JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kaburnya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak menjadi kasus Harun Masiku jilid 2.

"Jangan sampai kasus Paman Birin menjadi kasus Harun Masiku jilid 2. Hal tersebut mengingat adanya kemiripan antara kasus Harun Masiku dan Paman Birin di mana ada relasi dengan kekuasaan pada kedua kasus tersebut," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Praswad yakin KPK memiliki kemampuan teknis dalam penanganan kasus Sahbirin Noor. Namun, seperti kasus Harun Masiku, terkadang ada aspek politis yang lebih tinggi.

Ia mengatakan, Pimpinan KPK pada masa akhir jabatannya harus dapat menunjukkan kinerjanya dalam menangkap Sahbirin Noor.

"Jangan sampai gagal untuk kesekian kalinya," ujarnya.

Terlebih, kata Praswad, aturan dari Mahkamah Agung (MA) menyebutkan adanya larangan bagi orang yang kabur untuk bisa mengajukan praperadilan, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018.

"Untuk itu, jangan sampai publik dibohongi melalui akrobat politik dalam penanganan kasus ini. Harus clear posisi Mahkamah Agung maupun KPK dalam penanganan kasus ini," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.

Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.

"Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah.

Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur mengatakan ada perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara suap yang menjerat Harun Masiku. Petunjuk itu diperoleh dari penelusuran dokumen yang ditemukan dalam mobil milik Harun Masiku.

“Memang ada petunjuk-petunjuk baru yang kita temukan terkait dengan perkaranya HM," kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/9). Ia berharap Harun bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Barangkali saudara HM juga nonton, ya segera saja (menyerahkan diri), karena yang terkait dengan dia, seperti saudara W dari KPU dan lain-lain itu sudah selesai menjalankan hukuman, sudah menjadi orang bebas,” ujar Asep. .

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada 25 Juni 2024 menemukan mobil yang diduga milik buron lembaga antirasuah itu. Di dalam mobil itu penyidik menemukan dokumen penting terkait Harun Masiku (HM).

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun Masiku, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Seiring perkembangan penyidikan terhadap Harun Masiku, KPK pada 23 Juli 2024, mengumumkan telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Dalam perkara itu KPK juga sudah beberapa kali memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu lantaran Hasto menjadi petinggi PDIP yang dinilai memiliki kedekatan dengan Harun yang merupakan kader PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengungkap alasan sulitnya menangkap buron Harun Masiku. Dia menyebut tersangka kasus korupsi itu kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Hal itu diungkap oleh Johanis saat menjalani tes wawancara yang diselenggarakan Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas atau Pansel KPK 2024-2029, Rabu (18/9/2024).

Awalnya, Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria bertanya kepada Johanis ihwal komitmen pimpinan lembaga antirasuah untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Dia langsung bertanya apabila kasus Harun bermuatan politis lantaran tidak kunjung rampung.

"Pertanyaan saya misalnya kasus Harun Masiku. Apakah itu menurut bapak masalah teknis mencari orang ataukah ini masalah politis?," tanya Arif kepada Johanis di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Johanis lalu mengemukakan bahwa penanganan kasus Harun hanya merupakan masalah teknis. Dia mengaku kesulitan pencarian Harun, yang sudah buron sejak 2020, lantaran keterbatasan personel.

"Kami tidak mempunyai personel seperti halnya pihak kepolisian yang tersebar di mana-mana dan mempunyai kemampuan profesional untuk mencari dan menangkap para tersangka. Dan kami sudah menyampaikan permintaan supaya dinyatakan DPO, dan kami tetap melakukan pelacakan," terang Johanis.

Pimpinan berlatar belakang jaksa itu mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan. Bahkan, kata Johanis, KPK juga masih melakukan penyadapan hingga penelusuran melalui nomor WhatsApp. Dia mengaku lokasi diduga Harun berada kerap berganti-ganti karena dia terus berpindah-pindah tempat.

"Menurut informasi yang kami terima, mohon maaf kalau saya buka di sini aja. Saya kira penting juga untuk diketahui, bahwasanya beliau itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain," tuturnya.

Johanis lalu menyebut penyidik tidak berhasil menghubungi keluarga Harun. Penyidik, lanjutnya, juga terus turun ke lapangan setiap kali ada informasi terbaru mengenai keberadaan Harun.

