Bisnis.com, JAKARTA --- Asuransi umum, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) berencana mengejar target ekuitas minimum Rp1 triliun per 2028 melalui penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Direktur Utama General Eastern Aziz Adam Sattar menerangkan target ekuitas minimum ini bakal dicapai tanpa melalui investor strategis baru.

"Kemungkinan besar pemegang saham GEGI akan menyuntikkan modal tambahan untuk memenuhi persyaratan modal minimum sesuai ketentuan OJK berdasarkan KPPE II untuk 2028," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Adapun, posisi ekuitas GEGI saat ini mencapai Rp550 miliar, yang sudah memenuhi ketentuan minimum modal pada 2026 sesuai dengan POJK 23/2023.

Secara aturan, ekuitas perusahaan asuransi harus mencapai Rp250 miliar pada 2026 dan Rp500 miliar pada 2028 untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) I. Kemudian, ekuitas perusahaan asuransi minimum sebesar Rp1 triliun untuk KPPE II. Sementara, GEGI sudah memenuhi persyaratan ekuitas minimum pada 2028 untuk KPPE I.

“GEGI optimistis bisa masuk KPPE II dengan komitmen kuat dari para pemegang saham dan pertumbuhan premi secara organik. Para pemegang saham GEGI berkomitmen penuh dapat memenuhi persyaratan ekuitas Rp1 triliun agar dapat terus tumbuh untuk menghadirkan solusi perlindungan asuransi yang komprehensif,” ungkapnya.

Lebih jauh, GEGI belum memiliki rencana menggandeng perusahaan lain. Dengan masuk menjadi perusahaan asuransi KPPE II, GEGI dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan menawarkan produk-produk unggulan yang lebih komprehensif. Namun, sektor asuransi individual, ritel, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pertumbuhan utama.

Direktur Marketing GEGI Linggawati Tok menuturkan, berhasil meraih pendapatan premi Rp643 miliar per September 2024, tumbuh 28% YoY. Perolehan premi terbesar disumbang dari bisnis Asuransi Properti (harta benda), Marine Cargo, rekayasa, liability (tanggung gugat) dan afinitas. Great Eastern optimistis dapat mencapai target premi sampai akhir tahun ini sebesar Rp760 miliar.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 18,4% YoY per kuartal II/2024.

Adapun, GEGI menargetkan target pendapatan premi sekitar Rp930 miliar pada tahun depan. Adapun, perseroan menargetkan usaha menengah dan usaha mikro, serta produk-produk yang mendukung gaya hidup masyarakat pada umumnya misalnya travel insurance (asuransi perjalanan), personal accident insurance (asuransi kecelakaan diri) dan paket produk usaha menengah.

Bisnis.com, JAKARTA --- Asuransi umum, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) berencana mengejar target ekuitas minimum Rp1 triliun per 2028 melalui penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Direktur Utama General Eastern Aziz Adam Sattar menerangkan target ekuitas minimum ini bakal dicapai tanpa melalui investor strategis baru.

"Kemungkinan besar pemegang saham GEGI akan menyuntikkan modal tambahan untuk memenuhi persyaratan modal minimum sesuai ketentuan OJK berdasarkan KPPE II untuk 2028," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Adapun, posisi ekuitas GEGI saat ini mencapai Rp550 miliar, yang sudah memenuhi ketentuan minimum modal pada 2026 sesuai dengan POJK 23/2023.

Secara aturan, ekuitas perusahaan asuransi harus mencapai Rp250 miliar pada 2026 dan Rp500 miliar pada 2028 untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) I. Kemudian, ekuitas perusahaan asuransi minimum sebesar Rp1 triliun untuk KPPE II. Sementara, GEGI sudah memenuhi persyaratan ekuitas minimum pada 2028 untuk KPPE I.

“GEGI optimistis bisa masuk KPPE II dengan komitmen kuat dari para pemegang saham dan pertumbuhan premi secara organik. Para pemegang saham GEGI berkomitmen penuh dapat memenuhi persyaratan ekuitas Rp1 triliun agar dapat terus tumbuh untuk menghadirkan solusi perlindungan asuransi yang komprehensif,” ungkapnya.

