JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin, melarikan diri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 6 Oktober.

Paman Birin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Informasi mengenai pelarian Paman Birin terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Paman Birin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya," kata Indah di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jaksel, Selasa (5/11/2024).

Indah menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun gubernur tersebut tidak dapat ditemukan.

Paman Birin juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.

Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain, rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya

“Pemohon telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan/SPDP namun tetap tidak menunjukkan dirinya,” lanjut Indah.

Indah juga mencatat bahwa Paman Birin tidak menghadiri beberapa kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Kalsel, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel pada 16 Oktober.

Tugas-tugas gubernur saat ini diambil alih oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, meskipun Paman Birin tidak dalam keadaan ditahan oleh KPK.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon tidak pernah muncul lagi di publik," tambah Indah.

Ditemui usai persidangan, Kuasa hukum Paman Birin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya.

Ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Paman Birin.

Meskipun demikian, Soesilo memastikan bahwa Paman Birin tidak pergi ke luar negeri karena KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya.

"Di mananya (Paman Birin) persis tentu tidak tahu ya karena saya tidak bergandengan terus dengan Pak Gubernur," ungkap Soesilo.

Sebelumnya, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap oleh KPK.

Permohonannya terdaftar dengan Nomor Perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, serta dua orang pihak swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto

JAKARTA, investor.id - Pelaku industri telekomunikasi (telko) di Tanah Air membutuhkan insentif dan dukungan kebijakan positif agar tercipta iklim usaha yang bisa menopang pertumbuhan bisnisnya pada 2025 dan selanjutnya. Karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam menangani sejumlah persoalan yang sudah sangat mengganggu kelangsungan usaha para penyelenggara jasa/operator telko.

Beberapa persoalan yang sangat mengganggu industri telko, terutama terkait keberadaan penyelenggara jasa internet ketengan ilegal di tingkat RT/RW (RT/RW Net), kemunculan layanan internet berbasis satelit Starlink, belum jelasnya aturan tentang penyelenggara layanan konten (over the top/OTT) yang menumpang di jaringan milik operator, kebijakan mengenai biaya regulasi (regulatory charge) yang membebani, hingga kelanjutan lelang frekuensi untuk pengembangan jaringan 4G dan 5G.  

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan mulai meninggalkan operasi tangkap tangan alias OTT dan mulai menuntaskan atau mengungkap perkara-perkara jumbo.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada suatu wawancara di akun Instagram KPK, Jumat (25/10/2024).

Tessa mengaku lembaga antirasuah kini lebih fokus untuk menangani kasus dengan kerugian keuangan negara yang besar. Konsekuensinya, KPK menjadi tidak banyak lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjadi khas dari lembaga itu.

"Kalau dulu branding KPK adalah tangkap tangan, kenapa? Karena pada saat KPK berdiri itu kita selain hanya tangkap tangan yang mudah, karena tangkap tangan itu cenderung mudah ya, ada informasi, ada pemberi ada penerima ada barang bukti langsung ditangkap, selesai," ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu lalu menuturkan, komisi antirasuah kini menginginkan adanya penyelamatan aset yang lebih besar. Biasanya, kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar meliputi di sektor pengadaan barang dan jasa.

"Proses pengadaan yang sifatnya atau yang jumlahnya tentunya sampai triliunan, dan ini tidak bisa atau penanganannya bukan lagi tangkap tangan. Walau mungkin tangkap tangan tidak menjadi fokus, tetapi masih tetap bisa dilakukan," katanya.

Menurut Tessa, lembaga yang lahir setelah reformasi itu menginginkan agar ada return yang lebih besar dan jangka panjang dari penegakan hukum. Kuncinya, lanjut Tessa, adalah penyelamatan aset serta pendidikan maupun peran serta masyarakat.

Kendati KPK mengaku tidak lagi banyak melakukan tangkap tangan, belum lama ini penegak hukum menggelar OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada awal Oktober 2024 ini. Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka hasil OTT itu adalah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) pada 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut menuai beberapa pandangan dan harapan dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif ICT institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa saat ini industri telekomunikasi global menghadapi tantangan berat. Laporan terbaru menyebutkan, di seluruh dunia pendapatan penyelenggara telekomunikasi mengalami stagnasi, bahkan penurunan growth.

Hal ini tidak terlepas dari melonjaknya jumlah pengguna layanan Over The Top (OTT) yang meningkatkan beban kapasitas jaringan telekomunikasi. Namun melonjaknya pengguna layanan ini tidak diimbangi dengan adanya fair share antara penyelenggara telekomunikasi dan OTT yang menyebabkan perusahaan telekomunikasi sulit untuk melanjutkan investasi.

