Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Aturan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi, menyatakan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan rokok tersebut dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal. "Aturan ini menjadi sorotan di kalangan petani karena dampak jangka panjangnya akan menyuburkan yang ilegal," ujarnya pada Rabu (30/10/2024) di Jakarta.

Mudi menjelaskan bahwa dengan adanya penyeragaman kemasan, akan sulit membedakan antara rokok legal yang membayar cukai dan rokok ilegal yang tidak membayar cukai. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan penjualan rokok legal dan merugikan petani tembakau.

Menurutnya, kebijakan ini dapat menurunkan penyerapan hasil tembakau dari petani, merusak tata niaga perkebunan tembakau, serta memperburuk kondisi ekonomi petani kecil.

"Jika kebijakan ini diterapkan, maka banyak dampak negatif dalam jangka panjang yang muncul, termasuk dapat mematikan mata pencaharian kami," katanya.

Mudi juga menekankan bahwa penyeragaman kemasan rokok tanpa merek tidak diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. UU tersebut hanya mewajibkan peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning/PHW) pada 50 persen kemasan rokok, tanpa mewajibkan penyeragaman kemasan tanpa identitas merek.

Ia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

"Kami mohon kepada pemerintah baru agar dapat melihat sisi positif dari sektor tembakau yang selama ini telah berjasa untuk keluarga kami dan berkontribusi besar pada negara," tuturnya.

Ketua DPC APTI Pamekasan, Samukrah, turut menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru mengambil pendekatan berbeda dalam melihat industri tembakau, terutama dari sisi petani.

"Harapan kami pemerintahan baru dapat melihat keberlangsungan industri tembakau dari semua aspek, termasuk dari sisi petani," tambahnya.

Samukrah juga menyoroti anggapan bahwa petani tembakau tidak sejahtera, meskipun hasil panen tembakau selama ini sangat membantu kehidupan mereka. Panen tembakau menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para petani karena mereka menggantungkan penghidupan pada hasil tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Asosiasi Minta Pemerintah Batalkan Aturan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Alasannya?", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/10/31/asosiasi-minta-pemerintah-batalkan-aturan-penyeragaman-kemasan-rokok-apa-alasannya

Jakarta: Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan PT Trans Digital Cemerlang (TDC) berharap, dengan adanya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada pemerintahan Prabowo-Gibran, semakin dapat menyempurnakan ekosistem transaksi digital.

Baca juga: Adaptasi Teknologi Digital Jaga Ekosistem Industri Media

"Harapan kami dengan adanya kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Digital pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat meng-upgrade sistem transaksi digital dengan beragam kemudahan yang manfaatnya diterima oleh para pedagang khusus pelaku usaha di pasar tradisional," kata Sekretaris APDI DKI Jakarta Mufti Bangkit Sanjaya dikutip dari Antara, Selasa, 29 Oktober 2024.

APDI dan PT TDC melihat perkembangan transaksi digital di sektor perdagangan pangan dalam pasar tradisional memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli.

Mufti menekankan, pentingnya meningkatkan ekosistem transaksi digital. Sebab, saat ini terjadi deflasi harga pangan tentu geliat transaksi di pasar tradisional mengalami penurunan omzet yang cukup drastis. Di sisi lain, Mufti menilai para pedagang turut menyambut baik penggunaan QRIS.
"Penggunaan QRIS yang digalakkan pemerintah tentu kami menyambut baik transformasi transaksi dari tunai ke digital tersebut namun harus dibarengi dengan keinginan sungguh sungguh dari pemerintah itu sendiri," ujar Mufti.

Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan semua pihak sehingga ekosistem dapat tercipta dan memudahkan sistem transaksi perpasaran.

"Semoga pemerintah dengan mengajak semua stakeholder pangan dan instansi terkait melakukan sosialisasi dan informasi teknologi pembayaran digital yang melibatkan semua pihak," tambah Mufti.

Pelibatan itu, lanjut khususnya kepada para pelaku pasar dan UMKM di pasar pasar tradisional karena banyak pelaku usaha yang mempunyai keterbatasan dalam hal penggunaan transaksi digital.