Lebih jauh, GEGI belum memiliki rencana menggandeng perusahaan lain. Dengan masuk menjadi perusahaan asuransi KPPE II, GEGI dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan menawarkan produk-produk unggulan yang lebih komprehensif. Namun, sektor asuransi individual, ritel, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pertumbuhan utama.

Direktur Marketing GEGI Linggawati Tok menuturkan, berhasil meraih pendapatan premi Rp643 miliar per September 2024, tumbuh 28% YoY. Perolehan premi terbesar disumbang dari bisnis Asuransi Properti (harta benda), Marine Cargo, rekayasa, liability (tanggung gugat) dan afinitas. Great Eastern optimistis dapat mencapai target premi sampai akhir tahun ini sebesar Rp760 miliar.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 18,4% YoY per kuartal II/2024.

Adapun, GEGI menargetkan target pendapatan premi sekitar Rp930 miliar pada tahun depan. Adapun, perseroan menargetkan usaha menengah dan usaha mikro, serta produk-produk yang mendukung gaya hidup masyarakat pada umumnya misalnya travel insurance (asuransi perjalanan), personal accident insurance (asuransi kecelakaan diri) dan paket produk usaha menengah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan di bidang perekonomian. Diusulkan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dalam rancangan kebijakan pembangunan Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usulan keberadaan Inpres tersebut diserahkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam bentuk Policy Paper Peta Jalan Kebijakan Pengawasan Kemitraan Indonesia 2024-2029 kepada Pemerintah secara simbolis kepada Penasihat KPPU yang juga Ketua Dewan Penasihat TKN Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah, didampingi Penasihat KPPU lainnya, Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean.

Fanshurullah berpendapat kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha di berbagai skala, termasuk antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dari total PDB pada tahun 2018, penyerapan 97% tenaga kerja dan 58,8% investasi, Fanshurullah melihat potensi kemitraan terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, namun kontribusinya masih relatif rendah.

UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri serta praktik kemitraan dengan industri hanya menguntungkan usaha besar, sementara alih teknologi berjalan lambat. Ketua KPPU menyampaikan beberapa masukan strategis kepada Presiden Terpilih terkait hal tersebut.

"Dalam jangka pendek diperlukan Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar dan menengah melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro yang diawasi oleh KPPU. Juga perlu dibentuk Lembaga koordinasi kemitraan nasional sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Aturan ini sudah berusia 16 tahun, namun belum dijalankan. Padahal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. Sementara untuk jangka menengah, perlu dibuat undang-undang khusus kemitraan, dan jangka panjang diperlukan peta jalan emas kemitraan sesuai RPJPN 2024-2045," sambungnya.

Ekonom Indonesia Prof Dr Didin S Damanhuri, yang membantu KPPU dalam penyusunan policy paper peta jalan tersebut menjelaskan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor strategis pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha yang efektif di Indonesia.

Serta perlu dilakukan penyusunan gap analysis terhadap regulasi dan kebijakan yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran atas hambatan dan peluang pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha. Berbagai analisis ini akan dituangkan dalam konsep naskah kebijakan sebagai bahan awal arahan strategis pengawasan kemitraan usaha di Indonesia untuk 5 tahun yang akan diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Penasihat KPPU Fuad Bawazier menyambut baik perlunya Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah tercepat yang dapat ditempuh. Sementara proses menuju Instruksi Presiden, Penasihat KPPU Burhanudin Abdullah mengarahkan KPPU agar memfokuskan pengawasan kemitraannya kepada 5.500 perusahaan besar yang memiliki cengkraman atau potensi untuk melakukan konsentrasi usaha.

Di samping itu, Penasihat KPPU Benny Pasaribu menambahkan solusi agar KPPU melakukan sosialisasi kepada lebih kurang 65 ribu perusahaan besar dan menengah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20/2008 dan turunannya agar kemitraan itu benar-benar dijalankan, karena bermitra adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar lebih efisien.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan tantangan bagi KPPU adalah bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan secara masif ke semua sektor yang jumlah UMKM-nya mencapai 64,1 juta.

"Melalui pengawasan yang masif, kesenjangan akan berkurang, dan pemerataan ekonomi akan tercapai. Karena semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," jelas Gopprera.

Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran KPPU, hal tersebut tentu belum dapat dicapai. Untuk itu, kata Gopprera, KPPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dan salah satunya dengan penyelarasan konsep kemitraan dengan rumusan Asta Cita Presiden 2024-2029.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028. Roadmap ini diharapkan dapat membantu efisiensi penyaluran kredit juga untuk segmen usaha mikro kecil dan menengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan selama ini industri LPIP berperan penting memperluas akses UMKM kepada sektor jasa keuangan. “Ini merupakan landmark dari capaian kita untuk industri lembaga pengelola informasi perkreditan bisa berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu, 28 September 2024.

LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan. Tujuannya mendukung perbankan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif. Ke depan, LPIP bakal didorong menyediakan informasi perkreditan agar meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Peta Jalan pengembangan ini juga akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM masih melambat. Berdasarkan data analisis uang beredar BI yang dipublikasikan 23 September 2024, total penyaluran kredit perbankan ke UMKM pada Agustus tumbuh 4,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Melambat di banding bulan sebelumnya, 5,1 persen yoy.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono mengatakan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) menjadi salah satu alasan penurunan kredit UMKM. “NPL UMKM yang mendekati ambang batas 5 persen mendorong bank lebih selektif dalam mengucurkan kredit,” kata dia.

Berdasarkan data OJK tingat NPL UMKM pada akhir tahun lalu berkisar 3,71 persen. Pada Juli 2024 di kisaran 4,04 persen. Pertumbuhan kredit usaha mikro yang melambat juga terjadi setelah berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit pandemi Covid-19 yang menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan.

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028. Peluncuran berlangsung di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Peta jalan ini untuk mewujudkan LPIP yang berintegritas, inovatif, dan kredibel guna meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam menyampaikan bahwa peran industri LPIP diperlukan dalam mendukung lembaga jasa keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif.

LPIP juga berperan dalam memperluas akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Tentu ini merupakan landmark dari capaian kita untuk bagaimana kita mengarah ke depan supaya industri lembaga pengelola informasi perkreditan ini kemudian betul-betul bisa berkembang sesuai apa yang kita harapkan. Saya sangat mendukung pengembangan ekosistem perkreditan yang lebih baik dan lebih sehat ke depannya,” kata Dian.

Selain menyediakan layanan dasar, LPIP diharapkan mampu memberikan informasi kredit bernilai tambah, yang dapat mendukung penyaluran kredit bagi UMKM serta segmen-segmen tertentu sesuai karakteristik bisnis mereka.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP 2024-2028 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri dan asosiasi LPIP. Peta jalan ini bertumpu pada empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, teknologi, bisnis, serta pengaturan dan pengawasan. Di samping itu, ada tiga perangkat pendukung, yakni kepemimpinan dan integritas, infrastruktur, serta sinergi dan kolaborasi.

Dokumen ini menjadi acuan dalam menghadapi tantangan industri LPIP dan mempersiapkan sektor jasa keuangan Indonesia agar lebih tangguh. LPIP juga diharapkan dapat bersaing dengan industri serupa dan berkontribusi pada stabilitas serta inklusi keuangan masyarakat.

Dengan peta jalan ini, OJK ingin memastikan LPIP terus berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan kredit yang lebih efisien dan terukur bagi masyarakat.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia secara menyeluruh.

Peta jalanini merupakan dokumen dinamis yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri LPIP serta ekosistem industri jasa keuangan.

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028. Peluncuran berlangsung di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Peta jalan ini untuk mewujudkan LPIP yang berintegritas, inovatif, dan kredibel guna meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam menyampaikan bahwa peran industri LPIP diperlukan dalam mendukung lembaga jasa keuangan mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang komprehensif.

LPIP juga berperan dalam memperluas akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Tentu ini merupakan landmark dari capaian kita untuk bagaimana kita mengarah ke depan supaya industri lembaga pengelola informasi perkreditan ini kemudian betul-betul bisa berkembang sesuai apa yang kita harapkan. Saya sangat mendukung pengembangan ekosistem perkreditan yang lebih baik dan lebih sehat ke depannya,” kata Dian.