“Penyelenggara OTT seperti WhatsApp, Netflix, YouTube, dan layanan streaming lainnya memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun perusahaan telko. Mereka mengambil keuntungan besar dari lalu lintas data tanpa ada kontribusi terhadap biaya pembangunan infrastruktur,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Heru mengatakan, beberapa negara telah merespon tantangan ini dengan membuat kebijakan yang dapat menciptakan ekosistem industri yang sehat.

“Sebagai contoh, Menteri Perindustrian Italia, Adolfo Urso, membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan teknologi raksasa seperti Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, dan Amazon untuk berkontribusi terhadap biaya pembangunan jaringan telekomunikasi melalui skema fair share funding” tuturnya.

Kebijakan ini didasari pada fakta bahwa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tersebut mengkonsumsi lebih dari 50% bandwidth di Uni Eropa. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi adanya kontribusi OTT untuk mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi.

“Sebetulnya kita sudah punya regulasi yang mengatur kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi dan OTT, sudah menjadi amanat di UU Cipta Kerja dan turunannya, namun implementasinya masih belum bisa dilaksanakan. Jika presiden Prabowo ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dan mempercepat pengelaran infrastruktur telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, Menkomdigi dapat memulai mengatur perusahaan OTT global agar dapat memberikan kontribusi positif”, ujarnya.

Saat ini Indonesia telah mencoba menata ulang keberadaan OTT melalui peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), dimana sudah terdapat aturan terhadap penyelenggara OTT yang seharusnya wajib bekerja sama. Sayangnya, hingga kini, regulasi tersebut belum cukup jelas dan kuat untuk memaksa OTT bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.

Heru berharap Menkomdigi dapat segera mengambil langkah strategis dan tegas dalam merumuskan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai OTT di Indonesia.  Sejatinya semangat untuk mengatur kerja sama OTT ini telah menjadi perhatian dan pembahasan serius di DPR. Bahkan pada saat itu Meutya menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI, sehingga sudah sangat paham permasalahan keberadaan OTT dan urgensi penataannya. 

"Dengan beliau yang sudah mengerti permasalahan yang terjadi, sudah saatnya Bu Meutya membuktikan bahwa kerja sama OTT dapat segera direalisasikan. Dengan regulasi pengaturan OTT ini diharapkan pemerintah dapat menarik pajak dari OTT serta berpotensi menyerap tenaga kerja,” Ujar Heru.

Heru berharap dengan adanya regulasi yang adil dan berimbang akan menjamin keberlanjutan industri telekomunikasi nasional sekaligus mendorong inovasi digital yang berkelanjutan. Jika tidak segera diatur, bukan tidak mungkin Indonesia akan tertinggal dalam mengelola ekosistem digital yang adil bagi semua pihak.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Satu orang pengacara Ronald Tannur pun turut ditangkap oleh Kejagung.

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur. Vonis bebas Ronald dibatalkan Mahkamah Agung dan ia dihukum 5 tahun penjara.

Pengacara Dini, Dimas Yemahura, berharap Kejagung menangkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap itu.

"Dari putusan yang membebaskan GRT (Ronald) tersebut, kita lihat bagaimana rusaknya hukum yang ada di Indonesia dan turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan yang ada di Indonesia," kata Dimas, Kamis (24/10).

Dimas pun menyoroti uang Rp 20 miliar (pada berita-berita sebelumnya tertulis Rp 12 miliar) yang ditemukan penyidik Kejagung dalam penggeledahan terkait OTT tersebut.

"Tidak mungkin pengacara punya uang sebesar itu, artinya ada orang lain yang memiliki uang itu, siapa pemilik uang, siapa pemberi dana?" kata Dimas.

Dimas melanjutkan, "Kejagung, saya yakin, sudah memegang data nama-nama: Siapa dalang di balik ini semua?"

"Saya meyakini ada keterkaitan GRT (Ronald) atau keluarganya," kata Dimas.

Terkait sumber dana tersebut, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar enggan berbicara banyak. Ia hanya menegaskan bahwa penyidik sudah meyakini terjadi suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

"Yang pasti dari bukti-bukti itu sudah cukup, dua alat bukti. Untuk yang ditanyakan tadi [sumber uang], sabar. Nanti pada saatnya akan kami ungkap. Ini belum tahapannya. Sabar," kata Qohar kepada wartawan, Rabu malam (23/10).

"Yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja. Beri kesempatan kami untuk mendalami lebih jauh siapa para pihak yang ikut di dalam kasus ini," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), sebagai tersangka pemberi suap kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebasakan Ronald Tannur.

Ronald Tannur adalah seorang terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya hingga tewas yang dibebaskan oleh tiga orang anggota majelis hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

"Penyidik menetapkan pengacara LR sebagai tersangka karena ditemukan bukti yang cukup dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi," kata Direktur Pennyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Abdul Qohar menyebutkan, penyidik telah menangkap Lisa di Jakarta dan menggeledah sejumlah kediaman miliki pengacara tersebut.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah alat bukti berupa uang tunai hingga catatan transaksi keuangan kepada ketiga hakim PN Surabaya.

"Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa pembebasan terhadap Ronald Tannur diduga Hakim ED, HH dan M menerima suap dari pengacara LR," kata Qohar.

Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Qohar menyebutkan, ketiga hakim penerima suap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Surabaya, sedangkan Lisa ditahan di Rutan Salemba, Jakarta.

Sebagai informasi, Gregorius Ronald Tannur, adalah anak mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29). Dia divonis bebas pada Juli 2024 lalu.

Pada Juli 2024, Ronald divonis bebas dalam kasus tersebut, yang kemudian memicu dugaan adanya intervensi dan suap di balik keputusan tersebut.

Belakangan, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan agar Mahkamah Agung (MA) untuk memecat ketiga hakim karena telah melakukan pelanggaran etik.

Pengacara kondang Otto Hasibuan bicara tentang pembekalan calon menteri dan wamen di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10).

Otto awalnya memuji pemateri yang mengisi kegiatan tersebut. Dia mengatakan, tujuan Prabowo untuk membuat kegiatan itu agar para para menteri bisa bekerja sama dalam tim.

"Kegiatan ini sangat luar biasa, Pak Prabowo membikin adanya ini ternyata ingin adanya teamwork, ada kerja sama semua antara menteri dan wamen, jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tidak mengenal satu sama lain, tidak mungkin mudah kerja sama kan," kata Otto di Hambalang.

"Jadi kalau ini sekaligus satu lempar dua kena gitu, pertama kita kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara saling diskusi, nanti pelaksanaan kerja kita jadi lebih luwes, lebih lancar," lanjutnya.

Otto menyebut, pemateri yang mengisi kegiatan itu juga membuat wawasan semakin terbuka. Topiknya mulai dari ekonomi hingga Artificial Intelligence atau AI.

"Di samping itu, saya juga mendapat pencerahan dari pembicara-pembicara, sangat bagus, topiknya macam-macam. Soal ekonomi, AI, semakin membuka cakrawala. Jadi visinya Pak Prabowo bagaimana kinerja ini bagaimana tetap dikedepankan tidak mungkin tanpa kerja sama tanpa teamwork bisa berjalan semua," imbuhnya.

Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan. Acara berlangsung sejak pagi hingga sore.

Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses penunjukan Thomas Tuchel sebagai manajer permanen tim nasional Inggris oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menimbulkan banyak pertanyaan terkait transparansi dan pemilihan kandidat.

Klaim Mark Bullingham, CEO FA, bahwa sepuluh kandidat termasuk pelatih asal Inggris diwawancarai untuk posisi tersebut menambah ketidakjelasan atas proses seleksi.

Klaim Proses Seleksi FA

Bullingham menegaskan bahwa dirinya bersama direktur teknis FA, John McDermott, telah menjalankan proses seleksi yang menyeluruh, yang melibatkan wawancara dengan sepuluh kandidat.

Di antara mereka, ada beberapa pelatih asal Inggris. Namun, informasi yang diperoleh dari Telegraph Sport mengindikasikan bahwa sejumlah kandidat tersebut merasa tidak diikutsertakan secara formal dalam proses wawancara atau tidak diberi kesempatan realistis untuk memperebutkan posisi itu.

Sebagian besar diskusi disebut bersifat informal dan lebih kepada pembicaraan awal daripada wawancara resmi. Bahkan beberapa kandidat yang dihubungi tampaknya tidak diberi kesempatan untuk secara resmi mempresentasikan rencana atau gagasan mereka untuk tim nasional Inggris.

Kandidat Tidak Diberi Kesempatan yang Adil?

Salah satu kritik yang muncul adalah ketidakjelasan yang dirasakan oleh para kandidat terkait proses penunjukan manajer permanen. Banyak dari mereka baru mengetahui bahwa mereka tidak dipertimbangkan secara serius setelah FA mengumumkan penunjukan Tuchel secara publik.

Ini menimbulkan kesan bahwa keputusan sudah diambil jauh sebelum wawancara formal dimulai.

Bullingham yang menemani Tuchel dalam konferensi pers perkenalan di Stadion Wembley, menolak memberikan rincian spesifik terkait siapa saja yang diwawancarai, dengan alasan kerahasiaan. Dia menegaskan bahwa proses seleksi bersifat rahasia demi melindungi privasi para kandidat.

Reaksi Terhadap Penunjukan Pelatih Asing

Penunjukan Thomas Tuchel, seorang pelatih asing, memicu perdebatan apakah keputusan ini mencerminkan kurangnya kualitas pelatih Inggris.