Oleh sebab itu, Johanis memastikan lambatnya penanganan kasus Harun bukan karena adanya intervensi pihak ketiga. Dia menyebut KPK belum memiliki kemampuan setara Kepolisian dalam mencari keberadaan seorang buron.

"Namun demikian kami sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan lebih lanjut, kalau bisa melakukan penangkapan agar kami bisa memproses suatu perkara tidak lama ditangani sebagaimana asas dalam hukum acara sederhana cepat dan biaya ringan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Harun merupakan tersangka kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap itu terkait dengan penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari dua bulan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pembicaraan mulai mengarah seputar susunan kabinet dan jumlah menteri.

Politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sempat mendengar bahwa kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.

Hal itu diungkapkan pria yang karib disapa Bamsoet saat menanggapi revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang bakal menghapus batasan jumlah kementerian.

”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) pun menyampaikan, kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih dari 34.

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 11 September 2024.

"Ya mungkin sekitar itu (44),” katanya melanjutkan.

Namun, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, belum ada keputusan final terkait jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.

“Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh kita aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri kita juga bingung,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI pada 12 September 2024.

Dasco mengungkapkan, pihaknya hingga kini masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

1. Harapan Prabowo Subianto Bentuk Kabinet Zaken, Apa Makna dan Tujuannya?

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Prabowo Subianto ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet kerja pada pemerintahannya kelak.

Dia mengatakan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 9 September 2024.

Konsep kabinet zaken di Indonesia pertama kali muncul dalam sejarah pemerintahan negara ini pada masa-masa awal setelah kemerdekaan.

Kabinet ini diusulkan sebagai solusi atas kegagalan kabinet yang sering terjadi akibat adanya tekanan atau perselisihan politik dan kepentingan partai.

Terdapat tiga kabinet zaken yang sempat terbentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Republik Indonesia. Kabinet itu adalah Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Berita populer lainnya datang dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Harun Masiku yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jajarannya menemukan mobil yang pernah dipakai Harun Masiku pada 25 Juni 2024 di Thamrin Residence, Jakarta.

Dari dalam mobil tersebut, dia menyebut, ditemukan dokumen. Meski, tidak diungkap secara detail perihal isi dokumen tersebut.

"Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM (Harun Masiku)," kata Asep saat ditemui awak media di Bogor, Kamis (12/9/2024).

Menurut Asep, mobil itu sudah terparkir di lokasi tersebut selama dua tahun.

"Sudah terparkir selama dua tahun," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK mengklaim terus memburu Harun Masiku. Bahkan, pada 2024 ini, lembaga antirasuah memeriksa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.

Harun Masiku diketahui adalah eks kader PDI-P.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan baru dalam upacara pencarian tersangka kasus suap Harun Masiku. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik mendapat petunjuk baru setelah menemukan mobil milik Harun Masiku yang sudah diparkir bertahun-tahun.

"Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (13/9).

Asep belum memberikan bocoran mengenai apa saja yang termuat dalam dokumen tersebut. Namun, ia mengatakan mobil yang diduga digunakan Harun Masiku itu ditemukan KPK pada 25 Juni 2024 dan telah terparkir di lokasi itu selama dua tahun.

Penemuan mobil milik Harun ini sebelumnya diungkap oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango. Temuan tersebut, kata Nawawi, merupakan wujud dari upaya KPK dalam mencari Harun Masiku.

Ia mengatakan KPK tidak pernah kendor dalam mengusut perkara yang juga menyurat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu. Nawasi bahkan mengatakan KPK rutin menghubungi penyidik Rossa Purbo Bekti yang menangani kasus Harun. "Hampir tiap minggu saya telpon dia (Rossa),” ujar Nawawi.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Seiring perkembangan penyidikan terhadap HM, KPK pada 23 Juli 2024, mengumumkan telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku (HM). KPK juga sudah memeriksa politikus Alexius Akim, hingga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto pada Senin, 10 Juni 2024, diperiksa selama empat jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku. Hasto menyebut dirinya bertatap muka dengan penyidik hanya selama sekitar 1,5 jam dan pemeriksaannya belum masuk ke pokok perkara.

Bisnis.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan sejumlah fakta terkait dengan mobil milik buron Harun Masiku yang ditemukan oleh tim penyidik. Mobil itu diketahui telah terparkir selama dua tahun lamanya.

