Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri (HKI) memperkirakan sektor pusat data (data center) dan ekosistem kendaraan listrik (EV) akan menjadi dua sektor utama yang mengisi ruang di kawasan industri di Indonesia pada tahun 2024.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa permintaan lahan di kawasan industri untuk pusat data mengalami lonjakan sepanjang tahun 2024, didorong oleh meningkatnya kebutuhan digitalisasi dan penyimpanan data.

"Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan digitalisasi dan kebutuhan akan ruang penyimpanan data yang terus meningkat. Kawasan industri melihat peluang besar dari ekspansi perusahaan teknologi, baik lokal maupun internasional," kata Sanny kepada Kontan.co.id pada Senin (21/10).

Menanggapi potensi ini, perusahaan pemilik kawasan industri mulai mempersiapkan infrastruktur yang mendukung sektor pusat data.

Menurut Sanny, tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan makin masifnya digitalisasi ekonomi di Indonesia.

Selain sektor pusat data, HKI juga memprediksi bahwa sektor kendaraan listrik (EV) akan tumbuh pesat pada tahun 2025.

Ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi baterai EV dan komponen pendukung, akan memberikan dampak positif pada kawasan industri, terutama yang berfokus pada otomotif dan energi terbarukan.

Sanny juga menyebutkan bahwa sektor lain yang diprediksi akan terus berkembang adalah industri alat kesehatan dan farmasi.

Dengan prospek yang masih sangat besar, Sanny berharap pemerintah yang baru dapat mendukung kebijakan pro-investasi, termasuk memberikan insentif bagi investor yang beroperasi di kawasan industri, guna memastikan pertumbuhan positif kawasan industri di masa mendatang.

"Dari sudut pandang HKI, keberlanjutan program hilirisasi di sektor pertambangan serta pergeseran menuju industri berteknologi tinggi akan terus mendorong permintaan akan kawasan industri di berbagai wilayah," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan bagi investasi kawasan industri. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional stagnan di kisaran 5% pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, ketidakpastian hukum menjadi polemik klasik yang tak kunjung terselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk itu, tantangan pengelola kawasan industri dan manufaktur nasional, yaitu menyangkut terkait reformasi regulasi dan bikrokrasi.

"Apa hambatan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah Pak Jokowi? Investasi [kawasan industri] harus masuk, saya bilang hambatan ada di kepastian hukum," kata Sanny dalam Bisnis Indonesia Forum: Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya, Rabu (16/10/2024).

Dia membeberkan sejumlah masalah kepastian hukum yang disoroti pelaku usaha industri yakni terkait regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan perizinan dasar investasi.

Setidaknya terdapat tiga perizinan dasar yang seringkali terkendala yaitu terkait tata ruang wilayah (RTRW) termasuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) izin lokasi, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, serta permohonan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Sebelum ke sini ada laporan investor besar belum bisa melakukan pembangunan industrinya karena ada satu persetujuan amdal yang menumpuk konon sampai ribuan, tanpa amdal semua tidak bisa mulai," jelasnya.

Pihaknya sudah berkali-kali mengeluhkan hal ini kepada pemerintah. Bahkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Presiden Jokowi sudah memahami kondisi tersebut. Kendati demikian, polemik izin amdal tak kunjung terselesaikan.

Tantangan lainnya yakni terkait penyediaan utilitas termasuk logistik di beberapa lokasi yang aksesnya masih terkendala. Padahal, ketika industri manufaktur masuk ke kawasan, sarana prasarana harus dipastikan lengkap.

"Utilitas sangat dibutuhkan industri misalkan supply harga gas industri itu juga kalau gas ada beda dengan listrik karena di masing-masing daerah beda penetapan harganya terkait dengan sumber, itu sangat tidak memberikan kepastian bagi industri untuk merencanakan operasional," ujarnya.

Dia mengapresiasi pemberian kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) oleh pemerintah, kendati dalam pelaksanaannya belum optimal lantaran hambatan di pemasok gas, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

"Supply listrik sama, menteri ESDM-nya begini terkait EBT solar panel, tapi surat edaran dari PLN beda, kita melihat ini kok bisa seperti itu, perusahaan manufaktur malu partner kita, aturan seperti ini tapi pelaksanaannya beda, termasuk industri nggak mungkin jalan tanpa air baku," jelasnya.

Lebih lanjut, Sanny juga mengungkap pekerjaan rumah pemerintah ke depan terkait penyelesaian sejumlah tantangan perizinan, hingga kemudahan fasilitas perpajakan insentif agar kawasan industri Indonesia lebih berdaya saing.

Sebab, tak bisa dipungkiri Indonesia kini tak hanya bersaing dengan Thailand atau Vietnam saja, tetapi Bangladesh hingga Myanmar. Artinya, stimulus investasi penting untuk menjadikan Indonesia lebih menarik dari negara lain.

"Kita berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif apapun, kita nih aturannya belum keluar, terlalu cepat yang menyampaikan, begitu keluar PP itu ternyata belum peraturan pelaksanannya, harus menunggu lagi," jelasnya.

