BAGHDAD - Pejabat militer Kataeb Hizbullah dalam Perlawanan Islam di Irak, Abu Ali Al-Askari, memperingatkan pelanggaran kedaulatan Irak untuk menyerang Iran tidak hanya akan mengakibatkan respons balasan terhadap Israel, tetapi juga akan mencakup pangkalan Amerika Serikat (AS) di Irak.

?Kami menegaskan kembali bahwa setiap penargetan negara kami, Irak, atau penggunaan wilayah darat dan udaranya untuk menargetkan Republik Islam Iran, tidak akan membatasi respons Kataeb Hizbullah hanya pada entitas Zionis, tetapi juga akan menyerang pangkalan, kamp, dan kepentingan Amerika di Irak dan kawasan tersebut,? tegas Al-Askari.

Pernyataan kelompok tersebut menganggap serangan rudal Iran terhadap Israel terjadi sebagai respons terhadap genosida Israel di Gaza dan pembantaian terus-menerus terhadap warga sipil di Palestina dan Lebanon.

Al-Askari menekankan ancaman Israel untuk membalas Iran adalah ?dengan dukungan penuh dari Amerika dan negara-negara Barat?.

Pejabat militer Irak mengungkapkan meskipun negaranya tidak bermaksud melancarkan perang energi, jika perang itu benar-benar terjadi, dia memperingatkan mereka akan memastikan "dunia akan kehilangan 12 juta barel minyak setiap hari."

"Mengenai apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Yaman di Selat Bab al-Mandab dan apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Iran di Selat Hormuz, hanya Allah yang tahu," pungkas dia.

AS DukungIsrael

Pernyataan Perlawanan Islam Irak muncul setelah panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mana mereka membahas tanggapan yang diantisipasi rezim Zionis terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel pada tanggal 1 Oktober.

"Mereka melanjutkan diskusi mereka tentang tanggapan terhadap serangan Iran pekan lalu, diskusi yang tentu saja dimulai di tingkat staf, dan sekarang kedua pemimpin dapat melakukan percakapan yang produktif, lugas, dan jujur, seperti yang biasa mereka lakukan," ujar juru bicara Karine Jean-Pierre dilansir kantor berita Anadolu.

Wakil Presiden AS Kamala Harris dilaporkan berpartisipasi dalam percakapan antara keduanya, yang berlangsung Rabu pagi dan diikuti pernyataan Gedung Putih beberapa jam kemudian.

Biden menekankan kepada Netanyahu "komitmennya yang kuat terhadap keamanan Israel", sambil mengutuk "serangan rudal balistik Iran terhadap Israel dengan tegas."

Sementara Israel berjanji membalas serangan rudal Iran, Teheran telah memperingatkan Tel Aviv terhadap tindakan tersebut dengan menekankan tanggapannya akan menentukan dalam kasus ini.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam Iran pada Rabu dengan pembalasan yang "mematikan, tepat, dan sangat mengejutkan".

"Mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi atau bagaimana itu terjadi, tetapi mereka akan melihat hasilnya," ujar Gallant.

Genosida Berlanjut

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza.

Israel yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 42.010 warga Palestina telah tewas dan 97.720 warga lainnya terluka dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

PBB, investor.id – Sebuah komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel melakukan kejahatan perang atas serangan di rumah sakit Gaza, selama perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. "(Israel melakukan) kebijakan terpadu untuk menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza," katanya, seperti dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Mengutip laporan BBC, komisi PPB tersebut mengatakan serangan Israel terhadap fasilitas perawatan kesehatan Gaza dan perlakuan Israel terhadap tahanan Palestina merupakan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan.

Hamas dan kelompok Palestina lainnya juga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, atas perlakuan mereka terhadap sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Pihak Israel belum berkomentar, tetapi telah lama menuduh PBB bersikap bias dan menolak laporan kritis sebelumnya.

Laporan tersebut akan disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada 30 Oktober 2024, dipimpin oleh Navi Pillay selaku mantan kepala hak asasi manusia (HAM) PBB dari Afrika Selatan.

PBB menekankan pasukan keamanan Israel telah dengan sengaja menewaskan, menahan, dan menyiksa personel medis. sementara anak-anak menanggung beban dari runtuhnya sistem kesehatan.

