Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SEOUL/WASHINGTON - Korea Selatan dan Amerika Serikat telah bersepakat untuk membiayai keberadaan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.

Anggaran untuk biaya keamanan kehadiran militer AS di Korea Selatan untuk tahun 2026 mendatang mencapai US$1,14 miliar.

Kenaikan biaya penempatan pasukan Amerika yang menjadi bagian Korea Selatan ini naik sebesar 8,3% per tahun pada tahun 2026.

Menurut Kementerian Luar Negeri Korea seperti pada hari Jumat, dikutip Yonhap dalam kesepakatan menit terakhir sebelum kemungkinan kembalinya mantan Presiden AS Donald Trump ke Gedung Putih.

Berdasarkan The Special Measures Agreement atau Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) lima tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, akan berlaku hingga tahun 2030., Korea Selatan berkewajiban membayar atau menanggung biaya sebesar 1,52 triliun won atau setara US$1,14 miliar pada tahun 2026. Sebelumnya calon Presiden AS Donald Trump menyebut ongkos penempatan militer AS di Korea itu terlalu murah, dan menyebut Korea Selatan semestinya membayar US$ 5 miliar.

Kementerian Luar Negeri Korsel dalam siaran pers menyebut biaya penempatan pasukan AS ini naik dibandingkan dengan 1,4 triliun won pada tahun 2025. Anggaran ini untuk pemeliharaan sekitar 28.500 personel Pasukan AS Korea (USFK).

Menurut Reuters, perundingan ini disepakati oleh Lee Tae-woo, kepala negosiator Korea Selatan, dan Linda Specht, negosiator utama AS untuk perundingan pembagian biaya pertahanan dengan Korea.

Mereka, menyelesaikan kesepakatan baru tersebut setelah delapan putaran perundingan yang dimulai pada bulan April, yang diadakan tepat sebelum kesepakatan yang ada berakhir tahun depan.

Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) diselesaikan pada hari Rabu (2/10) setelah delapan putaran negosiasi selama lima bulan terakhir, kata kementerian tersebut, hanya sebulan sebelum pemilihan presiden AS.

"Melalui diskusi yang konstruktif, kedua negara mencapai hasil yang dapat diterima dan masuk akal bagi kedua belah pihak," kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyambut baik kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan itu akan menjadi pencapaian yang signifikan bagi kedua belah pihak, dan akan memperkuat aliansi dan pertahanan bersama kita," katanya.

"Sejak 1953, aliansi antara Amerika Serikat dan Republik Korea telah menjadi poros perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Asia Timur Laut, kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas, dan sekitarnya."

Ketegangan atas SMA membuat aliansi Korea Selatan-AS tegang selama masa kepresidenan Trump. Saat itu, Trump menuduh Korea Selatan "menumpang secara cuma-cuma" pada kekuatan militer AS dan menuntut peningkatan kontribusi Seoul sebanyak lima kali lipat, dengan total US$ 5 miliar.

SMA terbaru dan ke-12 akan menyesuaikan kontribusi berdasarkan peningkatan tahunan yang dikaitkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang diperkirakan sekitar 2 persen.

Ini merupakan perubahan dari sistem saat ini, yang mengaitkan peningkatan dengan anggaran pertahanan, yang saat ini tumbuh rata-rata sekitar 4 persen per tahun.

Akibatnya, total jumlah pembagian biaya untuk tahun 2027-2030 akan mencerminkan peningkatan IHK rata-rata tahun sebelumnya, dengan perjanjian yang membatasi kenaikan tahunan maksimal 5 persen, kata kementerian.

"Secara khusus, penerapan tarif kenaikan tahunan berdasarkan CPI sebagai pengganti tarif kenaikan anggaran pertahanan saat ini, bersama dengan pemulihan batas, dianggap sebagai pencapaian signifikan dalam negosiasi ini," kata Lee Jae-woong, juru bicara kementerian.

Dibandingkan dengan SMA ke-11, yang dicapai pada tahun 2021, kesepakatan terbaru ini dirancang untuk memoderasi tingkat pertumbuhan kontribusi Korea Selatan secara keseluruhan dan mencegah kenaikan tajam, bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak terduga, kata kementerian.

"Pada tahun 2019, anggaran mencapai 1,0389 triliun won, dan jika tren itu berlanjut, anggaran tersebut dapat dengan cepat naik menjadi 2 triliun won. Namun, dengan beralih ke kenaikan berbasis CPI, kami dapat meredakan tekanan tersebut secara signifikan," kata seorang pejabat kementerian yang menjadi bagian dari tim negosiasi dengan syarat anonim.

Selain itu, perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembagian biaya Korea Selatan hanya akan mencakup pemeliharaan dan perbaikan peralatan militer AS yang digunakan oleh USFK.

Di masa lalu, sejumlah dana dilaporkan digunakan untuk mendukung pemeliharaan peralatan AS di luar Korea Selatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang apakah dana tersebut benar-benar menguntungkan operasi AS di sana.

Selama masa kepresidenan Trump, negosiasi berlangsung selama berbulan-bulan sebelum Korea Selatan akhirnya menyetujui kenaikan sebesar 8,2 persen berdasarkan kesepakatan satu tahun, yang pada saat itu dianggap tidak berkelanjutan.

Selama negosiasi SMA ke-11, kedua belah pihak menyetujui kenaikan sebesar 13,9 persen berdasarkan kesepakatan enam tahun, kenaikan tahunan terbesar dalam hampir dua dekade.

Para pengamat mencatat bahwa Korea Selatan telah mengamankan kesepakatan yang relatif menguntungkan, hanya satu bulan menjelang pemilihan umum AS.

"Mengingat lingkungan negosiasi yang menantang, kenaikan sebesar 8,3 persen dianggap cukup baik," kata Park Won-kwon, seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Wanita Ewha.

Sebelum perjanjian baru tersebut berlaku, perjanjian tersebut akan menjalani prosedur domestik, termasuk pengesahan presiden dan persetujuan parlemen, sebuah proses yang diperkirakan akan memakan waktu setidaknya dua bulan.

Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Sejak 1991, Seoul telah menanggung sebagian biaya di bawah SMA untuk pekerja USFK Korea, pembangunan fasilitas militer, dan dukungan logistik lainnya.