Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja saham PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), tercatat mengalami penurunan tajam sejak 2023. Adapun, FAST merupakan pengelola KFC Indonesia yang tercatat telah tutup 47 gerai dan PHK 2.274 karyawan.

Berdasarkan laporan keuangan FAST, perusahaan saat ini hanya mengoperasikan 715 gerai restoran hingga 30 September 2024, dari sebelumnya 762 gerai per 31 Desember 2023.

Sebanyak 47 gerai yang tutup tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tertulis dalam laporan keuangan. Jumlah karyawan hingga 30 September 2024 sebanyak 13.715 orang

Adapun penutupan gerai tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tercatat dalam laporan keuangan. Saat ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023.

Kerugian membengkak sebesar Rp557,08 miliar hingga kuartal III/2024 atau melejit 266,45% dari rugi Rp152 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pengelola KFC Indonesia yang sebesar Rp3,58 triliun hingga kuartal III/2024 juga mengalami penurunan 22,34% dibandingkan Rp4,61 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Turunnya pendapatan FAST terdampak paling besar dari penurunan penjualan makanan dan minuman yang hanya mencapai Rp3,57 triliun hingga kuartal III/2024, anjlok 22,39% dari sebelumnya Rp4,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan RTI Business pada penutupan sesi I perdagangan, Jumat (8/11/2024), saham FAST parkir di zona hijau dengan kenaikan 1,19% ke level Rp340.

Namun, torehan angka tersebut mengalami penurunan drastis secara tahunan (year-on-year/YoY) sebesar 57,5% dan sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) hingga 54%.

Dengan kondisi tersebut, manajemen FAST telah memaparkan enam langkah strategis untuk merespons kondisi bisnis perseroan.

Pertama, penerapan pengurangan biaya, menunda beberapa pengeluaran modal atau proyek yang tidak penting dan memprioritaskan hanya pengeluaran esensial untuk menjaga operasi.

Kedua, penggunaan restoran secara efektif untuk meminimalisir biaya tetap dan mencapai skala ekonomi. Ketiga, menjaga hubungan yang baik dengan para kreditur yang memungkinkan grup untuk terus memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Keempat, menerapkan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien.”

Kelima, menerapkan strategi arus kas yang lebih baik dengan mengoptimalkan manajemen persediaan dan mencari opsi pembiayaan yang fleksibel. Keenam, dalam kasus kebutuhan, manajemen dapat mendisposisi beberapa aset non-inti atau yang performanya kurang untuk memenuhi kewajiban finansial yang mendesak.

Selain mengoperasikan gerai restoran KFC Indonesia, FAST juga memiliki lisensi restoran Taco Bell dan Naughty by Nature.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja saham PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), tercatat mengalami penurunan tajam sejak 2023. Adapun, FAST merupakan pengelola KFC Indonesia yang tercatat telah tutup 47 gerai dan PHK 2.274 karyawan.

Berdasarkan laporan keuangan FAST, perusahaan saat ini hanya mengoperasikan 715 gerai restoran hingga 30 September 2024, dari sebelumnya 762 gerai per 31 Desember 2023.

Sebanyak 47 gerai yang tutup tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tertulis dalam laporan keuangan. Jumlah karyawan hingga 30 September 2024 sebanyak 13.715 orang

Adapun penutupan gerai tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tercatat dalam laporan keuangan. Saat ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023.

Kerugian membengkak sebesar Rp557,08 miliar hingga kuartal III/2024 atau melejit 266,45% dari rugi Rp152 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pengelola KFC Indonesia yang sebesar Rp3,58 triliun hingga kuartal III/2024 juga mengalami penurunan 22,34% dibandingkan Rp4,61 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Turunnya pendapatan FAST terdampak paling besar dari penurunan penjualan makanan dan minuman yang hanya mencapai Rp3,57 triliun hingga kuartal III/2024, anjlok 22,39% dari sebelumnya Rp4,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan RTI Business pada penutupan sesi I perdagangan, Jumat (8/11/2024), saham FAST parkir di zona hijau dengan kenaikan 1,19% ke level Rp340.

Namun, torehan angka tersebut mengalami penurunan drastis secara tahunan (year-on-year/YoY) sebesar 57,5% dan sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) hingga 54%.

Dengan kondisi tersebut, manajemen FAST telah memaparkan enam langkah strategis untuk merespons kondisi bisnis perseroan.

