelaksana tugas yang berlaku mulai 25 September hingga 23 November 2024," ungkap Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni di Medan, Senin (23/9).
Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
Aulia berharap pada masa menjelang Pilkada Kota Medan 2024 tidak terjadi gesekan para pendukung peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2024 di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara ini.
"Jadi, kami jalankan tugas sesuai dengan tupoksi dari pada pelaksana tugas ini. Insyaallah, kami tidak lari dari pada koridornya," ucap Aulia.

Bisnis.com, JAKARTA - Dua calon gubernur, Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution terlibat adu argumen mengenai fasilitas infrastruktur jalan di Sumatra Utara (Sumut). Bobby menyindir Edy tentang banyaknya jalan yang rusak di Sumut. Sebaliknya, Edy menyentil balik dengan menyinggung mertua Bobby Nasution.

Edy Rahmayadi adalah Gubernur Sumatra Utara periode 2018-2023. Pada Pilgub Sumut 2024, dia nyaris tidak memperoleh tiket untuk maju kembali karena mayoritas partai politik memilih mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Edy akhirnya diusung oleh PDIP dan berhasil ditetapkan sebagai calon gubernur.

Adapun adegan saling sindir dua tokoh politik tersebut terjadi ketika Bobby menyindir kondisi infrastruktur yaitu jalan rusak di wilayah Sumut. Bobby menyebut ini adalah cerita klasik dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan Aceh, Sumatera Barat.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” tutur Bobby.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa dirinya setuju dapat nomor urut 1. Hal ini karena nomor urut 2 mengingatkan proyek jalan di Sumut pada masa kepemimpinan Edy yang menghabiskan Rp2,7 triliun.

“Kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1 Bang Surya, dan Pak Edy Pak Hasan dapat nomor urut 2, karena kita ingat Rp2,7 triliun,” pungkasnya.

Sindiran Balik Edy Rahmayadi

Adapun calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membalas sindiran Bobby Nasution perihal kondisi jalan di Sumut masih banyak yang rusak. Jalan itu disebut merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Menurut Edy, soal jalan rusak di Sumut itu adalah jalan yang berstatus nasional dan merupakan proyek Presiden Jokowi yang belum selesai.

“Infrastruktur yang tadi disebut oleh Bobby, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” ujar Edy seusai pengundian nomor urut pasangan, di Hotel Mercure Medan, Senin (23/9/2024).

Untuk diketahui, Edy berpasangan dengan Hasan Basri Sagala untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 dengan nomor urut 2. Edy berpandangan nomor ini menandakan dua periode kepemimpinannya di Sumut.

“Nomor dua itu tandanya dua periode. Program yang dilakukan kenapa tadi saya katakan nomor dua [itu] dua periode, karena program-program yang satu periode belum terselesaikan,” ujarnya.

Adapun, program-program yang dirangkainya adalah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peternakan, pertanian, dan perkebunan, serta pariwisata.

Calon Gubernur Sumatra Utara (Cagub Sumut) Bobby Nasution menyinggung soal kondisi jalan di wilayah pemilihannya yang rusak parah dibanding Aceh dan Sumatera Barat. Bobby berkelakar pengendara mobil akan tahu jika sudah sampai ke Sumut saat kepala kejedut.

Perihal ini disampaikan Bobby saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengundian nomor urut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut. Pada awalnya ia menyebut bagaimana kondisi jalan di Sumut sangat berbeda dengan Provinsi tetangganya, yakni Aceh dan Sumatra.

"Katanya kalau kita jalan-jalan dari Sumatra Barat kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh dari Sumatra Barat, kalau disupirin nggak usah, begitu tahu tujuannya ke Sumatra Utara tahu kita kapan nyampe nya, kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil," kata Bobby saat pengundian nomor urut Pilgub Sumut, ditulis Selasa (24/9/2024).

"Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatra Barat, begitu masuk Sumut kejedut kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum merata," tambahnya.

Barulah setelah itu Bobby menyinggung besaran APBN Sumut yang menurutnya tidak begitu besar, yakni Rp 14 triliun lebih. Dari jumlah itu sekitar Rp 2,7 triliun dialokasikan untuk proyek perbaikan dan pembangunan jalan.

"Infrastruktur memang perlu pembiayaan, infrastruktur memang perlu uang. Provinsi Sumatra Utara APBD-nya dibilang besar sekali juga tidak, tapi harusnya dengan Rp 14 triliun lebih satu tahun, Rp 2,7 triliun untuk jalan," terang Bobby.

