Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan pembangunan infrastruktur 5G hingga satelit perlu terus dipertahankan untuk meningkatkan kecepatan dan pemerataan akses internet di Indonesia.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Memkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerataan internet bakal menjadi salah satu prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan peningkatan kecepatan dan pemerataan jaringan internet hanya dapat terjadi jika pemerintah menggenjot 3 media broadband. Pertama, infrastruktur fixed broadband atau fiber optik di daerah urban dan juga untuk jaringan tulang punggung.

“Kedua, perlunya mobile broadband dengan 5G untuk mendukung mobilitas,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

5G atau Generasi Kelima adalah teknologi terbaru jaringan seluler sebagai pengganti 4G. Teknologi ini menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi (waktu tunda) yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya.

Selain kedua hal tersebut, Zulfadl menyebut adanya satelit broadband untuk kawasan pulau terluar dan tertinggal juga menjadi cara agar infrastruktur internet merata di Indonesia.

Zulfadly menekankan dalam memacu pemerataan dan kecepatan internet, pemerintah juga harus menjaga infrastruktur internet eksisting dan memperbaiki tata kelola.

Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu kendala dalam mendorong internet cepat. Pemerintah daerah kerap memasang tarif mahal saat perusahaan internet ingin menggelar infrastruktur.

“Sehingga tumpang tindih regulasi dan pemahaman sampai ke daerah yang perlu dicermati (pemerintah),” ucapnya.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Selain itu, Meutya melanjutkan untuk kasus internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga menjadi fokus. Apabila dalam pemerintahan selanjutnya, kata Meutya, Indonesia sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet.

Namun, dia menyebut apabila menelaah lebih jauh dengan menghitung penyebaran 2G. Menurutnya, beberapa daerah yang memang sudah terjangkau tapi internetnya masih amat pelan.

“Jadi kami akan dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan tiga cara yang bakal dilakukan untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Penyediaan aduan layanan masyarakat, whistleblower atau pusat pelaporan, dan pembentukan satuan tugas (Satgas) menjadi langkah awal dalam memberantas praktik terlarang itu.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menuturkan APJII sudah mulai untuk mengimplementasikan aduan layanan masyarakat.

Kemudian untuk whistleblower, Zulfadly menyebut APJII juga sudah menyelesaikan dashboard yang nantinya digunakan untuk menampung laporan yang ada.

“Satgasnya nanti kita perlu briefing lagi. Kalau sudah tahu tata cara penindakannya, kita akan mulai,” kata Zulfadly saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) meminta pemerintah untuk membatasi jumlah reseller Starlink cukup 5 perusahaan saja.

APJII khawatir tatanan bisnis internet Indonesia kurang optimal jika terlalu banyak perusahaan yang menjual layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan dua dari limat perusahaan reseller Starlink adalah Primacom dan Fiberstar.

Dia mengatakan hingga saat ini belum ada lagi penambahan reseller Starlink. Jumlah tersebut sudah ideal. Sebab, jika lebih dari lima reseller, berisiko merusak tatanan yang sudah tertata.

“Jadi nanti regulasi-regulasi itu masuknya bagus. Lewat lima ini saja sudah bisa kasih tahu yang ke bawahnya. Kalau makin banyak malah tidak tertata lagi,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Bisnis, setidaknya sudah ada empat penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang berebut kue penjualan Starlink.

Mereka diantaranya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), PT Mega Akses Persada (Fiberstar), PT Data Lake Indonesia (Data Lake Indonesia), dan PT Primacom Interbuana (Primacom).

Anak perusahaan Telkom, yakni Telkomsat menjadi mitra strategis pertama Starlink di Indonesia, melalui penandatanganan kerja sama (PKS) untuk layanan segmen enterprise pada 15 Mei 2024.

Telkomsat sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan Starlink sejak 2021 dan telah menggelar layanan backhaul Starlink sejak 2022 dengan memanfaatkan hak labuh yang telah diberikan oleh pemerintah.

Kerja sama ini juga sekaligus untuk mempercepat pemerataan konektivitas, terutama di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kemudian, Perusahaan milik grup Salim melalui PT Mega Akses Persada (Fiberstar) juga mengumumkan telah menjadi mitra kerja resmi Starlink melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh FiberStar dengan Starlink Service Indonesia Enterprise Team.