Kendati demikian, jika melihat data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi periode Januari-September 2024 untuk perumahan, kawasan indsutri, dan perkantoran mencapai Rp91,56 triliun atau berkontribusi 7,26% dari total realisasi investasi nasional.

Capaian realisasi investasi periode tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp83,7 triliun. Padahal, pertumbuhan investasi sektor tersebut potensial untuk dikembangkan.

Untuk itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bekerja sama dengan perusahaan energi baru terbarukan, PT Emerging Solar Indonesia (ESI). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU untuk kedua belah pihak.

Kolaborasi ini bertujuan untuk membawa praktik dan teknologi canggih ESI ke tanah air untuk mendorong penggunaan energi hijau, sehingga meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar optimistis terhadap kolaborasi dengan ESI dapat membawa perubahan besar bagi sektor industri dalam negeri. Apalagi visi ESI juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong implementasi energi terbarukan, termasuk melalui penggunaan panel surya.

"Dengan memadukan kompetensi ESI dengan sumber daya dan keahlian HKI, kami dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi sektor industri Indonesia, sekaligus mendukung ambisi pemerintah untuk mencapai net zero emission melalui pemanfaatan energi terbarukan secara maksimal," kata Sanny dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (28/7/2024).

Sementara itu, Direktur ESI Harry Radcliffe mengatakan dengan kolaborasi ini dapat membuka peluang anggota HKI mendapat investasi dari pihaknya..

"ESI sangat antusias karena kemitraan ini akan membuka peluang bagi para anggota HKI untuk mendapatkan akses energi terbarukan demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Mereka tidak hanya akan mendapatkan manfaat dari pengurangan jejak karbon saja, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing investasi," katanya.

Melalui kemitraan ini, pihaknya berkomitmen untuk mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengenalan konsep Energy Community, sebuah skema energy-sharing yang sudah berhasil diimplementasikan oleh perusahaan induk ESI, Greenvolt Group, di Portugal.

Skema inovatif ini memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam sebuah area wilayah usaha (Wilus) untuk mendapat manfaat dari hasil energy-sharing sumber energi terbarukan yang lebih terintegrasi. (kil/kil)

Bisnis.com, BATAM - Kalangan pengusaha industri di Batam menuntut PLN Batam agar dapat memenuhi pasokan listrik ke kawasan industri secara kontinu dan jangan sampai ada pemadaman, pascakenaikan tarif listrik awal Juli kemarin.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau (Kepri) Peters Vincent mengatakan ketersediaan utilitas seperti listrik yang memadai menjadi salah satu daya tarik utama investasi di Batam.

"Salah satu daya tarik investor adalah tersedianya infrastruktur kelistrikan yang andal dan terjamin di kawasan industri, serta fasilitas pendukungnya. Karena industri seperti ini butuh keamanan listrik agar proses produksi berjalan lancar dan tidak terhenti," kata Vincent, Jumat (26/7/2024).

Koordinator HKI Batam-Karimun Adhy Prasetyo Wibowo mengatakan listrik sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri di Batam.

"Industri itu butuh pasokan listrik yang andal. Kalau bermasalah bisa menyebabkan mundurnya laju investasi. Kalau bagus, maka akan ikut mendongkrak pertumbuhan investasi di kawasan industri," tegasnya.

Direktur Bisnis dan Pengembangan PLN Batam Khairullah mengatakan alasan kenaikan tarif listrik ini karena pertumbuhan kebutuhan listrik.

"PLN Batam perlu untuk menambah kapasitas dan memperbaiki infrastruktur kelistrikan. Penyesuaian tarif merupakan solusi untuk meningkatkan layanan kelistrikan," jelasnya.

Khairullah menjelaskan jika kenaikan tarif ini hanya berlaku kepada 11 dari 23 golongan pelanggan di PLN Batam, yang meliputi rumah tangga mampu, bisnis dan industri menengah, serta pemerintah.

"Keseluruhannya adalah golongan pelanggan nonsubsidi. Hal tersebut mengacu pada faktor perubahan ekonomi makro, yakni kurs, inflasi, dan harga energi primer terkini,” jelasnya.

Parameter ekonomi makro yang digunakan untuk indikator kenaikan tarif telah banyak berubah dari kenaikan terakhir di 2017.

Perubahan tersebut diantaranya kurs sebesar Rp15.656,22 per US$ dari Rp13.300 per US$, harga gas sebesar US$6,39/MMBTU dari US$5,8/MMBTU, dan harga batubara sebesar US$65,90/ton dari US$58/ton.

"Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat berhati-hati dalam menetapkan penyesuaian tarif PLN Batam agar tetap menjaga daya saing industri di Batam. Sebab sebelumnya sebagian golongan tarif Batam masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik," pungkasnya.(K65)

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan aturan terbaru yang menjamin alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri terutama sektor industri menuai pujian dan dukungan. Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum HKI Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang baru saja disetujui oleh Presiden Indonesia. Menurutnya rencana aturan baru yang akan dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan dan keberlangsungan sektor industri dalam negeri.

