JAKARTA - Indonesia membutuhkan yang namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital , terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T).

Upaya pemerintahan Jokowi dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.

Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. "Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Sedianya, Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.

Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.

"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.

Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

?Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,? ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).

Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

Kecepatan Internet Makin Melesat

Kecepatan internet Indonesia sudah meningkat 10 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerangkan, Kecepatan internet di Indonesia telah meningkat sepuluh kali lebih cepat.

Pada tahun 2014, kecepatan internet rata-rata mencapai 2,5 Mbps. Satu dekade kemudian pada tahun 2024, kecepatan internet rata-rata telah meningkat menjadi 25 Mbps.

Hal ini ditandai oleh peluncuran layanan telekomunikasi 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional pada 2015 lalu. Peluncuran layanan 4G dinilai menjadi langkah krusial dan tonggak penting dalam evolusi teknologi digital di Indonesia.

Lima penyelenggara layanan telekomunikasi besar yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3, dan Smartfren, mulai mengoperasikan layanan 4G. Ditambah layanan 4G juga mendorong revolusi digital yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

Bisinis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo mengedepankan transparansi dan akurasi dalam pembangunan infrastruktur digital di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) lewat Aplikasi Pasti. Diluncurkan pada 2018, pengguna Aplikasi tersebut terus mengalami peningkatan.

Aplikasi Pasti digunakan oleh lembaga kementerian dan pemerintah daerah. Pada 2019, saat pertama kali diluncurkan aplikasi ini digunakan oleh 57 pemerintah daerah. Jumlah tersebut meningkat 407% menjadi 289 pemerintah daerah hingga Agustus 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2021-2022 dengan penambahan mencapai 51 pemerintah daerah.

Aplikasi Pasti merupakan kanal yang mempermudah proses pengajuan titik base transceiver station (BTS) hingga program Akses Internet yang disediakan oleh Bakti Kemenkominfo.

Melalui aplikasi ini, lembaga kementerian dan pemerintah daerah (pemohon) dapat memantau perkembangan proses pengajuan izin BTS dan Akses Internet. Proses pengajuan hingga BTS membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga aplikasi ini memberikan kepastian waktu pembangunan tersebut selesai.

Perbesar

Tidak hanya itu, Aplikasi Pasti juga menawarkan layanan pendukung yang memudahkan pemohon dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Sementara itu bagi Bakti, Aplikasi Pasti membantu mengumpulkan dan mengarsipkan keseluruhan lokasi infrastruktur Bakti sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembangunan infrastruktur internet. Bakti juga mendapat pemohon yang terverifikasi secara jelas karena data-data yang dimasukkan dalam aplikasi valid.

Selain infrastruktur internet, Aplikasi Pasti juga dapat mengakomodir permohonan untuk program ekosistem pendukung infrastruktur telekomunikasi pada sektor Pemerintahan dan Kesehatan, BUMDes dan UMKM, Pendidikan dan Literasi Digital, Pariwisata.

Kriteria Lokasi Akses Internet

Adapun untuk mengajukan titik Akses Internet, Bakti mengungkapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya lokasi usulan merupakan fasilitas publik, berada di wilayah kerja Bakti, berada di wilayah yang susah sinyal dan atau tidak ada internet mandiri, dan lokasi usulan memiliki bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan perangkat.

Pemohon juga harus memberikan data titik koordinat lokasi usulan (latitude dan longitude), foto lokasi dengan plang lokasi usulan yang diambil menggunakan geotagging, menyebutkan kekuatan sinyal atau bandwidth di lokasi usulan saat ini hingga ketersediaan sinyal di lokasi usulan saat ini.

Kemudian, kebutuhan internet di lokasi, kekuatan sinyal dan sumber listrik di lokasi tersebut juga menjadi perhatian.

Kriteria Lokasi BTS

Sementara itu untuk kriteria lokasi BTS Bakti, lebih sederhana dibandingkan dengan akses internet. Beberapa persyaratan yang harus disiapkan antara lain berada di wilayah kerja BAKTI, blank spot, tersedia lahan hibah atau lahan yang bisa dialihkan menjadi BMD (Barang Milik Daerah)/Lahan Pemda, lokasi memiliki populasi sebagai potensi penggunaan layanan dan memberikan data titik koordinat lokasi usulan (latitude dan longitude).