Peningkatan ekosistem digital

Direktur Utama PT TDC Indra yang merupakan perusahaan keuangan digital menegaskan ekosistem digital harus terus ditingkatkan baik dari manusianya, bisnisnya dan sistemnya.

“Tiga komponen tonggak berkembangnya ekosistem digital. Karena itu ketiganya harus saling terhubung, membangun satu kesatuan yang terhubung dalam satu teknologi. Tapi teknologi yang dibangun harus juga mudah, efektif, dan minim cost,” ujarnya.

Ia mencontohkan perdagangan daging di pasar. Transaksi jual beli yang selama ini manual, bisa dialihkan menjadi transaksi digital. Dengan syarat, system digital yang disediakan menyediakan fitur yang membantu mempermudah transaksi.

Kemudian ia mencontohkan fitur Kasirku di aplikasi milik perusahaannya, Posku Lite yang merupakan fitur utama untuk berjualan.

Dengan Fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui Cash, QRIS, dan Bank Transfer. Sehingga, pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah.

Terkait dengan kemudahan laporan keuangan (cash flow), Indra mengatakan Fitur Kasirku menyediakan riwayat transaksi penjualan, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

JAKARTA - Partai Golkar menegaskan bakal mengawal kebijakan hilirisasi nikel Pemerintahan Prabowo -Gibran lima tahun ke depan. Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif.

Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya optimistis keberlanjutan kebijakan hilirisasi dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai target 8%.

Hal ini disampaikan oleh Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk ?Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat? di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

?Kami akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,? ujar Bambang.

Golkar, kata Bambang, akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

?Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,? tandas Bambang.

Di DPR, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.

Sementara di eksekutif, Golkar memiliki sejumlah kader yang menduduki tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Selain Bahlil, sejumlah menteri di bidang ekonomi yang berasal dari Partai Golkar adalah Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

?Hilirisasi adalah isu seksi yang akan meningkatkan penerimaan negara, menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% agar kita bisa keluar dari middle-income trap,? pungkas Bambang.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya akan menggencarkan program hilirisasi atau pemrosesan dan pemurnian komoditas mineral selain nikel, salah satunya yakni bauksit.

Bahlil mengatakan, dirinya ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menggencarkan program hilirisasi mineral lainnya setelah sukses dengan program hilirisasi nikel di Indonesia. Dia menyebutkan, komoditas lain yang akan digencarkan program hilirisasinya adalah bauksit.

"Nah, itu mungkin ke depannya juga. Itu salah satu tugas kita nanti. Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel, termasuk di dalamnya bauksit," kata Bahlil di Jakarta.

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan bahwa situasi industri tekstil di dalam negeri tengah terancam dari sisi permintaan. Di sisi lain, serbuan produk impor asal China semakin merontokkan tembok pertahanan industri tekstil Tanah Air.

Jemmy menjelaskan, dari sisi permintaan industri tekstil memang tengah dihadapkan pada pelemahan pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor. Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi global pascapandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada konflik geopolitik.

"Ini berdampak pada penurunan daya beli berbagai negara, jadi export market pun terganggu, tidak luput USA dan negara-negara Uni Eropa," kata Jemmy, Sabtu (26/10/2024).

Sementara, situasi pelemahan daya beli yang juga dialami masyarakat Indonesia, mendorong pola konsumsi yang berorientasi pada harga yang murah. Di saat bersamaan, arus barang impor murah dari China dan negara lainnya tidak terbendung dan membanjiri pasar dalam negeri.

Menurut Jemmy, negara produsen tekstil dunia, seperti China, Vietnam, dan lainnya yang kelebihan pasokan, kini mencoba membanjiri produknya ke negara yang lemah perlindungan pasar domestiknya. Karena itu, Jemmy berharap Pemerintahan Prabowo Subianto bertindak demi keberlangsungan industri tekstil nasional. Salah satu upaya yang diharapkannya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas membatasi produk impor masuk kedalam pasar dalam negeri.

"Industri TPT perlu dukungan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita harapkan untuk segera menerbitkan kebijakan trade barrier untuk melindungi industri TPT dari over supply-nya produk China," kata dia.