Komisi tersebut mengutip kasus Hind Rajab berusia lima tahun, yang mobilnya mengalami kecelakaan saat ia dan keluarganya mencoba melarikan diri dari pengeboman. Beberapa anggota keluarga tewas, tetapi Hind berhasil menelepon Bulan Sabit Merah Palestina untuk meminta bantuan. Ambulans yang mencoba menghubunginya juga ditembak, menyebabkan keluarga ini berikut kru ambulans tewas.

Komisi tersebut mengatakan serangan terhadap sistem perawatan kesehatan telah menimbulkan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran bagi anak-anak Palestina dari generasi ke generasi. Tak hanya itu, juga berpotensi menghancurkan rakyat Palestina sebagai satu kelompok.

Laporan yang sama menuduh kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas, telah menjadikan sandera Israel sebagai sasaran kekerasan fisik, pelecehan, kekerasan seksual, isolasi paksa, akses terbatas ke fasilitas kebersihan, air dan makanan, ancaman dan penghinaan.

Dengan demikian, PBB menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi para sandera yang tersisa.

Komisi itu juga menyatakan keprihatinan tentang perlakuan terhadap ribuan tahanan Palestina, beberapa di antaranya adalah anak-anak.

Pasukan keamanan Israel telah menjadikan mereka sasaran penyiksaan sistematis. Ini termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, demikian tuduhan laporan tersebut.

Laporan tersebut secara langsung menyebut nama menteri keamanan nasional Israel Itamar Ben-Gvir, dengan mengatakan penyiksaan tersebut terjadi atas perintah langsung darinya.

Dijelaskan pula bukti terperinci dan menambah kekhawatiran yang berkembang. Ini tercermin dalam sebuah kasus di Mahkamah Internasional dan investigasi oleh Mahkamah Kriminal Internasional, atas meluasnya perang di Timur Tengah.

Perang tersebut dimulai setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Lebih dari 42.060 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Hamas adalah organisasi Islam Palestina yang mengklaim bertempur untuk memerdekakan Palestina dari okupasi Israel. Namun, organisasi ini juga melakukan banyak kejahatan perang dalam perjalanannya membebaskan Palestina.

Artikel ini tidak akan mendebatkan apakah Hamas adalah organisasi kemerdekaan atau tidak. Namun, kejahatan perang tetaplah kejahatan dan ini daftar kejahatan perang Hamas selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023 berdasarkan Mahkamah Pidana Internasional.

Kejahatan Perang Hamas

Gambar: Jaksa Pidana Internasional, Karim A.A Khan KC. (sumber: ICC)

Pada bulan Mei, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim A.A Khan KC, mengajukan permohonan atas surat perintah penangkapan terduga penjahat perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 11 bulan.
Dari sisi Hamas Kantor Kejaksaan Karim mendakwa pemimpin-pemimpin tertinggi Hamas yang meliputi Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan Ismail Haniyeh. Dugaan kejahatan perang itu berdasarkan Statuta Roma dari setidaknya 7 Oktober 2023 berupa:

1. Pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan pasal 7(1)(b) Statuta Roma;

2. Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan pasal 7(1)(a), dan sebagai kejahatan perang, bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

3. Penyanderaan sebagai kejahatan perang, bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(iii);

4. Pemerkosaan dan tindakan kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan pasal 7(1)(g), dan juga sebagai kejahatan perang sesuai pasal 8(2)(e)(vi) dalam konteks penahanan;

5. Penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan pasal 7(1)(f), dan juga sebagai kejahatan perang, bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i), dalam konteks penahanan;

6. Tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan pasal 7(1)(k), dalam konteks penahanan;

7. Perlakuan kejam sebagai kejahatan perang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i), dalam konteks penahanan; dan

8. Tindakan yang merendahkan martabat pribadi sebagai kejahatan perang, bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(ii), dalam konteks penahanan.

Kantor kejaksaan Karim berandil bahwa memiliki landasan yang kuat atas pembunuhan ratusan warga sipil Israel dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menyandera 245 orang. Kantor kejaksaan juga percaya bahwa para sandera telah disekap dalam keadaan tidak manusiawi.

Adapun dugaan kejahatan sexual termasuk pemerkosaan terhadap para sandera.

ICC merupakan lembaga internasional yang sama yang mendakwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada bulan Mei.

Pada bulan Oktober saat ini, hanya Yahya Sinwar dari ketiga pemimpin Hamas yang didakwa ICC yang kemungkinan masih hidup. Ismail Haniyeh dan Muhammad Deif tewas pada bulan Juli.

