Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan capaian tingkat inflasi Indonesia yang bisa dijaga di level 1,71%. Menurutnya, pencapaian ini tak banyak negara G20, seperti Amerika Serikat (AS), bisa menekan inflasi di level rendah seperti Indonesia.

Hal itu diungkapkan Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. Adapun, acara ini dihadiri 75 duta besar atau 90 perwakilan luar negeri.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia telah berhasil tumbuh sebesar 5% dan inflasi kami adalah 1,71%. Jadi saya pikir tidak banyak negara, bahkan di G20, yang dapat mengelola pertumbuhan serta inflasi,” kata Airlangga.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

Di sisi lain, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama tahun ini.

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa ke depan akan terjadi sedikit gejolak karena fragmentasi perdagangan global dan konflik Timur Tengah dan di Indo Pasifik yang masih memanas.

Apalagi, International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa biaya output global dari fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2%—7% dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, menurut Airlangga, Indonesia sebagai kekuatan menengah dan pemain global yang sedang berkembang secara aktif memimpin inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi.

“Dan pemerintahan Presiden Prabowo membuka jalan menuju keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat doktrin kebijakan bebas dan aktif yang tidak selaras,” tuturnya.

Menteri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pesan tersebut sering disampaikan Prabowo berulang kali.

Tito mengatakan Prabowo memberi pesan agar visi serta harapannya dapat direalisasikan. Khusus kepada Tito, Prabowo meminta agar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi mingguan tetap berjalan.

"Spesifik menyampaikan kepada saya untuk inflasi, agar rapat inflasi mingguan diteruskan," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Tito menjelaskan rakor tersebut digelar sejak 2022. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan sehingga data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.

Dia menegaskan rakor tersebut akan terus berlanjut sampai ada perintah untuk diberhentikan. Dia menekankan langkah tersebut sebagai salah satu upaya agar tetap menjaga inflasi sehingga tidak menjadi beban masyarakat.

"Saya sampaikan kalau nggak ada perintah berhenti, kita akan lanjutkan terus untuk menjaga inflasi, pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa agar tidak tidak memberatkan masyarakat," jelasnya.

Kemudian untuk jangka menengah dan panjang, Tito menambahkan agar memberantas kemiskinan, hilirisasi, hingga swasembada pangan dan energi. Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut terlibat membantu untuk menyukseskan program tersebut.

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk ikut terlibat saat ada kunjungan-kunjungan oleh para menteri, baik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa dilakukan dari daerah. Alhasil, dapat membanggakan kepala daerah juga karena dapat mensukseskan program tersebut.

"Jadi, pemerintah daerah tolong didukung ini adalah leading-nya Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri koordinasi bidang pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi, kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian, Menko bidang pangan Zulkifli Hasan saya mohon dengan berbagai daerah didampingi paling tidak Kepala Dinas Pertanian pangan ini hadir jangan sampai nggak hadir," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 yang terkendali di level 1,84 persen. Angka ini menjadi capaian inflasi terendah sejak awal Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu.

Tingkat inflasi 1,84 persen dinilainya juga masih masuk target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen. Menurut Tito, rendahnya realisasi inflasi Indonesia ini berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mengungkapkan terdapat dua komponen utama inflasi yang mesti dipantau, yakni inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation). Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik," jelasnya.

Dia juga menjelaskan terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan. Menurutnya deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi. Secara umum, kata dia, daya beli masyarakat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapore, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai misalnya itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujarnya.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait yang ikut bekerja sama dalam memastikan inflasi tetap terjaga. Tito juga mengapresiasi peran Pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian insentif kepada pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi dinilai tidak efektif. Menanggapi hal itu Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lagi soal pemberian insentif pada pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi.

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta mengatakan, alokasi insentif fiskal tidak hanya didasarkan pada satu indikator kinerja, namun nilai akumulasi dari beberapa indicator kinerja yang berasal dari beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja lebih bersifat objektif. “Salah satunya untuk insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (2/9).

Insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah, peringkat inflasi merupakan salah satu indikator kinerja, yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski begitu, pengamat kebijakan publik menilai, insentif tidak efektif karena sering dijadikan alat permainan oknum kepala daerah dan BPS untuk mendapatkan penghargaan serta menghindari sanksi.

“Masukan pengamat tersebut tentu akan kami pertimbangkan,” kata Jaka.

Jaka menambahkan terkait dengan daerah yang disinyalir mengakali data untuk mendapatkan insentif fiskal, tentu Kemenkeu akan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari mitra penyedia data. Kemudian baru akan memutuskan apakah akan memberikan sanksi kepada daerah tersebut.

“Kami tunggu konfirmasi dulu baru putuskan untuk mengambil langkah,” jelasnya.

