JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono bakal memberikan tindakan tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan judi online (judol).

Heru menuturkan, Pemprov akan mendisiplinkan ASN yang terbukti bermain judol hingga berkali-kali meski telah diperingati.

"Kalau dia sengaja berkali-kali ya tentunya dilakukan tindakan disiplin sesuai dengan aturan," ucap Heru saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Terkait 165 anggota Satpol PP yang terindikasi bermain judol, Pemprov melakukan serangkaian pembinaan, termasuk dari sisi psikologis dan mental.

"Untuk sanksi, yang pertama dia (buat) surat pernyataan. Yang kedua kami lihat datanya. Hasilnya kan tergantung si ASN itu kan," ucapnya.

Heru menyebut, orang-orang yang kecanduan judol terkadang tidak sadar dirinya terperangkap dalam permainan judi.

"Kadang-kadang kan tidak sadar dia main game, padahal itu judol. Kami imbau untuk tidak menggunakan ponsel atau alat lain untuk judol," ucapnya.

Heru pun mengakui judi online merupakan ranah pribadi dan susah untuk diawasi karena penggunannya melalui ponsel.

"Judi online itu sangat pribadi, kami enggak bisa (awasi). Apalagi judol itu di handphone pribadinya, kan tidak bisa diawasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengaku akan menelusuri terlebih dahulu terkait adanya 165 ASN Satpol PP Jakarta yang kedapatan bermain judol.

"Nanti kita telusuri. Ya kan dicek dulu. Intinya dicek, mereka bener enggak, kan yang diminta itu," ujar Arifin saat ditemui di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Adapun, dari data yang diterima Kompas.com, tercatat ada 165 anggota Satpol PP Jakarta yang terindikasi bermain judi online.

Jumlah total transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp 2,3 miliar.

Tercatat ada satu anggota yang total depositnya mencapai Rp 194.087.791 dengan frekuensi deposit sebanyak 193 kali.

Jumlah tersebut tertuang dalam surat permintaan klarifikasi dari Inspektorat yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Jakarta, Arifin, terkait anggotanya yang bermain judi online.

Surat itu bernomor e.0519.PA.01.00, ditandatangani oleh Sekretaris Inspektur DKI Jakarta, Dina Himawati dan dikeluarkan pada 10 September 2024.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam judi online.

KemenpanRB menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September lalu.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan mendorong perilaku kriminal lainnya.

“Kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Menurut Anas, tindak pidana judi online telah memasuki titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judi online.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” papar Anas.

Sanksi bagi ASN yang main judi online

Anas memaparkan, apabila PPK atau atasan menemukan adanya indikasi perjudian online, maka bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku judi online yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sedangkan apabila berdampak buruk bagi negara atau pemerintah maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” bunyi Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024.

Sementara itu, terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa judi online, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus judi online, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Sebagai informasi, kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan instansi pemerintah juga berlaku bagi tenaga honorer (non-ASN) yang terlibat.

Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat judi online dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Anas menambahkan, pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Informasi selengkapnya mengenai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah bisa dibaca di sini: Surat MenpanRB Nomor 5 Tahun 2024.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam judi online.

KemenpanRB menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September lalu.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan mendorong perilaku kriminal lainnya.

“Kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Menurut Anas, tindak pidana judi online telah memasuki titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judi online.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” papar Anas.

Sanksi bagi ASN yang main judi online

Anas memaparkan, apabila PPK atau atasan menemukan adanya indikasi perjudian online, maka bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku judi online yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sedangkan apabila berdampak buruk bagi negara atau pemerintah maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” bunyi Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024.

Sementara itu, terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa judi online, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus judi online, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Sebagai informasi, kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan instansi pemerintah juga berlaku bagi tenaga honorer (non-ASN) yang terlibat.

Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat judi online dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Anas menambahkan, pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Informasi selengkapnya mengenai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah bisa dibaca di sini: Surat MenpanRB Nomor 5 Tahun 2024.