Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Hasan Fawzi mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara aset keuangan digital dan aset kripto yang akan diterbitkan tahun depan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2024 secara virtual.

“Sehubungan dengan mitigasi risiko siber khusus pada ekosistem aset kripto, sebetulnya pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan) yang telah terbit cukup relevan untuk dapat dijadikan sebagai acuan keamanan dan mitigasi risiko siber di ekosistem aset kripto. Namun secara khusus, kami saat ini juga tengah mempersiapkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara aset keuangan digital dan aset kripto yang kemungkinan akan diterbitkan di tahun depan setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan atas kegiatan aset kripto beralih di OJK (dari Bappebti/Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi),” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu.

Saat ini, pengaturan dan pengawasan terkait kegiatan di aset kripto masih dilakukan oleh Bappebti karena tugas tersebut belum beralih ke OJK. Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan mandat kepada OJK mengambil peran tersebut pada Januari 2024.

Menurut dia, risiko siber sering terjadi di industri keuangan Tanah Air dengan berbagai teknik dan cara yang semakin kompleks. Hal ini telah menjadi perhatian utama OJK seiring masifnya pemanfaatan teknologi di sektor keuangan.

Untuk itu, pihaknya khususnya melalui IAKD bersama dengan asosiasi-asosiasi penyelenggara ITSK, sudah menerbitkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK pada bulan Juli 2024. Di dalam pedoman tersebut, telah ditetapkan kerangka kerja (framework) bagi penyelenggara ITSK untuk dapat memastikan keamanan siber dan integritas inovasi berbasis teknologi yang akan digunakan dalam industri sektor keuangan, mencakup antara lain strategi pencegahan, penilaian risiko, hingga penanganan terhadap insiden keamanan siber jika seandainya terjadi.

“Aspek keamanan dan ketahanan siber dari penyelenggara ITSK ini tentu menjadi area yang juga mendapat perhatian utama dalam pengawasan secara luas di OJK,” ucap Hasan.

Lebih lanjut, pihaknya menyoroti urgensi seluruh pelaku industri ITSK dan pemain di sektor aset kripto untuk memahami dan mengatasi setiap ancaman siber yang teridentifikasi, sekaligus menetapkan kerangka kerja secara komprehensif dalam menangani pelbagai ancaman dan risiko keamanan siber.

Hasan mengingatkan pula bahwa keamanan siber sangat bergantung terhadap kesadaran para pemain, manajemen, serta seluruh karyawan penyelenggara ITSK dan aset kripto. OJK mengharapkan manajemen penyelenggara kegiatan aset kripto dapat melakukan tindakan yang proaktif dengan mengambil keputusan strategis dalam memperkuat ketahanan siber.

“Tentu dalam meningkatkan awareness dimaksud, penyelenggara ITSK termasuk juga di aset kripto, seharusnya memiliki program pelatihan keamanan siber bagi para karyawannya untuk dapat meningkatkan awareness, pemahaman akan besarnya ancaman siber, dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam memitigasi setiap risiko siber yang terjadi sesuai dengan teknologi yang dipergunakannya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya,” ungkap dia.

“Di OJK, sendiri khususnya di bidang IAKD, kita juga terus melakukan kolaborasi dengan asosiasi penyelenggara ITSK, asosiasi penyelenggara kegiatan aset kripto, dan tentu juga lembaga terkait lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam upaya untuk terus memperkuat implementasi keamanan dan ketahanan siber di sektor ITSK aset keuangan digital dan aset kripto,” kata Hasan

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Secara resmi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan peta jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028 (Peta Jalan IAKD 2024-2028).

Peluncuran ini hadir dengan tema “Menyongsong Masa Depan Keuangan Digital: Meletakkan Pondasi Pengawasan yang Efektif dan Berimbang.”

Tidak hanya itu, peta jalan ini juga diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Peta jalan IAKD memiliki tujuan strategis untuk mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif dan berkesinambungan dengan berfokus pada empat pilar, yakni Pengaturan dan Pengembangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Perizinan dan Informasi, serta Inovasi.

“Implementasi atas ke empat pilar ini kami formulasikan dalan sembilan program strategis dan rencana aksi yang akan dilakukan pada tiga fase yang saling berkesinambungan dalam kurun waktu 2024-2028,” ujar Hasan.

Sembilan program strategis yang dimaksud mencakup area-area seperti Pengaturan Terkait Perizinan, Pengawasan dan Pengembangan, Regulatory Sandbox, Digital Innovation Center, Standarisasi dan Pedoman Inovasi, Suptech dan Regtech, Pilot Project untuk Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Program Prioritas Pemerintah, Literasi dan Inklusi Keuangan Digital, Transformasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta Aliansi Strategis.

Hasan mengatakan bahwa ke sembilan program strategis tersebut akan diimplementasikan secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan penuh dari Pemerintah, Kementrian dan Lembaga, pelaku industri, dan masyarakat luas yang akan menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi dari peta jalan ini.

“OJK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara internal maupun melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tambah Hasan.

Peluncuran peta jalan IAKD menandai satu tahun berdirinya Bidang Pengawasan IAKD di Indonesia.

Bidang Pengawasan IAKD memiliki peran vertikal dan horizontal dalam mendukung pengembangan inovasi sektor keuangan di Indonesia, yakni melalui dukungan pengujian atas inovasi yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha jasa keuangan, dan peran vertikal Bidang Pengawasan IAKD dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia melalui kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga.

Dalam event ini juga diadakan acara Talk show yang bertemakan “Arah Pengembangan dan Penguatan Industri IAKD ke Depan.”

Talk show tersebut menghadirkan berbagai pembicara kunci dari internal OJK dan perwakilan asosiasi, yaitu Djoko Kurnijanto selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD Otoritas Jasa Keuangan, Pandu Sjahrir selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Ronald Yusuf Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Yudhono Rawis selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO).

Pada sesi siang, OJK juga mengadakan kegiatan IAKD Mendengar yang bertujuan untuk menyediakan sarana bagi industri dan stakeholder dalam menyampaikan informasi kepada regulator guna mendukung upaya kolaboratif agar tercapai keseimbangan antara inovasi, pertumbuhan dan tata kelola yang baik di bidang IAKD. [st]

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028.

Peta jalan tersebut sebagai pondasi yang ditetapkan dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) PPSK memang telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru bagi OJK yaitu untuk pengaturandan pengawasan bagi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Adapun dia mengungkap bahwa di dalam UU tersebut diamanahkan bahwa peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan pengawas saat ini yaitu di Bappebti, akan dilakukan selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Pelaksanaan peta jalan ini dibagi menjadi tiga fase utama, dalam keterangan resmi OJK, bahwa fase 1, adalah penguatan pondasi pengaturan dan pengawasan yang akan berjalan di 2024-2025.

Selanjutnya, fase 2, adalah akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027. Kemudian, fase 3, pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari 2027- 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028 tersebut, di antaranya, pengaturan dan pengembangan; pengawasan dan penegakan hukum, perizinan dan informasi; dan inovasi.

Selain itu juga terdapat beberapa pendukung utama, di antaranya, transformasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan dan penguatan infrastruktur dan proses bisnis dan sinergi dan kerjasama kelembagaan.

Terdapat misi dan visi peta jalan tersebut. Adapun misi yang ingin dicapai untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional dengan tetap mendorong pengembangan inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Sedangkan, visi yang ingin dicapai, yakni untuk mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang yang memprioritaskan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, tujuan strategis pelaksanaan peta jalan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.

OJK berharap peta jalan ini dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.