FiberStar tidak hanya menawarkan produk Starlink dengan izin resmi, melainkan juga memberikan layanan dengan berbagai opsi tambahan.

Adapun, produk Starlink yang ditawarkan FiberStar adalah tipe Standard, Standard Actuated, dan Flat High Performance dengan kecepatan internet dapat mencapai up to 200 Mbps per terminal.

Data Lake Indonesia yang mengumumkan kerja sama dengan Starlink sebagai mitra resmi di Tanah Air. Dalam hal ini, perusahaan yang merupakan bagian dari Data Lake Inc. itu menggandeng Hypermart dan Lazada untuk menjajakan produk Starlink.

Dalam penjualan perdana, konsumen dapat membeli produk Starlink dengan harga promosi Rp3,9 juta di Data Lake Indonesia. Perusahaan pun mengimbau agar konsumen membeli produk Starlink hanya melalui partner resmi untuk memastikan mendapatkan produk yang asli dan layanan purna jual yang terpercaya.

Primacom turut serta menjadi reseller resmi (authorized reseller) yang menjual produk layanan Starlink di Indonesia sebagai layanan PrimaStar (Starlink for Business). Layanan ini terdiri atas tipe Standard Actuated dan Flat High Performance yang dapat menghadirkan internet dengan kecepatan bandwidth mencapai 220 Mbps per terminal.

Layanan PrimaStar (Starlink for Business) juga didukung customer support 24 jam nonstop, jaminan layanan, serta puluhan service points di Indonesia.

Perusahaan yang berdiri sejak 1991 itu melihat teknologi satelit terbaru berbasis low earth orbit (LEO) seperti Starlink yang dapat melengkapi layanan komunikasi satelit yang sudah dimiliki Primacom.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) berharap kehadiran Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dapat mengatasi permasalahan pada sektor jaringan internet.

Nama Politikus Partai Golkar, Meutya Hafid dikabarkan bakal menjadi Menkominfo pada kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kabar ini mencuat setelah dirinya mendatangi kediaman Prabowo di wilayah Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menilai, Meutya Hafid merupakan tokoh yang secara prinsip dekat dengan isu-isu terkait dengan Kemenkominfo.

“Kita berharap keberadaan beliau mampu mengatasi berbagai masalah terkait infrastruktur internet,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Selain masalah infrastruktur internet, kehadiran Meutya diharapkan APJII bisa mengatasi permasalahan kedaulatan data nasional dan tata kelola ekosistem digital yang lebih baik

Tak hanya itu, Zulfadly juga menilai kehadiran ketua Komisi 1 DPR ini diharapkan dapat meningkatkan research teknokogi informasi melalui sumber daya manusia (SDM) dalam negeri

“Hal ini untuk mewujudkan pondasi dan langkah konkrit menuju indonesia emas digital 2045,” ujar Zulfadly.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji ikut bicara perihal kabar Meutya Hafid yang masuk dalam daftar usulan menteri kabinet Prabowo Subianto.

Adapun, Meutya Hafid yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I periode 2019-2024 itu diisukan akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menanggapi hal tersebut, Sarmuji membenarkan nama Meutya masuk dalam daftar usulan Golkar untuk menjadi menteri. Namun, posisinya akan ditentukan oleh hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti Presiden terpilih [Prabowo] yang menentukan,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan internal Golkar pastinya sudah mengidentifikasi kandidat kader-kader yang siap masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Namun, tetap nantinya penentuan ada pada hak prerogatif Prabowo karena menurut Sarmuji tidak bisa mendahului keputusan Prabowo.

“Kita sudah identifikasi kader kader baik kita yang siap masuk ke dalam kabinet, urusan siapa nanti yang masuk kita serahkan kepada pak Prabowo,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemberantasan RT/RW Net sangat sulit, terlebih untuk mendeteksi siapa pengguna praktik ilegal tersebut.

Kemenkominfo membutuhkan dukungan APJII guna memberantas praktik RT/RW Net ilegal, mengingat APJII merupakan asosiasi khusus perusahaan internet.