Selain menyediakan layanan dasar, LPIP diharapkan mampu memberikan informasi kredit bernilai tambah, yang dapat mendukung penyaluran kredit bagi UMKM serta segmen-segmen tertentu sesuai karakteristik bisnis mereka.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP 2024-2028 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri dan asosiasi LPIP. Peta jalan ini bertumpu pada empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, teknologi, bisnis, serta pengaturan dan pengawasan. Di samping itu, ada tiga perangkat pendukung, yakni kepemimpinan dan integritas, infrastruktur, serta sinergi dan kolaborasi.

Dokumen ini menjadi acuan dalam menghadapi tantangan industri LPIP dan mempersiapkan sektor jasa keuangan Indonesia agar lebih tangguh. LPIP juga diharapkan dapat bersaing dengan industri serupa dan berkontribusi pada stabilitas serta inklusi keuangan masyarakat.

Dengan peta jalan ini, OJK ingin memastikan LPIP terus berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan kredit yang lebih efisien dan terukur bagi masyarakat.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia secara menyeluruh.

Peta jalanini merupakan dokumen dinamis yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri LPIP serta ekosistem industri jasa keuangan.

Dari riset tadi potensinya itu bisa 20 persen dari PDB ya, tapi kan kita tidak bisa langsung mendapatkan angka itu, ya pelan-pelan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa akumulasi dana pensiun berpotensi mencapai 20 persen dari total PDB setelah akhir penerapan Peta Jalan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028.

“Dari riset tadi potensinya itu bisa 20 persen dari PDB ya, tapi kan kita tidak bisa langsung mendapatkan angka itu, ya pelan-pelan,” ucap Ogi Prastomiyono saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa per Juni 2024, total dana pensiun mencapai Rp1.448,28 triliun, atau naik 7,58 persen year-on-year (yoy) dengan compound annual growth selama 2020-2023 sebesar 9,9 persen.

“Nah kalau dibandingkan dengan persentase terhadap PDB Indonesia 2023 itu ternyata baru 6,73 persen dari PDB kita yang sebesar Rp20.892,4 triliun, artinya peluang untuk tumbuh masih besar,” katanya.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Ogi mengatakan bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program dana pensiun harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia menilai bahwa tidak hanya melakukan intensifikasi dengan menambah iuran pensiun, tapi diperlukan pula ekstensifikasi atau memperluas program dana pensiun.

Salah satu upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan, lanjutnya, adalah dengan adanya tambahan iuran peserta program pensiun bagi masyarakat berpendapatan tertentu.

Selain itu, perseroan juga dapat membentuk dan menempatkan dana pesangon pegawai pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diberikan.

“Jadi bersama-sama intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga akumulasi dana pensiun itu akan meningkat,” ujar Ogi.

Ia berharap dengan semakin meningkatnya nilai PDB Indonesia maka akumulasi dana pensiun pun akan semakin tumbuh sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional serta menjadi pendorong pembangunan nasional.

“Kan PDB kita juga meningkat, jadi kalau akumulasi dana pensiun naik 5 persen, PDB juga naik 5 persen, ya persentasenya tidak berubah gitu kan. Jadi, peningkatannya harus lebih tinggi dari peningkatan PDB kita,” imbuhnya.

OJK telah meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 pada awal Juli 2024.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan rasio nilai aset industri penjaminan terhadap total PDB nasional dapat meningkat dari 2,6 persen menjadi 3,5 persen usai peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028.

“Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa peta jalan tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku industri jasa keuangan nasional untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan melalui industri penjaminan.

Menurutnya, penyusunan peta jalan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan destination statement OJK untuk mengembangkan industri penjaminan jasa keuangan yang lebih sehat, efisien, dan berintegritas.

Ogi menuturkan bahwa industri penjaminan di Indonesia masih tumbuh secara positif, dengan total aset mencapai Rp47,29 triliun pada Juni 2024, atau naik 8,01 persen year-on-year (yoy).

Tingkat pertumbuhan tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) industri tersebut selama 5 tahun terakhir pun tercatat mencapai 18,98 persen.

“Namun, Rp47 triliun tersebut masih jauh dari harapan yang kami inginkan terkait kontribusi perusahaan penjaminan terhadap industri penjaminan,” katanya.

