JAKARTA - Hilirisasi menjadi hal penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, lantaran bisa menekan potensi kehilangan pendapatan negara . Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior Insttitute for Development of Economic and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat kuliah umum di Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali, Rabu (4/9/2024).

"Saya sudah tunjukkan hilirisasi kayu lapis itu hasilnya sangat besar sekali, tapi karena kita tidak menjaga kelestarian akhirnya ambles industrinya. Saya juga sudah tunjukkan migas kita tidak melakukan hilirisasi, kita kehilangan potensi ekonomi besar sekali. Bukan hanya dulu, tapi sekarang. Efeknya kan industri tekstil kita ikut jadi korban karena kita tidak punya industri PET (polyethylene terephthalate)," kata Dradjad.

Indonesia, lanjut Dradjad, harus impor dari Singapura karena tidak memiliki kilang minyak yang memadai. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang cukup panjang. Baca Juga: Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, DPR Desak Prabowo Evaluasi Program Jokowi

Pada sektor pertanian, Dradjad menambahkan, tentu saja menjadi hal penting untuk dilakukannya hilirisasi atau proses pengolahan bahan baku mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Pertanian itu berasal dari sumber daya yang terbarukan. Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang terjadi pada industri kayu lapis. Kita harus belajar dari industri bubur kertas, memenuhi syarat kelestarian yg bukan hanyabsyarat kelestarian Indonesia saja, tapi syarat kelestarian yang diakui pasar global," kata Dradjad yang juga ketua sekaligus pendiri Indonesia Forestry Certification Cooperatiaon (IFCC) ini.

Dradjad juga menerangkan, hilirisasi pada sektor pertanian harus memenuhi tiga prinsip kelestarian, yaitu lestari produksi, lestari sosial, serta lestari ekologi/lingkungan. Lestari produksi, kata Dradjad dilihat dari sisi ekonominya. Sementara, lestari sosial harus melibatkan masyarakat adat, lokal, tak ada eksploitasi pekerja, tidak ada diskriminasi gender.

"Kemudian lestari ekologi, jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan, tidak merusak hutan serta alam."

Sambung dia menambahkan, Bali punya komoditas ikan, jeruk, kopi, kayu, juga ukir-ukiran. "Intinya, jangan melihat kelestarian sebagai biaya karena sudah terbukti kelestarian itu adalah sumber pertumbuhan. Bali sangat krusial karena Bali tergantung dengan turis. Turis perlu air, kalau Bali tidak menjaga kelestarian air, lama-lama orang jadi tidak mau ke Bali karena kurang air,? ujarnya.

Dradjad mengungkapkan, air juga penting untuk kebutuhan penduduk. Karena itu, kelestarian air harus dijaga di Bali. "Turis sebagian datang ke Bali karena alam, karena mereka suka sawah yang cantik, lihat pantainya yang bagus, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dijaga, turis akan kabur. Kelestarian menjadi sumber bagi pertumbuhan," pungkasnya.

JAKARTA - Pemanfaatan potensi kearifan lokal dan penanganan secara baik aspek risiko lingkungan menjadi syarat penting yang perlu dipenuhi demi keberlanjutan pengelolaan hutan produksi saat ini.

Ketua Komite Humas dan Kerja Sama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugijanto Soewadi menjelaskan, hutan produksi ketika dikelola melalui platform sustainability forest secara konsisten dan akuntabel, memiliki peran dan kontribusi besar dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Pengelolaan hutan produksi berperan dalam membuka akses pembangunan wilayah terisolir, mendorong tumbuhnya kesejahteraan dan usaha masyarakat, serta menjawab berbagai isu sosial dan perubahan iklim," kata Sugijanto saat Environmental Talk Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dia menjelaskan, di masa lalu, pengelolaan hutan produksi memang masih eksploitatif dan ekstraktif. Namun sejak tahun 1990-an pengelolaan hutan produksi di Indonesia mengarah pada kelestarian hutan.

"Pemahaman etika lingkungan semakin mendorong pengelolaan hutan produksi pada kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata dia.

Sugijanto mengatakan, saat ini bisnis pengelolaan hutan produksi menghadapi dinamika yang harus direspons oleh pelaku usaha. Hasil hutan berupa kayu saja dipandang tidak lagi memadai di tengah ancaman krisis pangan, air, perubahan iklim, energi serta krisis lingkungan yang lebih luas.

Terkait hal itu, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan strategis untuk mendorong penerapan model bisnis Multi Usaha Kehutanan. "Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan hutan selain dituntut untuk menjaga sustainabilitasnya, juga didorong mengembangkan berbagai usaha lain seperti hutan tanaman energi, ekowisata, agroforestri, bisnis karbon dan pemanfaatan produk non-kayu," kata dia.

Dosen SIL UI Mahawan Karuniasa juga menekankan tentang pentingnya etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dia menjelaskan, banyak kearifan lokal di Indonesia khususnya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, namun tidak cukup untuk menjadi pilar pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, karena pemanfaatan sumberdaya alam didominasi oleh konglomerasi maupun entitas besar.

"Oleh karena itu dibutuhkan pilar lain yaitu etika kebangsaan, khususnya etika lingkungan untuk melestarikan sumberdaya alam kita," kata Mahawan.

Mahawan menekankan etika atau refleksi moralitas khususnya terkait lingkungan perlu diterapkan dalam sistem politik dan ekonomi. Sudah tidak saatnya politik hanya berorientasi pembagian kekuasaan dan ekonomi hanya berbasis pasar serta mengejar pertumbuhan.

"Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam melalui penguatan etika lingkungan, justru akan menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di era Antropocene saat ini," ujar Mahawan.

Sementara itu, Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development Indah Budiani menyatakan tentang pentingnya dukungan kebijakan untuk mendorong kolaborasi multipihak untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

"Kebijakan sangat berperan dalam mendorong kolaborasi multipihak dalam mencari solusi bersama atas permasalahan lingkungan atau sosial sebagai implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Indah juga mengatakan tentang perlunya insentif bagi sektor swasta yang mengembangkan program-program lingkungan dan masyarakat. Adanya insentif akan semakin memacu sektor swasta mengembangkan program-program yang berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat.

Environmental Talk Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) dibuka oleh Direktur SIL UI Tri Edhi Budhi Soesilo. Environmental Talk tersebut menjadi bagian dari Dies Natalis ke-8 SIL UI 2024. Turut menjadi panelis pada diskusi tersebut Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetiani dan Head of Partnership and Engagement APP Group Trisia Megawati.