Bisnis.com, MEDAN - Calon Gubernur Sumatra Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi optimistis dapat memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada Pilkada Serentak 2024.

Edy menuturkan hal itu tak lepas dari dukungan penuh PDIP, salah satu parpol yang mengusung dirinya dan Hasan Basri Sagala sebagai cagub-cawagub Sumut di Pilkada November mendatang.

Dalam agenda Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) Pemenangan Pilkada Serentak 2024 yang digelar DPD PDI Perjuangan di Hotel Adimulia Medan pada Minggu (6/10/2024), Edy mengaku amat senang mendapat dukungan dari PDIDP.

"Saya bahagia sekali. Saya di-support oleh PDIP, baik itu finansial, yang begitu kuat membela, memenangkan [kami menjadi] gubernur dan wakil gubernur," kata Edy Rahmayadi dalam keterangan resmi, Minggu (6/10/2024).

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu juga mengatakan bahwa PDIP sejak dari jajaran DPP, DPD, DPC hingga PAC, benar-benar menunjukkan komitmen untuk memenangkan dirinya dan Hasan dalam Pilgub Sumut.

Edy pun mengapresiasi Rakerdasus yang digelar DPD PDIP di Medan sebagai wujud komitmen atas dukungan itu.

Adapun Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) Pemenangan Pilkada Serentak 2024, selain menguatkan komitmen dalam pemenangan Edy-Hasan di Pilgub Sumut 2024 juga menjadi forum untuk mematangkan strategi pemenangan para calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan.

Rakerdasus dibuka oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto, dihadiri Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, para calon kepala daerah yang didukung PDIP, serta para pengurus 33 DPC kabupaten/kota di Sumut.

Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP bertekad untuk menampilkan wajah demokrasi yang sehat yang dibangun atas gagasan bagi kemajuan Sumut.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya pendidikan sebagai modal dalam membangun kemajuan Sumut, kegiatan riset dan inovasi, serta penggemblengan karakter anak anak muda di Sumut," ujarnya.

Lebih lanjut Hasto menyampaikan, DPP PDIP juga mengintruksikan kepada anggota legislatif dan seluruh jajaran partai yang berasal dari Sumut di seluruh wilayah Indonesia untuk bergotong royong dan berjuang memenangkan Edy-Hasan di Pilgub Sumut 2024.

"Sehingga di bawah kepemimpinan Pak Edy Rahmayadi dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai prajurit Sapta Marga sejati, dibantu oleh pak Hasan Basri Sagala, dapat membangun harapan bagi kemajuan Sumut," ungkapnya. (K68)

Bisnis.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara (Sumut) sementara ini memastikan hanya ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertanding di Pilkada Sumut 2024.

Keduanya ialah pasangan calon Bobby Nasution-Surya yang resmi mendaftar Rabu (28/8/2024) siang; serta pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang mendaftar ke KPU Sumut sekitar pukul 16.00 WIB hari ini, Kamis (29/8/2024) atau di akhir masa pendaftaran calon kepala daerah.

"Berdasarkan data yang ada pada kami, bisa dipastikan hanya ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur [yang akan bertarung di Pilkada Sumut]," kata Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Kamis (29/8/2024).

Agus mengatakan, telah ada total 16 partai politik (parpol) yang menyatakan dukungannya kepada kedua paslon dari 18 parpol yang ada.

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala sejauh ini diketahui diusung oleh 6 (enam) partai politik, yakni PDI-P, Gelora, Buruh, Hanura, Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Sementara paslon Bobby Nasution-Surya mendapat dukungan jumbo. Tercatat ada 10 parpol yang menyatakan dukungannya kepada menantu presiden Joko Widodo ini, yaitu Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat, PKS, PPP, PAN, Perindo, serta PSI.

Dari data itu, ada dua parpol peserta Pemilu 2024 lalu yang tidak menentukan dukungan, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda).

Adapun hari ini, Kamis (29/8/2024) merupakan batas akhir pencalonan kepala daerah (cakada) di Pilkada Serentak 2024.

Agus mengatakan KPU Sumut akan menutup pendaftaran cakada hingga pukul 23.59 WIB.

Terkait pendaftaran pasangan Bobby-Surya dan Edy-Hasan, Agus menyebut berkas kedua paslon telah lengkap sehingga bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dikatakan Agus, proses pemeriksaan kesehatan telah dimulai sejak hari pertama pendaftaran cakada dibuka sampai tanggal 2 September 2024.

"Kepada kedua bakal pasangan calon, telah kami serahkan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Haji Adam Malik Medan. Jadwalnya kami kembalikan ke masing-masing bakal pasangan calon, terakhir tanggal 2 September," jelas Agus.

Bisnis.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum Sumatra Utara (KPU Sumut) menyebut bahwa belum menerima informasi dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yang akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak, Selasa (27/8/2024).

Anggota KPU Sumut Robby Effendi mengatakan, pihaknya akan diberi tahu oleh tim penghubung jika bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Sumut hendak mendaftarkan diri mereka.