Jemmy mengatakan, negara-negara dengan jumlah populasi besar saat ini sudah mulai kembali memperhatikan keberlangsungan industri tekstilnya. Sebab, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan masuk dalam kategori pekerjaan formal. Keberlangsungan industri tekstil menurutnya penting agar bonus demografi Indonesia tidak berubah menjadi bencana demografi dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

"Perlu kita sadari semua, kenapa di negara populasi banyak penduduknya, industri TPT tetap dijaga, seperti di China, India, Bangladesh, Vietnam, karena industri ini dapat menyerap angkatan kerja lulusan SMA, bahkan SMP di sektor formal," tandasnya.

JAKARTA - Industri tekstil atau garmen di Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ), baru-baru ini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang, dengan utang mencapai Rp24 triliun.

Dampak langsung dari keputusan ini, sekira 20.000 pekerja Sritex terancam PHK. Di luar itu, efek domino yang terjadi dinilai bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, runtuhnya salah satu pemain besar industri tekstil dalam negeri ini menjadi alarm bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera bertindak mengatasi krisis yang terjadi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri garmen Indonesia sudah berada di bawah tekanan. Globalisasi, perubahan pola konsumsi, ketatnya persaingan internasional, dan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri ini," ungkap Achmad dalam keterangannya kepada SINDOnews, Sabtu (26/10/2024).

Peroslan itu masih ditambah lagi dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor dan rantai pasok global yang terganggu oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Kepailitan Sritex, kata Achmad, adalah puncak dari masalah yang telah lama mengintai. Dengan beban utang yang besar, ketergantungan pada permintaan global, serta tekanan dari kenaikan upah minimum, Sritex akhirnya tidak mampu lagi bertahan.

"Dalam konteks ini, situasi yang dialami Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari kesulitan yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia," ujarnya.

PHK massal di sektor garmen, lanjut dia, bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada daya beli mereka, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar.

"Banyak dari pekerja yang terkena PHK adalah tulang punggung keluarga, dan jika mereka kehilangan penghasilan, dampaknya akan berlipat ganda," tandasnya.

Selain itu, mayoritas pekerja di sektor garmen adalah perempuan, dan kehilangan pekerjaan dalam skala besar seperti ini akan memperburuk kesenjangan gender dalam tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kemiskinan perempuan di Indonesia. Mneurut Achmad, ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.

"Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dalam mengatasi dampak dari krisis di sektor garmen ini," cetusnya.

Menurut Achmad, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh Prabowo dan pemerintahannya untuk meredam dampak buruk dari badai PHK di industri garmen dan tekstil, yakni:

Paket Bantuan untuk Pekerja yang Terkena Dampak

Langkah pertama dan mendesak menurutnya adalah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapat dukungan yang memadai. Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas.

Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi.

Restrukturisasi Utang dan Dukungan Bagi Perusahaan Tekstil

Krisis di Sritex menunjukkan betapa rentannya industri tekstil terhadap tekanan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan bank-bank dan lembaga keuangan untuk memberikan skema restrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang mengalami kesulitan.

"Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah lebih banyak perusahaan tekstil yang terjerumus dalam kebangkrutan," tandasnya.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil untuk membantu mereka menurunkan biaya produksi. Industri garmen sangat padat karya, sehingga biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

Mendorong Konsolidasi dan Kolaborasi Industri

Industri tekstil Indonesia saat ini tersebar dan cenderung terfragmentasi, dengan banyaknya perusahaan kecil hingga menengah yang beroperasi secara independen. Pemerintah harus mendorong konsolidasi di sektor ini, dengan memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dan kecil.

Dengan konsolidasi, industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing global.

Pemerintah juga dapat membentuk klaster industri tekstil yang terintegrasi, di mana perusahaan-perusahaan tekstil dapat beroperasi secara bersama-sama dalam satu ekosistem, dengan akses yang lebih mudah ke infrastruktur, bahan baku, dan teknologi produksi terbaru.

