Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SEOUL/ROMA. Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya mengkonfirmasi adanya bukti mengenai keberadaan pasukan Korea Utara di Rusia, yang telah dikirim untuk mendukung perang Kremlin di Ukraina.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menyatakan hal ini di Roma dan mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi tersebut.

Menurut anggota parlemen Korea Selatan, sekitar 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia, dan diperkirakan ribuan tentara tambahan akan menyusul.

Pyongyang diketahui telah berkomitmen untuk mengirimkan total sekitar 10.000 tentara, yang diharapkan selesai penempatannya pada bulan Desember. Angka 3.000 tersebut dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya.

Park Sun-won, anggota komite intelijen parlemen Korea Selatan, melaporkan bahwa tanda-tanda pasukan yang dilatih di Korea Utara terdeteksi pada bulan September dan Oktober. Pasukan tersebut kini telah disebarkan ke beberapa fasilitas pelatihan di Rusia untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Konflik di Ukraina dimulai setelah invasi Rusia pada Februari 2022, dan telah menjadi perang berkepanjangan yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Austin menilai dugaan penempatan pasukan Korea Utara sebagai indikasi bahwa militer Rusia mengalami masalah dengan sumber daya manusia.

Kremlin sebelumnya menolak klaim tentang pengerahan pasukan Korea Utara dan menyebutnya sebagai "berita palsu."

Sementara itu, perwakilan Korea Utara di PBB menganggap informasi tersebut sebagai "rumor yang tidak berdasar." Meski demikian, Rusia dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan militer, termasuk penandatanganan perjanjian pertahanan pada bulan Juni lalu.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan juga melaporkan bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 1.500 personel pasukan khusus ke Rusia, yang kemungkinan akan dikerahkan setelah menjalani pelatihan.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, menuduh Pyongyang bersiap untuk mengirim 10.000 tentara ke Rusia dan meminta sekutunya untuk merespons keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut.

Lee Seong-kweun, anggota parlemen Korea Selatan, menambahkan bahwa otoritas Korea Utara berupaya merahasiakan berita tentang pengerahan pasukan dan berusaha mengendalikan keluarga tentara yang terlibat.

Lee juga menyebutkan bahwa Rusia merekrut sejumlah besar penerjemah untuk membantu tentara Korea Utara dan melatih mereka dalam penggunaan peralatan militer.

Pejabat AS menyatakan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 600.000 tentara yang tewas atau terluka dalam perang di Ukraina.

Austin mengindikasikan bahwa pengerahan pasukan Korea Utara dapat menunjukkan kurangnya rekrutan di Rusia dan menegaskan bahwa ini mencerminkan masalah yang lebih besar yang dihadapi Presiden Vladimir Putin.

Kantor kepresidenan Korea Selatan mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara dari Rusia. Di Berlin, Jerman memanggil kuasa usaha Korea Utara untuk menyampaikan kekhawatiran terkait pengerahan pasukan tersebut, mengingat jika laporan itu benar, hal itu akan melanggar hukum internasional.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan juga mengungkapkan bahwa mereka Becerra sama dengan intelijen Ukraina untuk mengidentifikasi perwira Korea Utara yang terlibat dalam konflik di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

Sumber: Yonhap,Yonhap | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -SEOUL - Korea Utara pada Minggu (13/10) menyatakan bahwa pasukan artilery mereka di dekat perbatasan dengan Korea Selatan telah disiapkan untuk perintah menembak.

Ancaman ini mereka keluarkan setelah adanya dugaan penerbangan drone oleh Korea Selatan dan sekutunya di atas ibukota Pyongyang. Korut mengancam akan menciptakan “bencana mengerikan” sebagai balasan.

Korea Utara mengklaim bahwa Korea Selatan telah mengirim drone tak berawak ke atas Pyongyang sebanyak tiga kali bulan ini.

Dalam pernyataan yang dilansir media negaranya, Kim Yo-jong, saudara perempuan kuat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan bahwa Korea Utara siap untuk mengambil "tindakan pembalasan yang kuat" jika drone membawa materi anti-Pyongyang terbang lagi ke wilayah mereka.

Ia memperingatkan bahwa "waktu serangan" ke Korea Selatan dapat datang kapan saja.

Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa setiap upaya Korea Utara untuk membahayakan rakyat mereka akan mengakibatkan berakhirnya rezim Kim.

Pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengklaim bahwa drone Korea Selatan yang membawa selebaran dideteksi di langit Pyongyang pada 3 Oktober, serta pada Rabu dan Kamis pekan ini.

