KOMPAS.com - Indonesia terkenal dengan kekayaan tradisi dan budaya yang masih dilestarikan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang terus dipertahankan hingga kini adalah Penyebaran Apem Yaa Qowiyyu yang kaya akan kearifan lokal.

Acara tersebut merupakan salah satu perayaan budaya yang paling dinanti di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Penyebaran Apem Yaa Qowiyyu menonjolkan kekayaan tradisi serta keunikan kuliner lokal dan telah menarik perhatian masyarakat luas serta wisatawan.

Lebih dari 10.000 orang hadir, tidak hanya dari Kabupaten Klaten dan sekitarnya tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan mancanegara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Klaten atas kontribusi mereka dalam melestarikan tradisi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

“Tradisi ini menggambarkan sinergi antara pelestarian budaya dan upaya untuk mengembangkan perekonomian lokal,” ujarnya sebelum menghadiri prosesi puncak Saparan Apem Yaa Qowiyyu, Jumat (23/8/2024).

Sebelum menghadiri acara tersebut, Airlangga juga mengunjungi Museum JogloNingrat yang terletak di jantung Kota Surakarta.

Museum tersebut merupakan destinasi utama untuk menjelajahi kekayaan budaya dan sejarah Jawa, dengan koleksi artefak dan benda bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Jawa pada zaman kerajaan.

Setelah menjelajahi Museum JogloNingrat, Airlangga beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Klaten dengan melaksanakan salat Jumat bersama masyarakat di Masjid Gedhe Jatinom.

“Ini adalah kesempatan istimewa yang menggabungkan edukasi budaya, refleksi spiritual, dan kebahagiaan dalam satu rangkaian acara yang penuh dengan nilai-nilai berharga,” katanya.

BANDUNG, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menegaskan sumpah pocong bukan ajaran agama Islam. Sumpah yang dilakukan Sakal Tatal dalam kasus Vina Cirebon ini merupakan tradisi yang tumbuh di masyarakat atau kearifan lokal.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Jabar bidang Hukum Iman Setiawan Latief. 

"Sumpah pocong merupakan tradisi masyarakat Indonesia dan bukan bagian dari ajaran agama Islam. Tradisi ini umumnya dilakukan pemeluk agama Islam," ujar Iman, Jumat (9/8/2024). 

Dia menjelaskan, sumpah menurut Islam yakni meneguhkan suatu perkara atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya.

"Rasulullah SAW pun telah mengingatkan umat Muslim untuk berhati-hati dalam melakukan sumpah. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau telah musyrik (HR Tirmizi)," katanya.

Menurut Iman, tidak ditemukan ajaran sumpah pocong dalam agama Islam. Para ulama bersepakat sumpah hanya boleh dilakukan atas nama Allah SWT atau sifat-Nya. 

"Cara bersumpah dalam Islam pun sederhana, yaitu, dengan menggunakan nama Allah SWT. Sumpah tanpa memakai nama Allah adalah haram," ucapnya.

"Sehingga cara sumpah selain yang diajarkan dalam agama Islam, sebaiknya dihindari. Dengan demikian umat Muslim bisa terhindar dan dijauhkan dari perilaku syirik dan azab yang pedih," katanya lagi.

Dalam Islam, dikenal sebagai mubahalah, yaitu sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok yang berselisih dan kedua belah pihak merasa benar. 

"Mereka siap dilaknat jika dalam sumpah tersebut melakukan kebohongan. Jadi tergantug isi sumpah yang diikrarkan. Tidak semua permasalahan boleh diselesaikan dengan sumpah mubahalah. Mubahalah hanya boleh dilakukan apabila masalah tersebut sangat urgen dan dapat membahayakan aqidah serta ukhuwwah," ujarnya.

Iman menyarankan sebaiknya kasus Vina Cirebon diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan mengedepankan asas keadilan serta kebenaran.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA - Pemanfaatan potensi kearifan lokal dan penanganan secara baik aspek risiko lingkungan menjadi syarat penting yang perlu dipenuhi demi keberlanjutan pengelolaan hutan produksi saat ini.