Pertama, penerapan pengurangan biaya, menunda beberapa pengeluaran modal atau proyek yang tidak penting dan memprioritaskan hanya pengeluaran esensial untuk menjaga operasi.

Kedua, penggunaan restoran secara efektif untuk meminimalisir biaya tetap dan mencapai skala ekonomi. Ketiga, menjaga hubungan yang baik dengan para kreditur yang memungkinkan grup untuk terus memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Keempat, menerapkan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien.”

Kelima, menerapkan strategi arus kas yang lebih baik dengan mengoptimalkan manajemen persediaan dan mencari opsi pembiayaan yang fleksibel. Keenam, dalam kasus kebutuhan, manajemen dapat mendisposisi beberapa aset non-inti atau yang performanya kurang untuk memenuhi kewajiban finansial yang mendesak.

Selain mengoperasikan gerai restoran KFC Indonesia, FAST juga memiliki lisensi restoran Taco Bell dan Naughty by Nature.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), memberikan respons terkait dengan 47 gerai ditutup dan PHK massal 2.274 karyawan.

Berdasarkan laporan keuangan FAST, tercatat bahwa perusahaan saat ini mengoperasikan 715 gerai restoran hingga 30 September 2024, dari sebelumnya 762 gerai pada 31 Desember 2023.

Adapun penutupan gerai tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tercatat dalam laporan keuangan. Saat ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023.

Kerugian membengkak sebesar Rp557,08 miliar hingga kuartal III/2024 atau melejit 266,45% dari kerugian perusahaan Rp152 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pengelola KFC Indonesia yang sebesar Rp3,58 triliun hingga kuartal III/2024 juga mengalami penurunan 22,34% dibandingkan Rp4,61 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Turunnya pendapatan FAST terdampak paling besar dari penurunan penjualan makanan dan minuman yang hanya mencapai Rp3,57 triliun hingga kuartal III/2024, anjlok 22,39% dari sebelumnya Rp4,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Manajemen FAST beralasan kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan grup dari pandemi Covid-19, dengan penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari krisis Timur Tengah.

"Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2024,” papar manajemen FAST dalam laporan keuangan, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk merespons dan mengelola dampak negatif dari kondisi bisnis perseroan, manajemen FAST memaparkan enam langkah strategis.

Pertama, penerapan pengurangan biaya, menunda beberapa pengeluaran modal atau proyek yang tidak penting dan memprioritaskan hanya pengeluaran esensial untuk menjaga operasi.

Kedua, penggunaan restoran secara efektif untuk meminimalisir biaya tetap dan mencapai skala ekonomi. Ketiga, menjaga hubungan yang baik dengan para kreditur yang memungkinkan grup untuk terus memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Keempat, menerapkan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien.”

Kelima, menerapkan strategi arus kas yang lebih baik dengan mengoptimalkan manajemen persediaan dan mencari opsi pembiayaan yang fleksibel. Keenam, dalam kasus kebutuhan, manajemen dapat mendisposisi beberapa aset non-inti atau yang performanya kurang untuk memenuhi kewajiban finansial yang mendesak.

Selain mengoperasikan gerai restoran KFC Indonesia, FAST juga memiliki lisensi restoran Taco Bell dan Naughty by Nature.

Bisnis.com, JAKARTA – Serapan tenaga kerja industri pengolahan tercatat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun kondisi industri padat karya saat ini masih dihantui pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan berada di posisi ketiga sebagai lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan kontribusi sebesar 13,83% per Agustus 2024.

Jumlah serapan tenaga kerja meningkat sebesar 0,66 juta orang menjadi 20,01 juta pekerja hingga Agustus 2024, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,25 juta.

Jumlah tenaga kerja periode tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2023 sebanyak 19,35 juta pekerja dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada Agustus 2019 yang mencapai 19,20 juta pekerja.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, terdapat subsektor industri yang tertekan dan terus menerus memangkas pekerja. Kendati tak dipungkiri ada industri lain memiliki kinerja stabil sehingga serapan tenaga kerja terus tumbuh.

"Kita melihat sungguh kontradiktif dengan apa yang terjadi hari ini di mana kita tahu bahwa banyak tenaga kerja juga terdampak, tenaga kerja di-PHK yang berada di industri ini," kata Andri kepada Bisnis, dikutip Rabu (6/11/2024).