“Makanya kita harus cari satu persatu (pengguna RT/RW Net ilegal), kita harus kerja sama dengan APJII sebagai pemilik internet,” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

“Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) tidak menampik bahwa konsentrasi penyelenggaraan internet nasional masih terfokus di Pulau Jawa saja.

Hal tersebut sempat diungkapkan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). Di mana, saat ini ada ribuan penyelenggara internet (internet provider) tapi hanya terkonsentrasi di 13 kota besar saja. Pulau Jawa dengan populasi terbanyak punya sekitar 750 service provider.

Head External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatkan, XL sudah menyediakan dan terus membangun jaringan dan penyediaan layanan data di luar Jawa.

"Untuk layanan Internet khususnya mobile Internet yang disediakan operator termasuk XL Axiata sudah melayani masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di pelosok luar Jawa. Untuk penyediaan layanan Internet di wilayah-wilayah pelosok, operator juga melakukan kerjasama dengan pemerintah/BAKTI Kominfo melalui layanan USO," papar Henry kepada Kontan, belum lama ini.

Lebih jauh, EXCL bilang, untuk penyediaan internet di luar Jawa, tentu penyelenggara internet menghadapi berbagai tantangan.

Berbagai tantangan tersebut di antaranya kendala geografis dan topografi, biaya investasi yang tinggi, ketersediaan sumber daya listrik, populasi penduduk yang tersebar dan sedikit, perizinan dan sebagainya.

EXCL memiliki jaringan layanan internet bernama XL Satu dan masih akan terus fokus mendorong peningkatan kinerja bisnis layanan Fixed Mobile Broadband (FBB) dan FMC (Fixed Mobile Convergence) termasuk dengan melakukan ekspansi jaringan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Nusa Tenggara dan sebagainya.

Dalam melakukan perluasan jaringan layanan FBB, Perusahaan membangun sendiri dan juga melakukan kemitraan dengan pihak lain untuk mempercepat penetrasi ke pasar-pasar yang potensial.

Sampai dengan semester pertama 2024, jumlah pelanggan layanan FBB mencapai sekitar 267 ribu pelanggan. EXCL targetkan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti.

Untuk target penambahan sampai dengan akhir tahun, Perusahaam tidak bisa sampaikan karena terkait dengan strategi persaingan.

"Saat ini hingga akhir tahun 2024, kami masih akan tetap fokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis kami termasuk bisnis FBB dan FMC agar tetap bisa tumbuh positif sesuai dengan target rencana bisnis yang sudah ditetapkan," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Bersama Digital Data Centres (BDDC) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjalin kerja sama untuk memperbanyak pembangunan pusat data (data center) di Tanah Air. Hal ini dilakukan agar lebih banyak data yang dimiliki anak bangsa bisa disimpan dan dikelola di dalam negeri, sehingga mewujudkan  kedaulatan dan ketahanan data secara nasional.  

Sementara itu, potensi bisnis data center di Tanah Air sangat besar dan nilainya diproyeksikan mencapai US$ 47 miliar. Laporan dari Mordor Intelligence juga memprediksi, industri pusat data Indonesia punya tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) 14% dari US$ 2,06 miliar pada 2023 menjadi US$ 3,98 miliar tahun 2028.

Kapasitas pasar pusat data di Indonesia pun diperkirakan sebesar 0,65 ribu MW tahun 2024, dan diperkirakan terus bertambah mencapai 1,41 ribu MW pada 2029, tumbuh dengan CAGR 16,92%.

Pertumbuhan pesatnya terjadi seiring dengan peningkatan ekonomi internet/digital Indonesia yang diprediksi tembus US$ 210-360 miliar pada 2030, sehingga keperluan penyimpanan data yang dibutuhkan juga makin besar karena digitalisasi pada berbagai sektor.

Sementara itu, perkembangan terakhir, BDDC, penyedia pusat data dalam kota (in-town data centre, baru saja resmi mengoperasikan JST1, pusat data tier IV sekaligus menjadi Indonesia Internet Exchange Kedua di Jakarta (IIX–JK2) hasil kolaborasi dengan APJII.

Kehadiran pusat data tersebut pun turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital nasional melalui layanan onshore data center. Pusat data JST1 telah dilakukan proses topping-off pada November 2023 dan diresmikan bulan Juli 2024. Pusat data berkapasitas 5 MW ini memiliki delapan lantai dan 1.008 rak.