Ketua Komite Humas dan Kerja Sama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugijanto Soewadi menjelaskan, hutan produksi ketika dikelola melalui platform sustainability forest secara konsisten dan akuntabel, memiliki peran dan kontribusi besar dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Pengelolaan hutan produksi berperan dalam membuka akses pembangunan wilayah terisolir, mendorong tumbuhnya kesejahteraan dan usaha masyarakat, serta menjawab berbagai isu sosial dan perubahan iklim," kata Sugijanto saat Environmental Talk Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dia menjelaskan, di masa lalu, pengelolaan hutan produksi memang masih eksploitatif dan ekstraktif. Namun sejak tahun 1990-an pengelolaan hutan produksi di Indonesia mengarah pada kelestarian hutan.

"Pemahaman etika lingkungan semakin mendorong pengelolaan hutan produksi pada kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata dia.

Sugijanto mengatakan, saat ini bisnis pengelolaan hutan produksi menghadapi dinamika yang harus direspons oleh pelaku usaha. Hasil hutan berupa kayu saja dipandang tidak lagi memadai di tengah ancaman krisis pangan, air, perubahan iklim, energi serta krisis lingkungan yang lebih luas.

Terkait hal itu, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan strategis untuk mendorong penerapan model bisnis Multi Usaha Kehutanan. "Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan hutan selain dituntut untuk menjaga sustainabilitasnya, juga didorong mengembangkan berbagai usaha lain seperti hutan tanaman energi, ekowisata, agroforestri, bisnis karbon dan pemanfaatan produk non-kayu," kata dia.

Dosen SIL UI Mahawan Karuniasa juga menekankan tentang pentingnya etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dia menjelaskan, banyak kearifan lokal di Indonesia khususnya terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, namun tidak cukup untuk menjadi pilar pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, karena pemanfaatan sumberdaya alam didominasi oleh konglomerasi maupun entitas besar.

"Oleh karena itu dibutuhkan pilar lain yaitu etika kebangsaan, khususnya etika lingkungan untuk melestarikan sumberdaya alam kita," kata Mahawan.

Mahawan menekankan etika atau refleksi moralitas khususnya terkait lingkungan perlu diterapkan dalam sistem politik dan ekonomi. Sudah tidak saatnya politik hanya berorientasi pembagian kekuasaan dan ekonomi hanya berbasis pasar serta mengejar pertumbuhan.

"Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam melalui penguatan etika lingkungan, justru akan menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di era Antropocene saat ini," ujar Mahawan.

Sementara itu, Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development Indah Budiani menyatakan tentang pentingnya dukungan kebijakan untuk mendorong kolaborasi multipihak untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

"Kebijakan sangat berperan dalam mendorong kolaborasi multipihak dalam mencari solusi bersama atas permasalahan lingkungan atau sosial sebagai implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Indah juga mengatakan tentang perlunya insentif bagi sektor swasta yang mengembangkan program-program lingkungan dan masyarakat. Adanya insentif akan semakin memacu sektor swasta mengembangkan program-program yang berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat.

Environmental Talk Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) dibuka oleh Direktur SIL UI Tri Edhi Budhi Soesilo. Environmental Talk tersebut menjadi bagian dari Dies Natalis ke-8 SIL UI 2024. Turut menjadi panelis pada diskusi tersebut Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetiani dan Head of Partnership and Engagement APP Group Trisia Megawati.

JAKARTA, investor.id - Sebanyak 241 kota dan kabupaten telah mengimplementasikan program kota pintar (smart city) dari total 514 kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia sejak digalakkan tahun 2017. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa perkembangan terbaik smart city terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta karena 80% dari pemerintah kota dan kabupaten sudah mengadopsinya. Namun, secara umum, kualitas implementasinya masih perlu terus ditingkatkan.

Program Gerakan Kota Cerdas (Smart City) untuk pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi telah diiniasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak tahun 2017. Hingga akhir 2024 ini, total ada 251 pemerintah kota dan kabupten ditargetkan sudah mengadopsinya dari saat ini telah mencapai sekitar 241.