Baca Juga:
Daftar Kejahatan Perang Netanyahu Versi Mahkamah Pidana Internasional, Bisa Ditahan?


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA - Israel sejak Januari lalu telah menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang dialokasikan untuk Gaza dikirim ke Norwegia bukan kepada Otoritas Palestina (PA).

Sejak November 2023, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan Pemerintah Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dicapai pada 1990-an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sementara, PA diusir dari Jalur Gaza pada 2007, banyak pegawai sektor publik di daerah kantong itu tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.

Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan mereka dapat jatuh ke tangan Hamas.

"Dana yang dibekukan itu tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga," ujar Kantor Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).

Israel Kendalikan Pajak Palestina

Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.

Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

Negara Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak PA sebagai sarana untuk memeras dan menghukum otoritas tersebut. Misalnya, pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel yang baru dibentuk, yang dipandang sebagai pemerintah koalisi paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar USD39 juta dari PA setelah otoritas tersebut meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.

"Pemerasan Israel terhadap pendapatan pajak kami tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan politik dan diplomatik kami," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat itu setelah kabinet keamanan Israel sebelumnya menggambarkan tindakan PA di ICJ sebagai keputusan untuk melancarkan perang politik dan hukum melawan Israel.

"Pemerintah Palestina berutang miliaran dolar dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan-perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar.

"Ada juga utang misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya."

Pada 2021, krisis keuangan PA diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar PA seluruh bagian pendapatan pajaknya sebelum 7 Oktober mendorongnya untuk memotong semua gaji sebesar 25%.

Sejak November ketika Israel memutuskan membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai protes. Sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA tidak dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Sebuah Lembaga yang dinamakan 'People's Court' atau Pengadilan Rakyat telah mengeluarkan surat perintah penangkapan simbolis terhadap Presiden China Xi Jinping.

Melansir Radio Free Asia, surat perintah penangkapan ini dirilis dengan alasan bahwa Xi telah melakukan sejumlah kejahatan seperti agresi terhadap Taiwan, kejahatan terhadap kemanusiaan di Tibet, dan genosida terhadap Uighur di Xinjiang.

People's Court disebut sebagai pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda.

Pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 12 Juli 2024, setelah menggelar sidang selama empat hari, yang mencakup kesaksian para saksi ahli dan laporan korban.

Anggota peradilan tersebut antara lain Stephen Rapp, mantan duta besar AS untuk masalah kejahatan perang; Zak Yacoob, pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan; dan Bhavani Fonseka, pengacara konstitusi dan aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka.

Menurut laporan RFA, para ahli dan saksi merinci pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet dan Xinjiang, meliputi pengawasan yang mengganggu, penindasan, penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan bergerak, serta apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk menghapus identitas budaya dan agama mereka yang berbeda.

Beberapa saksi adalah orang-orang yang selamat dari kamp penahanan massal di Xinjiang, tempat terjadinya penyiksaan dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur.

Yang patut digarisbawahi, badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Adapun proses persidangannya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.

Pengadilan mengatakan pihaknya “mendapatkan dasar hukum yang cukup” untuk penangkapan Xi atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan meminta komunitas internasional untuk mendukung keputusan tersebut, meskipun tidak jelas bagaimana reaksi pemerintah.

“Temuan inti pengadilan ini sangat penting, mengungkap sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara China,” demikian menurut laporan oleh JURIST, sebuah organisasi berita nirlaba yang menyoroti masalah supremasi hukum di seluruh dunia.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah China terkait hal ini.

Sebelumnya, pada bulan Februari 2023, The Court of the Citizens of the World mengeluarkan dakwaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan agresi di Ukraina dan menyerukan penangkapannya.

Sebulan kemudian, International Criminal Court juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris Rusia untuk hak-hak anak, atas dugaan kejahatan perang yang melibatkan tuduhan bahwa Rusia telah mengambil paksa anak-anak Ukraina.

JAKARTA - Pelabuhan Eilat di selatan Israel berencana memberhentikan setengah tenaga kerjanya pekan ini akibat serangan-serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersil di Laut Merah.

"Pelabuhan Eilat adalah pintu gerbang selatan Israel menuju Timur Jauh, Australia, dan Afrika," ujar Kepala Eksekutif Pelabuhan Eilat, Gideon Golber kepada harian Israel, Maariv dikutip dari Middle East Monitor, Senin (22/7/2024).