“Apresiasi kami dari HKI kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas rencana yang sangat baik ini. Regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia,” sebut Sanny," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (13/7).

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang handal dan terjangkau. Kami yakin bahwa dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pada Ratas Kabinet di Istana Negara, Senin (8/7), Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sanny mengapresiasi langkah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pembina sektor industri yang terus mengupayakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang menjaga kekompetitifan sektor industri dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Juga apresiasi kepada Kementerian terkait lainnya yang telah bersama-sama merembugkan peraturan tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah Bapak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kepastian energi bagi sektor industri, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, industri-industri di Indonesia akan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan daya saing industri nasional di kancah global,” jelas Sanny.

Sanny menjelaskan dalam pembahasan dengan Menteri Perindustrian, diharapkan kawasan industri dapat membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa kawasan industri untuk mendatangkan/importasi gas guna kebutuhan industri. Namun, Apabila dalam perhitungan biaya lebih ekonomis menggunakan gas dalam negeri, maka dipilih opsi yang lebih ekonomis

Menurut Sanny, setidaknya akan ada tiga manfaat utama bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yaitu kepastian pasokan energi, mendorong investasi masuk dan dukungan terhadap industri hijau.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

“Dengan adanya prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, maka tercipta kepastian pasokan energi, industri tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pasokan energi yang dapat mengganggu operasional mereka. Pemanfaatan gas bumi juga dapat menjadi salah satu sumber energi yang efisien dan dengan harga yang kompetitif menjadikan biaya produksi dapat ditekan sehingga mampu bersaing di pasar internasional,” terang Sanny.

“Kepastian pasokan energi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang tak kalah penting, penggunaan gas bumi di sektor industri sebagai sumber energi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan,” Sanny menambahkan.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap implementasi RPP ini, HKI telah menyusun beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RPP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, advokasi kepada anggotad alam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis kepada seluruh anggota mengenai isi dan manfaat RPP ini, serta HKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPP ini di lapangan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Sanny menjelaskan bahwa HKI berharap bahwa dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dia juga menekankan komitmen asosiasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-industri dan pro-investasi.

“Kami yakin bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku industri akan mampu membawa Indonesia menuju era baru industrialisasi yang lebih maju dan berkelanjutan. HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi ini," tambah Sanny.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan aturan terbaru yang menjamin alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri terutama sektor industri menuai pujian dan dukungan. Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum HKI Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang baru saja disetujui oleh Presiden Indonesia. Menurutnya rencana aturan baru yang akan dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan dan keberlangsungan sektor industri dalam negeri.

“Apresiasi kami dari HKI kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas rencana yang sangat baik ini. Regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia,” sebut Sanny," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (13/7).

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang handal dan terjangkau. Kami yakin bahwa dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pada Ratas Kabinet di Istana Negara, Senin (8/7), Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sanny mengapresiasi langkah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pembina sektor industri yang terus mengupayakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang menjaga kekompetitifan sektor industri dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Juga apresiasi kepada Kementerian terkait lainnya yang telah bersama-sama merembugkan peraturan tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah Bapak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kepastian energi bagi sektor industri, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, industri-industri di Indonesia akan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan daya saing industri nasional di kancah global,” jelas Sanny.

Sanny menjelaskan dalam pembahasan dengan Menteri Perindustrian, diharapkan kawasan industri dapat membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa kawasan industri untuk mendatangkan/importasi gas guna kebutuhan industri. Namun, Apabila dalam perhitungan biaya lebih ekonomis menggunakan gas dalam negeri, maka dipilih opsi yang lebih ekonomis

Menurut Sanny, setidaknya akan ada tiga manfaat utama bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yaitu kepastian pasokan energi, mendorong investasi masuk dan dukungan terhadap industri hijau.

“Dengan adanya prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, maka tercipta kepastian pasokan energi, industri tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pasokan energi yang dapat mengganggu operasional mereka. Pemanfaatan gas bumi juga dapat menjadi salah satu sumber energi yang efisien dan dengan harga yang kompetitif menjadikan biaya produksi dapat ditekan sehingga mampu bersaing di pasar internasional,” terang Sanny.

“Kepastian pasokan energi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang tak kalah penting, penggunaan gas bumi di sektor industri sebagai sumber energi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan,” Sanny menambahkan.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap implementasi RPP ini, HKI telah menyusun beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RPP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, advokasi kepada anggotad alam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis kepada seluruh anggota mengenai isi dan manfaat RPP ini, serta HKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPP ini di lapangan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Sanny menjelaskan bahwa HKI berharap bahwa dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dia juga menekankan komitmen asosiasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-industri dan pro-investasi.

“Kami yakin bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku industri akan mampu membawa Indonesia menuju era baru industrialisasi yang lebih maju dan berkelanjutan. HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi ini," tambah Sanny.