TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bercerita soal angan-angannya membuat PT Indofarma (Persero) Tbk menjadi perusahaan farmasi yang fokus memproduksi obat herbal. Menurutnya, rencana itu ada di peta jalan Kementerian BUMN.

“Cuma sayangnya, ya kembali, kalau good corporate governance-nya dilanggar, ya cita-cita itu tidak bisa jadi kenyataan,” ujar Erick kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick menilai, sebenarnya obat-obatan herbal dari Indonesia memiliki potensi yang besar. Bahkan, tidak kalah dari beberapa negara produsen obat herbal terkemuka seperti Cina dan India. Ia melihat obat-obatan herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan yang diminati di dunia.

Rencana itu batal lantaran Indofarma terjerat sejumlah permasalahan. Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Indofarma diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023. Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024.

Kondisi itu membuat Erick mengaku beralih fokus menjadi penyehatan BUMN tersebut. Erick menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu. “Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick menegaskan bahwa tidak akan pandang bulu. “Kita periksa dan kita ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan target besarnya untuk menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai pusat herbal. Namun cita-cita tersebut hampir pupus usai manajemen perusahaan tersandung kasus korupsi.

Erick bercerita, pada mulanya ia melihat potensi besar di sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, potensi ini tidak kalah dari India dan China.

Keyakinannya semakin kuat dengan melihat potensi pasar obat-obatan herbal global sebagai salah satu pengobatan alternatif yang menawarkan keamanan atau kesehatan secara berkelanjutan.

"Nah cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini RI bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," ujarnya.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN sendiri.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata dia.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang mere-route daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segen-segen. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, terungkapnya kasus fraud di Indofarma tak lepas dari audit yang dilakukan. Setelah pergantian management, audit internal dilakukan di Indofarma yang kemudian dilakukan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya ini adalah bagian yang seperti kami sampaikan kemarin itu ya, kenapa sampai ada fraud di Indofarma, itu kan setelah ada pergantian management, kita lakukan audit, dan ditemukan yang seperti itu. Itu internal yang kemudian kita sampaikan ke BPK, BPK juga melakukan audit, setelah itu baru hasilnya itu disampaikan ke Kejaksaan," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Dikutip dari detiknews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tersangka AP, kata Syahron, berperan memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

TEMPO.CO, Jakarta - Anak perusahaan dari PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) yaitu PT Indofarma Global Medika, disebut-sebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perusahaan induknya, tentang restrukturisasi karyawan untuk pensiun dini. Penanggung jawab Apoteker PT Indofarma Global Medika, Renny Laili, membenarkan adanya kebijakan pensiun dini dilakukan tanpa perundingan dengan para karyawan di perusahaannya.

Awalnya, kata Renny, perusahaan induk sama sekali tidak melibatkan IGM dalam rencana pensiun dini yang ditetapkan untuk karyawan Indofarma. "Kami belum ada diinformasikan apapun (restrukturisasi karyawan) untuk IGM," tutur Renny ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Dia mengungkapkan, program restrukturisasi itu diterbitkan dari perusahaan induknya pada awal tahun 2022. Dan sudah ada beberapa karyawan di perusahaan farmasi itu yang mengalami pensiun dini. "Kalau misalnya di Indofarma ada kebijakan restrukturisasi karyawan, misalnya tahun awal tahun 2022 itu ada kebijakan pensiun dini untuk restrukturisasi pertama," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan, hingga saat ini Indofarma belum membayar tunjangan karyawan yang mengalami pensiun dini. "Nah untuk restrukturisasi Indofarma (induk), tidak ada di dalamnya Indofarma Global Medika, kita belum ada informasi akan diikutkan dalam restrukturisasi Indofarma itu," ucap Renny.

Selain itu, dia mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya telah menjadi kecurigaan dia sejak awal. Renny mengatakan, kecurigaan itu bermula saat konsolidasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terhadap Indofarma Group.

Ia berujar, konsolidasi itu tidak memberikan hasil apapun antara PT Indofarma Global Medika dengan perusahaan induknya. "Padahal di awal tahun 2024, jumlah RKAP yang kita konsolidasikan ke Indofarma Group ya itu akan di bawa ke holding. Nah, untuk yang RKAP 2024, IGM itu dibuat RKAP-nya nol," ujarnya.

Artinya, konsolidasi RKAP yang diajukan terhadap perusahaan induknya, tidak memberikan kejelasan soal target produksi yang harus dicapai oleh PT Indofarma Global Medika. Renny mengatakan, hal tersebut termasuk pembiayaan operasional yang semestinya ditanggung dari perusahaan induknya, PT Indofarma (Persero) Tbk atau INAF. "Berarti tidak ada target apapun tidak ada penjualan, tidak ada target, jadi harusnya biaya operasional itu ditanggung sama perusahaan yaitu Indofarma (induk)," kata Renny.

Pilhan editor:Sri Mulyani Bakal jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo, Bagaimana Arah Kebjakan Anggaran Nantinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati, mengatakan kondisi karyawan di PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) belum membaik. Terutama saat perusahaan farmasi pelat merah ini menunggak pembayaran gaji karyawannya sejak Januari 2024.