Karenanya mereka mengancam akan merespons dengan kekuatan jika penerbangan semacam itu terjadi lagi.

enteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun awalnya membantah bahwa militer mereka telah mengirim drone melintasi perbatasan, tetapi Kepala Staf Gabungan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi apakah klaim Korea Utara tersebut benar.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SEOUL/WASHINGTON - Korea Selatan dan Amerika Serikat telah bersepakat untuk membiayai keberadaan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.

Anggaran untuk biaya keamanan kehadiran militer AS di Korea Selatan untuk tahun 2026 mendatang mencapai US$1,14 miliar.

Kenaikan biaya penempatan pasukan Amerika yang menjadi bagian Korea Selatan ini naik sebesar 8,3% per tahun pada tahun 2026.

Menurut Kementerian Luar Negeri Korea seperti pada hari Jumat, dikutip Yonhap dalam kesepakatan menit terakhir sebelum kemungkinan kembalinya mantan Presiden AS Donald Trump ke Gedung Putih.

Berdasarkan The Special Measures Agreement atau Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) lima tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, akan berlaku hingga tahun 2030., Korea Selatan berkewajiban membayar atau menanggung biaya sebesar 1,52 triliun won atau setara US$1,14 miliar pada tahun 2026. Sebelumnya calon Presiden AS Donald Trump menyebut ongkos penempatan militer AS di Korea itu terlalu murah, dan menyebut Korea Selatan semestinya membayar US$ 5 miliar.

Kementerian Luar Negeri Korsel dalam siaran pers menyebut biaya penempatan pasukan AS ini naik dibandingkan dengan 1,4 triliun won pada tahun 2025. Anggaran ini untuk pemeliharaan sekitar 28.500 personel Pasukan AS Korea (USFK).

Menurut Reuters, perundingan ini disepakati oleh Lee Tae-woo, kepala negosiator Korea Selatan, dan Linda Specht, negosiator utama AS untuk perundingan pembagian biaya pertahanan dengan Korea.

Mereka, menyelesaikan kesepakatan baru tersebut setelah delapan putaran perundingan yang dimulai pada bulan April, yang diadakan tepat sebelum kesepakatan yang ada berakhir tahun depan.

Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) diselesaikan pada hari Rabu (2/10) setelah delapan putaran negosiasi selama lima bulan terakhir, kata kementerian tersebut, hanya sebulan sebelum pemilihan presiden AS.

"Melalui diskusi yang konstruktif, kedua negara mencapai hasil yang dapat diterima dan masuk akal bagi kedua belah pihak," kata Kementerian Luar Negeri Korsel.

Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyambut baik kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan itu akan menjadi pencapaian yang signifikan bagi kedua belah pihak, dan akan memperkuat aliansi dan pertahanan bersama kita," katanya.

"Sejak 1953, aliansi antara Amerika Serikat dan Republik Korea telah menjadi poros perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Asia Timur Laut, kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas, dan sekitarnya."

Ketegangan atas SMA membuat aliansi Korea Selatan-AS tegang selama masa kepresidenan Trump. Saat itu, Trump menuduh Korea Selatan "menumpang secara cuma-cuma" pada kekuatan militer AS dan menuntut peningkatan kontribusi Seoul sebanyak lima kali lipat, dengan total US$ 5 miliar.

SMA terbaru dan ke-12 akan menyesuaikan kontribusi berdasarkan peningkatan tahunan yang dikaitkan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang diperkirakan sekitar 2 persen.

Ini merupakan perubahan dari sistem saat ini, yang mengaitkan peningkatan dengan anggaran pertahanan, yang saat ini tumbuh rata-rata sekitar 4 persen per tahun.

Akibatnya, total jumlah pembagian biaya untuk tahun 2027-2030 akan mencerminkan peningkatan IHK rata-rata tahun sebelumnya, dengan perjanjian yang membatasi kenaikan tahunan maksimal 5 persen, kata kementerian.

"Secara khusus, penerapan tarif kenaikan tahunan berdasarkan CPI sebagai pengganti tarif kenaikan anggaran pertahanan saat ini, bersama dengan pemulihan batas, dianggap sebagai pencapaian signifikan dalam negosiasi ini," kata Lee Jae-woong, juru bicara kementerian.

Dibandingkan dengan SMA ke-11, yang dicapai pada tahun 2021, kesepakatan terbaru ini dirancang untuk memoderasi tingkat pertumbuhan kontribusi Korea Selatan secara keseluruhan dan mencegah kenaikan tajam, bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak terduga, kata kementerian.

