Induk media sosial TikTok, ByteDance, memberhentikan lebih dari 700 karyawan dari unit kerjanya yang berada di Malaysia. PHK massal ini dilakukan imbas peralihan fokus perusahaan ke penggunaan AI yang lebih besar dalam moderasi konten.

Melansir dari Reuters, Jumat (11/10/2024), dua sumber yang mengetahui masalah PHK massal ini mengatakan para karyawan yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email pada Rabu (9/10) malam kemarin.

"Perusahaan teknologi itu juga merencanakan lebih banyak pemutusan hubungan kerja bulan depan karena ingin mengonsolidasikan beberapa operasi regionalnya," kata salah satu sumber yang meminta tidak diberitahukan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Di sisi lain, induk perusahaan TikTok juga sudah mengonfirmasi bahwa mereka benar melakukan PHK massal terhadap sejumlah karyawan di Malaysia kepada Reuters hari ini. Namun perusahaan tidak memberikan angka pasti tentang jumlah karyawan yang terkena dampak pemangkasan ini.

Lebih lanjut perusahaan menjelaskan pemangkasan ini mungkin akan berimbas terhadap beberapa ratus karyawan TikTok secara global sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan operasi moderasinya. Dalam hal ini ByteDance sendiri tercatat memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota di seluruh dunia.

"Kami membuat perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami untuk moderasi konten," kata juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan tahun ini TikTok itu sedang menginvestasikan sekitar US$ 2 miliar atau Rp 31,17 triliun (kurs Rp 15.588/dolar AS) secara global untuk meningkatkan sistem kepercayaan dan keamanan media sosial itu.

Kemudian ByteDance juga terus berupaya meningkatkan efisiensi TikTok dengan 80% konten yang melanggar pedoman dihapus oleh teknologi otomatis.

Simak: Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Induk TikTok, ByteDance, menyesuaikan kebijakan opsi saham demi kepentingan karyawan untuk pembayaran pajak.

Dilansir dari South China Morning Post, Selasa (16/7/2024), karyawan ByteDance yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dapat menahan hingga 37% dari unit saham terbatas yang menjadi haknya untuk pembayaran pajak, atau naik dari sebelumnya 22%.

Dengan demikian, karyawan dapat menggunakan lebih sedikit uang tunai untuk membayar pajak dan dapat menjual kembali saham mereka lebih cepat.

Perlu diketahui, banyak perusahaan teknologi memberikan unit saham terbatas kepada karyawan sebagai imbalan kinerja atau insentif untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut, yang akan diberikan selama bertahun-tahun, sehingga memenuhi syarat untuk dijual.

Umumnya, pemberi kerja akan memotong sebagian dari unit yang menjadi haknya untuk pajak federal, negara bagian, dan lokal. Namun, seorang karyawan dapat membayar pajak dari kantongnya sendiri jika bagian yang dipotong lebih rendah dari kelompok pajaknya.

Di samping itu, karyawan ByteDance yang berbasis di AS juga telah diberitahu bahwa mereka dapat menjual kembali 60% unit saham terbatas yang dimiliki kepada perusahaan setelah tahun pertama, atau naik dari 50%. Sisanya akan dapat ditransaksikan dalam tahap yang sama pada tahun berikutnya.

Namun, tidak diketahui kapan penyesuaian tersebut akan diterapkan pada karyawan ByteDance di negara lain.

Berdasarkan aturan baru, pekerja akan menerima 20% dari total penghargaan saham setelah tahun pertama masa kerja mereka, naik dari 15% sebelumnya, dan hibah saham mereka akan diberikan setiap kuartal.

Perubahan terbaru terjadi pada saat aplikasi TikTok menghadapi ketidakpastian di AS. Pada April, Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang yang mewajibkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok dalam waktu 270 hari. Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan toko aplikasi di AS.

Adapun, ByteDance bersama dengan TikTok dan beberapa pembuat konten telah mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang baru tersebut yang akan diajukan argumen lisan pada 16 September mendatang.