Sementara itu, outstanding penjaminan naik 15,79 persen yoy dari Rp358,9 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp415,57 triliun pada Juni 2024 dengan gearing ratio 22,62 kali dari batas threshold.

Industri tersebut pun tercatat sudah melakukan penjaminan terhadap 27,14 juta peserta.

“Semoga peta jalan ini menjadi guidance bagi kita untuk pengembangan industri penjaminan dan kita semuanya memiliki komitmen untuk mengimplementasikan peta jalan ini dengan baik,” imbuh Ogi.

Tidak hanya peta jalan tersebut, OJK bersama Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) juga meluncurkan tagline dan logo baru sebagai identitas resmi industri penjaminan di Jakarta, Selasa.

Logo tersebut menggambarkan perisai sebagai simbol perlindungan, serta figur dua orang dan tangan yang mewakili tiga pihak dalam mekanisme penjaminan, yakni penerima jaminan (kreditur), terjamin (debitur), dan penjamin (perusahaan penjaminan) dengan tagline“Aman Bersama Penjaminan”.

Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan seluruh PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang berasal dari 18 provinsi.

Kerja sama tersebut mencakup program penjaminan bersama (co-guarantee) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor penjaminan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Tujuan dari Memorandum Kerja Sama (MKS) ini adalah untuk membentuk kerangka kerja sama kelembagaan guna memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menandatangani Memorandum of Coordination (MoC) dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, dan salah satu poinnya memuat tentang kerja sama perumusan peta jalan transisi energi.

"Tujuan dari Memorandum Kerja Sama (MKS) ini adalah untuk membentuk kerangka kerja sama kelembagaan guna memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Rabu.

Adapun bidang-bidang yang akan dikerjasamakan antara lain adalah perumusan peta jalan transisi energi menuju emisi nol bersih dengan jalur transisi nasional masing-masing, pengembangan dan penyebaran energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi energi bersih lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hidrogen, ammonia, daur ulang karbon, dan CCS/CCUS.

Selanjutnya, terdapat pengembangan energi lain, termasuk minyak, gas, dan listrik sebagaimana mestinya untuk meningkatkan ketahanan energi, pengembangan kebijakan, sumber daya manusia, dan berbagi pengetahuan tentang transisi energi dan teknologi yang berkontribusi.

Lebih lanjut, yakni mendukung upaya dalam forum multilateral untuk mempercepat kerja sama teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang realistis, dan bidang kerja sama lainnya sebagaimana diputuskan bersama oleh kedua belah pihak.

"Dengan MKS ini, diharapkan akan mendorong kerja sama antara entitas bisnis kedua negara, misalnya seperti promosi investasi energi, kegiatan bisnis, proyek bersama (termasuk studi kelayakan, proyek demonstrasi, pertukaran pakar, teknologi, sampel, dan peralatan), yang berkontribusi pada percepatan upaya transisi energi," ujar Dadan.

Selain itu, untuk diskusi dan implementasi lebih lanjut dari berbagai isu yang berkaitan dengan sektor ini, antara kedua negara bisa membentuk forum energi, yang dapat dilakukan secara berkala yang bisa digelar di Jepang maupun Indonesia.

Forum energi akan melaporkan sesuai kebutuhan terkait pembahasan dan pelaksanaan kerja sama sehubungan dengan MKS ini kepada pertemuan tingkat menteri, termasuk Dialog Strategis Tingkat Menteri Indonesia-Jepang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, industri peer-to-peer (P2P) lending telah menyalurkan pinjaman mencapai hingga Rp 700 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dalam kurun waktu enam tahun.

“Pada saat ini nilai outstanding dari peer-to-peer lending online mencapai Rp70 triliun, dan kalau dilihat akumulasi dari pinjaman yang disalurkan oleh peer-to-peer online platform sejak dia diresmikan enam tahun lalu, sudah di atas Rp 700 triliun,” kata Mahendra dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024—2028 di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Menurut penuturannya, pinjaman tersebut utamanya banyak dari ritel, masyarakat atau pelaku usaha untuk kegiatan konsumsi maupun modal kerja. Ia menyebut, pihaknya akan mendorong lebih besar pula peran untuk kegiatan produktif.