"Semua aktivitas terhenti karena kapal-kapal tidak dapat lagi melintas ke arah manapun untuk mencapai Pelabuhan Eilat atau melakukan perjalanan ke Eropa melalui Terusan Suez. Oleh karena itu, pelabuhan menghentikan operasinya dan pendapatan pun terhenti," tambahnya.

Golber mengungkapkan pelabuhan tersebut akan memberhentikan 50% karyawan akibat mengalami kerugian. Berdasarkan laporan, Israel Yedioth Ahronoth, pelabuhan tersebut telah mengalami kerugian sebesar 50 juta shekel atau USD13,61 juta setara Rp220 miliar.

Saat ini, sekitar 120 orang dipekerjakan di pelabuhan tersebut. Pelabuhan Eilat di Israel secara resmi menyatakan kebangkrutannya, setelah delapan bulan lumpuh total dari aktivitas komersil dan penghentian penerimaan kapal dan peti kemas, terutama yang berasal dari pasar negara-negara Asia, yang membawa serta kebutuhan ekonomi dan sektor industrinya.

Sejumlah barang termasuk bahan mentah, barang setengah jadi, input produksi, mesin dan peralatan, minyak mentah dan bahan bakar, gandum, makanan, mobil, dan kebutuhan pasar lainnya. Alasannya akibat serangan beruntun yang dilancarkan oleh kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Laut Arab, serta penargetan kapal-kapal dari negara-negara yang mendukung Pendudukan Israel dalam perang genosida yang dilancarkannya terhadap warga Gaza terutama kapal-kapal AS dan Inggris.

Menurut situs World Cargo, pelabuhan Eilat secara resmi dinyatakan bangkrut karena kurangnya aktivitas komersil.
Menurut data yang diberikan perusahaan, pelabuhan tersebut tidak mengalami aktivitas atau pendapatan selama delapan bulan terakhir dan serangan oleh pasukan Yaman di Laut Merah menyebabkan penurunan lalu lintas pelayaran sebesar 85 persen.

Penurunan tajam ini menyebabkan kerugian besar bagi pelabuhan, yang memaksa meminta bantuan keuangan dari Pemerintah Israel untuk menutupi biaya dan menghindari penutupan permanen.

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dituduh berusaha menyabotase perundingan gencatan senjata di Gaza yang sedang berlangsung dengan mengeluarkan serangkaian tuntutan baru yang ?tidak dapat dinegosiasikan?.

Netanyahu menerbitkan lima garis merahnya pada Minggu malam (7/7/2024) menjelang pembicaraan tidak langsung yang penting dengan kelompok Palestina Hamas melalui mediator yang akan berlangsung di Doha akhir pekan ini.

Dia mengatakan kesepakatan apa pun harus memungkinkan Israel untuk kembali berperang sampai semua ?tujuan? perang tercapai, beberapa di antaranya dianggap tidak dapat dicapai oleh militer Israel.

Hamas telah mencari jaminan bahwa jeda awal pada akhirnya akan mengakhiri perang secara permanen.

Kedua, kesepakatan harus membuat penyelundupan senjata ke Hamas melalui Mesir tidak mungkin dilakukan, ujar Netanyahu.

Klausul ini sebelumnya bukan bagian dari kerangka gencatan senjata yang disepakati secara luas dan didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Dewan Keamanan PBB.

Tuntutan ketiganya adalah memastikan kembalinya ?ribuan pejuang bersenjata? di Gaza tidak mungkin dilakukan.

Proposal gencatan senjata Israel sebelumnya menunjukkan Israel menyetujui penarikan bertahap dari Gaza dan mengizinkan kembalinya para pengungsi tanpa syarat ke Gaza utara.

Keempat, Netanyahu mengatakan Israel akan ?memaksimalkan jumlah sandera yang masih hidup yang dikembalikan dari tahanan Hamas?.

Terakhir, dia mengatakan garis besar kesepakatan yang disetujui Israel dan didukung Presiden AS Joe Biden, mengizinkan pembebasan tawanan Israel tanpa ?merugikan tujuan perang lainnya?.

Para politisi Israel dan pejabat Israel terkejut dengan pengumuman perdana menteri tersebut, menurut media Israel.

