JAKARTA - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ) dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 tahun 2024 melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) memfasilitasi sebanyak 31 industri kecil dan menengah ( IKM ) dari berbagai sektor untuk ikut pameran.

Langkah itu dilakukan Kemenperin untuk mendukung pertumbuhan pelaku IKM dalam memperluas pasar dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemenperin juga mendorong perluasan akses pasar para pelaku IKM tersebut, baik tingkat nasional maupun internasional.

"Melalui partisipasi IKM unggulan ini, kami berharap para pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara produsen produk berkualitas dengan pasar bisnis internasional," kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita, dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Reni menjelaskan, IKM yang difasilitasi tersebut telah melalui program pembinaan dan dinyatakan lolos proses kurasi dan seleksi yang ketat. Salah satu aspek penting dalam seleksi itu selain kualitas produk yang baik, yakni kemampuan dan potensi untuk melakukan ekspor, sehingga diharapkan kesempatan dan peluang untuk memasarkan produk secara global melalui TEI 2024 akan lebih besar.

Sebanyak 31 IKM yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA terdiri dari 10 IKM penerima Penghargaan OVOP yang telah menerima pendampingan dalam Program One Village One Product (OVOP) Go global, dan 5 IKM penerima Penghargaan Upakarti tahun 2022 dan 2014.

Selanjutnya, 4 IKM binaan Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut yang dipilih berdasarkan pengalaman ekspor yang relevan dengan target pasar pameran, serta 12 IKM makanan dan minuman binaan Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang telah memenuhi sertifikasi standar keamanan pangan serta peserta kompetisi Indonesia Food Innovation (IFI).

"Momentum ini menjadi panggung bagi IKM untuk unjuk gigi di kancah internasional, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal yang memiliki keunikan dan identitasnya masing-masing," tutur Reni.

Diperkirakan lebih dari 30.000 pengunjung potensial termasuk importir, distributor, wholesaler, retailer dan investor dari berbagai negara turut hadir pada TEI 2024. Melalui pameran ini, diharapkan IKM memperoleh peluang untuk memperluas jaringan, mendapatkan inspirasi produk, serta pasar ekspor.

JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah .Hanya saja dalam prakteknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkap Bendahara Megawati Institute itu.

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri. ?Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,? ujarnya.

Sambung Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal dibawah lima milyar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya. "Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,? ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning ? AC) dalam proyek-proyek pemerintah. Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi Durianto, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

?Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,? paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, kata Darmadi, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja.

?Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,? tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

?Disinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,? pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajak industri kecil untuk mengikuti sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil (TKDN IK). Dengan memiliki TKDN IK, pelaku industri kecil dapat memaksimalkan potensi pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah.

"Sertifikat TKDN IK juga akan meningkatkan kepercayaan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa produk yang dibeli melalui proses pengadaan barang/jasa merupakan barang/jasa produk dalam negeri. Hal tersebut yang mendorong kami untuk terus menyosialisasikan kepada pelaku industri tentang tata cara pengajuan Sertifikasi TKDN-IK," kata Reni dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Bimbingan teknis Sertifikasi TKDN-IK menjadi sarana bertukar informasi dan wawasan tentang potensi belanja pemerintah bagi industri kecil.

Sekretaris Ditjen IKMA Riefky Yuswandi mengatakan, data pada dashboard monitoring TKDN-IK per 16 Juli 2024, dari sebanyak 37.110 permohonan sertifikasi TKDN-IK yang masuk, telah terbit 14.068 sertifikat dengan 17.066 produk.

Reifky menyampaikan bahwa potensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN sangat besar. Hal tersebut tercermin pada pelaksanaan Acara Business Matching 2024 yang berhasil mencatatkan nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun.

"Angka ini berasal dari komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 triliun, serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 triliun," kata dia.

Menurut Riefky, data tersebut menjadi gambaran tentang potensi pasar yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh pelaku industri kecil, di tengah kondisi perekonomian nasional yang saat ini menghadapi tantangan.

"Khususnya di sektor industri, akibat dinamika global seperti perubahan kebijakan perdagangan, sanksi ekonomi, dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia," kata Riefky.

(NIA)