"Belum ada kabar. Mereka akan mengabari melalui LO [liaison officer]," kata Anggota KPU Sumut Robby Effendi saat dihubungi Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, hari ini adalah hari pertama pendaftaran calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2024.

Robby mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi akan kehadiran bakal paslon ke KPU Sumut.

Dari informasi yang dihimpun Bisnis, kedua bakal paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan berebut suara di Pilkada Sumut tak menunjukkan gelagat akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, Selasa (27/8/2024).

Bakal paslon Bobby Nasution-Surya tidak menjawab secara rinci tanggal pasti akan mendaftar ke KPU Sumut saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu.

Dia hanya menyebut bahwa pihaknya akan mendaftar ke KPU dalam rentang tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sementara bakal paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri menyebut akan mendaftar di hari akhir pendaftaran.

Adapun aturan di KPU mewajibkan bakal paslon memberitahukan kehadiran mereka paling lama satu hari sebelum mendaftar ke KPU. Hal itu untuk menghindari lebih dari satu bakal paslon datang dalam waktu bersamaan.

Dikatakan Robby, pendaftaran calon kepala daerah akan berlangsung selama 3 hari, mulai 27-29 Agustus 2024 sehingga masih banyak waktu bagi paslon untuk mendaftar.

"Kami sesuai jadwal punya 3 hari. Hari ini dan besok [Rabu] kami tunggu sampai pukul 16.00 WIB. Pada 29 [Kamis] kami tunggu sampai pukul 23.59 WIB," sambungnya.

Sejauh ini Sumut bakal memiliki dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berebut suara dalam Pilkada 2024.

Keduanya ialah Edy Rahmayadi-Hasan Basri, serta Bobby Nasution-Surya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontestasi di Pilgub Sumatra Utara menghangat. Hasan Basri yang disebut akan mendampingi calon gubernur (cagub) dari DPIP Edy Rahmayadi dipecat oleh Kementerian Agama. Pencalonan Hasan Basri juga mendapat penolakan dari GP Ansor.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Anna Hasbie mengumumkan bahwa Hasan Basri Sagala telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama. Menurut dia, surat keputusan pemberhentian Hasan Sagala sudah ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 26 Agustus 2024.

Dalam diktum SK itu disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu untuk memberhentikan Hasan Basri Sagala sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Administrasi dan Good Government serta Hubungan Antar Lembaga Keagamaan.

“Gus Men (sapaan akrab Menag) sudah menandatangani SK Pemberhentian. Jadi mulai Senin (26/8/2023) Hasan Sagala sudah bukan lagi Tenaga Ahli Menteri Agama dan tidak diperkenankan menggunakan segala atribut yang berkenaan dengan Kementerian Agama,” ujar Anna dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (27/8/2024).

Pemberhentian ini dilakukan menyusul Hasan Basri Sagala telah dipilih oleh bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rachmayadi sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Hal itu telah disampaikan oleh Edy Rachmayadi pada 24 Agustus 2024 seperti diberitakan media.

“Hasan Sagala telah mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur Sumatera Utara tanpa izin dari Menteri Agama selaku atasan langsung. Sehingga, secara aturan tidak ada pilihan selain memberikan sanksi tegas diberhentikan dari jabatannya,” ucap Anna.

Selain menjabat Tenaga Ahli Menag, aktivitas Hasan Basri Sagala juga tercatat di lingkup Nahdlatul Ulama (NU). Namun karena ikut dalam konstestasi Pilgub Sumut dia diketahui telah mundur dari NU. “Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hasan Sagala juga sudah mengundurkan diri dari NU," kata Anna

Penolakan GP Ansor

Secara terpisah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak salah satu kadernya, Hasan Basri Sagala untuk mendampingi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024.

Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut Adlin Tambunan mengaku lebih mendukung Hasan untuk tetap fokus membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta sebagai Staf Ahli Menag.

"Hasan sebaiknya fokus pada tugasnya membantu Pak Menteri Agama, karena banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan buah pikiran dari Hasan,”ujar Adlin dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, ia mengaku pihaknya masih agak sulit mendukung Edy lantaran pernah menghina GP Ansor pada 2019, sehingga semua kader harus menjunjung tinggi kehormatan GP Ansor.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suryadi menilai pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang cocok.

Menurut dia, perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada 2019 menjadi catatan negatif dan dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.

"Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.

Maka dari itu, kata dia, hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit, lantaran pernyataan Edy di masa lampau yang menghina GP Ansor, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya.

Selain itu, lanjut Agus, hubungan pasangan tersebut ke depannya akan menjadi sumber konflik apabila maju di Pilkada 2024, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser, karena sikap negatif Edy yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.

“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tuturnya.

Sebelumnya, Edy, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memilih Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampinginya maju di Pilkada Sumut 2024. Adapun selain merupakan kader GP Ansor, Hasan juga merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pada Rabu (14/8), PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada Edy sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, setelah menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Sabtu (10/8).