Namun hal inilah yang kemudian disayangkan oleh Bobby, karena dengan anggaran sebesar itu Pemerintah Provinsi Sumut saat ini belum bisa menyelesaikan masalah perbaikan jalan.

"Harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatra Utara," pungkasnya.

Simak juga Video: Momen Bobby Panggil Edy Rahmayadi 'Om', Lalu Sindir Jalan Rusak

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA -- Pilkada 2024, khususnya di level provinsi, akan menghadirkan tanding klasik antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus.

KIM Plus adalah gabungan partai politik baik yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maupun yang tidak mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Partai yang bergabung dalam KIM Plus antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKB ditambah dengan partai non parlemen seperti PPP, PSI, hingga Partai Prima.

Munculnya KIM Plus sempat dikhawatirkan memunculkan kotak kosong. Namun Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan, telah mengubah konstelasi politik.

PDIP yang semula diperkirakan bakal absen di Jakarta, akhirnya bisa bernafas lega. Mereka mengusung sosok Pramono Anung-Rano Karno. Nama Pramono sejatinya jauh dari kalkulasi politik. Ia jarang muncul ke publik dan cenderung dekat dengan lingkaran Istana.

Sebelum Pramono, PDIP sempat dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan. Anies bahkan sudah mengenakan pakaian tenun warna merah. Anies juga sudah berada di kantor DPP PDIP bersama Rano Karno. Namun dukungan kepada Anies batal diberikan karena sejumlah alasan.

Sementara itu, lawan Pramono di Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil adalah sosok yang memiliki elektabilitas tinggi. Sedangkan Suswono adalah politikus PKS dan bekas birokrat pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Di sisi lain, putusan MK juga berhasil mengubah konstelasi politik di sejumlah daerah. Di Banten, misalnya, putusan MK telah memberi jalan bagi PDIP untuk mengusung Airin Rachmi Diany. Manuver PDIP kemudian memanaskan internal Golkar, sebab Airin adalah bagian dari klan politik Chasan Sochib, tulang punggung Golkar di Banten.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya berubah arah. Ia meninggalkan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah dan kembali mengusung Airin. Bahlil berdalih bahwa kader Golkar banyak yang bagus sehingga wajar kalau mau didekati partai lain.

Manuver PDIP dan balik arahnya Golkar itu mengacaukan skenario calon tunggal di Banten. Malah yang terjadi sekarang, di level kota dan kabupaten, KIM Plus pecah kongsi ada yang memilih mengusung calonnya sendiri bahkan bergabung dengan calon PDIP.

Meski demikian, skema Banten tersebut tidak berlaku untuk daerah-daerah tertentu. Di Jakarta, PDIP akan melawan Ridwan Kamil yang didukung oleh mayoritas partai politik, Sumatra Utara mereka dikepung oleh koalisi Bobby Nasution, dan di Jawa Tengah yang dikenal kandang banteng, mereka akan dikepung partai politik pendukung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Bagaimana kans PDIP di tiga daerah tersebut?

Peta KIM Plus Vs PDIP:

Kim Plus Vs PDIP di Sumut

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung mantan Panglima Kostrad Letjen Purn Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatra Utara. Edy Rahmayadi adalah calon petahana yang hampir tidak bisa maju karena seluruh partai politik, kecuali PDIP dan Hanura, mengusung Bobby Nasution.

PDIP mampu mengusung calon sendiri karena selain putusan MK, mereka memperoleh 21 kursi atau lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut. Ini di luar dukungan dari Hanura yang memiliki 5 kursi di parlemen.

Edy menjadi bakal cagub Sumut setelah menerima surat tugas dari PDIP. Ia akan menghadapi menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang diusung oleh koalisi super besar. Kursi pengusung Bobby bahkan mencapai 76 kursi.

"Saya dan jajaran DPP, jajaran Satgas dari pusat, kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menyerahkan tugas partai kepada Bapak Letnan Jenderal Edy Rahmayadi nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara," ujar Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dilansir dari Antara, Sabtu (10/8/2024).

Perbesar

Komarudin Watubun menjelaskan dalam surat tugas tersebut, Edy Rahmayadi diminta untuk melaksanakan sejumlah tugas termasuk melakukan konsolidasi internal serta melakukan pemetaan politik untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

"Letnan Jendral Purnawirawan Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan konsolidasi pada tahun 2024 kepada PDI-P, DPC hingga ranting dan anak ranting untuk pemenangan," kata dia.

