JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) pada 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut menuai beberapa pandangan dan harapan dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif ICT institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa saat ini industri telekomunikasi global menghadapi tantangan berat. Laporan terbaru menyebutkan, di seluruh dunia pendapatan penyelenggara telekomunikasi mengalami stagnasi, bahkan penurunan growth.

Hal ini tidak terlepas dari melonjaknya jumlah pengguna layanan Over The Top (OTT) yang meningkatkan beban kapasitas jaringan telekomunikasi. Namun melonjaknya pengguna layanan ini tidak diimbangi dengan adanya fair share antara penyelenggara telekomunikasi dan OTT yang menyebabkan perusahaan telekomunikasi sulit untuk melanjutkan investasi.

“Penyelenggara OTT seperti WhatsApp, Netflix, YouTube, dan layanan streaming lainnya memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun perusahaan telko. Mereka mengambil keuntungan besar dari lalu lintas data tanpa ada kontribusi terhadap biaya pembangunan infrastruktur,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Heru mengatakan, beberapa negara telah merespon tantangan ini dengan membuat kebijakan yang dapat menciptakan ekosistem industri yang sehat.

“Sebagai contoh, Menteri Perindustrian Italia, Adolfo Urso, membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan teknologi raksasa seperti Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, dan Amazon untuk berkontribusi terhadap biaya pembangunan jaringan telekomunikasi melalui skema fair share funding” tuturnya.

Kebijakan ini didasari pada fakta bahwa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tersebut mengkonsumsi lebih dari 50% bandwidth di Uni Eropa. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi adanya kontribusi OTT untuk mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi.

“Sebetulnya kita sudah punya regulasi yang mengatur kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi dan OTT, sudah menjadi amanat di UU Cipta Kerja dan turunannya, namun implementasinya masih belum bisa dilaksanakan. Jika presiden Prabowo ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dan mempercepat pengelaran infrastruktur telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, Menkomdigi dapat memulai mengatur perusahaan OTT global agar dapat memberikan kontribusi positif”, ujarnya.

Saat ini Indonesia telah mencoba menata ulang keberadaan OTT melalui peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), dimana sudah terdapat aturan terhadap penyelenggara OTT yang seharusnya wajib bekerja sama. Sayangnya, hingga kini, regulasi tersebut belum cukup jelas dan kuat untuk memaksa OTT bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.

Heru berharap Menkomdigi dapat segera mengambil langkah strategis dan tegas dalam merumuskan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai OTT di Indonesia.  Sejatinya semangat untuk mengatur kerja sama OTT ini telah menjadi perhatian dan pembahasan serius di DPR. Bahkan pada saat itu Meutya menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI, sehingga sudah sangat paham permasalahan keberadaan OTT dan urgensi penataannya. 

"Dengan beliau yang sudah mengerti permasalahan yang terjadi, sudah saatnya Bu Meutya membuktikan bahwa kerja sama OTT dapat segera direalisasikan. Dengan regulasi pengaturan OTT ini diharapkan pemerintah dapat menarik pajak dari OTT serta berpotensi menyerap tenaga kerja,” Ujar Heru.

Heru berharap dengan adanya regulasi yang adil dan berimbang akan menjamin keberlanjutan industri telekomunikasi nasional sekaligus mendorong inovasi digital yang berkelanjutan. Jika tidak segera diatur, bukan tidak mungkin Indonesia akan tertinggal dalam mengelola ekosistem digital yang adil bagi semua pihak.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Belakangan ini, keberadaan RT/RW Net ilegal di Indonesia menjadi perhatian, terutama dari perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan internet rumah (fiber to the home/FTTH). Praktik ini dianggap merugikan penyedia layanan resmi karena mengganggu pola konsumsi dan kualitas jaringan yang mereka tawarkan.

Beberapa penyedia FTTH mengeluhkan peningkatan penggunaan internet di daerah-daerah tertentu, yang diduga disebabkan oleh aktivitas RT/RW Net ilegal. Hal ini membuat mereka menerapkan batasan penggunaan internet untuk menjaga kualitas layanan.

Seperti yang diungkapkan Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, bahwa sebenarnya RT/RW Net perlu ada untuk meratakan jaringan internet supaya masyarakat kita juga melek internet. "Tetapi yang mengkhawatirkan ini yang tidak berizin alias ilegal," ungkapnya dalam acara Selular Busniess Forum yang dihadiri KONTAN, Selasa (8/10).

RT/RW Net menjadi pilihan favorit bagi masyarakat karena biaya yang terjangkau yaitu sekitar Rp100 ribu per bulan untuk akses internet sekeluarga. Namun, ada dua sisi dari fenomena ini. Di satu sisi, RT/RW Net dapat meningkatkan akses internet, tetapi di sisi lain, mereka dapat merugikan penyedia layanan resmi yang berinvestasi untuk memberikan layanan berkualitas.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia dengan target minimal 100 Mbps. Dalam konteks ini, RT/RW Net ilegal dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan tersebut.

Zulfadly menyebutkan bahwa ada puluhan ribu RT/RW Net ilegal yang beroperasi dan mengidentifikasi empat jenis RT/RW Net. "Mazhab reseller yang benar, mazhab kreatifitas, mazhab Robin Hood, dan mazhab pencuri," jelasnya.

Ketua BPKN, Heru Sutadi, mengingatkan bahwa meskipun RT/RW Net menawarkan harga murah, hak-hak konsumen sering kali tidak terpenuhi.

Ia menekankan bahwaaAda kasus ketika musim hujan RT/RW Net ilegal mengalami gangguan, masyarakat melapor, tetapi ternyata pemilik RT/RW Net ilegal ini juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia menyarankan agar masyarakat memilih layanan yang berizin resmi dan tidak tergiur harga murah, "Pilihlah layanan yang berizin resmi bukan ilegal."

Dari sisi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan berbagai langkah untuk menertibkan RT/RW Net ilegal, termasuk sosialisasi dan penegakan hukum.

Dany Suwardany dari Kominfo menyatakan bahwa meskipun jumlah pelanggaran menurun berkat sosialisasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. "Kami permudah semua aturannya jika ingin menjadi RT/RW Net yang legal," tambahnya.

Pengamat telekomunikasi, Ridwan Effendi, menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin dalam menyediakan layanan internet adalah salah satu penyebab maraknya RT/RW Net ilegal.

Ia mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat dan pendidikan untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya memilih penyedia layanan yang resmi.

“Langkah yang harus diambil ya pendidikan masyarakat, adanya insentif dari pemerintah bagi operator untuk membangun jaringannya hingga penegakan hukum supaya yang ilegal ini jera,” tuturnya.

Secara keseluruhan, fenomena RT/RW Net ilegal memberikan tantangan bagi industri internet di Indonesia. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri, ada harapan untuk mengubah praktik ilegal menjadi penyedia layanan yang sah demi kemajuan akses internet bagi masyarakat.