Jakarta: Pendekatan humanis di Papua menjadi salah satu prioritas pemerintah, menuntaskan konflik di Bumi Cendrawasih. Pendekatan itu menjadi salah satu prioritas TNI, sebagai ujung tombak pengamanan wilayah perbatasan Papua.

Komandan Satgas Yonif 6 Marinir, Letkol Mar Rismanto Manurung menyebut pendekatan humanis itu dilakukan satuan HABEMA di Papua. Caranya, dengan melakukan komunikasi sosial (komsos) bersama warga, salah satunya melalui pemanfaatan patroli perbatasan.

"Para Prajurit TNI memanfaatkan patroli pengamanan wilayah melalui interaksi dan komunikasi dengan anak-anak Kampung Muara," kata Rismanto dalam keterangan yang diterima Jumat, 25 Oktober 2024.
Komsos dilakukan di wilayah operasi pengamanan perbatasan Papua-Papua Nugini, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis, 24 Oktober 2024. Mereka berinteraksi dengan anak-anak di sana sembari melaksanakan patroli pengamanan wilayah.

"Interaksi tersebut terjadi ketika Tim Patroli Satgas Yonif 6 Marinir melintasi wilayah Kampung Muara," kata Rismanto.

Dengan tetap mengutamakan keamanan, prajurit dan anak-anak di wilayah itu bersosialisasi bersama. Situasi relatif aman dan kondusif, dan anak-anak memanfaatkan momen itu untuk bermain bersama prajurit.

"Terima kasih Komandan, Tuhan memberkati," kata seorang anak bernama Leo Tabuni.

Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, membeberkan maksud Komsos di Kampung Muara, Papua Pegunungan. Menurut Lucky, hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan tugas TNI, yakni mengedepankan komunikasi sosial yang inklusif.

"Dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua,”kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diskusi Relawan Kita (RK) dan sejumlah komunitas disabilitas di Jakarta merumuskan aspirasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis, yakni kota yang melayani semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Ketua Umum RK Henry Baskoro menyoroti pentingnya pelibatan disabilitas dan kelompok rentan sejak tahap perencanaan pembangunan. Selain itu, harus ada standardisasi waktu yang cepat untuk penanganan masalah teknis yang berdampak pada pelayanan kaum disabilitas.

"Contoh yang saya alami sendiri, lift di halte transit antarmoda di dekat Stasiun Cawang mati. Sampai 2 minggu masih mati. Bagaimana kaum disabilitas terlayani? Jika tidak ada lift, teman-teman disabilitas harus melewati ramp yang curam sampai tiga tingkat. Ini harus dijawab dengan standardisasi pelayanan kota," Henry sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

Diskusi RK dengan sejumlah komunitas disabilitas di Jakarta dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (5/7).

Henry berharap diskusi dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya terus digelar sehingga aspirasi mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis dapat terwujud.

Dalam diskusi tersebut, anggota RK Dani Taufiq Rachman menyoroti pelaksanaan dari kebijakan terkait dengan disabilitas di Jakarta.

Sebenarnya, menurut dia, sudah ada sejumlah peraturan, mulai dari tingkat undang-undang hingga turunannya.

"Namun, bagaimana pelaksanaannya? Pemerintah juga harus bergeser pandangannya dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik saat ini ke arah bagaimana kehidupan kelompok disabilitas dalam jangka panjang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta Leindert Hermeinadi mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang memang sudah ada. Akan tetapi, pelibatan komunitas disabilitas sejak tahap perencanaan masih kurang.

"Ambil contoh sederhana, pembangunan trotoar. Coba kami dilibatkan. Bagaimana supaya dapat diakses oleh pemakai kursi roda? Bagaimana pemilihan material yang tidak licin? Bagaimana guiding block untuk penyandang netra yang pas. Dengan pelibatan komunitas disabilitas, anggaran untuk kaum disabilitas akan optimal," kata Leindert.

Di sisi lain, perwakilan Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) Jakarta Rini menyuarakan pentingnya perhatian terhadap orang tua dan keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas atau kebutuhan khusus.

"Bus sekolah untuk disabilitas sudah ada, tetapi waktu mendampingi anak, saya tidak boleh naik dengan alasan saya bukan disabilitas. Berarti ini ada pemahaman yang belum merata tentang kebutuhan disabilitas. Padahal, tidak mungkin saya melepas anak saya sendiri," ujar Rini menceritakan pengalamannya.

RK merupakan kelompok yang mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta. Kelompok ini memiliki struktur kepengurusan di lima kota administratif dan Kabupaten Pulau Seribu.