Sementara itu, Bobby Nasution mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk nanti melawan Edy Rahmayadi.

Dia membocorkan salah satu strategi itu adalah menyiapkan program yang belum pernah ada di masa pemerintahan Edy Rahmayadi.

Selain itu, dia juga akan berdoa dan juga menjalin kebersamaan agar bisa menang melawan Edy Rahmayadi. "Ya tentu disiapkan semua doa, disiapkan program khusus, dan tentu juga nanti akan disiapkan kebersamaan, gitu saja," tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Berkaitan dengan itu, Bobby juga mengaku telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra siang tadi. Surat tersebut, menurut Bobby akan dibawa ke KPUD sebagai salah satu bentuk dukungan dari Partai Gerindra.

"Hari ini alhamdulillah terima kasih kepada Partai Gerindra, kita menerima P1 KWK yang tadi baru saja diserahkan ke saya," katanya.

Adu Kuat Dua Jenderal

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung kadernya, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Andika telah menerima rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Pasangannya adalah mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Pasangan Andika-Hendrar telah mendaftarkan ke KPU Jawa Tengah. Lazimnya pendaftaran, mereka diarak oleh para pendukungnya.

Andika-Hendrar akan melawan duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Taj Yasin adalah mantan wakil gubernur periode 2018-2023. Waktu itu ia berpasangan dengan sosok Ganjar Pranowo, kader PDIP.

Pasangan Andika-Hendrar hanya diusung PDI Perjuangan alias PDIP. PDIP adalah partai pemenang pemilu baik di pusat maupun di Jawa Tengah. Di pusat PDIP meraup 110 kursi atau di kisaran angka 18%. Sementara itu di Jawa Tengah, PDIP memperoleh 23 kursi.

Perbesar

Secara matematis, dukungan terhadap Andika-Hendrar jauh lebih rendah dibandingkan koalisi pendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang dikenal sebagai KIM Plus. KIM Plus terdiri dari banyak partai politik, mulai dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat dan PAN. Hanya PKB yang belum menentukan sikap meski belakangan mereka mulai tertarik untuk mengusung Ahmad Luthfi.

Koalisi ini, tanpa PKB, menguasai 44 kursi di DPRD Jateng. Sementara jika memasukan PKB dalam koalisi gemuk ini, KIM Plus mendominasi parlemen Jateng dengan perolehan 54 kursi.

Melenggang di Jakarta

PDIP telah mendaftarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan Pramono-Rano hanya diusung satu partai yang merepresentasikan 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, calon KIM Plus di Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil adalah mantan Gubenur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Sementara itu, Suswono merupakan politikus PKS dan mantan Menteri Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perbesar

Pasangan KIM Plus kalau mau melihat kontelasi politik di Jakarta, didukung oleh mayoritas partai parlemen di Jakarta sebanyak 91 kursi. Sementara itu, PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada periode 2024-2029.

Secara matematis, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, unggul dibandingkan Pramono-Rano. Selain didukung koalisi besar, Ridwan Kamil adalah tokoh yang dikenal memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup bersaing.

Bisnis.com, MEDAN - Pasangan Bobby Nasution-Surya bakal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut hari ini, Rabu (28/8/2024). Bobby adalah menantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Tim Rumah Pemenangan pasangan Bobby-Surya diketahui telah mengirimkan surat pemberitahuan ke KPU Sumut pada Selasa (27/8/2024).

Menurut surat tersebut, Bobby dan Surya akan mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara hari ini, Rabu (28/8/2024) pukul 13.00 WIB.

Rencana kehadiran Wali Kota Medan dan Bupati Asahan petahana ke KPU Sumut pada hari kedua pendaftaran calon kepala daerah tersebut dibenarkan Anggota KPU Sumut Robby Effendi.

"Mereka hadir pukul 13.00 WIB. [Sudah] mengabarkan via surat yang ditandatangani Bobby-Surya," kata Robby saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Robby menyebut KPU Sumut telah bersiap untuk menyambut kedatangan pasangan calon (paslon) pertama yang akan mendaftar di hari kedua ini.

Nantinya, kata Robby, paslon akan disambut Sekretaris KPU Sumut dan Pejabat lainnya di halaman KPU Sumut untuk selanjutnya diarahkan untuk melakukan registrasi kehadiran.