?Publikasi tuntutan yang diperketat tersebut, yang tampaknya bertentangan dengan tawaran Israel sebelumnya, bertujuan menunda dan merusak peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat,? ungkap sumber keamanan kepada situs berita Israel Ynet.

?Tuntutan tersebut adalah perilaku tidak pantas yang akan merusak peluang para korban penculikan untuk kembali pulang,? papar sumber keamanan kepada Ynet.

Pejabat keamanan lainnya mengatakan kepada Channel 12, ?Netanyahu berpura-pura menginginkan kesepakatan, namun berupaya menggagalkannya.?

Ketentuan mengenai dugaan penyelundupan senjata melalui Mesir, yang bukan merupakan bagian dari perundingan dengan Hamas, juga dikritik karena merusak kontak dengan Kairo, mediator utama dalam pembicaraan dengan Hamas.

?Ini berbahaya bagi wacana yang dilakukan dengan Kairo dan berdampak negatif pada semua perundingan,? ujar seorang sumber kepada Ynet.

Menggagalkan Kemajuan Mediator

Pernyataan Netanyahu juga dilaporkan membuat marah para mediator, yang mengatakan tuntutannya dapat menggagalkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah dalam perundingan dalam beberapa pekan terakhir.

Israel dan Hamas telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung sejak Januari untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang di Gaza dan menukar tahanan.

Israel telah membunuh lebih dari 38.000 warga Palestina dalam genosida sembilan bulan tersebut, termasuk 15.000 anak-anak dan lebih dari 10.000 wanita.

Lebih dari 120 warga Israel ditahan di Gaza sementara Israel menahan lebih dari 10.000 tahanan politik Palestina.

Kedua belah pihak telah bolak-balik membahas usulan garis besar perjanjian tiga fase yang diajukan mediator AS, Qatar dan Mesir.

Sebagian besar komponen kesepakatan telah diselesaikan setelah negosiasi berbulan-bulan.

Namun, rincian mengenai ketentuan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel masih belum terselesaikan.

Biden mengatakan Israel menyetujui gencatan senjata permanen dan penarikan penuh sebagai bagian dari garis besar tawaran terbaru yang dikirimkan kepada mediator pada 27 Mei, yang diungkapkan secara lengkap oleh MEE.

Para pejabat Israel tidak pernah secara eksplisit mengatakan mereka setuju untuk mengakhiri perang atau menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

Para pejabat Hamas menyambut baik pengumuman Biden tetapi kemudian menyatakan tawaran Israel tidak menjamin berakhirnya perang.

Kelompok Palestina dilaporkan telah melunakkan posisinya dalam beberapa pekan terakhir, dengan membatalkan tuntutan jaminan eksplisit untuk mengakhiri perang sebelum gencatan senjata dimulai.

Sebaliknya, Hamas telah menyetujui kata-kata terbuka yang memungkinkan perundingan untuk gencatan senjata permanen dilakukan selama gencatan senjata awal sementara, menurut laporan media.

Kemajuan ini sekarang terancam karena komentar Netanyahu baru-baru ini, menurut seorang pejabat senior dari salah satu negara penengah kepada Times of Israel.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan perdana menteri Israel berusaha menyabotase perjanjian tersebut.

?Komentarnya menghantam aspek paling sensitif dari perundingan yang sedang berlangsung,? papar dia, seraya menambahkan komentar tersebut ?sangat merugikan upaya untuk mempertahankan ambiguitas? yang dicapai dalam kata-kata dalam tawaran terbaru.

?Kita tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa itu dibuat semata-mata untuk tujuan politik,? ungkap pejabat itu.

TEPI BARAT - Setiap hari, Ahmed Daraghmeh harus melakukan perjalanan dari kotanya Tubas, di bagian utara Tepi Barat, untuk mencapai kota Ramallah, tempat dia bekerja.

Saat mulai bekerja di kantor teknik, empat tahun lalu, Daraghmeh sudah bisa beraktivitas dengan normal.

Namun dua tahun lalu, Israel melancarkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok Perlawanan Palestina di Tepi Barat bagian utara dan mendirikan banyak pos pemeriksaan militer dalam upaya menguasai wilayah tersebut.

Perjalanan yang biasanya memakan waktu tidak lebih dari satu jam, kini memakan waktu lebih dari lima jam, hingga kini dia mencari pekerjaan lain atau menyewa kamar di Ramallah.