Presiden Komisaris BDDC Setyanto Hantoro mengatakan, pembangunan lokasi data center di dalam negeri saat ini makin krusial seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri terhadap layanan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik guna menunjang operasional bisnisnya. Hal ini guna lebih menjamin penempatan data yang bersifat sensitive yang lebih aman, seperti data pribadi masyarakat di Tanah Air.

“Inilah mengapa, keberadaan pusat data di dalam negeri menjadi sangat penting. Inisiatif BBDC berkolaborasi dengan APJII dengan menjadikan JST1 sebagai IIX-JK2 juga merupakan upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana diamanatkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang berlaku Oktober ini,” tutur Setyanto, saat peresmian JST1 di Jakarta, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, dari kaca mata industri, keberadaan data center di dalam negeri akan memberikan kontrol yang lebih besar bagi perusahaan atas data yang dikelola/dititipkannya daripada di luar negeri.

Sebab, industri yang mengandalkan pemrosesan data dari semua sektor membutuhkan jaminan bahwa datanya tersimpan di lingkungan yang aman, berteknologi canggih, mudah dikontrol, serta mematuhi standar keamanan global.

Selain itu, keberadaan pusat data di dalam negeri akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena bisa mengurangi ketertundaan/latensi pemrosesan data, meningkatkan performa layanan, dan menurunkan biaya operasional dibandingkan di luar negeri.

“Pusat data di Indonesia memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di tengah persaingan global dengan menjaga kecepatan layanan serta keamanan yang makin tinggi sekaligus memastikan bahwa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kapasitas Besar

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengungkapkan, pertumbuhan industri yang pesat dan adanya fokus pada perlindungan data memerlukan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang lebih andal dengan skalabilitas makin tinggi.

Saat ini, puncak trafik telah mencapai lebih dari 13 Tbps. APJII pun tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung para penyelenggara layanan internet (internet service provider/ISP) Indonesia dalam kolaborasi dengan BDDC JST1 guna membangun IIX–JK2.

“IIX-JK2 dirancang untuk memberikan dukungan penuh terhadap pertumbuhan penyelenggara ISP serta memperkuat lalu lintas data pada IIX. Kehadiran IIX–JK2 akan menghubungkan lebih banyak ISP dan partisipan data center lainnya, sehingga peningkatan penetrasi dan kualitas internet di Tanah Air bisa lebih cepat,” tandas Arif.

Pacu Pertumbuhan

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, industri data center terus berkembang pesat secara global dan nasional seiring meningkatnya perkembangan teknologi digital.

“Harapannya, peresmian BDDC JST1 dapat memacu pertumbuhan industri data center nasional serta meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia dan mendukung percepatan transformasi digital,” ucap Budi Arie.

Dia juga berharap, data-data milik Indonesia yang masih berada di server luar negeri agar bisa dipindahkan dan disimpan di data center yang berada di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan seiring makin maraknya pembangunan data center di Tanah Air.

“Ini perlu kita tanyakan industri, kalau industri setuju, semua data yang dimanfaatkan untuk operasi di Indonesia harus disimpan di data center di Indonesia. Pemerintah harus mendengarkan itu,” katanya.

Budi Arie juga menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk mendukung tumbuhnya ekosistem data center di dalam negeri dan mendorong penguatannya sebagai bentuk kesiapan infrastruktur dan mendukung kedaulatan digital Indonesia.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sinergi ekosistem pusat data di Indonesia dapat mempercepat laju transformasi digital secara nasional.

Ia mengatakan ekosistem data center milik pemerintah dan swasta perlu disinergikan karena saat ini pusat data tidak hanya berfungsi sebagai medium penyimpanan data tapi juga menjadi platform pengembangan teknologi baru seperti komputasi awan, kecerdasan artifisial, hingga blockchain.

"Ini perlu dibarengi dengan penguatan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan kemajuan teknologi," kata Budi dalam Grand Opening Gedung Bersama Digital Data Centres, di Jakarta Timur, Rabu.

Lebih lanjut, Budi mengatakan peresmian infrastruktur pusat data yang melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia itu menjadi tonggak sejarah dalam penguatan ekosistem pusat data nasional.