Penguatan Pasar Domestik

Selama ini, industri garmen Indonesia sangat bergantung pada pasar ekspor. Ketergantungan ini membuat industri rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan ketidakpastian ekonomi internasional. Untuk itu, Pemerintahan Prabowo menurutnya perlu mendorong penguatan pasar domestik sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas industri tekstil.

Program seperti kampanye ?Bangga Buatan Indonesia? harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal. Selain itu, pemerintah harus mendorong sektor retail dan fashion domestik untuk lebih mengutamakan penggunaan produk tekstil dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendukung industri tekstil nasional.

Inovasi dan Teknologi

Di era persaingan global saat ini, industri tekstil Indonesia harus bertransformasi dengan mengadopsi teknologi dan inovasi. Prabowo harus memfasilitasi investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, seperti penggunaan mesin otomatisasi, material ramah lingkungan, serta teknologi penghematan energi.

Pemerintah juga perlu mendukung riset dan pengembangan (R&D) di sektor tekstil, dengan menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam menciptakan produk tekstil yang bernilai tambah tinggi, seperti kain berbahan organik atau tekstil teknologi tinggi untuk keperluan medis dan olah raga.

"Dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari memberikan bantuan sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja, mendukung restrukturisasi utang perusahaan tekstil, mendorong konsolidasi industri, memperkuat pasar domestik, serta memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi, Prabowo dapat membantu industri tekstil Indonesia bangkit kembali," ujar Achmad.

Dia mengingatkan, industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional. Namun, imbuh dia, dibutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah agar industri yang tengah mengalami krisis ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan.

JAKARTA - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo -Gibran dipastikan menambah beban anggaran negara. Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin memperkirakan, anggaran untuk menggaji menteri dan wakilnya bisa bertambah Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).

Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.

Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.

"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.

Prabowo sebelumnya telah merespons sejumlah kritikan yang menyoroti banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang dipimpinnya tersebut. Presiden mengakui kabinetnya memang tergolong besar. Namun, tegas dia, hal ini wajar lantaran Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan Eropa di mana berdasarkan luas wilayah, Indonesia sama luasnya dengan Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara. Untuk mengelola Eropa, kata dia, dibutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri.

"Saudara-saudara sekalian kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, baru-baru ini.

"Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajar lagi," tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari posisi Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG usai dilantik sebagai Menteri Agama oleh Presiden Prabowo Subianto.

Melansir keterbukan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu (23/10/2024), Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Vita Mahreyni mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Nasaruddin Umar pada 21 Oktober 2024.

“Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Nasaruddin Umar, selaku Komisaris Independen sejalan dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia periode 2024 – 2029,” ucap Vita.

Dia menambahkan perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, serta perundang-undangan. Hal ini termasuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Nasaruddin Umar menjabat Komisaris Independen Semen Indonesia sejak 2017. Kini, pria kelahiran Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959 itu resmi menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Yaqut Cholil Qoumas.

“Saya betul-betul sangat surprise ya. Saya enggak menyangka dan saya kaget, saya enggak pernah membayangkan,” ujar Nasaruddin usai dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 14 Oktober 2024.

Nasaruddin meraih gelar doktorandus bidang syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang atau yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar-Sulawesi Selatan pada 1984.

Dia kemudian meraih gelar magister dan doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau sekarang UIN Syarif Hidayatullah masing-masing pada 1992 dan 1998.

Diketahui, Nasaruddin pernah menjabat Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012, pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah 2008-2013, Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia pada 2012-2013, dan Dewan Pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia 2014 - 2016.

Di dunia akademis, dia pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada 2000 dan menjabat Rektor Institut Perguruan Tinggi Al-Qur’an, Jakarta pada 2005-2013.

Sementara itu, di pemerintahan, Nasaruddin sempat dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2006-2011 dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia pada 2012-2014.

JAKARTA - Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto selepas pelantikannya pada Minggu (20/10) dinilai gemuk dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri. Banyaknya jumlah pembantu presiden di Kabinet Merah Putih tersebut dikhawatirkan bakal membebani belanja birokrasi negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, beban belanja yang besar ini harus diimbangi dengan penarikan pajak yang besar pula nantinya. "Ini kan repot sih ke depan kalau peningkatan jumlah pelaksana birokrasi ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan gitu ya. Karena nanti beban belanja pegawai akan meningkat signifikan, gitu," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, kata Abdul, anggaran belanja negara saat ini sudah tersandera oleh pembayaran bunga utang yang cukup tinggi. Bunga utang yang meningkat, ditambah belanja kebutuhan pegawai karena perluasan jumlah kementerian, pembiayaan kebutuhan birokrasi negara tersebut akan menjadi kendala tersendiri.

