Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meledek atau 'roasting' Sekjen PDIP Hasto Kristianto gara-gara mudah menangis setiap kali menyikapi fenomena politik dalam Negeri.

Momen Hasto menanghis, kata Megawati, saat PDIP dijegal agar tak dapat mendaftar di sejumlah wilayah Pilkada 2024.

Megawati pun berpesan ke Hasto untuk tidak perlu menangisi sesuatu. Sebab, saat ini PDIP sudah bisa mengusung sendiri calon kepala daerah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada Serentak 2024. .

“Ini [Hasto] sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya, betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis, kan loh ngapain sih nangis, ga ada guna nangis, yang perlu kita apa? Begini.Lah iya toh, buktinya akhirnya juga iya [bisa mengusung],” kata Megawati saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan bahwa jalan kebenaran hadir terkadang dengan dengan cara yang tak bisa diatur-atur.

Walau sempat berusaha dikurung untuk tak bisa calon kepala daerah untuk diusung pada Pilkada 2024, dia mengatakan belakangan selalu muncul jalan bagi PDIP.

Megawati mengaku merasa kaget ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah, yang membuka PDIP kembali berpeluang mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

“Saya sendiri juga kaget kok, yang tadinya saya pikir tinggal kita ini terkurung kan, dikurung gitu, aduh saya bilang, enak 'e dikurung kurung gitu. Indonesia ini lucu,” katanya.

Megawati juga mengaku melakukan kontemplasi dengan sang ayah, yakni Proklamato Soekarno atau Bung Karno terkait kondisi bangsa saat ini. Dimana, dia merasa saat ini justru dimusuhi bangsa sendiri.

Melihat fenomena itu, Megawati pun teringat akan pesan yang disampaikan Bung Karno soal perlawan akan lebih susah ketika melawan bangsa sendiri.

Apalagi, menghadapi keinginan penguasa yang memperpanjang kekuasaan.

“Beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karna mengusir penjajah, baca tuh bukunya Bung Karno, kalau kita nanti akan 'melawan bangsa sendiri' saya baru ngerti, oh gini ya, karna apa? Dengan dispute yang seperti itu berkeinginan untuk melanggangkan kekuasaannya,” pungkas Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil ulang Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam kasus suap proyek jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai saksi untuk perkara tersebut pada hari Jumat (19/7/2024).

"Akan dijadwalkan ulang, menunggu kesiapan Penyidiknya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.

Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Adapun dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo sebagai saksi, Kamis (18/7/2024).

Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP.Tessa mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek kalur kereta di DJKA Kemenhub.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu.Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu 2019-2024, Harun Masiku.

Dugaan itu didalami saat penyidik memeriksa saksi Dona Berisa, Kamis (18/7/2024), yang merupakan istri dari terpidana kasus sebelumnya yaitu Saeful Bahri.

Saeful terbukti bersama dengan Harun, yang merupakan mantan caleg PDIP 2019-2024, memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui perantara Agustiani Tio Fredelina.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyebut, saksi Dona diperiksa terkait dengan keberadaan Harun yang saat ini masih berstatus DPO. Dia juga menyebut lembaga antirasuah berpeluang mengusut dugaan perintangan penyidikan pada kasus tersebut.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM [Harun] dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," ujarnya, dikutip Jumat (19/7/2024).

Belum lama ini, KPK melanjutkan penyidikan perkara kasus suap penetapan anggota DPR itu dengan memeriksa sejumlah saksi. Utamanya, berkaitan dengan keberadaan Harun yang sudah sekitar empat tahun buron.

Informasi soal keberadaan Harun didalami dari pemeriksaan terhadap Melita De Grave (mahasiswa) pada 31 Mei 2024, serta Simon Petrus (pengacara) dan Hugo Ganda (pelajar/mahasiswa) yang masing-masing diperiksa pada 29 dan 30 Mei 2024.

Kasus itu berbuntut panjang ketika KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 10 Juni 2024. Pasalnya, ponsel dan buku catatan berisi informasi kepartaian yang dipegangnya turut disita KPK. Ponsel dan ATM milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut diambil oleh penyidik.

Upaya paksa penyidik yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti itu berbuntut sederet pelaporan yang dilakukan kubu PDIP. Mulai dari laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komnas HAM hingga digugat secara perdata di PN Jakarta Selatan.

Pada keterangan sebelumnya, pihak KPK sudah menyampaikan bakal mendalami apabila sederet upaya pelaporan maupun gugatan dari kubu PDIP itu masuk ke perintangan penyidikan.