Ia berharap kehadiran Gedung Bersama Digital Data Centres dapat memacu pertumbuhan industri nasional, meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia, serta mempercepat transformasi digital.

“Semoga turut memacu juga seluruh industri data center supaya lebih kompetitif, maju, dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.

Dengan percepatan transformasi digital Budi meyakini bahwa dalam satu dekade ke depan, industri di sektor digital Indonesia akan bertumbuh pesat jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Untuk mempersiapkan pertumbuhan ekosistem industri digital yang sehat maka dari itu Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu mengakomodir fair level playing field.

“Ketika sektor industri lain mulai melambat, industri digital justru semakin berkembang karena nilainya dapat meningkat signifikan dengan investasi yang tepat. Dengan kebijakan ini, semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor ini,” tutupnya. Dalam peresmian pusat data bersama tersebut turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri Pahala, Komisaris Utama Bersama Digital Data Centres Setyanto Hantoro, dan Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif Angga.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan membuat papan pemantauan khusus kerja sama internet service provider (ISP) dengan mitra reseller guna mencegah praktik RT/RW Net Ilegal.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin tersebut muncul karena beberapa ISP diduga memfasilitasi praktik para pelaku guna mengejar target atau mengoptimalkan bandwidth yang dimiliki.

Untuk mencegah praktik tersebut, APJII akan membuat papan pemantauan yang dapat memonitor kerja sama yang terjalin antara ISP dan reseller. Papan juga dapat mendeteksi ISP mana yang telah memberikan layanan internet kepada pelaku RT/RW Net ilegal.

“Saat ini di APJII kami akan membuat sebuah dashboard yang akan memperlihatkan anggota telah bekerja sama dengan RT RW Net mana,” kata Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Zulfadly mengatakan papan pemantauan tersebut akan disosialisasikan kepada anggota. Sayangnya dia tidak menyebutkan kapan papan tersebut hadir karena masih dalam tahap pengembangan.

“Nanti setelah anggota mengisi kami bisa memonitor,” kata Zulfadly.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 51 pelaku usaha yang menjual kembali jasa internet tanpa izin atau RT/RW net ilegal. Meski demikian, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 2023 dan 2022.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin ini kerap disebut sebagai RT/RW Net ilegal karena dilakukan di lingkungan RT/RW Net. .

Direktur Pengendalian Pos Dan Informatika Kemenkominfo Dany Suwardany mengatakan pihaknya menerima 111 aduan mengenai dugaan praktik RT/RW Net ilegal hingga September 2024. Dari jumlah tersebut setengahnya atau 51 aduan terbukti benar.

Para pelaku yang terbukti melanggar diberi sanksi beragam mulai dari teguran hingga ancaman hukum pidana.

“60 pelaku usaha tidak terbukti,” kata Dany dalam acara Selular Business Forum, Selasa (8/11/2024).

Danny menambahkan meski terdapat 51 pelaku usaha yang melakukan praktik RT/RW Net ilegal, jumlahnya menurun dibandingkan dengan 2 tahun lalu.

Pada 2022, Kemenkominfo menemukan 89 pelaku RT/RW Net ilegal. Jumlahnya menurut menjadi 77 pada 2023 dan 51 pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melihat pangsa pasar atau market share pengguna Starlink berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan jika melihat teknologi yang ada, Starlink sangat cocok digunakan pada daerah yang berlabel 3T.

“Harusnya memang masuknya ke daerah rural atau pedesaan, area itu pasarnya Starlink bukan ke daerah-daerah kota,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Untuk wilayah daerah 3T sendiri, Zulfadly menuturkan bahwa pihaknya melihat daerah 3T di Timur Indonesia bakal menjadi pasar bagi starlink.

Sebab, dirinya menyebut daerah 3T di Timur Indonesia memang membutuhkan tambahan koneksi telekomunikasi, salah satunya bisa didapatkan lewat Starlink.

“Jadi kita lihat memang daerah-daerah itu perlu ditambahkan koneksi-koneksi yang lebih bagus. Ya mungkin salah satunya dengan Starlink,” ujarnya.

Sekadar informasi, izin operasi Starlink di Indonesia tersebut telah diumumkan sejak Juni 2022 lalu. Kala itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, izin kepada Starlink diberikan secara tertutup, yakni hanya untuk pelanggan korporat.