"Apalagi pemerintah ingin mem-boosting perekonomian ini tumbuh 8% gitu ya. Nah ini akan repot sih, saya takutnya nanti yang namanya disiplin fiskal itu jangan sampai kebobolan ya. Misalnya karena kita sudah memaksakan birokrasi yang banyak, tiba-tiba nggak punya duit jadi kita malah akan melepas yang namanya disiplin fiskal," tuturnya.

Abdul mengatakan, kebutuhan belanja pegawai birokrasi yang terserap dari APBN sudah mencapai 18%. Sementara bunga utang negara telah menyentuh 20-22% pada tahun 2025. Bagi Abdul, kondisi ini akan semakin membebani kas negara.

"Terus dari mana gaji mereka? Tentu dari APBN, nggak bisa dari lain dong, kan itu tanggung jawabnya APBN. Kalau kita lihat komposisi dari belanja pemerintah pusat itu kan sebenarnya sudah sekitar 20% itu belanja pembayaran bunga utang ya," ujarnya.

Sebelumnya, ekonom senior Indef Fadhil Hasan juga menilai Kabinet Merah Putih yang relatif besar berpotensi menghambat upaya mewujudkan mimpi Pemerintahan Prabowo-Gibram. Kabinet gemuk ini menurutnya berpotensi bergerak lamban.

"Risiko dari kabinet super gemuk bisa dikatakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, maka gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat, dalam pelaksaan berbagai program dan visinya," jelasnya dalam acara diskusi publik indef, Selasa (22/10).

Fadhil juga mengkhawatirkan permasalahan koordinasi. Sebab, belajar dari beberapa pemerintahan sebelumnya, koordinasi antarkementerian/lembaga kerap menjadi persoalan dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung berfokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita maupun isi pidato Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada 2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik,” kata Didin S. Damanhuri di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari delapan program quick win dalam dokumen Asta Cita yang menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan berbagai program dan target yang ingin dicapai, Prabowo pun menugaskan lebih dari 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih.

Untuk menjaga efektivitas kerja kabinet yang besar tersebut, Didin menuturkan bahwa perlu ada skema insentif dan disinsentif yang jelas sebagai hadiah dan sanksi (reward andpunishment) bagi kinerja masing-masing pejabat dan lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka.

“Bisa saja banyaknya menteri dan wakil menteri dengan sistem komando yang jelas, dengan regulasi, dengan insentif dan disinsentif kepada bukan hanya pejabat di tingkat kabinet, tapi juga sampai ke pemda (pemerintah daerah) yingkat I dan tingkat II, ya bisa saja (pemerintahan) ini efektif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintahan baru terkait kondisi perekonomian domestik yang kini kurang kondusif dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, penurunan daya saing industri, serta beban utang yang semakin besar.

“APBN kita ruang manuvernya sudah sangat terbatas, oleh karena itu (pemerintah) harus sangat kreatif (untuk mencari solusi anggaran) dan menghindari kebocoran (anggaran) yang sekarang ini menurut riset kami adalah sekitar 40 persen,” imbuh Didin.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (20/10).

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya akan fokus untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, mewujudkan swasembada pangan dan energi, memperkuat hilirisasi terhadap semua komoditas, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada presiden

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, melainkan langsung berkoordinasi dengan presiden.

“Iya, Kemenkeu bertanggung jawab langsung kepada presiden,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Pasal 26 Ayat 1 beleid itu menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan tujuh kementerian teknis, di mana Kemenkeu tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Deni, perubahan kedudukan Kemenkeu mempertimbangkan lingkup tugas dan fungsi kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu.

“Serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor,” ujarnya.

