Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Seorang warga Korea Utara telah menyeberangi perbatasan laut di Laut Kuning dan membelot ke Korea Selatan, kantor berita Yonhap melaporkan pada Kamis (8/8), mengutip militer Korea Selatan.

Seperti dilansir Reuters, warga Korea Utara tersebut menyeberangi Garis Batas Utara di Laut Kuning, perbatasan laut yang disengketakan di lepas pantai barat.

Kementerian pertahanan Korea Selatan menolak berkomentar ketika ditanya tentang laporan tersebut.

Jumlah pembelot Korea Utara yang tiba di Korea Selatan telah mencapai titik terendah sepanjang masa selama pandemi ketika Pyongyang bergerak untuk menutup perbatasannya dengan ketat.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Ekonomi Korea Utara tumbuh tajam pada tahun 2023 setelah menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Ekonomi Korea Utara bangkit karena perdagangan dengan China meningkat setelah kontrol perbatasan pandemi COVID-19 dilonggarkan, menurut perkiraan bank sentral Korea Selatan.

Produk domestik bruto (PDB) Korea utara pada tahun 2023 kemungkinan tumbuh 3,1% secara riil, persentase pertumbuhan terbesar sejak 2016, demikian Bank of Korea (BOK) menyebutkan pada Jumat (26/7), seperti dilansir Reuters.

Perkiraan BOK dianggap sebagai salah satu indikator aktivitas ekonomi yang paling dapat diandalkan di Korea Utara yang tertutup, yang tidak menerbitkan data resmi.

"Meskipun sanksi ekonomi tetap ada, ekonomi tumbuh karena pelonggaran pembatasan terkait COVID, pertumbuhan perdagangan dengan China, dan kondisi cuaca yang menguntungkan," kata seorang pejabat BOK kepada wartawan.

Ekonomi Korea Utara berkontraksi sebesar 0,2% pada tahun 2022, 0,1% pada tahun 2021, dan 4,5% pada tahun 2020 di tengah pembatasan COVID dan sanksi PBB.

Selama pandemi, kelompok-kelompok kemanusiaan menyuarakan kekhawatiran tentang kekurangan pangan bagi banyak warga Korea Utara. Baru-baru ini pada bulan Januari, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan kegagalan menyediakan kebutuhan hidup dasar termasuk makanan bagi masyarakat merupakan "masalah politik yang serius".

"Sebagian besar pakar menilai pemulihan pada tahun 2023 bersifat sementara, tetapi ada juga faktor-faktor positif, seperti kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut dalam perdagangan dengan Tiongkok dan perluasan kerja sama ekonomi dengan Rusia," kata pejabat BOK.

Pyongyang dan Moskow sepakat bulan lalu untuk memperluas kerja sama dalam perdagangan, ekonomi, dan investasi saat mereka menandatangani pakta pertahanan bersama selama kunjungan pertama Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara sejak tahun 2000.

Pada tahun 2023, perdagangan Korea Utara dengan Tiongkok mencapai 98,3% dari total volume perdagangan, menurut BOK.

Data menunjukkan produksi industri melonjak 4,9%, tercepat dalam tujuh tahun, dipimpin oleh produksi barang-barang logam dan wig, dan sektor konstruksi tumbuh sebesar 8,2%, terbesar sejak tahun 2002, pada lebih banyak proyek perumahan. Sektor pertanian meningkat sebesar 1,0%.

Sektor industri menyumbang 30,7% perekonomian pada tahun 2023, sementara sektor pertanian dan konstruksi masing-masing menyumbang 22,0% dan 11,0%.

Volume perdagangan Korea Utara naik 74,6% menjadi US$ 2,77 miliar pada tahun 2023, setelah tumbuh pada rekor tertinggi sebesar 123,9% pada tahun 2022, ketika Korea Utara mulai melonggarkan kontrol perbatasan akibat pandemi. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dari $3,25 miliar pada tahun 2019 sebelum COVID.

Ekspornya melonjak 104,5% pada tahun 2023, dipimpin ekspor sepatu, topi, dan wig, sementara impor naik 71,3% dengan lonjakan permintaan pupuk.

Pendapatan nasional bruto nominal Korea Utara pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 1,59 juta won (US$ 1.147,56) per kapita, setara dengan hanya 3,4% dari 47,25 juta won Korea Selatan.