"Itu akan didalami kalau seandainya memang ada alat bukti perintangan tersebut tentunya akan ditindaklanjuti," ujar Tessa dalam keterangan terpisah.

Adapun tim hukum Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menggugat KPK sekaligus AKBP Rossa serta kawan-kawannya melawan hukum karena merampas buku catatan PDIP.

Berdasarkan petitum gugatan yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, penyitaan buku PDIP dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

"Sekali lagi perlu saya garisbawahi di sini bahwa buku partai, apapun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku," kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeming usai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi soal penanganan kasus Harun Masiku.

Belakangan, anak buah Megawati yang tidak lain yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah masuk 'radar' lembaga antirasuah. Hampir sekitar satu bulan yang lalu, Senin (10/6/2024), Hasto diperiksa KPK sebagai saksi masih dalam kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024 yang menyeret Harun.

Barang-barang pribadi Hasto dan stafnya, Kusnadi, ikut disita KPK termasuk ponsel hingga buku catatan PDIP. Upaya paksa penyidik KPK terhadap Hasto dan Kusnadi, salah satunya yaitu AKBP Rossa Purbo Bekti, lalu berbuntut panjang.

Kubu Hasto melaporkan tindakan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) maupun Komnas HAM, hingga menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Riuhnya penanganan kasus Harun Masiku, yang berstatus buron sejak 2020, sampai ke telinga Megawati. Pihak PDIP bahkan langsung menggelar rapat usai barang-barang Hasto disita penegak hukum.

Khususnya, buku PDIP yang disebut-sebut salah satunya berisi strategi pemenangan Pilkada serentak 2024. Megawati lalu menilai kadernya seperti ditarget oleh penegak hukum. Hal itu disampaikan olehnya pada acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'loh jadi menteri ngapain? loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati kepada seluruh kadernya yang hadir saat itu.

Presiden ke-5 RI ini pun menyinggung peristiwa pemanggilan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Dia bingung salah satunya karena AKBP Rossa ikut menggeledah asisten Hasto yaitu Kusnadi. Padahal, yang dipanggil merupakan Hasto bukan Kusnadi.

"Enak aja yang korupsi didiemin, terus orang ini gile, Kusnadi tuh sopo [siapa]? Pangkate opo [jabatannya apa?]. Saya berani kalau seumpamanya suruh datang ini Rossa, suruh datang ngadepi aku. Lah iya orang KPK yang bikin KPK itu saya," kata Megawati.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tidak banyak berkomentar menanggapi pernyataan Megawati. Dia mengatakan terus meminta penyidiknya bekerja.

"Saya cuma minta penyidik saya terus bekerja saja. Bekerja saja teruslah," ujar Nawawi ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaganya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pihak saksi atau tersangka tidak pernah menyinggung afiliasi politik tertentu.

"Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," ucapnya.

Alex, sapaannya, juga menyebut penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak mengaitkan penanganan perkara dengan afiliasi politik tertentu. "Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan pemanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," lanjut pimpinan KPK dua periode itu.

PERLAWANAN HASTO

KPK sebelumnya telah mempersilakan kubu Hasto untuk menggunakan seluruh saluran resmi untuk menyatakan keberatan atas upaya paksa penyidik.

Meski demikian, pelaporan maupun gugatan yang dilayangkan ke KPK dinilai bakal menghambat penyidikan kasus Harun Masiku.

"Tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup memengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan, tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Tessa menyebut pihaknya bakal mendalami apabila sederet upaya pelaporan maupun gugatan terhadap penyidik KPK itu berupa perintangan penyidikan.

Untuk diketahui, tim penasihat hukum Hasto sebelumnya telah melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mereka juga telah melaporkan upaya paksa penyidik lembaga antirasuah itu ke Komnas HAM hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Teranyar, penyitaan itu digugat ke pengadilan.

Penyitaan barang-barang Hasto yang sebelumnya diperiksa di kasus Harun Masiku berbuntut panjang. Setelah dilaporkan ke Dewas hingga Komnas HAM dan LPSK, tim hukum Hasto dan stafnya, Kusnadi juga menggugat KPK dengan tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Tim hukum Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menggugat KPK sekaligus AKBP Rossa serta kawan-kawannya melawan hukum karena merampas buku catatan PDIP. Berdasarkan petitum gugatan yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, penyitaan buku PDIP dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

"Sekali lagi perlu saya garisbawahi di sini bahwa buku partai, apapun handphone yang dirampas itu tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku," kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).

Untuk diketahui, KPK masih melanjutkan proses penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku. Mantan caleg PDIP 2019-2024 itu masih berstatus buron.