"Iya, sekarang ini kondisinya lagi susah lah di titik ini. Sekarang khawatir ya, karena yang pertama secara gaji juga belum bisa dibayarkan penuh, tunjangan-tunjangan juga tidak dibayarkan," ujar Meida ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Di tengah kondisi gaji yang belum terbayarkan, Dia mengatakan, manajemen PT Indofarma tidak memberikan solusi yang dapat membantu para karyawan. Malah, Meida berujar, manajemen berencana memangkas jumlah karyawan. "Yang ditawarkan sama manajemen bukan sesuatu yang solutif bagi kami gitu, malah justru makin memberatkan," ucap dia.

Perusahaan menurutnya sudah sempat mengumpulkan karyawan dan menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja yang berlaku sejak Maret lalu. Sayangnya, menurut Meida, tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak dibayarkan sepenuhnya. Manajemen perusahaan farmasi itu hanya membayar sebagian pesangon sebesar 25 persen, yang seharusnya dihitung 0,5 kali ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja (PMTK) Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

"Kalau menurut saya, karena dia (manajemen) punya skema begini, pesangonnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 0,5 ya. Lalu, nanti itu kan dibayarkan hanya uang untuk di muka saja 25 persen," tutur Meida.

Sedangkan menurutnya, sisa tunjangan yang seharusnya dibayar perusahaan harus menunggu hasil penjualan aset. Hal itu menurut dia makin membuat kondisi kian tidak pasti. "Nah sisanya (pesangon) menurut informasi manajemen itu menunggu aset Indofarma-nya terjual gitu, ini yang sangat mengkhawatirkan kami. Kenapa? Menjual aset itu tidak mudah apalagi ini punya negara, berapa lama kami akan menunggu?" ujar dia.

Di tengah kondisi gaji yang sudah tertunggak sekian bulan, menurutnya, kondisi ekonomi karyawan banyak yang sudah pontang-panting. "Banyak yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anak," kata Meida kepada Tempo di waktu terpisah.

Di tengah kondisi itu, menurut dia, sebetulnya karyawan Indofarma masih percaya kalau perusahaan bisa pulih lantaran perusahaan perusahaan farmasi masih dibutuhkan negara. "Kami masih percaya ini perusahaan negara, kami masih percaya obat-obatnya yang diproduksi masih dibutuhkan, masih punya pangsa pasar sebenarnya gitu," ucap Meida.

Menurut dia, kebangkrutan perusahaan PT Indofarma bukan disebabkan para karyawan yang tidak mampu bekerja. Namun, kata Meida, akibat perusahaan farmasi itu tidak dapat mengelola bisnis dengan baik. "Kebangkrutan ini kan bukan karena kita enggak bisa kerja, tapi karena adanya salah tata kelola seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Indofarma, Warjoko Sumedi, membeberkan penyebab krisis keuangan Indofarma, perusahaan farmasi pelat merah ini. Ia menyatakan, bahwa krisis bermula saat pandemi Covid-19. "Penjualan kami tidak sesuai harapan. Kami tidak mempunyai modal kerja untuk belanja material," kata Warjoko pada Jumat, 5 April 2024.

Tidak adanya modal kerja itu membuat perusahaan tak mampu memproduksi, sehingga berdampak pada penghasilan perusahaan. Ketika pandemi, Warjoko mengatakan bahwa perusahaan Indofarma dituntut untuk mampu menyediakan produk obat-obatan yang berkaitan dengan Covid-19 secara cepat. Karena kebutuhan masyarakat itu, Indofarma tidak ingin obat-obatan hasil produksinya kosong di pasaran. "Kami tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 selesai. Jadi kami belanja (material) yang ukurannya cukup banyak," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (SP) BUMN Kesehatan, Ridwan Kamil, merespons penetapan tiga tersangka kasus korupsi di BUMN PT. Indofarma Tbk (INAF), yakni AP selaku Dirut INAF 2019-2023, GSR selaku Direktur PT IGM-anak perusahaan INAF 2020-2023, dan CSY selaku Head of Finance IGM 2019-2021. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Daerah Khusus Jakarta pada Kamis, 19 September 2024, dengan kerugian negara sebesar Rp371 miliar.

“Ini membuktikan benar telah terjadi praktik korupsi di INAF, khususnya pada periode 2020-2023 yang lalu. Ini bukan masalah efisiensi, jika ada inefisiensi bukan di operasional, karena kami selama tujuh tahun tidak menerima kenaikan gaji. Ini sudah kami ungkap di Komisi VI DPR RI. Inefisiensi terjadi karena korupsi,” kata Kamil dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 September 2024.

Kamil mengatakan pihaknya selalu aktif menginformasikan adanya potensi korupsi itu, mulai kepada Dewan Komisaris INAF, Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI. Mereka merasa dirugikan dengan tindakan korupsi yang merembet pada faktor kesejahteraan pekerja.

"Para direksi yang korup itu bukan kami yang minta dan juga bukan kami yang pilih. Tapi saat kerusakan terjadi kami para pekerja yang paling dirugikan,” katanya.

