Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kemungkinan akan diputuskan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Meski begitu, saat ini Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario terkait pemindahan itu.

"Iya, tentu ini keputusan di pemerintah yang baru, ya, untuk memutuskan ini. Tapi kami telah siapkan skenario terkait dengan pemindahan itu," ujar Anas saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

"Kemenpan RB telah siapkan plan a, b, c," tegasnya.

Hingga saat ini, lanjut Anas, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut soal pemindahan ASN ke IKN dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja, persiapan untuk pemindahan terus dimatangkan. Termasuk untuk fasilitas tempat tinggal dan perkantoran.

Anas juga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah meminta agar seluruh ekosistem pendukung ASN di IKN dituntaskan. Misalnya, saat ini sebanyak 500 unit kamar apartemen untuk tempat tinggal ASN telah siap dihuni.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di IKN juga masih berlanjut sehingga situasi di lapangan terkadang masih berdebu.

"Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan. Sehingga sesungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru (arahan Presiden) supaya ini disempurnakan, maka nanti kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," kata Anas.

Sebelumnya, Menteri Anas mengatakan, sebanyak 1.700 ASN bakal mulai dipindahkan ke Ibu IKN di Kalimantan Timur mulai Oktober 2024.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan hunian yang telah siap di ibu kota baru tersebut. Dia menyebutkan, sebanyak 47 tower akan selesai pada Oktober 2024.

"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," kata Anas dalam keterangannya sebelum sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).

Anas menuturkan, ribuan ASN yang bakal dipindah itu berdasarkan skenario tanpa berbagi hunian. Jika dengan skenario berbagi hunian, ada 3.200 ASN yang bisa dipindahkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemindahan ASN ke IKN, Menpan RB: Keputusan di Pemerintah yang Baru...", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/02/143847026/pemindahan-asn-ke-ikn-menpan-rb-keputusan-di-pemerintah-yang-baru.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam judi online.

KemenpanRB menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September lalu.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan mendorong perilaku kriminal lainnya.

“Kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Menurut Anas, tindak pidana judi online telah memasuki titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judi online.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” papar Anas.

Sanksi bagi ASN yang main judi online

Anas memaparkan, apabila PPK atau atasan menemukan adanya indikasi perjudian online, maka bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku judi online yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sedangkan apabila berdampak buruk bagi negara atau pemerintah maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” bunyi Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024.

Sementara itu, terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa judi online, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus judi online, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Sebagai informasi, kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan instansi pemerintah juga berlaku bagi tenaga honorer (non-ASN) yang terlibat.

Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat judi online dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Anas menambahkan, pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Informasi selengkapnya mengenai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah bisa dibaca di sini: Surat MenpanRB Nomor 5 Tahun 2024.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam judi online.

KemenpanRB menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September lalu.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan mendorong perilaku kriminal lainnya.

“Kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Menurut Anas, tindak pidana judi online telah memasuki titik mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judi online.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” papar Anas.

Sanksi bagi ASN yang main judi online

Anas memaparkan, apabila PPK atau atasan menemukan adanya indikasi perjudian online, maka bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku judi online yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sedangkan apabila berdampak buruk bagi negara atau pemerintah maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” bunyi Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024.

Sementara itu, terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa judi online, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus judi online, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Sebagai informasi, kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan instansi pemerintah juga berlaku bagi tenaga honorer (non-ASN) yang terlibat.

Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat judi online dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Anas menambahkan, pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Informasi selengkapnya mengenai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah bisa dibaca di sini: Surat MenpanRB Nomor 5 Tahun 2024.

KOMPAS.com - Fenomena judi online semakin meresahkan dan telah melibatkan berbagai kalangan. Judi online bisa membawa risiko besar, termasuk masalah keuangan dan kecanduan.

Untuk mengurangi dampak negatif dari judi online di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menerbitkan surat edaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya.

“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

Adapun larangan judi online bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Disebutkan bahwa tindak pidana judi online telah memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp 600 triliun.

Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judi online.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” papar Anas.

Apabila menemukan adanya indikasi perjudian online, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

ASN pelaku judi online yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang.

Sementara itu, apabila berdampak buruk bagi negara atau pemerintah maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.