Adapun pemerintah telah kembali mengucurkan insentif fiskal senilai Rp 300 miliar kepada 50 pemerintah daerah (pemda) yang sukses mengendalikan inflasi pada kuartal I-2024. Insentif tersebut diberikan kepada empat provinsi, 10 kota dan 36 kabupaten dengan alokasi untuk setiap pemda paling tinggi senilai Rp 7,2 miliar dan paling rendah Rp 5,2 miliar.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian insentif kepada pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi dinilai tidak efektif.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan pandangannya bahwa terdapat indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah dalam upaya mengajukan anggaran.

"Pemberian insentif ini tidak efektif karena sering dijadikan alat permainan oleh oknum kepala daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari sanksi," ujar Trubus melalui sambungan telepon dengan tim Kontan, Senin (1/10).

Ia menambahkan bahwa insentif yang semestinya dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam menangani inflasi justru sering disalahgunakan. Pemerintah daerah kerap kali hanya berfokus pada memperoleh insentif tersebut tanpa benar-benar menyelesaikan permasalahan inflasi di wilayahnya.

Manipulasi Data dan Solusi

Trubus juga menyoroti bahwa praktik manipulasi data dilakukan agar pemerintah daerah tidak dipermasalahkan dalam proses pengajuan anggaran.

Akibatnya, kinerja pengendalian inflasi yang sebenarnya tidak terefleksikan dengan baik dalam laporan, dan upaya untuk menyelesaikan masalah inflasi menjadi kurang optimal.

Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar indikator inflasi tidak lagi dijadikan syarat utama bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif.

Dengan demikian, praktik manipulasi data yang sering terjadi dapat dihentikan, dan fokus pemerintah daerah dapat kembali diarahkan pada upaya nyata dalam menangani inflasi secara lebih substansial.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 204 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara month to month (mom). Dengan begitu, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa deflasi selama lima bulan beruntun ini bukan menandakan pelemahan daya beli masyarakat.

Hal ini dikarenakan inflasi inti Indonesia masih tercatat sebesar 0,16% secara bulanan alias month to month (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,10%.

"Kalau core inflation itu yang menentukan deflasi atau tidak deflasi. Kalau dari segi ini, bukan deflasi (yang disebabkan pelemahan daya beli)," ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10).

Airlangga menyebut, penyebab deflasi ini dikarenakan kinerja sukses yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dalam mengendalikan harga.

"Yang turun adalah volatile food, itu yang dikerjakan oleh TPIP TPID. Kenapa volatile food dikejar? Karena kalau harga pangan terjangkau daya beli akan meningkat," terangnya.

Sebelumnya, BPS mencatat pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan atau month to month (mtm). Deflasi ini lebih tinggi bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,03% mtm.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut deflasi telah terjadi lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Ia membeberkan, faktor utama penyebab deflasi secara beruntun ini karena adanya penurunan harga, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi pasokan.

“Andil deflasi utamanya disumbang penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura, terutama yang memberikan andil cabai merah rawit dan tomat Kemudian ada yang turun daun bawang kentang dan wortel,” kata Amalia.

Disamping itu, harga dari produk peternakan ayam seperti daging ayam ras dan telur ayam ras juga mengalami penurunan dari sebelumnya meningkat.

Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, SEMARANG - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah mulai melirik opsi pemanfaatan olahan pertanian sebagai strategi untuk mengerem laju inflasi pangan di wilayah tersebut.

Upaya itu dilakukan salah satunya lewat kampanye pemanfaatan cabai kering dan pasta bawang merah yang digelar di Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Jumat (16/8/2024).

"Kegiatan ini sebagai sosialisasi dan edukasi pemanfaatan cabai merah kering dan bawang pasta untuk olahan masakan sehari-hari, dimana dapat digunakan sebagai pengganti cabai dan bawang merah segar," jelas Gunawan Wicaksono, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah.

Gunawan menjelaskan bahwa bawang merah dan cabai merupakan komoditas pertanian yang kerap memicu inflasi. Produktivitas kedua jenis tanaman tersebut begitu tergantung pada kondisi cuaca sehingga rawan mengalami guncangan harga.

"Inovasi dalam bentuk produk olahan cabai kering dan pasta bawang merah menjadi salah satu solusi strategis yang bisa kita lakukan untuk menyetabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat," jelas Gunawan saat ditemui wartawan.

Produk olahan bawang merah dan cabai tersebut juga memiliki kelebihan lain dari segi penyimpanan. Sebab, kedua produk yang sudah dikeringkan tersebut memiliki kelebihan usia penyimpanan sehingga dapat didistribusikan dengan lebih efektif dan mengurangi ketergantungan pada musim panen.

