Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SEOUL/WASHINGTON - Korea Selatan dan Amerika Serikat telah bersepakat untuk membiayai keberadaan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.

Anggaran untuk biaya keamanan kehadiran militer AS di Korea Selatan untuk tahun 2026 mendatang mencapai US$1,14 miliar.

Kenaikan biaya penempatan pasukan Amerika yang menjadi bagian Korea Selatan ini naik sebesar 8,3% per tahun pada tahun 2026.

Menurut Kementerian Luar Negeri Korea seperti pada hari Jumat, dikutip Yonhap dalam kesepakatan menit terakhir sebelum kemungkinan kembalinya mantan Presiden AS Donald Trump ke Gedung Putih.

Berdasarkan The Special Measures Agreement atau Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) lima tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, akan berlaku hingga tahun 2030., Korea Selatan berkewajiban membayar atau menanggung biaya sebesar 1,52 triliun won atau setara US$1,14 miliar pada tahun 2026. Sebelumnya calon Presiden AS Donald Trump menyebut ongkos penempatan militer AS di Korea itu terlalu murah, dan menyebut Korea Selatan semestinya membayar US$ 5 miliar.

Kementerian Luar Negeri Korsel dalam siaran pers menyebut biaya penempatan pasukan AS ini naik dibandingkan dengan 1,4 triliun won pada tahun 2025. Anggaran ini untuk pemeliharaan sekitar 28.500 personel Pasukan AS Korea (USFK).

Menurut Reuters, perundingan ini disepakati oleh Lee Tae-woo, kepala negosiator Korea Selatan, dan Linda Specht, negosiator utama AS untuk perundingan pembagian biaya pertahanan dengan Korea.

Mereka, menyelesaikan kesepakatan baru tersebut setelah delapan putaran perundingan yang dimulai pada bulan April, yang diadakan tepat sebelum kesepakatan yang ada berakhir tahun depan.

Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) diselesaikan pada hari Rabu (2/10) setelah delapan putaran negosiasi selama lima bulan terakhir, kata kementerian tersebut, hanya sebulan sebelum pemilihan presiden AS.

"Melalui diskusi yang konstruktif, kedua negara mencapai hasil yang dapat diterima dan masuk akal bagi kedua belah pihak," kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyambut baik kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan itu akan menjadi pencapaian yang signifikan bagi kedua belah pihak, dan akan memperkuat aliansi dan pertahanan bersama kita," katanya.

"Sejak 1953, aliansi antara Amerika Serikat dan Republik Korea telah menjadi poros perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Asia Timur Laut, kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas, dan sekitarnya."

Ketegangan atas SMA membuat aliansi Korea Selatan-AS tegang selama masa kepresidenan Trump. Saat itu, Trump menuduh Korea Selatan "menumpang secara cuma-cuma" pada kekuatan militer AS dan menuntut peningkatan kontribusi Seoul sebanyak lima kali lipat, dengan total US$ 5 miliar.

SMA terbaru dan ke-12 akan menyesuaikan kontribusi berdasarkan peningkatan tahunan yang dikaitkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang diperkirakan sekitar 2 persen.

Ini merupakan perubahan dari sistem saat ini, yang mengaitkan peningkatan dengan anggaran pertahanan, yang saat ini tumbuh rata-rata sekitar 4 persen per tahun.

Akibatnya, total jumlah pembagian biaya untuk tahun 2027-2030 akan mencerminkan peningkatan IHK rata-rata tahun sebelumnya, dengan perjanjian yang membatasi kenaikan tahunan maksimal 5 persen, kata kementerian.

"Secara khusus, penerapan tarif kenaikan tahunan berdasarkan CPI sebagai pengganti tarif kenaikan anggaran pertahanan saat ini, bersama dengan pemulihan batas, dianggap sebagai pencapaian signifikan dalam negosiasi ini," kata Lee Jae-woong, juru bicara kementerian.

Dibandingkan dengan SMA ke-11, yang dicapai pada tahun 2021, kesepakatan terbaru ini dirancang untuk memoderasi tingkat pertumbuhan kontribusi Korea Selatan secara keseluruhan dan mencegah kenaikan tajam, bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak terduga, kata kementerian.

