JAKARTA - Partai Golkar menegaskan bakal mengawal kebijakan hilirisasi nikel Pemerintahan Prabowo -Gibran lima tahun ke depan. Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif.

Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya optimistis keberlanjutan kebijakan hilirisasi dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai target 8%.

Hal ini disampaikan oleh Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk ?Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat? di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

?Kami akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,? ujar Bambang.

Golkar, kata Bambang, akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

?Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,? tandas Bambang.

Di DPR, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.

Sementara di eksekutif, Golkar memiliki sejumlah kader yang menduduki tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Selain Bahlil, sejumlah menteri di bidang ekonomi yang berasal dari Partai Golkar adalah Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

?Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% agar kita bisa keluar dari middle-income trap,? pungkas Bambang.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya akan menggencarkan program hilirisasi atau pemrosesan dan pemurnian komoditas mineral selain nikel, salah satunya yakni bauksit.

Bahlil mengatakan, dirinya ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menggencarkan program hilirisasi mineral lainnya setelah sukses dengan program hilirisasi nikel di Indonesia. Dia menyebutkan, komoditas lain yang akan digencarkan program hilirisasinya adalah bauksit.

"Nah, itu mungkin ke depannya juga. Itu salah satu tugas kita nanti. Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel, termasuk di dalamnya bauksit," kata Bahlil di Jakarta.

JAKARTA - Hilirisasi menjadi hal penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, lantaran bisa menekan potensi kehilangan pendapatan negara . Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior Insttitute for Development of Economic and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat kuliah umum di Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali, Rabu (4/9/2024).

"Saya sudah tunjukkan hilirisasi kayu lapis itu hasilnya sangat besar sekali, tapi karena kita tidak menjaga kelestarian akhirnya ambles industrinya. Saya juga sudah tunjukkan migas kita tidak melakukan hilirisasi, kita kehilangan potensi ekonomi besar sekali. Bukan hanya dulu, tapi sekarang. Efeknya kan industri tekstil kita ikut jadi korban karena kita tidak punya industri PET (polyethylene terephthalate)," kata Dradjad.

Indonesia, lanjut Dradjad, harus impor dari Singapura karena tidak memiliki kilang minyak yang memadai. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang cukup panjang. Baca Juga: Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, DPR Desak Prabowo Evaluasi Program Jokowi

Pada sektor pertanian, Dradjad menambahkan, tentu saja menjadi hal penting untuk dilakukannya hilirisasi atau proses pengolahan bahan baku mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Pertanian itu berasal dari sumber daya yang terbarukan. Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang terjadi pada industri kayu lapis. Kita harus belajar dari industri bubur kertas, memenuhi syarat kelestarian yg bukan hanyabsyarat kelestarian Indonesia saja, tapi syarat kelestarian yang diakui pasar global," kata Dradjad yang juga ketua sekaligus pendiri Indonesia Forestry Certification Cooperatiaon (IFCC) ini.

Dradjad juga menerangkan, hilirisasi pada sektor pertanian harus memenuhi tiga prinsip kelestarian, yaitu lestari produksi, lestari sosial, serta lestari ekologi/lingkungan. Lestari produksi, kata Dradjad dilihat dari sisi ekonominya. Sementara, lestari sosial harus melibatkan masyarakat adat, lokal, tak ada eksploitasi pekerja, tidak ada diskriminasi gender.

"Kemudian lestari ekologi, jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan, tidak merusak hutan serta alam."

Sambung dia menambahkan, Bali punya komoditas ikan, jeruk, kopi, kayu, juga ukir-ukiran. "Intinya, jangan melihat kelestarian sebagai biaya karena sudah terbukti kelestarian itu adalah sumber pertumbuhan. Bali sangat krusial karena Bali tergantung dengan turis. Turis perlu air, kalau Bali tidak menjaga kelestarian air, lama-lama orang jadi tidak mau ke Bali karena kurang air,? ujarnya.

Dradjad mengungkapkan, air juga penting untuk kebutuhan penduduk. Karena itu, kelestarian air harus dijaga di Bali. "Turis sebagian datang ke Bali karena alam, karena mereka suka sawah yang cantik, lihat pantainya yang bagus, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dijaga, turis akan kabur. Kelestarian menjadi sumber bagi pertumbuhan," pungkasnya.