Berdasarkan sumber foto yang diterima oleh wartawan, mobil itu merupakan sedan Toyota bernomor plat B 8351 WB.

Adapun menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, penyidik menemukan mobil itu terparkir di Thamrin Residence P3 pada 25 Juni 2024.

"Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM [Harun Masiku]," ungkap Asep kepada wartawan, dikutip Jumat (13/9/2024).

Perbesar

Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menceritakan bahwa tim penyidiknya telah menemukan mobil milik buron Harun Masiku.

Nawawi menyebut mobil diduga milik tersangka kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu terparkir bertahun-tahun. Meski demikian, dia tidak memerinci kapan mobil-mobil itu ditemukan penyidik KPK.

"Harun Masiku kami tidak pernah berhenti, terus mencari. Apa yang kita temukan yang di apa tadi, kemarin dapat mobil-mobil yang dia parkir bertahun-tahun. Itu saja mungkin yang didapat," katanya kepada wartawan saat diskusi media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Mantan hakim itu bercerita bahwa selalu meminta informasi perkembangan penanganan kasus Harun setiap minggunya ke Kasatgas Penyidikan, Rossa Purbo Bekti.

"Hampir tiap minggu saya telpon dia (Rossa). ‘Mas bagaimana mas perkembangannya mas?’," ujarnya.

Untuk diketahui, Harun Masiku telah berstatus buron sejak 2020. Artinya, dia sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK selama empat tahun belakangan.

Harun ditetapkan tersangka pemberi suap kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, terkait dengan penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019–2024.

Mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan (PDIP) itu belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Padahal, Wahyu selaku penerima suap saat ini sudah dibebaskan dari lapas usai divonis bersalah di pengadilan.

Kasus ini pun masih berlanjut. Teranyar, KPK telah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penyidik pun menyita handphone dan buku catatan miliknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya tidak menyembunyikan tersangka Harun Masiku dan tidak mengetahui keberadaannya saat ini.

Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela acara Masa Depan Demokrasi RI Setelah "Aksi Pembegalan" yang digelar Beranda Politik di Teater Utan Kayu Jakarta, Kamis 12 September 2024 malam.

Hasto menegaskan untuk mencari lokasi keberadaan tersangka Harun Masiku itu merupakan ranah KPK, bukan dirinya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka Harun Masiku.

Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

"Jadi terkait Harun Masiku, saya tidak tahu dia ada di mana. Itu ranah KPK, bukan saya ya," tuturnya.

Hasto juga mengaku heran terhadap tim penyidik KPK yang sampai saat ini masih memburu tersangka Harun Masiku.

Padahal, menurut Hasto, Harun Masiku merupakan korban dalam perkara yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Harun Masiku ini sebenarnya hanya korban karena dari keputusan Mahkamah Agung dia memiliki legalitas untuk dilantik," kata Hasto.

Namun sayangnya, putusan Mahkamah Agung tersebut, kata Hasto dikalahkan seseorang yang berkuasa pada masa itu.

"Jadi legalitas yang dia miliki berdasarkan keputusan MA itu kan kemudian dikalahkan karena ada suatu upaya menggunakan kekuasaan untuk memancing adanya suap disitu," ujarnya.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan, tim penyidik menemukan mobil yang digunakan oleh Harun Masiku terparkir bertahun-tahun di satu tempat.

Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

"Apa yang kita temukan yang di apa tadi, kemarin dapat mobil-mobil yang dia parkir bertahun-tahun. Itu saja mungkin yang didapat," kata Nawawi dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi menjelaskan, sejak Harun ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap usai operasi tangkap tangan (OTT) pada 2019, penyidik Rossa Purbo Bekti sempat menghilang dari KPK.

Rossa, yang salah satu penyidik yang hendak menangkap Harun, ditarik kembali ke Polri di tengah penanganan kasus yang menyebabkan kekacauan. Rossa berhasil kembali ke KPK setelah adanya perlawanan dari pegawai.

Nawawi menambahkan bahwa seiring dengan pencarian Harun Masiku yang belum membuahkan hasil, KPK kembali menempatkan Rossa dalam tim penyidik.

"Bahkan dia yang menjadi sekarang kasatgas perkara itu untuk menunjukkan bahwa keseriusan," ujar Nawawi.