Sebelumnya, dalam kegiatan Peresmian GNPIP wilayah Jawa yang dilakukan pada Rabu (14/8/2024) di Kota Semarang, Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa produktivitas dan distribusi pasokan pangan masih menjadi masalah serius dalam upaya pengendalian inflasi. Untuk itu, penguatan pemanfaatan teknologi pascapanen perlu diinisiasi untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan.

"Termasuk pemanfaatan sistem resi gudang dengan fasilitas ekosistem dan insentif," lanjutnya.

Arahan tersebut sejalan dengan 3 kebijakan strategis yang telah disepakati TPIP-TPID di wilayah Jawa dalam pelaksanaan GNPIP 2024. Adapun ketiga kebijakan strategis tersebut terdiri dari upaya peningkatan produktivitas pangan, penguatan produksi, serta penguatan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Ferry menambahkan bahwa pada Semester II/2024, produktivitas pangan di Tanah Air diproyeksikan bakal mengalami penyusutan. Kondisi tersebut perlu segera diantisipasi sehingga target inflasi nasional di angka 2,5%±1% dapat terwujud pada tahun ini.

Bisnis.com, MALANG — Upaya pengendalian inflasi ada tantangan berupa penurunan luas lahan dan anomali cuaca sehingga perlu terus dicermati.

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Arief Hartawan, menyampaikan wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.“Inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10% (yoy), masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13% (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1% (yoy),” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).

Pernyataannnya itu disampaikan pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Semarang, Rabu (14/8/2024).

Berdasarkan data BPS, kata dia, penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu ha, dan sekitar 60%-nya terjadi di wilayah Jawa. Kondisi ini perlu diatasi dengan sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi SENOPATI dan SEMAR, untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Dia menegaskan, Bank Indonesia meyakini sinergi dan kolaborasi dari seluruh TPID di wilayah Jawa maupun nasional yang adaptif dan inovatif, mampu mewujudkan stabilitas inflasi yang terjaga sesuai target inflasi pada rentang 2,5%±1%.

Upaya pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia bersama Pemerintah, dia menilai, masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.

Merespons hal tersebut, kata dia, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan fokus digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah dalam bentuk aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (SENOPATI) dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama SEMAR.

Aplikasi SENOPATI ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time. Sementara aplikasi SEMAR akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan.

Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta hilirisasi pangan. Program unggulan ini dicanangkan dalam GNPIP wilayah Jawa dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di Semarang, Rabu(14/8/2024).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.

Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah quick win seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan true shallot seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan.

Ada beberapa program penguatan produktivitas pangan lain juga diusung dalam gelaran GNPIP wilayah Jawa seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada 28 gapoktan/pelaku usaha di wilayah Jawa dan program dukungan pembiayaan. Sebanyak 13 KAD baru intra Jawa berhasil disepakati malelui peningkatan peran BUMD/BUMP yang pada gilirannya BUMP/BUMD tersebut diharapkan dapat mendorong nilai tambah komoditas pangan melalui program hilirisasi.(K24)

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat di Hotel Pullman, Kota Bandung, Kamis (8/8/2024).

Ditemui seusai acara, Bey mengemukakan High Level Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah dengan Pemprov Jabar untuk menjamin stabilitas harga terutama menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).

"High Level Meeting ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah baik Bupati, Wali Kota, dan kami dari Pemprov untuk menjamin stabilitas harga, terutama menjelang Natal dan tahun baru," kata Bey Machmudin.

Bersama 27 kabupaten/kota melalui TPID dan TP2DD, Pemprov Jabar berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali, di antaranya dengan menjaga stok beras dan bahan pangan lainnya di berbagai daerah.

Ketersediaan bahan pangan di suatu daerah yang surplus akan menyuplai daerah yang membutuhkan. Dengan terjaganya suatu daerah dari kelangkaan dapat mengantisipasi kenaikan harga.

"Nanti ada TPID yang memantau terus setiap daerah agar tidak kekurangan atau ketiadaan stok," ujarnya.

Bey mengungkapkan pula pada Juli 2024 tercatat inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jabar sebesar 2,25%.

Kemudian tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jabar bulan Juli 2024 sebesar 0,06%, dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,16%.

Meskipun inflasi tahunan di Jabar lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang sebesar 2,13%, namun angka ini masih di bawah target.

"Jadi kami menjaga betul agar inflasi terkendali dan sampai bulan Juli inflasi masih sesuai target," ujar Bey.

Ia juga menegaskan, pemantauan stok beras dan perdagangan antardaerah serta pompanisasi dilakukan untuk memastikan panen padi tetap optimal tahun ini.