Ketua Umum SP INAF 2023-2026 Meidawati, justru berfokus pada keseriusan pihak dalam menuntaskan kasus korupsi di INAF, yaitu dengan menyeret ke pengadilan siapapun yang terlibat. Juga, kata Meida, upaya mengembalikan kerugian negara melalui penyitaan aset para tersangka harus dilakukan.

"Kerugian negara harus dikembalikan. Kelakuan segelintir orang telah menyusahkan 1.300 pegawai di INAF dan anak perusahaannya,” ujar dia.

Ia meminta para pemangku kepentingan mulai dari Direksi dan Komisaris INAF, Holding BUMN Farmasi dan Kementerian BUMN, segera menentukan langkah yang lebih komprehensif terkait konsep penyelamatan INAF ke depannya. "Terbukti kerusakan Indofarma disebabkan oleh ulah para petinggi yang melakukan korupsi tersebut. Oleh sebab itu kami tetap menuntut penyelamatan," katanya.

Sebelumnya, para pekerja Indofarma Group terus menuntut direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan. Para karyawan juga menuntut agar manajemen Indofarma memberikan hak berupa tunjangan pendidikan.

“Bayarkan gaji kami, karena dari Januari sampai Mei 2024 ini gaji kami tak penuh. Januari dibayarkan 50 persen, Februari sampai Mei itu bergradasi. Sampai hari ini kami belum gajian,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati, di Indofarma Marketing Office, Selasa, 2 Juli 2024.

Lebih jauh, Meida menceritakan, belakangan pembayaran gaji terhadap karyawan tak pernah tepat waktu, tak tanggung-tanggung terlambat hingga lewat bulan. Bahkan, kata dia, kali ini perusahaan belum membayar gaji karyawan sama sekali.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indofarma Tbk (INAF) menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 tidak mencapai kuorum dan ditunda hingga 10 sampai 21 hari sejak RUPST pertama. Beberapa pemegang saham individu INAF yang telah hadir turut menanggapi penundaan ini.

Alvano, salah satu pemegang saham pribadi yang juga diundang mengikuti rapat, menyebutkan bahwa ini kali pertama ia mendatangi rapat yang dinyatakan tidak memenuhi kuorum. “Baru sekali yang saya datang, kemarin-kemarin nggak bisa masuk,” ujar Alvano kepada Tempo usai penundaan RUPS Tahunan Indofarma, di Gedung Indonesia Health Learning Institute (IHLI) Bio Farma Group, Jakarta Timur, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Tahun lalu, ia pernah ditolak masuk ke dalam ruang rapat dengan alasan kuota peserta rapat sudah penuh. Meski sudah mengantongi undangan resmi, rapat pemegang saham itu diperuntukkan khusus untuk pihak internal. “Tahun lalu, masuk ke sini kita nggak dikasih masuk. Di depan ditanyain. Nggak boleh, disuruh pulang,” katanya.

Menanggapi RUPS Tahunan yang ditunda, Alvano menaruh keraguan terhadap alasan yang diberikan Indofarma. “Bio Farma 80 persen, Asabri 7 persen. Kita nih, masuk di sini, yang 11 persen. Delapan puluh persen, masa nggak kuorum? Direksinya kan lengkap,” kata ia.

Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, kepemilikan saham Indofarma per 31 Desember 2023 dengan jenis saham Seri B terdiri dari Bio Farma (Persero) sebesar 80,66 persen, PT. ASABRI (Persero) sebesar 7,34 persen, dan publik sebesar 11,99 persen, dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari lima persen.

Pemegang saham publik lainnya yang turut hadir, Suman, juga menanggapi RUPS Tahunan yang ditunda ini. Seperti Alvano, Suman mengaku sudah pernah ditolak masuk ke ruang rapat. “Pernah dua kali kemarin nggak boleh masuk,” ujar Suman kepada Tempo. Alasannya juga sama, rapat dilaksanakan hanya untuk pihak internal.

Belakangan ini, Indofarma diketahui terlibat sejumlah permasalahan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya. Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang produksi obat dan alat kesehatan ini terlilit pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp124,9 miliar.

Selain indikasi fraud dan pinjol yang menghantui Indofarma, permasalahan juga muncul dari sisi pemenuhan hak karyawan. Hingga Juni 2024, karyawan Indofarma belum menerima hak mereka secara penuh. Pembayaran gaji yang ditunda-tunda juga menyebabkan karyawan Indofarma melakukan aksi penuntutan terhadap pihak direksi untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka.

Permasalahan-permasalahan ini berimbas pada turunnya harga saham INAF. Mengenai alasan ia mendatangi RUPS Tahunan ini, Alvano sebagai pemegang saham ingin tahu kelanjutan nasib pemegang saham individu INAF. Harga saham INAF yang kian menurun membuatnya ketar-ketir. “Kalau kita kan pemegang saham, misalnya punya berapa, itu kan kita juga pengen tahu di sini. Kemarin aku beli aja, sekarang udah minus 50 persen,” ungkap Alvano.