Perjalanan lima jam itu bisa menjadi lebih lama lagi, tergantung pada suasana hati tentara Israel yang dikerahkan di ratusan pos pemeriksaan militer dan mengontrol lalu lintas serta pergerakan puluhan ribu warga Palestina di seluruh Tepi Barat.

?Untuk menghindari pos pemeriksaan militer, kami mulai mengambil jalan alternatif, termasuk jalan tanah, namun di sana pun, jalan tersebut tidak aman,? ujar Daraghmeh kepada The Palestine Chronicle.

?Tentara Israel terkadang mengejar kami dan buldoser menutup jalan alternatif dengan penghalang tanah untuk mencegah kami menggunakannya. Situasi ini menjadi tidak tertahankan,? papar dia.

Angka yang Mengejutkan

Pada awal tahun 2023, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan adanya ?565 hambatan? terhadap pergerakan warga di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Hambatan tersebut meliputi 49 pos pemeriksaan permanen, 134 pos pemeriksaan tidak permanen, yang diawaki tentara Israel atau perusahaan keamanan swasta, 304 barikade jalan, penghalang tanah, dan gerbang jalan, serta 73 tembok tanah, parit, dan banyak lagi.

Menurut perkiraan OCHA, ?ada 642 hambatan fisik, yang secara keseluruhan merupakan peningkatan sekitar 8% dibandingkan dengan 593 hambatan yang tercatat dalam survei penutupan terakhir yang kami lakukan pada awal tahun 2020.?

Situasi menjadi lebih sulit setelah dimulainya genosida Israel di Jalur Gaza, ketika jumlah pos pemeriksaan militer berlipat ganda dan gerbang besi dipasang di pintu masuk ke sebagian besar desa, kota kecil, dan kamp.

Hambatan yang memisahkan kota-kota dan komunitas Palestina juga meningkat, dan Israel menerapkan kebijakan yang membatasi pergerakan dan melecehkan warga Palestina.

Misalnya, melewati pos pemeriksaan Kontainer, yang memisahkan Tepi Barat bagian selatan dari pusatnya, menjadi lebih menantang.

Pos pemeriksaan ditutup selama berjam-jam, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang menyesakkan.
Desa Penjara

Melihat peta pos pemeriksaan militer Israel, kita dapat melihat bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk menjamin ?keamanan? melainkan untuk memutus dan mengisolasi kota-kota Palestina.

Oleh karena itu, puluhan kota dan desa menjadi komunitas pemukiman terisolir. Diantaranya adalah kota Beit Iksa, barat laut Yerusalem.

Tentara Israel mendirikan pos pemeriksaan militer di pintu masuk kota, yang menghambat pergerakan penduduknya.

Wali Kota Beit Iksa, Murad Zayed, mengatakan kepada Palestine Chronicle bahwa kota tersebut sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh pos pemeriksaan, yang mencakup satu gerbang yang dapat dibuka dan ditutup oleh tentara kapan pun mereka mau.

Pada tanggal 6 Juli, sekelompok pelajar sekolah menengah sedang dalam perjalanan ke kota terdekat Biddu untuk mengikuti salah satu ujian akhir mereka, namun tentara menutup pos pemeriksaan sepenuhnya dan mencegah mereka lulus.

?Para pelajar menjadi sangat stres dan frustrasi, jadi kami harus memindahkan mereka melalui rute alternatif yang melintasi pos pemeriksaan lain yang jauh,? ujar Zayed kepada kami.

?Bukannya lima menit, malah memakan waktu satu setengah jam dan ketika kami tiba, kondisi psikologis mereka sangat buruk,? papar dia.

Warga Palestina yang bukan penduduk Beit Iksa dilarang memasukinya kecuali melalui koordinasi terlebih dahulu dengan tentara Israel, dan karena alasan yang sangat mendesak.

Wali Kota menjelaskan, pos pemeriksaan ini menjadi kendala besar bagi warga, karena desanya terasa seperti penjara besar.

Pasien dilarang mencapai rumah sakit dan beberapa wanita hamil terpaksa melahirkan di pos pemeriksaan karena tentara Israel mencegah mereka menyeberang tanpa alasan yang sah.

?Hambatan ini mencekik kami, memutus komunikasi kami dengan dunia, dan sepenuhnya menghambat kehidupan kami,? ungkap wali kota.