Starlink merupakan bagian dari SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk.

Menurut laporan Ookla, Starlink mampu menawarkan kecepatan unduh lebih dari 100 megabyte per second (Mbps) di 15 negara.

Di Amerika Serikat, Starlink menawarkan kecepatan unduh rata-rata 105 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 12 Mbps. Kecepatan tersebut lima hingga enam kali lebih baik daripada rata-rata pesaingnya yakni satelit Viasat dan HughesNet.

Jaringan internet satelit Starlink milik Elon Musk telah mengantongi lebih dari 4 juta pelanggan di dunia. Layanan internet Starlink telah membelah langit di 100 negara.

Mengutip laman resmi Starlink, Jumat (27/9/2024), Starlink digunakan oleh banyak orang, bisnis, dan organisasi di lebih dari 100 negara, wilayah, dan pasar lainnya di dunia, yang mencakup semua 7 benua dan lautan.

Mengutip TechCrunch, Starlink mulai menyediakan layanan beta produknya pada Oktober 2020 dan mencapai 1 juta pelanggan pada Desember 2022.

Jumlah pelanggan layanan internet berbasis satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) itu kembali merangkak menjadi 2 juta pengguna pada September 2023, dan menjadi 3 juta pelanggan pada Mei.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Belakangan ini, keberadaan RT/RW Net ilegal di Indonesia menjadi perhatian, terutama dari perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan internet rumah (fiber to the home/FTTH). Praktik ini dianggap merugikan penyedia layanan resmi karena mengganggu pola konsumsi dan kualitas jaringan yang mereka tawarkan.

Beberapa penyedia FTTH mengeluhkan peningkatan penggunaan internet di daerah-daerah tertentu, yang diduga disebabkan oleh aktivitas RT/RW Net ilegal. Hal ini membuat mereka menerapkan batasan penggunaan internet untuk menjaga kualitas layanan.

Seperti yang diungkapkan Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, bahwa sebenarnya RT/RW Net perlu ada untuk meratakan jaringan internet supaya masyarakat kita juga melek internet. "Tetapi yang mengkhawatirkan ini yang tidak berizin alias ilegal," ungkapnya dalam acara Selular Busniess Forum yang dihadiri KONTAN, Selasa (8/10).

RT/RW Net menjadi pilihan favorit bagi masyarakat karena biaya yang terjangkau yaitu sekitar Rp100 ribu per bulan untuk akses internet sekeluarga. Namun, ada dua sisi dari fenomena ini. Di satu sisi, RT/RW Net dapat meningkatkan akses internet, tetapi di sisi lain, mereka dapat merugikan penyedia layanan resmi yang berinvestasi untuk memberikan layanan berkualitas.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia dengan target minimal 100 Mbps. Dalam konteks ini, RT/RW Net ilegal dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan tersebut.

Zulfadly menyebutkan bahwa ada puluhan ribu RT/RW Net ilegal yang beroperasi dan mengidentifikasi empat jenis RT/RW Net. "Mazhab reseller yang benar, mazhab kreatifitas, mazhab Robin Hood, dan mazhab pencuri," jelasnya.

Ketua BPKN, Heru Sutadi, mengingatkan bahwa meskipun RT/RW Net menawarkan harga murah, hak-hak konsumen sering kali tidak terpenuhi.

Ia menekankan bahwaaAda kasus ketika musim hujan RT/RW Net ilegal mengalami gangguan, masyarakat melapor, tetapi ternyata pemilik RT/RW Net ilegal ini juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia menyarankan agar masyarakat memilih layanan yang berizin resmi dan tidak tergiur harga murah, "Pilihlah layanan yang berizin resmi bukan ilegal."

Dari sisi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan berbagai langkah untuk menertibkan RT/RW Net ilegal, termasuk sosialisasi dan penegakan hukum.

Dany Suwardany dari Kominfo menyatakan bahwa meskipun jumlah pelanggaran menurun berkat sosialisasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. "Kami permudah semua aturannya jika ingin menjadi RT/RW Net yang legal," tambahnya.

Pengamat telekomunikasi, Ridwan Effendi, menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin dalam menyediakan layanan internet adalah salah satu penyebab maraknya RT/RW Net ilegal.