Sebagai bentuk keseriusan, Nawawi menyebutkan bahwa ia terus menelepon Rossa setiap minggu untuk menanyakan perkembangan pencarian Harun.

"Hampir tiap minggu saya telpon dia (Rossa). ‘Mas, bagaimana Mas, perkembangannya, Mas?’" tutur Nawawi.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk DPO.

Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) lain dengan modus menyerupai kasus Harun Masiku. Waktu terjadinya perkara itu juga diduga dalam periode yang sama dengan kasus buron KPK itu.

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka KPK yang diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW 2019-2024. Saat ini, mantan caleg PDIP dapil Sumatra Selatan 1 itu masih berstatus buron.

Sejalan dengan penyelesaian perkara Harun, KPK pada awal pekan ini memeriksa saksi bernama Alexius Akim, Senin (5/8/2024). Dia pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Kalimantan Barat 2019-2024.

Pria yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat itu diduga mengetahui soal modus serupa ihwal praktik suap PAW, yang terjadi di dapilnya.

"Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait modus yang menyerupai tersangka HM [Harun Masiku] yang terjadi di dapil Kalimantan Barat pada tempus yang sama," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Menurut Tessa, pihak KPK berpeluang untuk mengembangkan lagi kasus suap PAW yang menjerat Harun usai ditemukannya praktik dengan modus serupa di Kalimantan Barat.

Tak hanya itu, Tessa mengungkap bahwa pihaknya masih fokus untuk mendalami modus serupa yang terjadi di PDIP itu. Dia belum mengungkap apabila modus serupa juga terjadi di partai politik lain.

"Saat ini iya [modusnya masih hanya ditemukan di PDIP]. Saya belum mendapatkan info mengarah ke partai yang lain," ungkap pria yang juga bertugas sebagai penyidik KPK itu.

Adapun Alexius juga diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan keberadaan Harun. Meski demikian, mantan caleg PDIP itu mengaku tidak tahu menahu soal Harun, maupun mengenal sosok tersebut.

Alexius mengaku bahwa pada saat dia maju sebagai caleg PDIP di 2019, dia diberhentikan. Dia pun mengaku sampai saat ini tidak mengetahui apa alasan dirinya dicoret oleh partai.

"Ya jadi yang banyak [ditanya] berkaitan dengan masalah saya sendiri karena saya waktu itu ikut pemilu legislatif 2019. Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan. Alasannya enggak jelas," ungkapnya ke wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pria itu juga mengaku tidak pernah menerima surat pemecatan dari PDIP.

Sebagai informasi, penyidik KPK belum lama ini juga memeriksa sejumlah saksi dari internal PDIP berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Salah satunya yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada saat pemeriksaan Hasto, penyidik turut menyita ponsel dan buku catatan miliknya yang diklaim berisi informasi tentang strategi PDIP dalam Pilkada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyesuaikan waktu untuk melayangkan pemanggilan ulang terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Hasto sebelumnya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam dua kasus yang berbeda itu. Politisi itu dipanggil dan memenuhi panggilan penyidik di kasus buronan Harun Masiku, Senin (10/6/2024). Kemudian, dia juga dipanggil di kasus DJKA Kemenhub, Jumat (19/7/2024). Bedanya, dia tidak memenuhi panggilan penyidik di kasus tersebut.

Lembaga antirasuah sebelumnya telah mengemukakan bahwa Hasto akan diperiksa lagi pada kasus tersebut. Apalagi, khusus di kasus Harun Masiku, ponsel dan buku catatan miliknya disita oleh penyidik sebagai barang bukti. Namun, sampai dengan saat ini, KPK belum kembali memanggil Hasto baik di kasus Harun maupun DJKA.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Hasto tinggal menunggu kesiapan penyidik. Dia menyebut tim penyidik sudah menyusun rencana kegiatan penyidikan dia dua kasus tersebut.

"Menunggu kesiapan penyidik menyesuaikan rencana penyidikan yang telah dibuat," ungkap Tessa kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan bahwa Hasto telah meminta agar dijadwalkan untuk kembali diperiksa terkait dengan kasus Harun Masiku pada Juli 2024.

"Saya diberi tahu akan dipanggil lagi. Cuma Pak Hasto sendiri yang akan datang sendiri jadi enggak perlu panggilan kalau enggak salah bulan Juli yang bersangkutan minta dijadwalkan," kata Alex, sapaannya, pada Juni 2024 tak lama setelah pemeriksaan Hasto di KPK.