“Untuk kegiatan produktif, besaran itu jelas signifikan. Bahwa ada sisi risiko negatifnya yang harus kita atasi dan kita minimalisasi adalah benar, tapi kita juga tidak bisa menafikkan peran kontribusinya yang penting,” jelasnya.

Mahendra menuturkan, ke depan harus bisa melihat perspektif yang serupa dari berbagai inovasi kegiatan di sektor keuangan karena perkembangan dan kemajuannya adalah suatu keniscayaan. Indonesia dirasa perlu untuk menangkap peluang dan prospek dari inovasi di sektor keuangan agar tidak tertinggal atau terisolasi.

“Dengan risiko persoalan dan kompleksitas yang bahkan akan jauh lebih tinggi daripada yang kita lakukan saat ini karena totally uncontrollable. Justru dengan adanya ini memberikan ekosistem dan risk management yang terbaik, yang mungkin dilakukan dalam mendorong langkah-langkah inovasi dan penerapan implementasi serta regulasi pengaturannya. Di lain pihak juga kita ikut mengawasi dan mengendalikan atau mengatasi risiko negatif," terangnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028. Peta jalan ini dibuat untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional, dengan tetap mendorong inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peta jalan ini dibuat untuk mewadahi potensi yang besar dari IAKD tanpa mengesampingkan risikonya.

"Saya rasa kehadiran dari bidang baru di dalam OJK yang siap mewadahi semua potensi yang besar tadi itu, untuk ditransformasikan menjadi platform teknologi yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak menafikan tantangan dan downside risk," katanya dalam peluncuran peta jalan tersebut, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia menerangkan, outstanding dari peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online mencapai Rp 70 triliun. Sementara, jika diakumulasikan selama 6 tahun sudah di atas Rp 700 triliun.

Menurutnya, jika disandingkan dengan masyarakat atau pelaku usaha maka besaran itu sangat signifikan. Namun, ia kembali tak menepis adanya risiko.

"Bahwa ada sisi risiko negatifnya yang harus kita atasi dan kita minimalisasi adalah benar tapi kita juga tidak bisa menafikan peran kontribusinya yang penting," ungkapnya.

Dikutip dari laman OJK, pelaksanaan peta jalan ini terbagi menjadi tiga fase utama yakni sebagai berikut:

1. Fase 1: Penguatan Fondasi Pengaturan dan Pengawasan yang akan berjalan di tahun 2024 hingga 2025
2. Fase 2: Akselerasi Pengembangan dan Penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027, dan
3. Fase 3: Pendalaman dan Pertumbuhan Berkelanjutan yang akan berjalan dari tahun 2027 hingga 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028 yaitu:

1. Pengaturan dan Pengembangan
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
3. Perizinan dan Informasi, dan
4. Inovasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028.

Peta jalan tersebut sebagai pondasi yang ditetapkan dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) PPSK memang telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru bagi OJK yaitu untuk pengaturandan pengawasan bagi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Adapun dia mengungkap bahwa di dalam UU tersebut diamanahkan bahwa peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan pengawas saat ini yaitu di Bappebti, akan dilakukan selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Pelaksanaan peta jalan ini dibagi menjadi tiga fase utama, dalam keterangan resmi OJK, bahwa fase 1, adalah penguatan pondasi pengaturan dan pengawasan yang akan berjalan di 2024-2025.

Selanjutnya, fase 2, adalah akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027. Kemudian, fase 3, pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari 2027- 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028 tersebut, di antaranya, pengaturan dan pengembangan; pengawasan dan penegakan hukum, perizinan dan informasi; dan inovasi.

Selain itu juga terdapat beberapa pendukung utama, di antaranya, transformasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan dan penguatan infrastruktur dan proses bisnis dan sinergi dan kerjasama kelembagaan.

Terdapat misi dan visi peta jalan tersebut. Adapun misi yang ingin dicapai untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional dengan tetap mendorong pengembangan inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Sedangkan, visi yang ingin dicapai, yakni untuk mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang yang memprioritaskan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, tujuan strategis pelaksanaan peta jalan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.

OJK berharap peta jalan ini dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.