Ia mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat dan pendidikan untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya memilih penyedia layanan yang resmi.

“Langkah yang harus diambil ya pendidikan masyarakat, adanya insentif dari pemerintah bagi operator untuk membangun jaringannya hingga penegakan hukum supaya yang ilegal ini jera,” tuturnya.

Secara keseluruhan, fenomena RT/RW Net ilegal memberikan tantangan bagi industri internet di Indonesia. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri, ada harapan untuk mengubah praktik ilegal menjadi penyedia layanan yang sah demi kemajuan akses internet bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sebanyak 700 dari 1.170 (sekitar 60%) anggota APJII saat ini berbisnis internet di Pulau Jawa. Padatnya pemain di Pulau Jawa berdampak pada persaingan yang kurang sehat dan penurunan kualitas.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai, dengan pengurusan izin menjadi ISP yang terlalu mudah membuat tumpukan pengusaha internet di wilayah tertentu, terutama di area komersial.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium perizinan penyelenggara internet atau Internet Service Provider (ISP) di wilayah Jakarta, tepatnya di Pulau Jawa.

“Akhirnya karena terlalu mudah, entry barrier ke bisnis industri nya terlalu rendah. Jadi semua orang bisa mengurus izin ISP,” kata Arif saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Alhasil, lanjut dia, jumlah ISP menjadi banyak, namun dengan kualitas yang tidak terlalu kokoh lantaran terjadinya penumpukan pemain internet.

Menurut catatan APJII sebanyak 700 dari 1.170 anggota mereka saat ini berbisnis di Pulau Jawa. Artinya sekitar 70% pengusaha internet dalam negeri, menumpuk di Pulau Jawa.

“Saya berpikir memang perlu adanya pembatasan ke depan, moratorium, terutama dari sisi penyelenggara telekomunikasi ISP, di Jawa saja udah 700 lebih [ISP],” ujarnya.

Untuk itu, APJII juga mendorong adanya regulasi yang mampu menjaga keberlangsungan dari industri ISP, yakni melalui moratorium perizinan.

“Moratorium ini terutama mungkin di Pulau Jawa dulu ya, jadi jangan sampai ada izin baru lagi Pulau Jawa, karena udah terlalu ramai,” ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha internet di Pulau Jawa mesti diatur. Pasalnya, jika tidak diatur, maka industri internet akan menjadi tak terkontrol yang berimbas pada persaingan harga internet antar pemain.

“Kalau nggak diatur, ini akan kacau banget ke depannya. Persaingan harga udah semakin tidak bisa dikontrol, akhirnya merugikan semuanya,” jelasnya.

Di samping itu, persaingan harga juga akan merugikan masyarakat. Menurut Arif, meski harga layanan internet yang ditawarkan murah, namun tidak ada kualitas.

Arif menyebut bahwa pemerintah harus mengatur ulang penyebaran ISP melalui moratorium. Bahkan, dia juga menyarankan agar syarat menjadi ISP perlu lebih ditingkatkan agar bisnis sustain.

“Karena ujung-ujungnya kalau semakin hancur, harga akan semakin hancur, para pengusaha juga akhirnya menjerit, beban kewajiban dari pemerintah terus berjalan, dan market juga hancur, akhirnya kualitas buat masyarakat juga hancur,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa jika APJII susah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah, maka moratorium perizinan ISP bisa dilakukan.

Adapun skenarionya, kata Heru, jika pemain internet sudah lebih banyak dibandingkan kebutuhan di suatu wilayah, maka mereka bisa berpindah ke wilayah lain yang belum terjangkau internet. Namun, Heru menjelaskan, mesti ada permintaan dari asosiasi.

“Kalau misalnya dari APJII merasa sudah padat dan memang perlu dimoratorium, dimoratorium harusnya. Karena kan moratorium sebenarnya juga untuk menyehatkan para pemain,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, jika pemain internet terlalu menumpuk di suatu wilayah maka akan gulung tikar di tengah jalan, lantaran tidak bisa bersaing dengan pemain lain.

“Jadi peran pemerintah itu tidak hanya mengeluarkan izin, tetapi juga membina,” pungkasnya.