PBB,investor.id – Serangan dengan menggunakan pager atau penyeranta serta perangkat elektronik lainnya di Lebanon telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk pada Jumat (20/9/2024) menegaskan, ledakan itu menargetkan ribuan individu secara bersama.

Ledakan itu menargetkan baik warga sipil maupun anggota kelompok bersenjata, tanpa tahu siapa yang memiliki perangkat yang diincar. Langkah seperti itu merupakan pelanggaran HAM intersional serta hukum kemanusiaan internasional.

Penegasan itu ia sampaikan pada sidang Dewan Keamanan PBB.

Turk mengingatkan hukum kemanusiaan internasional melarang penggunaan alat jebakan berupa benda portabel tidak berbahaya yang dirancang dan dirakit khusus untuk menampung bahan peledak.

"Melakukan kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror di kalangan warga sipil merupakan kejahatan perang," tambahnya, lapor kantor berita Antara, Sabtu (21/9/2024). Sebelumnya, pada 17-18 September 2024, banyak pager dan walkie-talkie meledak di berbagai wilayah Lebanon.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sebanyak 37 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka akibat ledakan tersebut. Gerakan Hizbullah dan pemerintah Lebanon menyalahkan Israel atas insiden tersebut. Pihak berwenang Israel tidak membenarkan atau menyangkal keterlibatan mereka.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sekutu Barat Israel mengecam pernyataan Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich. Dia menyatakan kelaparan yang dialami penduduk Gaza adil dan bermoral.

Smotrich mengatakan dalam pidatonya pada Senin bahwa Israel tidak punya pilihan selain mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza.

BACA JUGA: Naskah Khutbah Jumat: Larangan Menunda-nunda Bayar Utang

"Tidak mungkin dalam realitas global saat ini untuk mengelola perang. Tidak seorang pun akan membiarkan kita membuat dua juta orang kelaparan, meskipun itu mungkin adil dan bermoral hingga mereka memulangkan para sandera," katanya pada sebuah konferensi yang mendukung pemukiman Yahudi, dilansir di Arab News, Kamis (8/8/2024).

Smotrich merupakan mitra utama dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia mendukung pendudukan kembali Gaza, pembangunan kembali pemukiman Yahudi yang disingkirkan pada 2005, dan apa yang ia gambarkan sebagai migrasi sukarela sejumlah besar warga Palestina keluar dari wilayah tersebut.

Uni Eropa pada Rabu mengutuk pernyataannya. Uni Eropa menyatakan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyebut pernyataan itu sangat memalukan.

Genosida yang sedang berlangsung yang dipicu oleh serangan Hamas telah menjerumuskan Gaza ke dalam bencana kemanusiaan. Sebagian besar penduduknya telah mengungsi di wilayah yang diblokade.

Seringkali beberapa kali, dan ratusan ribu orang dijejalkan ke dalam kamp-kamp tenda yang kumuh. Otoritas internasional terkemuka tentang tingkat keparahan krisis kelaparan, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu, mengatakan pada bulan Juni bahwa Gaza berada pada risiko tinggi kelaparan.

Organisasi bantuan mengatakan upaya untuk mengirimkan makanan dan bantuan lainnya terhalang oleh pembatasan Israel, pertempuran yang sedang berlangsung, dan pelanggaran hukum dan ketertiban. Israel mengatakan mereka mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa batas masuk dan menyalahkan badan-badan PBB karena gagal mengirimkannya dengan segera.

Militan yang dipimpin Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang dalam serangan mendadak ke Israel yang memicu perang dan menyandera sekitar 250 orang. Sekitar 110 sandera masih ditahan di Gaza, meskipun Israel yakin sekitar sepertiga dari mereka telah meninggal. Sebagian besar sisanya dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu di bulan November.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel yang terus berlanjut telah menyebakan hampir 40 ribu warga Palestina gugur dan telah menyebabkan kerusakan meluas.

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh serta menyebutnya sebagai kejahatan agresi, pelanggaran hukum internasional yang mencolok, dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran.