Lebih lanjut, terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa judi online, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus judi online, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Perlu dicatat, kebijakan tersebut juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat judi online dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja.

“Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Anas.

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini.

Informasi selengkapnya mengenai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah bisa dibaca di sini: SuratMenpanRB Nomor 5 Tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di 10 Provinsi dianggap rawan tidak bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kesepuluh provinsi yang dinilai rawan ASN tak netral pada Pilkada 2024 menurut penelitian itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Banten, Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatra Selatan, dan Riau.

Temuan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

"Kami telah mengumpulkannya ke dalam 10 provinsi potensial di mana terdapat munculnya permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN," kata Hemi saat memaparkan hasil Penelitian Peta Sebaran Potensi Kecurangan Pengerahan ASN di Pilkada 2024 & Launching Website Peta Kecurangan Pilkada, di KeKini Coworking Space, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024), seperti dikutip dari akun Instagram Themis Indonesia.

Menurut Hemi, ASN di Provinsi Jawa Barat dan Sumatra Utara menjadi yang paling disorot dalam persoalan netralitas dalam Pilkada serentak 2024 karena kewenangan yang mereka miliki dan diwujudkan dalam kebijakan bisa mempengaruhi pilihan rakyat.

"Yang perlu diingat adalah ini bukan pertarungan memperebutkan suara saja. Sebenarnya kenapa ASN menjadi penting karena dia merupakan salah satu faktor kunci untuk dapat memenangkan pilkada. Karena mereka memiliki kewenangan-kewenangan apalagi di daerah ya, mereka memiliki kuasa untuk dapat mempengaruhi pilihan masyarakat," ujar Hemi.

Dengan kewenangan membuat kebijakan, Hemi menilai ASN mempunyai peran sentral memenangkan atau menjatuhkan kandidat tertentu di daerahnya.

Hemi menyampaikan, penelitian itu menggunakan data jumlah ASN di seluruh Indonesia dan DPT di masing-masing provinsi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 2 indikator utama. Pertama, perbandingan jumlah ASN dan DPT di provinsi yang dipilih sebagai sampel.

Kedua, tingkat kerawanan berdasarkan potensi pengerahan ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Hemi menyampaikan, analisis data dilakukan melalui 5 tahap. Pertama mengidentifikasi fakta hukum yang terkait dengan potensi kecurangan Pilkada Serentak 2024 terkait netralitas ASN dan mengelompokkan hal-hal relevan dengan permasalahan.

Kedua mengumpulkan bahan hukum dan data relevan dengan objek penelitian.

Ketiga, menganalisis data dan objek penelitian berdasarkan bahan hukum telah dikumpulkan.

Keempat, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan kelima mengajukan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten pada bagian penutup.

Menurut Hemi, dari hasil penelitian itu terungkap ketika pasangan kandidat kepala daerah tidak memiliki akses kepada ASN, maka mereka akan sulit untuk bertarung dengan orang yang berstatus petahana maupun orang yang dulunya merupakan seorang birokrat untuk dapat berkompetisi secara adil dalam pilkada.

Selain itu, lanjut Hemi, penelitian itu juga mengungkap rusaknya profesionalisme ASN yang diseret-sert buat kepentingan politik pihak tertentu pada Pilkada 2024.

"ini adalah permasalahan jangka panjang karena mereka akan mendapatkan logika yang keliru terkait dengan bagaimana mereka terlibat di dalam politik," ucap Hemi.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) diundur menjadi pada Oktober 2024. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan ASN pada September 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyampaikan, alasan penundaan kepindahan ASN ke IKN lantaran tower apartemen yang disiapkan belum sepenuhnya rampung.

“Ada beberapa apartemen ASN yang sedang disempurnakan dan ini belum sepenuhnya selesai. oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September kalau belum tuntas,” tutur Anas saat selesai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI, DPD RI Tahun 2024, Jumat (16/8).

Adapun terdapat dua skenario yang sudah disiapkan. Pertama, jika ASN harus berbagi hunian dengan yang lainnya, maka sebanyak 3.200 ASN akan diberangkatkan pada tahap pertama pada Oktober 2024.

Skenario kedua, tanpa sharing hunian, maka hanya 1.700 ASN yang akan pergi pada tahap pertama.