Dia mencontohkan industri tekstil yang tengah tertekan lantaran lesunya permintaan imbas persaingan dengan produk impor legal maupun ilegal. Tak sedikit pabrik-pabrik tekstil yang mulai bertumbangan.

Terlebih, daya beli masyarakat yang lemah membuat konsumsi produk lebih menyasar pada produk impor yang disebut lebih murah. Andry menilai perlu ada kebijakan pemerintah yang lebih melindungi industri.

"Beberapa pelaku usaha pada akhirnya kemungkinan besar menurun, dari sisi tenaga kerja dan yang juga menurun," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti regulasi dari pemerintah saat ini masih sangat longgar dan dengan mudah membiarkan produk ilegal masuk ke pasar domestik.

Untuk menjaga produktivitas industri pengolahan atau manufaktur, pihaknya menilai pemerintah juga perlu memberi stimulus dengan menurunkan biaya produksi, mulai dari bahan baku hingga energi.

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai prospek industri pengolahan nonmigas atau manufaktur, termasuk tekstil masih cerah, meskipun dihadapi berbagai isu kepailitan, PHK massal hingga gempuran produk impor.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada optimisme pelaku usaha yang mengalami peningkatan dan stabil di angka 73,3% atau naik 1,8% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Prospek IKI [indeks kepercayaan industri] sampai akhir tahun, kami sampaikan optimisme pelaku usaha untuk 6 bulan ke depan juga industri tekstil itu meningkat pada Oktober, optimisme dari pelaku industri, relatif meningkat," kata Febri, Kamis (31/10/2024).

Optimisme tersebut didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah baru yang akan mendukung kondisi pasar dan iklim produksi yang lebih baik, meskipun isu perlambatan perekonomian global diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2025.

Febri menjelaskan bahwa meskipun optimisme meningkat, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang membayangi kinerja industri manufaktur, di antaranya persoalan impor, baik impor ilegal.

Tenaga ahli IKI mengingatkan bahwa deflasi yang secara terus menerus terjadi juga perlu diwaspadai, mengingat hal tersebut menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang tentunya akan memengaruhi permintaan dalam negeri.

Kendati demikian, Febri berharap tren penurunan suku bunga diharapkan akan semakin meningkatkan investasi dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

"Meningkatnya permintaan dalam negeri merupakan kunci pertumbuhan industri manufaktur untuk saat ini hingga beberapa bulan ke depan, selama ketidakstabilan kondisi global terjadi,” tuturnya.

Di samping itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Oktober 2024 juga masih di level ekspansif mencapai 52,75 atau meningkat 0,27 poin dibandingkan dengan bulan lalu atau meningkat 2,05 poin dibandingkan dengan Oktober tahun lalu.

“Meningkatnya IKI bulan Oktober ini ditopang oleh terjadinya ekspansi 22 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri manufaktur nonmigas triwulan II/2024 sebesar 97,7%," jelasnya.

Di samping itu, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, keyakinan pelaku usaha juga didorong langkah pemerintah yang telah mengeluarkan sejumlah regulasi perlindungan untuk beberapa subsektor. Misalnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 48/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Kain yang berlaku efektif 9 Agustus 2024.

"Safeguard kain ini jadi punya nilai kepastian untuk bergerak memproduksi di sektor intermediate. Sebentar lagi kita akan mempercepat perpanjangan BMTP garmennya," tuturnya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri kripto kembali menjadi perhatian setelah dua perusahaan besar, dYdX dan Kraken, mengumumkan pengurangan tenaga kerja. Layoffs dYdX berdampak pada sekitar 35 persen karyawannya, sementara PHK massal Kraken merumahkan sekitar 15 persen dari total karyawan.

Meski begitu, data menunjukkan sebaliknya, tren layoffs pada tahun 2024 menunjukkan penurunan, memperlihatkan bahwa kasus ini lebih bersifat pengecualian.

Salah satu perusahaan besar dalam sektor decentralized finance (DeFi), dYdX, baru-baru ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang melibatkan sekitar 35 persen karyawannya. 

CEO dYdX, Antonio Juliano, langsung mengumumkan keputusan PHK massal dYdX sebagai langkah perusahaan untuk merampingkan operasional di tengah perubahan arah strategi bisnis.

“Hari ini, saya harus mengambil keputusan sulit untuk mengurangi 35 persen tim inti dYdX,” ungkapnya, Selasa (29/10/2024). 