"Pada tahun 2019, anggaran mencapai 1,0389 triliun won, dan jika tren itu berlanjut, anggaran tersebut dapat dengan cepat naik menjadi 2 triliun won. Namun, dengan beralih ke kenaikan berbasis CPI, kami dapat meredakan tekanan tersebut secara signifikan," kata seorang pejabat kementerian yang menjadi bagian dari tim negosiasi dengan syarat anonim.

Selain itu, perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembagian biaya Korea Selatan hanya akan mencakup pemeliharaan dan perbaikan peralatan militer AS yang digunakan oleh USFK.

Di masa lalu, sejumlah dana dilaporkan digunakan untuk mendukung pemeliharaan peralatan AS di luar Korea Selatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang apakah dana tersebut benar-benar menguntungkan operasi AS di sana.

Selama masa kepresidenan Trump, negosiasi berlangsung selama berbulan-bulan sebelum Korea Selatan akhirnya menyetujui kenaikan sebesar 8,2 persen berdasarkan kesepakatan satu tahun, yang pada saat itu dianggap tidak berkelanjutan.

Selama negosiasi SMA ke-11, kedua belah pihak menyetujui kenaikan sebesar 13,9 persen berdasarkan kesepakatan enam tahun, kenaikan tahunan terbesar dalam hampir dua dekade.

Para pengamat mencatat bahwa Korea Selatan telah mengamankan kesepakatan yang relatif menguntungkan, hanya satu bulan menjelang pemilihan umum AS.

"Mengingat lingkungan negosiasi yang menantang, kenaikan sebesar 8,3 persen dianggap cukup baik," kata Park Won-kwon, seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Wanita Ewha.

Sebelum perjanjian baru tersebut berlaku, perjanjian tersebut akan menjalani prosedur domestik, termasuk pengesahan presiden dan persetujuan parlemen, sebuah proses yang diperkirakan akan memakan waktu setidaknya dua bulan.

Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Sejak 1991, Seoul telah menanggung sebagian biaya di bawah SMA untuk pekerja USFK Korea, pembangunan fasilitas militer, dan dukungan logistik lainnya.

Baghdad: Sejumlah prajurit Amerika Serikat (AS) terluka dalam serangan roket di pangkalan Ain al-Assad di Irak barat pada Senin kemarin.

Selama ini, pangkalan tersebut menampung personel koalisi pimpinan AS dalam misi melawan kelompok militan Islamic State (ISIS).

Mengutip dari Channel News Asia, Selasa, 6 Agustus 2024, serangan roket ini semakin meningkatkan ketegangan regional di tengah-tengah kekhawatiran akan terjadinya serangan balasan Iran terhadap Israel.
Seorang juru bicara pertahanan AS mengonfirmasi serangan roket di pangkalan al-Assad.

"Indikasi awal menunjukkan adanya beberapa korban luka, dan para personel pangkalan sedang melakukan penilaian kerusakan pascaserangan," ujarnya.

Pangkalan Ain al-Assad, yang menjadi tempat bagi pasukan AS dan koalisi di Irak, telah sering menjadi target serangan roket.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris telah diberi pengarahan mengenai situasi terbaru di Irak. Gedung Putih kemudian menekankan langkah-langkah terkini untuk mempertahankan kehadiran pasukan AS di negara tersebut dan menanggapi serangan terbaru.

Sebuah sumber militer Irak melaporkan bahwa beberapa roket mendarat di dalam pangkalan, dan satu roket lainnya menghantam sebuah desa di dekatnya tanpa menyebabkan kerusakan.

Eskalasi di Timur Tengah

Seorang komandan dari kelompok bersenjata pro-Iran mengatakan pada AFP bahwa sedikitnya dua roket telah menargetkan pangkalan Ain al-Assad, namun tidak menyebutkan siapa pihak yang bertanggung jawab.

Serangan di Irak barat berkaitan dengan konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Eskalasi baru-baru ini telah meningkatkan kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas, dengan Iran dan sekutunya, termasuk Hizbullah dan kelompok-kelompok Irak, berpotensi melakukan pembalasan terhadap Israel atas tewasnya para petinggi mereka dalam gelombang serangan baru-baru ini.