Proses pendaftaran paslon gubernur dan wakil gubernur di KPU Sumut sendiri akan berlangsung di lantai 2.

Robby menyebut, pihaknya hanya mengizinkan sebanyak 25 orang dari rombongan tim pemenangan yang hadir untuk ikut masuk ke ruang pendaftaran.

"Untuk rombongan lain, paling banyak 50 orang sudah kami siapkan tenda di halaman dengan layar yang terkoneksi dengan ruang pendaftaran," jelas Robby.

Adapun Bobby Nasution-Surya merupakan bakal paslon pertama yang akan mendaftar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Sejauh ini Bobby-Surya disokong oleh 10 partai politik (parpol) yang masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Paslon lainnya, yakni Edy Rahmayadi-Hasan Basri dikonfirmasi akan mendaftar esok Kamis (29/8/2024) di hari terakhir masa pendaftaran calon kepala daerah. Edy-Hasan sejauh ini mendapat dukungan dari 4 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 sendiri akan berlangsung selama 3 hari, mulai 27-29 Agustus 2024. (K68)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontestasi di Pilgub Sumatra Utara menghangat. Hasan Basri yang disebut akan mendampingi calon gubernur (cagub) dari DPIP Edy Rahmayadi dipecat oleh Kementerian Agama. Pencalonan Hasan Basri juga mendapat penolakan dari GP Ansor.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Anna Hasbie mengumumkan bahwa Hasan Basri Sagala telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama. Menurut dia, surat keputusan pemberhentian Hasan Sagala sudah ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 26 Agustus 2024.

Dalam diktum SK itu disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu untuk memberhentikan Hasan Basri Sagala sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Administrasi dan Good Government serta Hubungan Antar Lembaga Keagamaan.

“Gus Men (sapaan akrab Menag) sudah menandatangani SK Pemberhentian. Jadi mulai Senin (26/8/2023) Hasan Sagala sudah bukan lagi Tenaga Ahli Menteri Agama dan tidak diperkenankan menggunakan segala atribut yang berkenaan dengan Kementerian Agama,” ujar Anna dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (27/8/2024).

Pemberhentian ini dilakukan menyusul Hasan Basri Sagala telah dipilih oleh bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rachmayadi sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Hal itu telah disampaikan oleh Edy Rachmayadi pada 24 Agustus 2024 seperti diberitakan media.

“Hasan Sagala telah mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa izin dari Menteri Agama selaku atasan langsung. Sehingga, secara aturan tidak ada pilihan selain memberikan sanksi tegas diberhentikan dari jabatannya,” ucap Anna.

Selain menjabat Tenaga Ahli Menag, aktivitas Hasan Basri Sagala juga tercatat di lingkup Nahdlatul Ulama (NU). Namun karena ikut dalam konstestasi Pilgub Sumut dia diketahui telah mundur dari NU. “Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hasan Sagala juga sudah mengundurkan diri dari NU," kata Anna

Penolakan GP Ansor

Secara terpisah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak salah satu kadernya, Hasan Basri Sagala untuk mendampingi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024.

Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut Adlin Tambunan mengaku lebih mendukung Hasan untuk tetap fokus membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta sebagai Staf Ahli Menag.

"Hasan sebaiknya fokus pada tugasnya membantu Pak Menteri Agama, karena banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan buah pikiran dari Hasan,”ujar Adlin dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, ia mengaku pihaknya masih agak sulit mendukung Edy lantaran pernah menghina GP Ansor pada 2019, sehingga semua kader harus menjunjung tinggi kehormatan GP Ansor.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suryadi menilai pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang cocok.

Menurut dia, perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada 2019 menjadi catatan negatif dan dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.

"Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.

Maka dari itu, kata dia, hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit, lantaran pernyataan Edy di masa lampau yang menghina GP Ansor, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya.

Selain itu, lanjut Agus, hubungan pasangan tersebut ke depannya akan menjadi sumber konflik apabila maju di Pilkada 2024, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser, karena sikap negatif Edy yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.

“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tuturnya.

Sebelumnya, Edy, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memilih Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampinginya maju di Pilkada Sumut 2024. Adapun selain merupakan kader GP Ansor, Hasan juga merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pada Rabu (14/8), PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada Edy sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, setelah menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Sabtu (10/8).