Pertemuan darurat pada Rabu (7/8/2024) yang dipicu oleh tuduhan Iran bahwa Israel membunuh Haniyeh yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Palestina itu, diakhiri dengan kecaman keras terhadap tindakan Israel.

OKI menekankan, pembunuhan Haniyeh saat dia berada di Teheran merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, Piagam PBB, dan serangan terhadap integritas teritorial dan keamanan nasional Iran.

Pernyataan akhir yang dikeluarkan dari kota Jeddah, Arab Saudi, menyesalkan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

OKI juga mendesak Dewan Keamanan PBB memberlakukan gencatan senjata segera dan komprehensif terhadap agresi Israel dan memastikan akses yang memadai serta berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza.

Organisasi tersebut turut menyampaikan kekhawatiran tentang potensi eskalasi, khususnya sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Fuad Shukr di Beirut dan kemungkinan tindakan balasan dari Iran setelah pembunuhan Haniyeh.

Eskalasi terjadi di tengah serangan dahsyat Israel di Jalur Gaza sejak serangan Hamas Oktober tahun lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 40 ribu warga Palestina telah tewas sejak saat itu, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 91 ribu orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari 10 bulan dalam perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memimpin pertemuan para Menlu Asean dan Amerika Serikat (AS) bersama Menlu AS, Antony Blinken, di Vientiane, Laos pada Sabtu (27/7/2024).

Indonesia adalah Koordinator Kemitraan Asean-AS periode 2021-2024. Retno mengangkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Dia menegaskan bahwa kemitraan Asean dan AS harus berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas dunia.

Menurutnya hukum internasional harus ditegakkan di manapun, di Ukraina, di Laut Cina Selatan dan tentunya di Palestina.

“Kita tidak bisa menutup mata akan kondisi krisis kemanusiaan di Gaza. Saat kita bicara di sini, lebih dari 40.000 orang dibunuh. Gencatan senjata harus segera dilakukan untuk hentikan kekejaman ini," katanya, dalam keterangan resmi pada Minggu (28/7/2024).

Menlu Retno mengajak AS dan Asean untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, dalam pernyataan nasionalnya, dia menyampaikan dua hal.

Pertama, AS sebagai mitra untuk perdamaian. Menlu RI menegaskan bahwa sebagai mitra, sangat penting untuk menghormati hukum internasional. Menciptakan budaya dialog juga penting.

Karenanya, dia menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik komitmen AS untuk melanjutkan dialog dengan China. Selain itu, sentralitas Asean juga harus terefleksi dalam berbagai kerja sama antara Asean dan AS.

Kedua, AS sebagai mitra untuk pertumbuhan. Retno menyampaikan pentingnya negara-negara Asean meningkatkan kapasitas industrinya, termasuk untuk sektor mineral kritis.

Terkait ini, Indonesia berharap AS sebagai negara anggota dari Minerals Security Partnership untuk berkontribusi membantu negara-negara di kawasan untuk bisa memenuhi standar ESG (Environmental, Social and Governance) untuk mineral.

Menlu RI menyampaikan bahwa kemitraan Asean dan AS harus menjadi faktor utama dan penentu dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan menguntungkan bagi semua.

Selain itu, Retno juga memaparkan capaian-capaian utama kerja sama Asean-AS dalam 3 tahun terakhir, di antaranya:

- Meningkatnya status kemitraan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership).

- Suksesnya penyelenggaraan KTT Asean-AS pada Mei 2022 dan menghasilkan Joint Vision statement.

- Komitmen untuk memajukan kerja sama ekosistem kendaraan listrik di kawasan, yang merupakan inisiatif baru bagi kawasan.

- Dukungan AS untuk Asean Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagaimana tertera dalam kesepakatan Asean-US Leaders' Statement on Cooperation on the AOIP, untuk majukan isu-isu penting termasuk maritim, konektivitasm SDGs dan ekonomi.

- Pembentukan Asean-US Center di Washington DC untuk mendorong kerja sama untuk public-private partnership. Ini adalah kerja sama sektoral baru.