“Tapi Presiden sampaikan tidak sharing apartemen yang berkeluarga satu ASN satu apartemen,” kata Anas.

Anas juga menyampaikan, saat ini hunian ASN yang akan siap pada Oktober 2024, sebanyak 47 tower yang tersedia. Sebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI dan Polri. Sementara itu, sisanya untuk ASN.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebanyak 1.700 Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal mulai dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai Oktober 2024.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan hunian yang telah siap di ibu kota baru tersebut. Dia menyebut, sebanyak 47 tower akan selesai pada Oktober 2024.

"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan Insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 Tower sebagian ini 12 Tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," kata Anas dalam keterangannya sebelum sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).

Anas menuturkan, ribuan ASN yang bakal dipindah itu berdasarkan skenario tanpa berbagi hunian. Adapun jika dengan skenario berbagi hunian, maka ada 3.200 ASN yang bisa dipindahkan.

"Kami juga telah membuat skenario tadinya kalau sharing berapa, kalau tidak sharing (berapa). Di bulan Oktober akan bisa pindah 3200 ASN, tapi kalau tidak sharing ada 1700-an," ucap dia.

Lebih lanjut ia menyampaikan, ASN yang sudah menikah tidak perlu berbagi hunian Hal ini berdasarkan arahan terbaru Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas.

Untuk kebutuhan sekolah anak-anak ASN, pemerintah bakal menyiapkan sarana dan prasarana di sekitar apartemen demi menunjang kebutuhan tersebut.

"Bagi mereka yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemennya, supaya ada fokus dari seluruh ASN yang akan pindah ke IKN ini. Sehingga dengan demikian jangan khawatir teman-teman yang muda yang akan pindah, mereka tidak akan sharing bisa dengan keluarga dan putra-putrinya," jelas Anas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PANRB: 1.700 ASN Mulai Pindah ke IKN Bulan Oktober 2024"

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menyiapkan sebanyak 40.000 kuota untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun ini.

Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Arizal mengatakan 5% dari dari jumlah tersebut atau sebanyak 2.000 formasi akan disiapkan khusus untuk putra-putri Kalimantan Timur dan akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ada 40.000 CPNS dibuka tahun ini dan 5% untuk putra putri Kalimantan Timur untuk mengisi ASN di IKN," katanya dalam acara ASNFest 2024 dipantau secara daring, Senin (5/8).

Arizal mengungkapkan saat ini pemerintah memang terus mematangkan pemindahan ASN di IKN.

Selain kesempatan bagi CPNS, pemerintah juga membuka kesempatan bagi ASN yang ada saat ini, baik eselon III dan IV di sekitar Kalimantan Timur untuk berkontribusi di Kementerian/Lembaga yang ada di IKN.

"Ini bisa melalui skema mutasi dan bakal diberikan juga afirmasi," ungkapnya.

Meski begitu, ada beberapa kriteria khusus untuk pemindahan ASN ke IKN ini, salah satunya adalah menguasai literasi digital dan bisa bekerja secara kolaboratif dan adaptif.

Hal itu sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur cara kerja baru dalam untuk membangun kompetensi dan kompetisi.

Selain itu, dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diputuskan pemindahan tahap awal ini akan diprioritaskan bagi ASN yang masih lajang.

Keputusan ini mempertimbangkan hunian dan perkantoran untuk ASN yang belum sepenuhnya rampung.

Lebih lanjut, secara total hingga akhir Desember 2024 nanti, ada sebanyak 3.246 ASN yang akan dipindah secara bertahap. Jumlah itu berkurang dari ketetapan sebelumnya yang berkisar 11.911 ASN dari 36 Kementerian/Lembaga (K/L).

Lagi-lagi hal ini lantaran beberapa sarana dan prasarana dasar seperti hunian untuk ASN masih dalam tahap pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 112 orang pekerja kontruksi pada proyek pembangunan rumah susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Tengah (Jateng) mengikuti SertifikasionsitePekerja Konstruksi dan Ahli Muda Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Adanya sertifikasi ini merupakan bagian dari standarisasi kompetensi pekerja kontruksi agar mampu bersaing dan memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya menginginkan agar para pekerja konstruksi yang bekerja membangun infrastruktur perumahan di Indonesia bisa mengikuti Sertifikasi K3 ini dengan baik.