Awal pekan lalu, pasukan AS melakukan serangan terhadap para militan yang sedang bersiap meluncurkan pesawat tak berawak (drone) yang berpotensi mengancam pasukan Amerika. Ini menandai aksi militer AS pertama di Irak sejak Februari, setelah adanya jeda serangan terhadap personel AS sejak April. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Pangkalan Koalisi AS di Suriah Terkena Serangan Roket dari Irak

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA – Lima tentara Amerika Serikat (AS) terluka akibat serangan terhadap salah satu pangkalan militer di Irak pada Senin (5/8/2024), di tengah risiko serangan Iran dan sekutunya menyusul pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah pekan lalu.

Melansir Reuters, sumber keamanan Irak mengatakan dua roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara al Asad di Irak barat. Salah satu sumber keamanan tersebut mengatakan bahwa roket-roket tersebut jatuh di dalam pangkalan.

Belum diketahui apakah serangan tersebut terkait dengan ancaman Iran untuk membalas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.

Para pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa salah satu warga AS yang terluka berada dalam kondisi. Jumlah korban tersebut didasarkan pada laporan awal yang masih bisa berubah.

"Personel pangkalan sedang melakukan penilaian kerusakan pasca-serangan," tambah salah satu pejabat kepada Reuters, dikutip Selasa (6/8/2024).

Ismail Haniyeh dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, pekan lalu, yang memicu ancaman balas dendam dari Iran terhadap Israel. Iran menyalahkan Israel atas pembunuhan tersebut, namun Israel tidak mengaku bertanggung jawab.

Selain itu, komandan militer senior kelompok Hizbullah Lebanon, Fuad Shukr, juga terbunuh oleh Israel di Beirut pekan lalu. Tewasnya dua tokoh ini memicu kekhawatiran bahwa konflik di Gaza akan berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas.

Iran mengatakan bahwa AS memikul tanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh karena dukungannya terhadap Israel.

Melalui panggilan telepon, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sepakat bahwa serangan tersebut menandai eskalasi yang berbahaya.

Pekan lalu AS melakukan serangan di Irak terhadap individu-individu yang menurut para pejabat AS adalah para militan yang bersiap-siap meluncurkan pesawat tak berawak dan menjadi ancaman bagi pasukan AS dan koalisi.

AS mengamati apakah Iran akan memenuhi janjinya untuk menanggapi pembunuhan Haniyeh dua hari yang lalu di Teheran. Pentagon mengatakan akan mengerahkan jet-jet tempur tambahan dan kapal-kapal perang Angkatan Laut ke Timur Tengah untuk meningkatkan pertahanan menyusul ancaman dari Iran dan sekutunya, Hamas dan Hizbullah.

Sebagai sekutu bagi AS dan Iran, Irak menampung 2.500 tentara AS dan memiliki milisi yang didukung Iran yang terkait dengan pasukan keamanannya. Negara ini telah menyaksikan peningkatan serangan saling balas sejak perang Israel-Hamas meletus pada bulan Oktober.

Irak menginginkan pasukan dari koalisi militer pimpinan AS untuk mulai menarik diri pada September dan secara resmi mengakhiri tugas koalisi pada September 2025. Sejumlah kecil pasukan AS kemungkinan besar akan tetap berada di Irak dalam kapasitas sebagai penasihat yang baru dinegosiasikan.

Jakarta: Kehadiran militer Amerika Serikat (AS) dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ini dikarenakan AS mengaktifkan pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara.

Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer global yang signifikan dengan pangkalan dan instalasi di banyak negara. Pangkalan-pangkalan ini melayani berbagai tujuan strategis, termasuk pertahanan, logistik, pelatihan, dan dukungan untuk operasi lokal dan regional.

Medcom merangkum beberapa pangkalan militer AS di beberapa wilayah dan negara utama:

Eropa

Jerman: Pangkalan Udara Ramstein, Pangkalan Udara Spangdahlem, dan beberapa lainnya.
Italia: Pangkalan Udara Angkatan Laut Sigonella, Pangkalan Udara Aviano.
Inggris: RAF Lakenheath, RAF Mildenhall.
Spanyol: Pangkalan Angkatan Laut Rota, Pangkalan Udara Morón.

Asia

Jepang: Pangkalan Udara Yokota, Pangkalan Udara Kadena, Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni.
Korea Selatan: Kamp Humphreys, Pangkalan Udara Osan, Garnisun Yongsan.
Guam: Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Pangkalan Angkatan Laut Guam.

Timur Tengah

Bahrain: Aktivitas Dukungan Angkatan Laut Bahrain.
Kuwait: Kamp Arifjan, Pangkalan Udara Ali Al Salem.
Qatar: Pangkalan Udara Al Udeid.