Ia menambahkan bahwa perusahaan kini memiliki tim yang tepat untuk melangkah ke depan, meskipun harus berpisah dengan sejumlah karyawan yang telah bekerja keras untuk dYdX.

Pengumuman ini membawa dampak eknomi dan kesehatan mental bagi karyawan yang terdampak, mengingat sebagian besar dari mereka telah menghabiskan bertahun-tahun berkontribusi pada pengembangan dYdX.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun keputusan PHK massal dYdX terasa berat, langkah ini merupakan hal penting yang harus diambil untuk memperkuat arah baru perusahaan di masa depan.

“Keputusan untuk melepaskan adalah sebuah kesadaran bahwa perusahaan yang telah kami bangun berbeda dari perusahaan yang harus menjadi dYdX. Kami akan melangkah maju dengan kejelasan dan semangat yang diperbarui,” tuturnya.

Di saat yang bersamaan, Kraken, salah satu bursa kripto ternama, juga mengambil langkah serupa pada Rabu (30/10/2024) sebelumnya dengan melakukan layoffs terhadap 15 persen karyawannya, atau sekitar 400 dari total 2.600 pegawai secara global.

Kraken Terpaksa PHK 15 Persen Karyawan di Tahun Ini, Ada Apa?

Berdasarkan laporan terbaru, PHK massal Kraken tidak hanya melibatkan staf di tingkat bawah, tetapi juga dua eksekutif senior, COO Gilles BianRosa dan CTO Vishnu Patankar. 

Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi internal yang diambil Kraken dalam menghadapi tantangan yang semakin ketat di pasar kripto.

“Kondisi ekonomi global yang sulit serta tantangan internal industri menjadi faktor utama yang mempengaruhi optimisme jangka pendek terhadap pemulihan sektor kripto,” ujar seorang eksekutif Kraken. 

Keputusan PHK massal Kraken dilakukan agar perusahaan tersebut dapat tetap kompetitif dan mempertahankan stabilitas perusahaan di tengah situasi yang tidak menentu.

Di tengah maraknya pemberitaan tentang PHK massal dYdX dan Kraken, data terbaru justru menunjukkan bahwa pemulihan sedang berlangsung dalam industri ini. 

Menurut data terbaru dari Layoffs.fyi, puncak layoffs dalam industri teknologi, salah satunya industri kripto terjadi pada kuartal pertama tahun 2023, di mana lebih dari 167.000 orang kehilangan pekerjaan. 

Pada 2024, situasi justru membaik dengan angka layoffs yang menurun secara bertahap sepanjang tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa PHK massal Kraken dan dYdX merupakan pengecualian ketimbang tren yang melanda seluruh sektor.

Selain itu, beberapa perusahaan besar justru mulai menambah jumlah karyawan mereka. Seperti yang diungkapkan pada laporan Bloomberg, Crypto.com bahkan berencana untuk memperluas tim mereka.

“Perusahaan, yang juga memiliki bisnis dompet digital, telah merekrut 700 karyawan tambahan sejak November tahun lalu dan berencana untuk menambah 500 orang lagi di bagian layanan pelanggan, serta 200 orang di posisi korporat,” ungkap Kris Marszalek, CEO Crypto.com menurut laporan tersebut.

Meskipun langkah PHK massal dYdX dan Kraken terkesan mencerminkan gejolak dalam industri kripto, sejumlah pihak percaya bahwa ini lebih karena kebutuhan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. 

Pasca periode pertumbuhan pesat, banyak perusahaan kripto, seperti Kraken mengalami penurunan volume perdagangan dan pengguna baru, yang pada akhirnya harus memaksa mereka untuk mengendalikan biaya operasional. 

“Kami telah mencoba menghindari PHK dengan memperlambat perekrutan dan mengurangi pengeluaran di sektor pemasaran,” kata perwakilan Kraken.

Selain itu, industri cryptocurrency menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya tekanan regulasi di berbagai negara, termasuk AS. Ketidakpastian regulasi ini membuat beberapa perusahaan mengambil langkah defensif untuk memastikan stabilitas di masa depan.

Secara keseluruhan, keputusan PHK massal Kraken dan dYdX mencerminkan respons strategis terhadap situasi pasar yang sulit, bukan tanda krisis yang melanda seluruh sektor. [dp]

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini mencapai 59.796 orang per 28 Oktober 2024. Korban PHK terbanyak terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakarta untuk mengkaji penyebab tingginya angka PHK di provinsi tersebut.

“Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut.

Di sisi lain, Indah belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

“Mudah-mudahan naiknya dikit, saya belum bisa memperkirakan karena tiap hari bergerak datanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja yang di PHK kembali bertambah sebanyak 30.000 hingga akhir 2024.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di PHK. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Dia mengungkap, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen dipicu oleh banjir barang impor akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati. Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

“...karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) berhasil menekan rugi bersih selama periode Januari–September 2024. Kendati begitu, rugi usaha BUKA masih membengkak karena naiknya sejumlah pos beban.

Melansir laporan keuangan per September 2024, pendapatan bersih Bukalapak naik 1,82% secara tahunan atau Year on Year (YoY) menjadi. Pada periode yang sama di 2023, BUKA hanya meraup pendapatan Rp 3,33 triliun.

Pos beban pokok pendapatan Bukalapak naik 12,27% YoY menjadi Rp 2,79 triliun. BUKA juga harus menanggung beban pendapatan operasi lainnya bersih senilai Rp 208,14 miliar atau berbalik dari pendapatan Rp 23,93 miliar.

Dari bottom line, rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk BUKA mencapai Rp 597,34 miliar atau menyusut 23,04% secara tahunan dari Rp 776,22 miliar per September 2023.

CEO Bukalapak Willix Halim mengatakan meskipun terdapat pertumbuhan pendapatan di masa lalu, tetapi biaya operasional telah meningkat melebihi kontribusi pendapatan di berbagai segmen bisnis.

"Kami telah berupaya untuk fokus pada optimalisasi operasional dan menjaga disiplin keuangan guna menghadapi tantangan ini," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10).

Willix walaupun hasil kuartal III-2024, BUKA menunjukkan pembalikan tren tetapi hasilnya masih tidak sejalan dengan strategi jangka panjang Bukalapak untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, manajemen Bukalapak melakukan perubahan dalam pendekatan operasional dan segmen bisnis yang akan difokuskan ke depannya. Dalam waktu dekat buka akan melakukan restrukturisasi.

"Restrukturisasi ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di berbagai bisnis yang akan dilaksanakan dalam dua kuartal mendatang," kata pria yang menjabat sebagai direktur utama ini.

Ke depannya, lanjut Willix BUKA akan fokus menjalankan dan mengembangkan segmen bisnis intinya, yaitu Mitra Bukalapak, Gaming, Investment, dan sejumlah layanan di ritel. BUKA akan fokus melakukan investasi ke bisnis inti itu.

Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta agar perusahaan garmen dan tekstil tidak sembarangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh dan karyawan.

Bey mengatakan hal tersebut menanggapi soal data dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar yang menyatakan ada 3.500 anggotanya terkena PHK sejak awal Januari-Oktober 2024.

Menurut Bey Machmudin, perusahaan seharusnya memiliki beberapa cara lain untuk tidak melakukan PHK, seperti pembagian jam kerja atau beberapa cara lainnya.

"Yaitu usahakan efisiensi atau shift atau bagaimana yang penting jangan ada PHK," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (29/10/2024).

Bey juga meminta perusahaan tekstil atau garmen turut memperhatikan dari hak buruh pun harus melakulkan PHK. Meski demikian, Ia menginginkan jangan sampai ada perusahaan yang melakukan PHK.

"Kalau dari masalah PHK itu yang penting hak-hak buruhnya terpenuhi, tapi itu dari sisi Disnaker, tapi kami tentu tidak ingin adanya PHK," jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat turut menyoroti soal sebanyak 3.500 buruh di sektor industri tekstil dan garmen terdampak PHK. Legislator meminta Pemprov Jabar harus memperhatikan dan mengantisipasi.

Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Apalagi, para buruh yang terdampak dari sektor padat karya.

"Ya tentu yang pertama, kita prihatin bahwa sebagaimana informasi dari KSPSI Jabar ada 3.500 pegawai buruh di pabrik-pabrik terutama pabrik yang padat karya ya, itu terkena PHK," katanya.

Untung mengungkapkan, kondisi pabrik yang melakukan PHK terhadap buruh ini bisa disebabkan karena berbagai faktor. Ia menduga, salah satunya karena ada pengurangan di sektor produksinya.

"Pengurangan produksi itu bisa diakibatkan karena memang pengurangan kontrak dengan pihak lain. Itu yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya PHK," ujar Untung.