"Adanya Sertifikasi K3 ini akan mampu meningkatkan kompetensi dan memudahkan pekerja mendapatkan pekerjaan dan bersaing dengan pekerja-pekerja konstruksi lainnya," ucapnya dalam rilis, Senin (29/7/2024).

Menurut Iwan, Sertifikasi Pekerja Konstruksi merupakan pengakuan terhadap individu yang memenuhi standar kompetensi kerja tingkat tinggi yang diperlukan dalam bidang konstruksi.

Ini juga menjadi standar kompetensi tenaga kerja, baik tukang ahli, madya maupun yang terampil.

Sertifikat ketrampilan ini harus dimiliki pekerja konstruksi untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain.

Sebagai informasi, Sertifikasi Pekerja Konstruksi Indonesia telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Oktober 2017 di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

“Bisa dikatakan bahwa sertifikasi K3 ini juga menjadi reward bagi para tenaga kerja di industri konstruksi. Selain mendapatkan pengalaman dan pelatihan K3, para pekerja konstruksi juga bisa meningkatkan kesejahteraannya,” tutup dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Kabar baik datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan gaji ASN pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang.

Pengumuman ini akan dilakukan saat Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di DPR RI.

Pengumuman Kenaikan Gaji ASN

Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, mengonfirmasi bahwa pengumuman kenaikan gaji ASN akan disampaikan pada tanggal tersebut.

"Nanti ditunggu tanggal 16 Agustus. Kita tunggu saja," ujar Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli.

Bentuk Penyesuaian Gaji

Isa Rachmatarwata tidak mengungkapkan berapa persen kenaikan gaji yang akan diberikan. Namun, penyesuaian gaji ASN ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan gaji pokok, perbaikan tunjangan kinerja, atau pemberian insentif dalam bentuk lain.

"Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa disampaikan nanti di situ," tambahnya.

Rencana Penyesuaian Gaji dalam Dokumen Kebijakan Fiskal

Rencana penyesuaian gaji ASN pada tahun depan telah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 edisi Pemuktahiran.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan bahwa arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 akan difokuskan salah satunya pada penyesuaian gaji ASN.

Fokus Kebijakan Belanja Pegawai

Pemerintah menulis dalam dokumen tersebut bahwa fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), gaji/pensiun ke-13, dan penyesuaian gaji ASN.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia merencanakan penyesuaian gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Rencana ini tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 edisi Pemuktahiran.

Salah satu fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 adalah penyesuaian gaji ASN.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji ASN," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, yang dikutip pada Jumat (19/7).

Selain penyesuaian gaji, belanja pegawai 2024 juga akan difokuskan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Upaya ini dianggap sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi pengaturan kerja fleksibel.

Reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN juga menjadi fokus, bersama dengan penyelesaian implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Diketahui bahwa belanja pegawai selama periode 2019-2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,6%.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Komponen terbesar dalam belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah honorarium, lembur, dan tunjangan khusus.

Untuk tahun 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi.

Pola penyerapan belanja pegawai cenderung proporsional pada setiap tahun anggaran, relatif stabil karena pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan rutin setiap bulan.

Namun demikian, pemberian THR untuk ASN yang setiap tahun berubah menyebabkan perubahan pola belanja pegawai di Kementerian/Lembaga.

KOMPAS.com - Pemerintah terus mematangkan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Akan ada tiga skema pemindahan ASN ke IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara.

Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Skema pemindahan ASN ke IKN

Anas menjelaskan, skema pertama dengan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” jelas Anas.

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” lanjut dia.

Skema kedua, pemerintah mengalokasikan formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN.

Pada tahap pertama rekrutmen CPNS 2024, ada 40.021 formasi CPNS di instansi pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” papar Anas.

Secara khusus, lanjut dia, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.

“Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” tuturnya.

Skema ketiga dilakukan dengan melakukan mutasi pegawai dari pemerintah daerah (Pemda) di sekitar IKN.

“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” jelas dia.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

“Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,” tegas Anas.

Adapun progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN berdasarkan ketersediaan hunian, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024.

“Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelasnya.

Secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower, yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit, sedangkan bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

“Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,” ucap Anas.

Anas menambahkan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR.

“Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” pungkas dia.