"Kami mendapatkan 7.000 pompa dari Kementerian Pertanian. Ada beberapa yang tadinya musim tanamnya Oktober, mereka akan menarik ke Agustus. Insyaallah, masih ada satu lagi panen di akhir tahun ini. Jadi panennya tidak nyeberang ke 2025, tapi di tahun ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhamad Nur berharap agenda yang terselenggara ini bisa menjadi modal bersama untuk menjaga inflasi sesuai dengan target. Apalagi tren inflasi 2024 menunjukkan angka lebih rendah dari tahun 2023 yaitu 2,48.

Nur juga menginginkan percepatan digitalisasi dapat membuat indeks pengendalian inflasi menjadi semakin baik, terutama dalam mendukung pembangunan di Jabar.

"Dengan digitalisasi dan elektronifikasi mudah-mudahan IETPD-nya (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) semakin bagus dan itu semua sangat kita butuhkan dalam rangka mendukung pembangunan supaya lebih efisien dan semakin mendorong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat," ujar Nur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, deflasi komoditas kelompok pangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir merupakan fenomena yang positif bagi masyarakat.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau terus mengalami deflasi secara bulanan (month to month/month) sejak April hingga Juli 2024.

Teranyar, pada Juli 2024, deflasi pangan mencapai 0,97 persen secara mtm, lebih dalam dari Juni 2024 yang mencapai 0,49 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/HADAYEVA SVIATLANA Ilustrasi deflasi.

"Kalau inflasi pangannya turun, kan tambah sejahtera rakyatnya. Kan pangan itu sebagian besar untuk rakyat," kata Perry, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Equity Tower, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut Perry bilang, tren deflasi pangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir merupakan hasil dari upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah bersama bank sentral.

Tren deflasi pun sebenarnya terjadi setelah komoditas pangan terus mengalami inflasi sejak September 2023 hingga Maret 2024.

"Dan Alhamdulillah ini dalam beberapa bulan, bahkan kemarin terjadi deflasi," ujarnya.

Terkait dengan indeks harga konsumen (IHK) yang secara keseluruhan mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut, hingga mencapai 0,18 persen secara mtm pada Juli 2024, Perry enggan menyatakan hal itu disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

Pasalnya komponen inflasi inti terus tercatat naik, di mana pada Juli 2024 mencapai 0,18 persen secara mtm.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, deflasi komoditas kelompok pangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir merupakan fenomena yang positif bagi masyarakat.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau terus mengalami deflasi secara bulanan (month to month/month) sejak April hingga Juli 2024.

Teranyar, pada Juli 2024, deflasi pangan mencapai 0,97 persen secara mtm, lebih dalam dari Juni 2024 yang mencapai 0,49 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/HADAYEVA SVIATLANA Ilustrasi deflasi.

"Kalau inflasi pangannya turun, kan tambah sejahtera rakyatnya. Kan pangan itu sebagian besar untuk rakyat," kata Perry, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Equity Tower, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut Perry bilang, tren deflasi pangan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir merupakan hasil dari upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah bersama bank sentral.

Tren deflasi pun sebenarnya terjadi setelah komoditas pangan terus mengalami inflasi sejak September 2023 hingga Maret 2024.

"Dan Alhamdulillah ini dalam beberapa bulan, bahkan kemarin terjadi deflasi," ujarnya.

Terkait dengan indeks harga konsumen (IHK) yang secara keseluruhan mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut, hingga mencapai 0,18 persen secara mtm pada Juli 2024, Perry enggan menyatakan hal itu disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat.

Pasalnya komponen inflasi inti terus tercatat naik, di mana pada Juli 2024 mencapai 0,18 persen secara mtm.

SHUTTERSTOCK/LEONID SOROKIN Ilustrasi inflasi.

Perry menjelaskan, komponen inti menunjukan sisi permintaan masyarakat, sehingga inflasi yang masih terjadi menunjukan permintaan yang terjaga.

"Inflasi inti ada gerakan naik, berarti permintaan naik," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, deflasi yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut menjadi "alarm" tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya, momen musiman deflasi seharusnya hanya terjadi pada periode pasca Lebaran setiap tahunnya.

"Deflasi justru tunjukkan ada yang tidak beres dari geliat ekonomi khususnya paska Lebaran," ujar dia, kepada Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, deflasi yang terjadi sejak Mei lalu menandakan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Ia bilang, pelemahan daya beli utamanya dirasakan oleh kelompok menengah.

"Indikator pelemahan daya beli kelas menengah bisa terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, NPL (non performing loan atau rasio kredit bermasalah) KPR (kredit pemilikan rumah) naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat," tutur Bhima.

Bukan hanya pelemahan daya beli masyarakat, Bhima menyebutkan, deflasi juga berpotensi berdampak buruk terhadap pelaku usaha.

Pasalnya, deflasi juga mengindikasikan, pelaku usaha menahan kenaikan harga di level konsumen.

"Khawatir harga ritel naik banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan," kata Bhima.