Bullingham, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa meskipun FA selalu mengutamakan kandidat terbaik untuk meningkatkan peluang Inggris memenangkan Piala Dunia, mereka juga terus mendukung perkembangan pelatih muda Inggris melalui fasilitas seperti St George's Park.

Ia mengakui bahwa saat ini belum banyak pelatih Inggris yang memenangkan trofi di Liga Inggris atau kompetisi Eropa, tetapi FA berkomitmen untuk memberikan lebih banyak peluang bagi pelatih Inggris agar bisa berkembang dan sukses di klub-klub besar, termasuk di Liga Premier.

Keputusan Tuchel: Harapan Besar FA

Pada akhirnya, FA percaya bahwa Tuchel adalah kandidat terbaik untuk membawa tim nasional Inggris ke puncak prestasi, dengan tujuan utama memenangkan Piala Dunia.

Bullingham menyebutkan bahwa meskipun beberapa kandidat mungkin tidak tertarik, mereka sangat puas dengan penunjukan Tuchel, yang menurut mereka adalah pilihan ideal untuk memberikan hasil terbaik bagi tim.

INFO BISNIS - Dens TV, layanandigital entertainmentberlangganan dengan berbagai saluran TV High Definition (HDTV),in-house channels, ribuan jamVideo On Demand(VOD), danlive streamingbekerjasama denganChannel Jowodalam menghadirkan saluran TV lokal yang sarat akan budaya serta Bahasa Jawa.Kerjasama strategis ini sekaligus mengukuhkan Dens.TV sebagai platformOver-The-Top(OTT) pertama yang bekerjasama dengan Channel Jowo.

Pengukuhan kerjasama antara Dens TV dan Channel Jowo hari ini diwakili oleh Bapak Ichsan Budiarso, Presiden Direktur Dens TV dan Bapak Groto Triatno, CEO Channel Jowo serta disaksikan oleh jajaran manajemen kedua belah pihak.

Ichsan Budiarso, Presiden Direktur Dens TVmengatakan, ”Indonesia memiliki beragam budaya dan ribuan bahasa daerah yang tentunya harus dilestarikan. Hal ini memiliki tantangan tersendiri seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dibutuhkan kreatifitas dalam penyajian dan kemasan terkini. Dens TV sebagai platform digital turut andil dalam memasyarakatkan budaya nasional Indonesia melalui siaran TV maupun video yang dihadirkan kepada pemirsa. Melalui platform IPTV dan OTT yang dimiliki oleh Dens TV, kami berharap dapat turut memberikan berkontribusi untuk memperkenalkan budaya & bahasa Jawa dari Channel Jowo kepada pemirsa yang lebih luas."

Groto Triatno, CEO Channel Jowomenambahkan, “Channel Jowo dibentuk sejak tahun 2019 bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan kekayaan budaya Jawa melalui konten hiburan dan pengetahuan di platform konvensional maupun digital. Bersama Dens TV, kami berharap masyarakat dari berbagai generasi dapat menikmati program-program menarik tentang hiburan, edukasi, dan informasi seputar budaya Jawa.”

Channel Jowo memiliki berbagai program unggulan seperti sinden, tarian, tembang Jowo, wayang orang, wayang kulit, sastra jawa, dagelan. Selain itu, terdapat program-program terbaru yang tidak kalah menarik dengan siaran TV nasional, seperti jalan-jalan, kuliner, Sejarah, dan sebagainya yang dikemas secara modern.

Seluruh pelanggan Dens TV dapat menyaksikan beragam program Channel Jowo di mana saja dari berbagai perangkat seperti pesawat televisi (Android Box), komputer (web browser), dangadget(aplikasi IOS & Android) dengan menambahadd ondari paket DensGO Premium. (*)

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Pencegahan dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Gubernur Kalsel sudah dicegah ke luar negeri per tanggal 7 Oktober 2024," kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/10).

Larangan tersebut diberlakukan penyidik KPK karena keberadaan Sahbirin Noor dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel. Status cegah berlaku untuk enam bulan dan dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

KPK pada Selasa (8/10) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan. Selain itu, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan.

Pejabat lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean. Selain itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar. Ada pula proyek pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.

Rekayasa dalam lelang proyek tersebut dilakukan antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Pencegahan dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Gubernur Kalsel sudah dicegah ke luar negeri per tanggal 7 Oktober 2024," kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/10).

Larangan tersebut diberlakukan penyidik KPK karena keberadaan Sahbirin Noor dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel. Status cegah berlaku untuk enam bulan dan dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan.

KPK pada Selasa (8/10) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan. Selain itu, KPK juga turut menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan.

Pejabat lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean. Selain itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar. Ada pula proyek pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.

Rekayasa dalam lelang proyek tersebut dilakukan antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

JAKARTA, investor.id  - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat pejabat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024)..