Sekadar informasi, BTS dan Akses Internet merupakan dua program yang berbeda. Akses Internet umumnya menggunakan RTGS atau perangkat untuk menangkap sinyal yang disuntikan lewat satelit. Pembangunan Akses Internet lebih cepat dari BTS karena lahan yang digunakan lebih kecil.

Dalam program Akses Internet ada 2 penanggung jawab dari pemohon yaitu Penanggung Jawab Aplikasi dan Penanggung Jawab Lapangan. Sementara itu untuk program BTS cukup penanggung jawab aplikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dalam 10 tahun terakhir tidak hanya menghadirkan layanan data, juga turut mendorong produktivitas masyarakat di desa hingga menggerakan roda perekonomian.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar mengatakan dalam 10 tahun terakhir pemerintah getol dalam membangun infrastruktur konektivitas.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pertama kali ada suatu kebijakan dalam menghadirkan infrastruktur digital melibatkan dana APBN. Sebelumnya, pembangunan di wilayah tertinggal hanya menggunakan dana universal service obligation (USO) yang diambil sebesar 1,25% dari pendapatan operator seluler.

Dukungan dana yang lebih besar itu, kata wanita yang akrab disapa Indah, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan untuk mengatasi masalah konektivitas.

Hadirnya infrastruktur telekomunikasi dalam 10 tahun terakhir pun memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kehadiran infrastruktur mengikutsertakan mayoritas masyarakat dalam satu rantai pasok ekonomi," kata wanita yang akrab disapa Indah dalam diskusi FMB 9 Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, Rabu (4/9/2024).

Diketahui, dalam menghadirkan layanan internet ke suatu titik Bakti tidak berjalan sendiri. Bakti melibatkan berbagai pihak mulai termasuk badan usaha milik desa (Bumdes) dan penyedia jasa internet (ISP). Alhasil internet Bakti tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah rural, juga menggerakan perekonomian desa-desa tempat internet mengalir.

Sebagai contoh, Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat yang merupakan mitra Bakti, memanfaatkan internet Bakti untuk menggerakan produktivitas, mendukung kegiatan e-commerce UMKM, pendidikan di sekolah-sekolah hingga aktivitas jarak jauh yang dilakukan dari rumah.

Contoh lainnya, Bumdes Bedono Sejahtera, yang menggunakan total kapasitas bandwidth sebesar 1 Gbps untuk menyalurkan internet ke 412 pelanggan rumah, 4 sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Perbesar

Indah mengatakan infrastruktur telekomunikasi Bakti hadir di beberapa wilayah yang awalnya nyaris tidak ada permintaan menjadi tumbuh secara perlahan.

Indah menuturkan pada 2024 Bakti akan membangun layanan digital di 25.000 titik wilayah nonkomersial wilayah tersebut berada sekitar 22 kabupaten yang dikategorikan sebagai wilayah 3T.

“Kita tahu dengan lebih dari 17.500 pulau di Indonesia kalau kita hanya mengharapkan teknologi seluler ataupun serat optik akan sangat sulit sehingga kombinasi dari seluler, serat optik dan satelit harus dilakukan secara bersamaan karena kalau tidak dilakukan, akan ada ribuan desa yang sampai selesainya RPJM 2024 belum bisa menikmati akses internet,” kata Indah.

JAKARTA - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), PLN Icon Plus turut menyiapkan infrastruktur dan layanan teknologi komunikasi PLN selama kegiatan berlangsung.

Dalam Apel Siaga yang dilaksanakan di IKN pada tanggal 16 Agustus 2024, PLN Icon Plus berkomitmen dalam menjamin kesiapan jaringan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 serta turut mendukung sistem ketenagalistrikan PLN.

Untuk mendukung jaringan komunikasi di IKN, PLN Icon Plus telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Fiber Optic sepanjang 33.129 km, yang merupakan 74,6% dari rencana infrastruktur ketenagalistrikan sepanjang 44.400 km.

Infrastruktur ini telah siap sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN, memastikan bahwa semua kebutuhan listrik dan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Tidak hanya itu, PLN Icon Plus juga telah menyiapkan seluruh layanan telekomunikasi dan keamanan siber (cyber security) yang diperlukan untuk mendukung sistem ketenagalistrikan dalam rangka upacara tersebut.

Layanan ini mencakup 15 link SCADA & Proteksi, 15 CCTV, serta sistem internet dan firewall yang telah diuji dan dipastikan beroperasi dengan baik. Semua ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem ketenagalistrikan selama perayaan berlangsung.

Sebagai langkah preventif, PLN Icon Plus juga telah menyiagakan 78 personil, 22 mobil, dan 2 motor yang ditempatkan di 19 titik strategis untuk menjaga keandalan kawasan inti IKN dan backbone system pendukung. Operasi ini telah dimulai sejak 14 Agustus 2024 dan akan terus berlangsung hingga selesainya upacara.

?PLN Icon Plus berkomitmen penuh dalam mendukung kelancaran Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan teknologi informasi yang andal. Kami memastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan dari PLN selama kegiatan berlangsung," ujar Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi.

Untuk mendukung operasional kendaraan listrik di IKN, PLN Icon Plus turut mendukung jaringan komunikasi untuk 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Jaringan komunikasi untuk SPKLU ini menggunakan infrastruktur fiber optic dan telekomunikasi yang dibangun oleh PLN Icon Plus di IKN.

PLN Icon Plus turut mendukung kelancaran operasional kendaraan listrik melalui aplikasi PLN Mobile, yang dirancang untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik dengan fitur-fitur seperti pengisian daya di SPKLU, pemantauan status pengisian, pembayaran, pemetaan lokasi charger, serta manajemen energi untuk home charging.

Dengan berbagai persiapan dan infrastruktur yang telah disiapkan, PLN Icon Plus berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge akan melakukan ekspansi infrastruktur internet ke 25 juta rumah.

Ekspansi itu akan diwujudkan melalui kerja sama terkait fiber to the home (FTTH) dengan perusahaan asal Jepang, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), e-Asia Corporation.

Lewat keterangan resmi, Manajemen Surge menjelaskan bahwa saat ini Surge telah mengoperasikan 7.000 km infrastruktur backbone serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta, jalur pipa gas, serta jalur lainnya di Pulau Jawa.

Selain itu, Surge juga telah berinvestasi pada penyediaan bandwidth berkapasitas besar hingga 64.000 Gbps.

Dalam mendukung aktivitas cloud computing ke depan, WIFI juga telah membangun dan mengoperasikan 58 edge data center (EDC) yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa, yang masih dapat ditingkatkan hingga 592 lokasi di Pulau Jawa.

Saat ini, EDC WIFI telah digunakan cloud provider untuk solusi content delivery network (CDN). Seluruh ekosistem digital WIFI yang saling mendukung ini diharapkan dapat memberikan internet cepat dan terjangkau bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi digital ke depan.

Surge telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 200.000 homepass untuk internet service provider (ISP) lokal. Surge saat ini juga tengah merampungkan kerja sama dengan operator dalam membangun 1 juta homepass sambungan internet tetap (fixedbroadband).

Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo menuturkan kerja sama dengan NTT e-Asia Corporation menjadi tonggak penting bagi Surge dalam memperkuat dan memperluas jaringan infrastrukturnya di seluruh daerah yang berdampak positif bagi kinerja fundamental WIFI ke depan.

“Surge memiliki antusiasme yang sama dengan NTT e-Asia dalam visi membangun ekosistem digital dan memberikan konektivitas yang handal dan terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya, Kamis (11/7/2024).

Dia melanjutkan dengan keunggulan infrastruktur yang Surge miliki dan pengalaman serta keahlian NTT e-Asia dalam menjalankan bisnis FTTH di berbagai negara, pihaknya yakin dapat memberikan konektivitas internet yang handal dan terjangkau bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.