Afrika

Djibouti: Kamp Lemonnier.

Wilayah Lain

Kuba: Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo.
Australia: penempatan bergilir dan fasilitas gabungan seperti Pine Gap.
Pangkalan-pangkalan ini merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas yang memungkinkan AS untuk memproyeksikan kekuatan, menyediakan kemampuan respons cepat, mendukung sekutu, dan melakukan berbagai operasi di seluruh dunia. Jumlah dan lokasi pastinya dapat berubah berdasarkan keadaan geopolitik dan kebutuhan strategis..

Kehadiran pangkalan-pangkalan ini memungkinkan AS untuk mempertahankan kapabilitas serangan cepat, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung operasi diplomatik dan pertahanan.

Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang menjadi fokus utama kehadiran militer AS. AS mengoperasikan sejumlah pangkalan militer rahasia di wilayah ini, termasuk pangkalan udara, pangkalan laut, dan fasilitas darat. Pangkalan-pangkalan ini memainkan peran penting dalam kampanye anti-teror dan memberikan akses ke sumber daya energi yang vital.

Pangkalan Militer Terbesar

Pangkalan militer terbesar AS di dunia adalah Fort Campbell di Kentucky. Dengan kapasitas untuk menampung lebih dari 249.580 personel, Fort Campbell berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penyebaran utama. Pangkalan besar lainnya termasuk Fort Bragg di North Carolina, Joint Base Lewis-McChord di Washington, dan Fort Hood di Texas.

Sejarah Pangkalan Militer AS

Asal-usul pangkalan militer AS di luar negeri dapat ditelusuri hingga Perang Dunia II. Setelah perang, AS berusaha untuk mencegah perluasan Uni Soviet dan mendirikan pangkalan di seluruh dunia. Personel AS terlibat dalam pertempuran aktif di Afghanistan, misi penjaga perdamaian, dan operasi atase militer.

Tujuan Pangkalan Militer

Pangkalan militer AS di seluruh dunia dirancang untuk melayani berbagai tujuan, antara lain:

• Proyeksi Kekuatan: Pangkalan ini memungkinkan AS untuk mengerahkan pasukan dan peralatan dengan cepat ke daerah konflik.
• Dukungan Logistik: Pangkalan menyediakan logistik penting, seperti bahan bakar, makanan, dan amunisi, untuk operasi militer.
• Bantuan Kemanusiaan: Militer AS sering menggunakan pangkalannya sebagai lokasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana alam atau konflik.
• Diplomasi dan Pertahanan: Pangkalan mendukung operasi diplomatik dan menyediakan sarana untuk melindungi kepentingan AS di luar negeri.

Manfaat Pangkalan Militer
Kehadiran pangkalan militer AS di seluruh dunia memiliki sejumlah manfaat, termasuk:

• Stabilitas Regional: Kehadiran militer AS membantu menstabilkan wilayah yang rentan konflik.
• Perdagangan dan Investasi: Jangkauan militer AS meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara tuan rumah.
• Kerja Sama Internasional: Pangkalan militer memfasilitasi kerja sama dengan sekutu dan mitra, meningkatkan koordinasi dalam upaya keamanan bersama.

Dengan jaringan pangkalan militer yang luas di seluruh dunia, AS mempertahankan kapabilitas pertahanan yang kuat dan tetap menjadi pemain utama dalam urusan global. Pangkalan-pangkalan ini memainkan peran penting dalam memajukan kepentingan Amerika, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan stabilitas dan keamanan internasional.

Indonesia tidak memiliki keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada September 2020 menegaskan Indonesia tidak akan menjadi pangkalan militer bagi negara asing mana pun.

“Saya ingin tegaskan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan pangkalan fasilitas militer bagi negara mana pun,” kata Retno dalam konferensi pers saat itu.

Departemen Pertahanan AS merilis laporan tahunannya yang berjudul 'Military and Security Developments Involving the People’s Republic of Tiongkok 2020'. Laporan tersebut diamanatkan kepada Kongres AS sebagai penilaian otoritatif atas perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Tiongkok.

Jadi jelas, Indonesia tidak akan pernah menerima kehadiran pangkalan militer negara asing di wilayahnya. Hal tersebut menjadi bentuk penegakan kedaulatan Indonesia.

(FJR)