JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, belum ada perusahaan atau pengusaha yang mengajukan eksporpasir laut sejak keran dibuka.

Diketahui, pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Joko Widodo (Jokowi), saat masih presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan (ekspor),” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Adapun perusahaan yang ingin mengekspor pasir laut harus memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) terlebih dulu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah itu, izin ekspor akan dikeluarkan Kemendag.

“Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) pasir hasil sedimentasi di laut persyaratannya adalah sbg Eksportir Terdaftar (ET),” ujar Isy.

Ekspor pasir laut dilegalkan kembali usai Kemendag merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan alias Zulhas saat masih menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

Zulhas menyebutkan, merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi karena dirinya menteri dan bagian dari pemerintah.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputuskan di sidang kabinet.

Bara menjelaskan, proses pengkajian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. Kemendag kemudian merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, belum ada perusahaan atau pengusaha yang mengajukan eksporpasir laut sejak keran dibuka.

Diketahui, pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Joko Widodo (Jokowi), saat masih presiden, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengajukan (ekspor),” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Adapun perusahaan yang ingin mengekspor pasir laut harus memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) terlebih dulu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah itu, izin ekspor akan dikeluarkan Kemendag.

“Untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) pasir hasil sedimentasi di laut persyaratannya adalah sbg Eksportir Terdaftar (ET),” ujar Isy.

Ekspor pasir laut dilegalkan kembali usai Kemendag merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Zulkifli Hasan alias Zulhas saat masih menjabat Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.