BOK telah menerbitkan estimasi ekonomi Korea Utara sejak tahun 1991, berdasarkan informasi dari berbagai sumber termasuk badan intelijen dan perdagangan luar negeri serta data dari kementerian unifikasi Korea Selatan.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Peristiwa menghebohkan terjadi di Seoul, Korea Selatan. Korea Utara telah mengirimkan sekitar 500 balon yang sarat dengan sampah ke wilayah udara Korea Selatan dalam 24 jam terakhir, menyebabkan gangguan penerbangan dan kebakaran di atap sebuah bangunan perumahan.

Insiden ini merupakan bagian dari kampanye propaganda yang sedang berlangsung oleh Pyongyang terhadap para pembelot Korea Utara dan aktivis di Korea Selatan.

Balon Sampah sebagai Alat Propaganda

Korea Utara telah menggunakan balon sebagai alat propaganda untuk mengirimkan berbagai objek ke Korea Selatan. Objek-objek ini termasuk sampah kertas dan plastik, yang dilengkapi dengan pengatur waktu yang dapat menyebabkan balon meledak dan menyebarkan sampah setelah jangka waktu tertentu.

Balon-balon ini ditujukan kepada para pembelot Korea Utara dan aktivis di Korea Selatan yang sering mengirimkan balon berisi selebaran anti-Pyongyang, obat-obatan, uang, dan USB yang berisi video K-pop dan drama. Balon-balon tersebut bertujuan untuk mengganggu kehidupan sehari-hari di Korea Selatan dan menyampaikan pesan propaganda Pyongyang.

Pada Rabu malam, balon yang dicurigai menyebabkan penundaan keberangkatan dan pendaratan di Bandara Gimpo Seoul selama dua jam. Pejabat di Korea Airports Corporation melaporkan bahwa insiden ini telah mengganggu jadwal penerbangan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penumpang.

Bandara utama internasional Korea Selatan, Incheon, juga beberapa kali terdampak oleh balon-balon ini dalam beberapa minggu terakhir. Gangguan ini menambah beban kerja bagi otoritas bandara yang harus menangani ancaman keamanan dan memastikan keselamatan penerbangan.

Di Provinsi Gyeonggi, sebuah balon menyebabkan kebakaran di atas sebuah bangunan perumahan. Petugas pemadam kebakaran dari Gyeonggi Northern Fire and Disaster Headquarters berhasil memadamkan api tersebut. Insiden ini menunjukkan bahaya nyata dari balon-balon sampah yang dikirim oleh Korea Utara.

Peran Militer Korea Selatan

Militer Korea Selatan menyatakan bahwa beberapa balon sampah dilengkapi dengan perangkat pengatur waktu yang dapat menyebabkan kebakaran. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Lee Sung-jun, menyebutkan bahwa 480 balon telah mendarat, sebagian besar membawa sampah kertas dan plastik.

Pada hari Rabu, beberapa balon Korea Utara mendarat di sekitar kantor kepresidenan yang dijaga ketat di Seoul. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan nasional dan kemampuan Korea Utara untuk mengancam stabilitas di Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk menghadapi ancaman dari balon-balon ini. Koordinasi dengan militer dan otoritas penerbangan dilakukan untuk meminimalkan dampak dari balon-balon sampah dan memastikan keselamatan publik.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Militer Korea Selatan pada Jumat (19/7), melakukan kampanye siaran melalui pengeras suara yang ditujukan ke Korea Utara. Cara ini sebagai tanggapan atas peluncuran balon oleh Korea Utara yang membawa sampah yang ditujukan ke Korea Selatan.

Siaran melalui pengeras suara dan balon-balon yang juga diluncurkan para aktivis Korea Selatan selama bertahun-tahun mengirimkan selebaran propaganda anti-Korea Utara, telah menjadi sumber ketegangan baru antara kedua Korea.

Reuters melaporkan, sejak bulan Mei 2024, Korea Utara telah menerbangkan ribuan balon yang berisi kantong sampah, terbawa angin ke Selatan dan dijatuhkan di lingkungan sipil, sehingga menyebabkan beberapa kerusakan properti.

Setelah berulang kali diperingatkan untuk berhenti mengirimkan sampah, militer Korea Selatan melanjutkan siaran menggunakan pengeras suara besar yang dipasang di perbatasan yang ditujukan ke Korea Utara, menyiarkan propaganda, berita dunia, dan musik K-pop.

Korea Utara telah menunjukkan beberapa reaksi paling marah terhadap kampanye selebaran dan siaran melalui pengeras suara.

Siaran tersebut, yang dianggap oleh para pejabat militer dan aktivis sebagai bentuk perang psikologis yang efektif, dihentikan berdasarkan perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2018, yang oleh kedua belah pihak dinyatakan batal karena ketegangan meningkat.