"Pada tahun 2019, anggaran mencapai 1,0389 triliun won, dan jika tren itu berlanjut, anggaran tersebut dapat dengan cepat naik menjadi 2 triliun won. Namun, dengan beralih ke kenaikan berbasis CPI, kami dapat meredakan tekanan tersebut secara signifikan," kata seorang pejabat kementerian yang menjadi bagian dari tim negosiasi dengan syarat anonim.

Selain itu, perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembagian biaya Korea Selatan hanya akan mencakup pemeliharaan dan perbaikan peralatan militer AS yang digunakan oleh USFK.

Di masa lalu, sejumlah dana dilaporkan digunakan untuk mendukung pemeliharaan peralatan AS di luar Korea Selatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang apakah dana tersebut benar-benar menguntungkan operasi AS di sana.

Selama masa kepresidenan Trump, negosiasi berlangsung selama berbulan-bulan sebelum Korea Selatan akhirnya menyetujui kenaikan sebesar 8,2 persen berdasarkan kesepakatan satu tahun, yang pada saat itu dianggap tidak berkelanjutan.

Selama negosiasi SMA ke-11, kedua belah pihak menyetujui kenaikan sebesar 13,9 persen berdasarkan kesepakatan enam tahun, kenaikan tahunan terbesar dalam hampir dua dekade.

Para pengamat mencatat bahwa Korea Selatan telah mengamankan kesepakatan yang relatif menguntungkan, hanya satu bulan menjelang pemilihan umum AS.

"Mengingat lingkungan negosiasi yang menantang, kenaikan sebesar 8,3 persen dianggap cukup baik," kata Park Won-kwon, seorang profesor studi Korea Utara di Universitas Wanita Ewha.

Sebelum perjanjian baru tersebut berlaku, perjanjian tersebut akan menjalani prosedur domestik, termasuk pengesahan presiden dan persetujuan parlemen, sebuah proses yang diperkirakan akan memakan waktu setidaknya dua bulan.

Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Sejak 1991, Seoul telah menanggung sebagian biaya di bawah SMA untuk pekerja USFK Korea, pembangunan fasilitas militer, dan dukungan logistik lainnya.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Seorang warga Korea Utara telah menyeberangi perbatasan laut di Laut Kuning dan membelot ke Korea Selatan, kantor berita Yonhap melaporkan pada Kamis (8/8), mengutip militer Korea Selatan.

Seperti dilansir Reuters, warga Korea Utara tersebut menyeberangi Garis Batas Utara di Laut Kuning, perbatasan laut yang disengketakan di lepas pantai barat.

Kementerian pertahanan Korea Selatan menolak berkomentar ketika ditanya tentang laporan tersebut.

Jumlah pembelot Korea Utara yang tiba di Korea Selatan telah mencapai titik terendah sepanjang masa selama pandemi ketika Pyongyang bergerak untuk menutup perbatasannya dengan ketat.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Militer Korea Selatan pada Jumat (19/7), melakukan kampanye siaran melalui pengeras suara yang ditujukan ke Korea Utara. Cara ini sebagai tanggapan atas peluncuran balon oleh Korea Utara yang membawa sampah yang ditujukan ke Korea Selatan.

Siaran melalui pengeras suara dan balon-balon yang juga diluncurkan para aktivis Korea Selatan selama bertahun-tahun mengirimkan selebaran propaganda anti-Korea Utara, telah menjadi sumber ketegangan baru antara kedua Korea.

Reuters melaporkan, sejak bulan Mei 2024, Korea Utara telah menerbangkan ribuan balon yang berisi kantong sampah, terbawa angin ke Selatan dan dijatuhkan di lingkungan sipil, sehingga menyebabkan beberapa kerusakan properti.

Setelah berulang kali diperingatkan untuk berhenti mengirimkan sampah, militer Korea Selatan melanjutkan siaran menggunakan pengeras suara besar yang dipasang di perbatasan yang ditujukan ke Korea Utara, menyiarkan propaganda, berita dunia, dan musik K-pop.

Korea Utara telah menunjukkan beberapa reaksi paling marah terhadap kampanye selebaran dan siaran melalui pengeras suara.

Siaran tersebut, yang dianggap oleh para pejabat militer dan aktivis sebagai bentuk perang psikologis yang efektif, dihentikan berdasarkan perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2018, yang oleh kedua belah pihak dinyatakan batal karena ketegangan meningkat.