TEMPO.CO, Jakarta - Anak perusahaan dari PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) yaitu PT Indofarma Global Medika, disebut-sebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perusahaan induknya, tentang restrukturisasi karyawan untuk pensiun dini. Penanggung jawab Apoteker PT Indofarma Global Medika, Renny Laili, membenarkan adanya kebijakan pensiun dini dilakukan tanpa perundingan dengan para karyawan di perusahaannya.

Awalnya, kata Renny, perusahaan induk sama sekali tidak melibatkan IGM dalam rencana pensiun dini yang ditetapkan untuk karyawan Indofarma. "Kami belum ada diinformasikan apapun (restrukturisasi karyawan) untuk IGM," tutur Renny ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Dia mengungkapkan, program restrukturisasi itu diterbitkan dari perusahaan induknya pada awal tahun 2022. Dan sudah ada beberapa karyawan di perusahaan farmasi itu yang mengalami pensiun dini. "Kalau misalnya di Indofarma ada kebijakan restrukturisasi karyawan, misalnya tahun awal tahun 2022 itu ada kebijakan pensiun dini untuk restrukturisasi pertama," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan, hingga saat ini Indofarma belum membayar tunjangan karyawan yang mengalami pensiun dini. "Nah untuk restrukturisasi Indofarma (induk), tidak ada di dalamnya Indofarma Global Medika, kita belum ada informasi akan diikutkan dalam restrukturisasi Indofarma itu," ucap Renny.

Selain itu, dia mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya telah menjadi kecurigaan dia sejak awal. Renny mengatakan, kecurigaan itu bermula saat konsolidasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terhadap Indofarma Group.

Ia berujar, konsolidasi itu tidak memberikan hasil apapun antara PT Indofarma Global Medika dengan perusahaan induknya. "Padahal di awal tahun 2024, jumlah RKAP yang kita konsolidasikan ke Indofarma Group ya itu akan di bawa ke holding. Nah, untuk yang RKAP 2024, IGM itu dibuat RKAP-nya nol," ujarnya.

Artinya, konsolidasi RKAP yang diajukan terhadap perusahaan induknya, tidak memberikan kejelasan soal target produksi yang harus dicapai oleh PT Indofarma Global Medika. Renny mengatakan, hal tersebut termasuk pembiayaan operasional yang semestinya ditanggung dari perusahaan induknya, PT Indofarma (Persero) Tbk atau INAF. "Berarti tidak ada target apapun tidak ada penjualan, tidak ada target, jadi harusnya biaya operasional itu ditanggung sama perusahaan yaitu Indofarma (induk)," kata Renny.

Pilhan editor:Sri Mulyani Bakal jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo, Bagaimana Arah Kebjakan Anggaran Nantinya?

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan kasus fraud alias penyelewengan di internal PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) kepada Komisi VI DPR.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko mengatakan, kasus fraud emiten farmasi pelat merah ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pemegang saham juga baru saja menyelesaikan proses hukum berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan.

“Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud yang sedang ditangani Kejaksaan dan kami baru menyelesaikan PKPU,” ujar Tiko saat rapat kerja (raker), Jakarta, Senin (2/9).

Di sisi lain, Kementerian BUMN akan mengubah pola bisnis Indofarma selaku anggota Holding BUMN Farmasi.

Tiko menyebut, ke depan perseroan tak akan lagi melakukan produksi obat-obat dan alat kesehatan secara independen.

Nantinya, Indofarma akan bertindak sebagai made to order (MTO) atau pembuatan pesanan kepada induk usahanya, PT Biofarma (Persero). Kemudian, pesanan yang dimaksud bakal diproduksi.

Sebelumnya, ada sejumlah lini produk yang dapat dihasilkan Indofarma, mulai dari obat generik bermerek (OGB), over the counter (OTC) dan makanan. Lalu, obat keras bermerek atau ethical branded, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan non alat kesehatan.

“Jadi nanti dia tidak lagi memproduksi independen, tapi made to order atau makloon, di mana nanti mereka pesan dari Biofarma dan mereka memproduksi,” ujar Tiko.

“Untuk itu, mereka melakukan efisiensi sehingga nanti untuk pegawai kita sedang menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian supaya mendapatkan efisien ke depan,” katanya.

(Fiki Ariyanti)