Seperti diketahui, pertemuan Asean-AS membahas isu-isu penting kawasan maupun global, antara lain, perdamaian dan stabilitas kawasan, isu Palestina, perubahan iklim, peningkatan kapasitas, perdagangan, ekonomi digital, infrastruktur, artificial intellegence, keamanan siber, energi bersih, kendaraan listrik, konektivitas, dan keamanan maritim.

Adapun pertemuan Asean-AS kali ini merupakan pertemuan yang terakhir di bawah koordinasi Indonesia, karena untuk periode 2024-2027, Indonesia akan menjadi Koordinator Kemitraan Asean-Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pada Jumat (12/7/2024) mengatakan bahwa pemindahan paksa oleh Israel terhadap warga Palestina terus terjadi di seluruh Jalur Gaza. Mansour meminta Israel hentikan penyiksaan terhadap rakyat Palestina.

"Kami menyerukan sekali lagi, dengan sangat mendesak, kepada masyarakat internasional untuk menghentikan pembantaian dan penyiksaan Israel terhadap rakyat Palestina," tulis Mansour, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Mansour menyampaikan pernyataan itu dalam seruannya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, Dubes Rusia Vasily Nebenzya selaku presiden Dewan Keamanan untuk Juli, serta Presiden Majelis Umum Dennis Francis.

Mansour menekankan bahwa "pemindahan paksa warga sipil secara tidak manusiawi, ilegal, dan berulang terjadi di seluruh Gaza, sehingga menyebabkan kekacauan dan trauma terus menerus, khususnya bagi anak-anak dan warga sipil rentan lainnya, termasuk yang sakit, terluka dan cacat."

Dia mengatakan Gaza utara kembali dievakuasi setelah Israel memaksa warga mengungsi untuk pertama kali pada Oktober. Mansour menegaskan kembali tuntutannya kepada masyarakat internasional untuk "menghentikan pembantaian dan penyiksaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Dia juga menuntut kepastian perlindungan bagi warga Palestina sesuai dengan hukum internasional dan Perintah Tindakan Sementara yang mengikat dari Mahkamah Internasional (ICJ).

"Tidak ada tempat bagi orang-orang untuk pergi. Tidak ada tempat yang aman bagi mereka," katanya.

"Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan apa pun yang tersisa dianggap sebagai target yang sah di saat Israel terus melakukan pelanggaran sistematis dan serius terhadap hukum internasional, mencabik-cabik hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia serta semua perlindungan bagi warga sipil," katanya.

Dia menambahkan bahwa bahkan zona kemanusiaan dan tempat perlindungan PBB diubah oleh Israel menjadi zona pembantaian. "Harus ada gencatan senjata tanpa ditunda-tunda satu hari pun," katanya menekankan.

Seruan itu muncul saat Israel memperluas operasi militer daratnya di Gaza, bergerak dari utara ke timur dan barat Kota Gaza, serta ke Kham Younis di selatan.

Sebelumnya pada Jumat, Amnesty International mengatakan mereka menganggap perintah evakuasi berulang kali oleh Israel terhadap warga Gaza sebagai pemindahan ilegal dan kejahatan perang.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons perintah evakuasi baru dari pasukan Israel untuk warga di Kota Gaza yang dikeluarkan dua hari lalu, yang menginstruksikan semua penduduk untuk melarikan diri ke selatan.

Perintah evakuasi itu dilakukan setelah berhari-hari tentara Israel memaksa ribuan warga Palestina mengungsi dari rumah mereka di kota tua, serta di lingkungan Al-Tuffah dan Al-Daraj di Kota Gaza timur menuju wilayah barat.

Pada Rabu, tentara Israel, melalui selebaran kertas, memaksa warga Kota Gaza untuk bergerak ke kota Al-Zawaida, Deir al-Balah, di sektor tengah, sambil mengancam bahwa kota itu akan tetap menjadi zona pertempuran yang berbahaya.

Menurut otoritas kesehatan setempat, lebih dari 38.300 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas, dan hampir 88.300 orang luka-luka sejak Israel melancarkan serangan ke daerah kantong itu pada awal Oktober, sebagai balasan atas serangan kelompok Hamas Palestina.