Secara rinci, Perpres yang diteken oleh Prabowo pada 21 Oktober 2024 menyebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membawahi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata.

Aturan itu, sedikit berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dalam Pasal 4 Perpres 37/2020, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional termasuk di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Di kabinet Prabowo, Kementerian Pertanian berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ATR/BPN di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, lalu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sinyal pergeseran kedudukan kementerian teknis telah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ditemui di kantornya kemarin, dia mengatakan ada perubahan konsentrasi dari kementerian yang dinaunginya.

Salah satu perubahannya mencakup pergeseran kementerian di bidang energi, investasi, dan pariwisata yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kini menjadi di bawah Kemenko Perekonomian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,16% atau 12,54 poin ke 7.772,60 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (21/10).

Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Alrich Paskalis Tambolang mengatakan secara teknikal, IHSG membentuk pola spinning top yang mengindikasikan adanya potensi pembalikan tren. Sinyal ini semakin tervalidasi oleh pergerakan MACD yang cenderung sideways serta stochastic RSI yang berada di area overbought.

"Oleh karena itu, perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya pullback pada perdagangan Selasa (22/10), dengan level support berada di 7.650," kata Alrich kepada Kontan, Senin (21/10).

Alrich menerangkan pasar domestik tampaknya merespons positif transisi kepemimpinan yang kondusif dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo pada Minggu (20/10).

Selain itu, sentimen positif ini juga terdorong dari keberlanjutan jabatan beberapa menteri penting, salah satunya Menteri Keuangan yang kembali dijabat oleh Sri Mulyani.

"Dengan terpilihnya kembali Sri Mulyani yang memiliki rekam jejak cukup baik serta tetap dipercaya untuk memimpin sektor keuangan tampaknya mampu meredakan risiko kekhawatiran di pasar terkait Menteri keuangan yang akan menjabat pada periode Prabowo-Gibran," jelasnya.

Meskipun demikian, pelaku pasar tetap menantikan rilis beberapa data ekonomi, baik dari internasional maupun dalam negeri. Dari global, Inggris akan merilis data public sector net borrowing untuk bulan September yang diperkirakan akan kembali memburuk dari £-13.73 miliar pada bulan Agustus menjadi £-14.70 miliar di bulan September.

Sementara itu, dari domestik pasar menantikan rilis data M2 Money Supply untuk bulan September. Sebelumnya di bulan Agustus M2 Money Supply berada pada level 7.30% YoY.

Analis Sinarmas Sekuritas, Eddy Wijaya memproyeksikan pergerakan IHSG, Selasa (22/10) masih berpeluang melanjutkan penguatan dengan mencoba resistance 7.810- 7.854. Sementara support ada di level 7.718-7.679.

Eddy mengatakan kepada Kontan, Senin (21/10) bahwa pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh pemilu Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024.

Eddy merekomendasikan untuk mencermati saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan target harga Rp 7.350-Rp 7.550 per saham, PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada target harga Rp 990 - Rp 1.020 dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) di target harga Rp 2.550- Rp 2.630

Sementara itu, top picks saham dari Phintraco Sekuritas untuk perdagangan Selasa (22/10), meliputi MEDC, ELSA, ASII, SRTG, TOBA dan ADMR.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan masa depan produksi pangan di Indonesia akan berada di Papua. Produksi padi, tebu, dan jagung akan difokuskan di Papua.

Produksi 3 komoditas utama itu bakal dilakukan di Merauke. Kebetulan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat, kawasan tersebut dijadikan food estate.

"Masa depan untuk padi, gula, dan jagung itu di Papua. Sekarang kita coba kembangkan yang besar di Merauke," sebut pria yang akrab disapa Zulhas itu di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Eks Menteri Perdagangan itu mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia diberikan waktu selama 5 tahun untuk melakukan itu.

Zulhas pun mengatakan dengan strategi produksi pangan di Merauke, dia percaya diri permintaan Prabowo bisa dijalankan dengan baik.

"Saya diberi mandat jadi menteri koordinasi agar kita bisa swasembada pangan dalam 5 tahun kita sudah punya garis besar strateginya," ungkap Zulhas.

(hal/kil)