Namun demikian, sampai dengan awal Agustus, Hasto belum kunjung dipanggil lagi sebagai saksi di kasus Harun Masiku. Mantan anggota DPR itu justru dipanggil ke KPK pada Juli 2024 terkait dengan kasus lain yaitu suap jalur kereta.

Pada Jumat (19/7/2024), sekjen partai terbesar di DPR itu justru dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan pada perkara di DJKA Kemenhub. Sehari sebelum Hasto dipanggil, Kamis (18/7/2024), Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo lebih dulu diperiksa penyidik KPK.

Menurut pengakuan Yoseph, dia menjelaskan kepada penyidik KPK ihwal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Pada saat itu, dia mengaku diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, yang dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekretaris Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi," kata Yoseph, dikutip dari siaran pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil kembali Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto guna dimintai keterangan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, pemanggilan terhadap Hasto akan dilakukan apabila penyidik memerlukan keterangan Hasto.

“Ya kita tunggu saja karena kalau seandainya memang penyidik membutuhkan keterangannya untuk baik itu diperkara tersangka HM (Harun Masiku) maupun di perkara DJKA,” ujar Tessa dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Meski begitu, Tessa menegaskan bahwa waktu atau jadwal pemeriksaan Hasto akan ditentukan oleh penyidik KPK yang menangani perkara.

“Nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, tapi kita juga tidak tahu kapannya. Nanti apabila ada update kita akan sampaikan ke rekan-rekan sekalian,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nama Hasto Kristiyanto terseret dalam dua kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. Pada 10 Juni lalu, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku ke anggota KPU Wahyu Setiawan yang sampai saat ini masih buron.

Beberapa bulan terakhir, KPK memang kian gencar mencari keberadaan Harun. Hal itu ditunjukkan dengan memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui persembunyian Harun.

Setelah mengantongi beberapa informasi, penyidik pun memanggil Hasto. Namun, pemeriksaannya saat itu belum masuk pokok perkara karena Hasto ribut dengan penyidik.

Hasto tidak terima staf yang menemaninya ke KPK digeledah. Tiga buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik.

Tidak hanya kasus Harun Masiku, nama Hasto juga terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan elite PDI-P pada Jumat (19/7/2024). Menurut Tessa, dalam dokumen administrasi kependudukan Hasto tercatat sebagai konsultan.

Namun, Hasto tidak hadir. Kuasa hukumnya, yakni Ronny Talapessy menyebut kliennya baru menerima surat panggilan dari KPK pada Jumat pagi.

Sementara Hasto mengaku dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan perkara DJKA. Meski begitu, Hasto mengakui, dalam identitas pribadinya memang tertera sebagai konsultan, karena pernah bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika Sugiarto menduga ada perkara yang mirip dengan kasus Harun Masiku di daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar).

Hal itu menjadi salah satu materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalbar Alexius Akim (AM) pada Senin (5/8/2024).

“Penyidik mendalami modus yang mirip Harun Masiku dan terjadi di Dapil Kalbar pada tempus (waktu) yang sama. Penyidik juga mendalami keberadaan HM,” ujar Tessa dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Selain itu, lanjut Tessa, KPK juga menggali keterangan Alexius untuk mengetahui apakah ia memiliki hubungan ataupun mengetahui keberadaan Harun.

Sebab, Alexius sebelumnya adalah kader PDI-P seperti Harun, dan sama-sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2019

“Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan masih terkait pemberian hadiah atau janji yang dilakukan HM ataupun hal-hal seputar perkara dimaksud,” kata Tessa.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Alexius merupakan caleg Dapil Kalimantan Barat dengan suara terbanyak kedua.

Namun, pihak PDI-P meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menetapkan Alexius sebagai caleg terpilih.

Permohonan disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam rapat pleno terbuka penetapan caleg terpilih DPR RI dan dikabulkan oleh KPU.

Apa yang dialami Alexius mirip dengan perkara yang dilakukan oleh Harun Masiku. Sebab, Harun semestinya tidak terpilih sebagai anggota DPR karena bukan pemilik suara terbanyak.

Namun, PDI-P meminta agar Harun dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Riezky Aprilia yang berhak mendapatkan kursi DPR karena perolehan suaranya terbanyak kedua di bawah Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang.