JAKARTA - Indonesia membutuhkan yang namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital , terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T).

Upaya pemerintahan Jokowi dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.

Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. "Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Sedianya, Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.

Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.

"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.

Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

?Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,? ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).

Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

Kecepatan Internet Makin Melesat

Kecepatan internet Indonesia sudah meningkat 10 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerangkan, Kecepatan internet di Indonesia telah meningkat sepuluh kali lebih cepat.

Pada tahun 2014, kecepatan internet rata-rata mencapai 2,5 Mbps. Satu dekade kemudian pada tahun 2024, kecepatan internet rata-rata telah meningkat menjadi 25 Mbps.

Hal ini ditandai oleh peluncuran layanan telekomunikasi 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional pada 2015 lalu. Peluncuran layanan 4G dinilai menjadi langkah krusial dan tonggak penting dalam evolusi teknologi digital di Indonesia.

Lima penyelenggara layanan telekomunikasi besar yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3, dan Smartfren, mulai mengoperasikan layanan 4G. Ditambah layanan 4G juga mendorong revolusi digital yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengusulkan agar industri telekomunikasi di era pemerintahan di kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka memiliki peta jalan alias roadmap infrastruktur digital di Indonesia yang jelas.

Perlu diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk mengemban jabatan pada periode 2024–2029, menggantikan singgasana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa keberadaan roadmap ini bisa menjadi arah stakeholder berkolaborasi untuk membangun infrastruktur digital ke depan, sehingga tidak akan mengacak tatanan ekosistem industri.

“Saya rasa ke depan roadmap infrastruktur digital harus segera ada, mumpung ada pemerintah baru, kita harus memulai dengan plan roadmap sehingga 5 tahun lagi kita tidak diskusi hal yang sama,” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Menurut Arif, jika Indonesia tidak memiliki roadmap infrastruktur digital maka akan berimbas pada program yang hanya bersifat situasional alias bukan program berkelanjutan. Dia berharap agar infrastruktur digital menjadi program yang terus berjalan.

“Kami berharap kenapa ada roadmap walaupun nanti mungkin hanya bukan di periode ini saja, bisa jadi ini berlanjut di periode mungkin 2034 ini bisa berlanjut. Karena kalau nanti setiap ganti pejabat, ganti presiden berubah-berubah ini gak akan selesai ini masalah kita,” ujarnya.

Adapun, sejumlah poin penting yang harus dimuat di dalam roadmap infrastruktur digital antara lain terkait penyebaran infrastruktur hingga masalah regulasi yang mendukung infrastruktur sendiri.

Dengan kata lain, regulasi bukan hanya mengacu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melainkan juga kementerian/lembaga terkait yang ikut terlibat di dalam pembangunan infrastruktur digital.

Menurutnya, sejumlah kementerian/lembaga terkait yang dimaksud antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Tetapi mungkin nanti bisa diskusikan mana kementerian, memang intinya ini sudah multi kementerian,” sambungnya.

Untuk itu, dia menambahkan bahwa keberadaan roadmap infrastruktur digital perlu digodok bersama dengan Kemenkominfo, Kemendagri, dan kementerian/lembaga lain yang dianggap berkepentingan untuk menjalankan roadmap infrastruktur digital.

Jakarta -

Pemerintah memiliki cita-cita besar, yakni menjadikan Indonesia menjadi poros maritim. Potensi sektor kemaritiman nasional yang sangat besar dengan luas lautnya dua pertiga wilayah NKRI serta garis pantai yang terpanjang kedua di dunia 81.290 km akan melahirkan industri transportasi laut yang sangat besar pula.

Berbagai pihak, termasuk swasta ikut serta untuk mendorong Indonesia jadi episentrum maritim dunia, salah satunya dengan diluncurkannya Maritime Digital Infrastructure (MDI). MDI ini dibuat dalam upaya mendorong transformasi digital nasional khususnya industri maritim.

Pengembangan platform infrastruktur digital maritim ini merupakan hasil kerjasama strategis DesktopIP dengan perusahaan galangan kapal nasional PT Maju Maritim Indonesia (MMI) untuk mewujudkan visi tanah air mencapai Industri 4.0 yang berdaulat dan mendorong Indonesia menjadi episentrum maritim dunia.

Peluncuran platform MDI diresmikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beserta Chief Executive Officer DesktopIP, Phidi Soepangkat dan Direktur PT Maju Maritim Indonesia, Dhany.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko mengapresiasi kerjasama DesktopIP dan MMI dan ini bisa menjadi langkah awal untuk transformasi di industri maritim. Moeldoko memaparkan terkait pentingnya penguatan teknologi tanah air untuk mencapai kedaulatan digital.

"Kita tidak sekedar punya teknologi digital, tapi kita harus punya kedaulatan digital. Artinya R&D harus diperkuat sehingga punya produk sendiri. Kebanyakan dari kita tidak paham dengan apa itu data storage, yang penting barangnya ada di rumah kita seolah barang di depan mata kita aman, namun aman itu hanya secara fisik. Tetapi datanya bisa tidak aman. Lebih baik, instrumennya ada di luar tetapi datanya ada di kita. Ini membangun mesin cloudnya, itu yang jauh lebih penting," ungkap Moeldoko dalam keterangannya, ditulis Selasa (1/10/2024).

Moeldoko kemudian mengingatkan pentingnya menjadi pemain di negara sendiri untuk mencapai kedaulatan digital dan mengoptimalkan potensi tanah air.

"Kita harus beralih dari captive market menjadi competitive. Kita harus memiliki keinginan memiliki global player, jangan jadi pemain tanah abang terus, tapi kita harus punya semangat yang kuat untuk jadi global player," katanya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Grand View Research, Inc., nilai pangsa pasar sektor galangan kapal digital global menyentuh angka fantastis, menembus USD2,67 miliar atau sekitar Rp40,5 triliun pada tahun 2022. Nilai ini diproyeksikan akan terus tumbuh dengan CAGR sebesar 19,1% dari tahun 2023 hingga 2030. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ¾ wilayah berupa lautan, kondisi geografis ini sangat menguntungkan Indonesia.

Meskipun demikian, digitalisasi sektor galangan kapal masih menghadapi berbagai tantangan. Direktur PT Maju Maritim Indonesia, Dhany menjelaskan bahwa pelaku industri dihadapkan dengan berbagai kendala seperti risiko gangguan saat integrasi teknologi, belum meratanya infrastruktur digital, nilai investasi tinggi, serta kurangnya pengembangan skill membuat pemanfaatan potensi digitalisasi industri ini belum maksimal.

Sementara itu, galangan kapal dinilai sebagai salah satu penyokong industri maritim mengingat perannya yang menyeluruh di industri ini, dimulai dari pembuatan kapal, perbaikan, hingga pemeliharaan kapal. Peran ini juga menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu roda pendorong terwujudnya konsep Tol Laut yang dicetuskan oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Oleh karena itu, upaya meningkatkan transformasi digital di industri galangan kapal perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi geografis nasional.

Direktur PT MMI Dhany mengungkapkan platform digital memiliki peran sentral dalam memodernisasi ekosistem maritim yang lebih berkelanjutan.

"Di PT Maju Maritim Indonesia, kami melihat digitalisasi sebagai fondasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan memperkuat daya saing nasional di sektor maritim," katanya.

Sementara CEO DesktopIP Phidi Soepangkat menuturkan perkapalan merupakan pusat dari industri maritim dalam hal konstruksi kapal dan inovasi. "Dapat dikatakan bahwa titik awal dari industri maritim adalah pembangunan kapal. Sama halnya dengan digital transformasi, pondasi dari industri 4.0 adalah Cloud Computing," jelasnya.

Sebagai pionir infrastruktur cloud nasional yang secara konsisten mendorong digitalisasi di Indonesia, DesktopIP bersinergi dengan MMI menghadirkan Maritime Digital Infrastructure (MDI) demi menjawab tantangan industri maritim.

Peluncuran platform karya anak bangsa ini juga diklaim menandai babak baru bagi industri maritim tanah air. MDI diharapkan dapat membantu industri galangan kapal mencapai efisiensi dan efektivitas, menciptakan keamanan data, serta membantu para pelaku industri untuk mengadopsi teknologi terkini dengan nilai investasi yang lebih terjangkau.

"MDI merupakan infrastruktur digital buatan anak bangsa yang dikembangkan dari teknologi yang memperoleh skor TKDN mencapai lebih dari 80%. Platform ini juga memungkinkan perusahaan mengubah mekanisme Capital Expense (Capex) menjadi Operating Expense (Opex) sehingga dapat menjawab tantangan investasi," ungkap Phidi.

Phidi menjelaskan bahwa platform MDI akan terus dikembangkan untuk mendorong digitalisasi, tidak hanya di industri galangan kapal, melainkan sektor maritim secara menyeluruh. Dalam pengembangannya, DesktopIP sedang melakukan R&D yang komprehensif agar kedepannya MDI dapat dioperasikan di wilayah yang minim kapasitas internet sehingga dapat mengatasi tantangan yang kerap kali dihadapi para pelaku industri.

Menurut Phidi, kehadiran platform MDI menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu secara mandiri menciptakan teknologi mutakhir.

"Melalui peluncuran MDI, kami juga berhasil mematahkan stigma global yang skeptis akan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi terkini," pungkas Phidi.

Dikembangkan secara mandiri oleh perusahaan nasional, MDI membuat proses manajemen data dan analisis berjalan dengan aman di bawah kendali teknologi dalam negeri. Upaya DesktopIP bersama MMI dalam mengembangkan teknologi ini diharapkan dapat mendorong Indonesia mencapai kedaulatan digital.

"Sejatinya kedaulatan dapat tercapai apabila negara sudah memiliki kontrol penuh, baik dari sisi keamanan data, kontrol terhadap biaya, dan sebagainya. Hal ini hanya bisa dicapai ketika kita mengembangkan produk sendiri," tegasnya.

(fdl/fdl)

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan skema penempatan posisi dua Wakil Menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pemerintahan di periode selanjutnya.

"Itu tergantung hak prerogatif presiden," kata Budi di Kabupaten Tangerang, Selasa.

Budi mengatakan belum ada keputusan tentang apakah susunan kepemimpinan di setiap kementerian untuk pemerintah selanjutnya mengikuti susunan yang berlaku di pemerintah saat ini atau tidak.

Hal itu dikarenakan semua susunan untuk setiap kementerian nantinya disesuaikan oleh Presiden terpilih mengikuti program kerjanya.

Adapun untuk skema saat ini yang tengah berjalan di Kementerian Kominfo, yakni Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh dua Wakil Menteri, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dilantik bertepatan dengan pelantikan Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Senin (17/7/2023) saat ini ia dipercaya untuk menangani pekerjaan yang bersangkutan dengan regulasi seperti kebijakan untuk kecerdasan artifisial dan penyiapan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Sementara untuk Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo, merupakan Wakil Menteri yang baru bergabung pada bulan lalu tepatnya dilantik pada Senin (19/8/2024) dan saat ini diberikan tanggung jawab mengurus dua hal, yaitu menangani kampanye tentang pencegahan judi online serta Legacy Presiden yang menjadi bagian dari publikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Meski susunan kepemimpinan Kementerian Kominfo untuk pemerintah selanjutnya belum diketahui, namun Menkominfo Budi Arie mengharapkan agar penerusnya bisa melanjutkan proses transformasi digital khususnya meningkatkan kecepatan internet di Indonesia.

"Sejak 2015-2024, ini kecepatan internet kita bertumbuh 10 kali lipat, dari sebelumnya 2.5 mbps di 2015 sekarang di 2024 sudah 25 mbps. Tapi itu kita masih kalah dengan negara lain, karena itu harus terus ditingkatkan kecepatannya, kualitasnya, dan coverage-nya untuk infrastruktur digital yang lebih baik," kata Budi.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan selama satu tahun lebih menjabat sebagai pemimpin di Kementerian Kominfo dirinya telah membuat tiga capaian utama dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia.

"Satu yang pertama, tugasnya yang sudah diselesaikan itu terkait pembangunan BTS (Base Transceiver Station), sekitar 5000-an BTS yang mangkrak kemarin itu kan kami sudah selesaikan di akhir tahun lalu," kata Budi di Kabupaten Tangerang, Selasa.

Peresmian BTS di akhir 2023 dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sekaligus juga meresmikan pengoperasian Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1).

Kedua infrastruktur digital tersebut dibangun sebagai bagian pemerataan konektivitas yang merupakan salah satu fondasi transformasi digital nasional mengacu pada Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.

Capaian lainnya yang diungkap Menkominfo telah memberikan dampak signifikan pada transformasi digital Indonesia ialah terkait dengan penanganan judi online.

"Kemajuan menata dan mencegah judi online ini signifikan, kami menekan (laju judi online) hampir 50 persen. Tentu kami belum puas untuk memberantas judi online, maka dari itu terus kami tingkatkan," katanya.

Data Kementerian Kominfo menunjukkan selama periode 17 Juli 2023 hingga 11 September 2024 sudah ada sebanyak 3.277.834 konten judi online yang diputus aksesnya oleh Kemenkominfo.

Di samping itu, Kemenkominfo juga mengajukan penutupan akun keuangan yang terafiliasi judi online sebanyak 573 akun e-wallet dan 7.499 rekening bank ke Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Langkah pencegahan tersebut menurut Budi telah mengambil peran dalam menurunkan laju judi online, hal itu dibuktikan dengan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2024 yang menunjukkan jumlah deposit pada situs judi online menjadi Rp34,49 triliun dari sebelumnya berkisar Rp70 triliun.

Terakhir di sisa masa jabatannya sebagai pemimpin di Kementerian Kominfo yang tinggal satu bulan lagi, Budi menyebutkan pihaknya terus berfokus untuk memperkuat dan membangun ekosistem digital.

"Bagaimana kami terus memperkuat dan membangun ekosistem digital kami lakukan dengan misalnya membangun pusat data nasional, ini penting karena ini mengatur bagaimana ekosistem digital bergerak. Karena digitalisasi itu kunci," tutup Budi.

Sebagai bagian dari membangun ekosistem digital, Kemenkominfo telah menghadirkan beragam regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di antaranya seperti revisi Undang-Undang ITE, penerbitan Surat Edaran mengenai Etika Kecerdasan Artifisial, hingga Peraturan Presiden untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Sektor konstruksi di Indonesia memasuki era baru dengan penerapan teknologi 3D printing dalam proses pembangunan.

Pada Indonesia Energy & Engineering Series 2024 (IEE Series 2024)-Engineering Week, para ahli konstruksi dan inovator berkumpul untuk membahas bagaimana 3D printing dapat menjadi solusi bagi tantangan efisiensi dan keberlanjutan di industri ini.

Teknologi yang masih terbilang baru di Indonesia ini, dinilai mampu mempercepat proses pembangunan sekaligus mengurangi limbah konstruksi.
Dalam sesi Construction Tech Talk, perwakilan dari perusahaan konstruksi global menjelaskan 3D printing mampu mengubah cara membangun bangunan, terutama di kawasan-kawasan terpencil yang sulit diakses.

Dengan menggunakan mesin 3D printing besar yang dapat mencetak struktur bangunan secara langsung dari bahan-bahan seperti beton, biaya transportasi material dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki banyak daerah terpencil.

CEO PT Indonesia Future Builders, Muhammad Fajar menyebut teknologi 3D printing tidak hanya mempercepat waktu konstruksi, tetapi juga mendukung keberlanjutan.

Baca juga: Pengusaha Jasa Konstruksi Meradang Gegara PDN Lumpuh, Semua Izin Jadi Ngadat!

Meminimalisir limbah konstruksi

"Dengan 3D printing, kita dapat meminimalisir limbah konstruksi karena kita hanya menggunakan bahan yang dibutuhkan, tanpa ada material yang terbuang percuma," jelas Fajar, dikutip Senin, 16 September 2024.

Selain itu, mesin-mesin 3D printing juga dapat diprogram untuk mencetak bangunan dengan desain yang lebih efisien energi, seperti struktur bangunan yang mendukung ventilasi alami dan pengaturan suhu yang lebih baik.

Pada pameran IEE Series 2024, perusahaan konstruksi lokal dan internasional menampilkan demo penggunaan 3D printing di bidang konstruksi. Pengunjung pameran dapat menyaksikan langsung bagaimana mesin 3D printing mencetak blok-blok bangunan dalam hitungan jam.

"Inovasi ini sangat potensial untuk digunakan dalam pembangunan rumah murah yang lebih cepat dan hemat biaya," kata salah satu pengunjung.

Selain efisiensi, 3D printing juga dinilai ramah lingkungan karena dapat menggunakan bahan daur ulang sebagai material dasar cetakannya. Beberapa perusahaan konstruksi mulai bereksperimen dengan menggunakan plastik daur ulang atau limbah bangunan lama sebagai bahan cetakan, sehingga mengurangi dampak lingkungan dari proses konstruksi tradisional.

Seiring dengan meningkatnya minat pada teknologi ini, para pelaku industri di Indonesia diharapkan untuk lebih aktif mengadopsi 3D printing dalam proyek-proyek mereka. Teknologi ini dianggap sebagai langkah maju dalam mewujudkan konstruksi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mendukung keberlanjutan di masa depan. (Zein Zahiratul Fauziyyah)

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mencatatkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dari total popilasi pada 2024 atau naik 1,31 basis poin dibandingkan pada 2023 yang mencapai 78,19%. Peningkatan penetrasi ini terjadi seiring dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa pada 2024. Apabila dilihat data historisnya, penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8% pada 2018 kemudian secara berurutan menjadi 73,7% pada 2020 dan 77,01% pada 2022.

“Ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan gender, laki-laki mendominasi kontribusi penetrasi internet dengan persentase hingga 50,7%. Adapun, perempuan berkontribusi sebesar 49,1% terhadap penetrasi internet di Indonesia.

Sejalan dengan Nawacita dan visi Indonesia Maju, Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya transformasi digital sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo telah berhasil membangun jaringan internet melalui Palapa Ring. Proyek ini berupa pembangunan jaringan serat optik pita lebar sepanjang 12.148 kilometer. Kehadirannya melayani konektivitas digital di 57 kabupaten/kota di RI, baik lewat dasar laut maupun daratan.

Melalui jaringan Palapa Ring, pemerintah menyediakan layanan penyediaan kapasitas pita lebar (bandwidth) dan kabel serat optik pasif (dark fiber). Per 30 Juli 2024, utilitasi jaringan Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur secara berurutan adalah 66,3%, 40,67%, dan 39,63%.

Keberadaan Palapa Ring ini menyasar daerah 3T yang selama ini terkendala akses. Melalui penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu, masyarakat dari ujung barat hingga timur Indonesia diharapkan dapat menikmati internet berkualitas, cepat dan murah serta dengan sinyal yang merata yang akhirnya dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi nasional.

Selain itu, lebih dari 4.095 BTS 4G di wilayah 3T.Bakti Komnfo saat ini juga telah mengoperasikan Satelit Multifungsi Satria-1 dengan kapasitas bandwidth 150 Gbps yang menyasar ke 37.000 titik di seluruh Indonesia.Pencapaian ini menjadi landasan kuat bagi terwujudnya program prioritas pemerintah dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ekonomi.

Kemajuan penetrasi internet Indonesia yang cukup pesat ini diakui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mengatakanbahwa pada 2023 capaian ekonomi digital Indonesia tembus US$82 miliar atau setara dengan Rp1.274 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS), tumbuh sekitar 8-10%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya cepat, juga makin merata, yang dihadirkan oleh pemerintah dan swasta. “Kami menargetkan nilai ekonomi digital mencapai US$109 miliar [Rp1.693 triliun] pada tahun 2025” ujarnya dalam Panel Discussion IAF 2024 yang bertema Economic Transformation.

Menurutnya, ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat, dengan penetrasi digital yang kini mencapai hampir 80%. Penetrasi internet yang terus meroket juga telah melahirkan ribuan komunitas startup dan UMKM, sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia. Kemenparekraf mencatat saat ini ada sekitar 2.600 startup aktif di Indonesia.

Upaya Bakti Kominfo dalam membangun infrastruktur digital membawa Indonesia pada peringkat 77 dalam E-Government Development Index (EGDI) 2022 yang dikeluarkan oleh PBB. Pencapaian ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.

Di lain kesempatan, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto sekaligus politikus partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto juga akan fokus dalam melakukan penyebaran infrastruktur digital.

Dia juga menekankan bahwa kunci internet itu ada tiga. Pertama, daerah yang belum mendapat internet harus terjangkau layanan data. Kedua, peningkatan kecepatan. Ketiga, yang tidak kalah penting harganya juga harus terjangkau.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan

Sebagaimana diketahui, pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Fadhilah menjelaskan, melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Jakarta -

Perum Peruri menyatakan, telah melakukan persiapan dan peningkatan kapasitas infrastruktur hingga menyediakan website khusus untuk layanan pembelian e-meterai. Langkah ini untuk mengakomodir kebutuhan pendaftaran CPNS.

Namun, situs khusus tersebut yakni meterai-elektronik.com tidak bisa diakses.

"Dalam mempersiapkan kebutuhan pengguna e-meterai dalam pendaftaran CASN 2024, PERURI telah melakukan penyiapan dan peningkatan kapasitas infrastuktur serta menyediakan website khusus pembelian e-meterai untuk mengakomodir kebutuhan pendaftaran CASN 2024," kata Head of Corporate Secretary Perum Peruri Adi Sunardi dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Dia mengatakan, permasalahan terjadi karena layanan tersebut mengalami lonjakan pengguna, terutama jelang penutupan pendaftaran CPNS.

"Namun, melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN, website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai. Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui website dimaksud," paparnya.

Pihaknya pun meminta maaf atas persoalan tersebut. Saat ini, Peruri tengah berupaya melakukan pemulihan agar website tersebut berfungsi secara penuh kembali.

"Atas kondisi dimaksud, PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," katanya.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," imbuhnya.

Simak juga Video: Ramai-ramai Pelamar CPNS Berburu e-Materai di Kantor Pos

[Gambas:Video 20detik]

(acd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending kepada borrower di luar Jawa masih rendah. Pada Juni 2024, porsinya hanya mencapai 24,92 persen dari total penyaluran sebesar Rp 24,84 triliun.

Selama paruh pertama tahun ini, penyaluran pendanaan di luar Jawa hanya mencapai Rp 6,19 triliun. Sementara itu, di Pulau Jawa, penyaluran mencapai Rp 18,64 triliun.

Dibandingkan dengan bulan Mei, penyaluran pendanaan di luar Jawa menurun dari Rp 6,25 triliun menjadi Rp 6,19 triliun.

Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengungkapkan bahwa penurunan tipis tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Namun, menurutnya, penyebab utama penurunan di luar Jawa adalah faktor kebutuhan masyarakat.

"Mungkin di luar Jawa kondisi ekonomi sedang membaik sehingga tak banyak yang meminjam," ujarnya dikutip dari Kontan.

Heru juga menyoroti bahwa infrastruktur digital di Indonesia yang belum merata turut mempengaruhi akses masyarakat luar Jawa terhadap fintech lending.

Hal ini membuat penyaluran pendanaan ke luar Jawa masih belum maksimal. "Penduduk kebanyakan ada di Jawa, khususnya Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tentu memengaruhi fokus pendanaan," ungkapnya.

Situasi tersebut juga diamini oleh perusahaan fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa penyaluran ke luar Jawa pada periode Januari 2024-Juli 2024 mencapai hampir Rp 160 miliar. "Nilai itu mengambil porsi sekitar 9 persen dari total penyaluran perusahaan," ucapnya.

Menurut Ivan, sampai Juli 2024, total penyaluran Akseleran sekitar Rp 1,75 triliun.

Meski ada peluang untuk menyalurkan ke luar Jawa, Akseleran masih berfokus pada borrower yang dipandang layak untuk didanai, yang sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

"Kegiatan ekonomi masih berpusat di Pulau Jawa juga sehingga sebagian besar borrower memang adanya di Pulau Jawa. Namun, kalau ada yang di luar Jawa, tentu kami akan melayani juga selama memang layak untuk mendapat pinjaman," tuturnya.

Ivan menambahkan bahwa Akseleran berfokus menyalurkan pendanaan di Kalimantan dan Sulawesi untuk luar Jawa.

Untuk mendongkrak penyaluran ke luar Jawa, Akseleran berupaya memperluas jaringan, salah satunya dengan tim sales di Balikpapan dan Makassar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chief Executive Officer PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU), Tony Jackson. Menurutnya, penyaluran pendanaan saat ini masih didominasi Pulau Jawa karena perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di sana.

Tony mengakui bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa masih memiliki potensi penyaluran yang besar, terutama dengan perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara yang akan menciptakan konsentrasi perekonomian baru di luar Jawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending kepada borrower di luar Jawa masih rendah. Pada Juni 2024, porsinya hanya mencapai 24,92 persen dari total penyaluran sebesar Rp 24,84 triliun.

Selama paruh pertama tahun ini, penyaluran pendanaan di luar Jawa hanya mencapai Rp 6,19 triliun. Sementara itu, di Pulau Jawa, penyaluran mencapai Rp 18,64 triliun.

Dibandingkan dengan bulan Mei, penyaluran pendanaan di luar Jawa menurun dari Rp 6,25 triliun menjadi Rp 6,19 triliun.

Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengungkapkan bahwa penurunan tipis tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Namun, menurutnya, penyebab utama penurunan di luar Jawa adalah faktor kebutuhan masyarakat.

"Mungkin di luar Jawa kondisi ekonomi sedang membaik sehingga tak banyak yang meminjam," ujarnya dikutip dari Kontan.

Heru juga menyoroti bahwa infrastruktur digital di Indonesia yang belum merata turut mempengaruhi akses masyarakat luar Jawa terhadap fintech lending.

Hal ini membuat penyaluran pendanaan ke luar Jawa masih belum maksimal. "Penduduk kebanyakan ada di Jawa, khususnya Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tentu memengaruhi fokus pendanaan," ungkapnya.

Situasi tersebut juga diamini oleh perusahaan fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa penyaluran ke luar Jawa pada periode Januari 2024-Juli 2024 mencapai hampir Rp 160 miliar. "Nilai itu mengambil porsi sekitar 9 persen dari total penyaluran perusahaan," ucapnya.

Menurut Ivan, sampai Juli 2024, total penyaluran Akseleran sekitar Rp 1,75 triliun.

Meski ada peluang untuk menyalurkan ke luar Jawa, Akseleran masih berfokus pada borrower yang dipandang layak untuk didanai, yang sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

"Kegiatan ekonomi masih berpusat di Pulau Jawa juga sehingga sebagian besar borrower memang adanya di Pulau Jawa. Namun, kalau ada yang di luar Jawa, tentu kami akan melayani juga selama memang layak untuk mendapat pinjaman," tuturnya.

Ivan menambahkan bahwa Akseleran berfokus menyalurkan pendanaan di Kalimantan dan Sulawesi untuk luar Jawa.

Untuk mendongkrak penyaluran ke luar Jawa, Akseleran berupaya memperluas jaringan, salah satunya dengan tim sales di Balikpapan dan Makassar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chief Executive Officer PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU), Tony Jackson. Menurutnya, penyaluran pendanaan saat ini masih didominasi Pulau Jawa karena perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di sana.

Tony mengakui bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa masih memiliki potensi penyaluran yang besar, terutama dengan perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara yang akan menciptakan konsentrasi perekonomian baru di luar Jawa.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengandalkan Visi Indonesia Digital (VID) 2045 untuk dapat mewujudkan pemerataan konektivitas digital yang lebih maksimal menumbuhkan ekosistem digital di Indonesia.

"Peningkatan coverage dan kualitas infrastruktur telekomunikasi menjadi kunci untuk meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Sebagai salah satu alternatif peta jalan transformasi digital nasional, Visi Indonesia Digital (VID) 2045 mencantumkan beberapa strategi peningkatan jaringan layanan internet broadband," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kepada ANTARA, Sabtu.

Di dalam peta jalan VID 2045, pemerintah telah menyiapkan setidaknya lima strategi untuk meningkatkan jaringan layanan internet mulai dari peningkatan infrastruktur kabel laut.

Lalu mendorong penggunaan berbagai kombinasi teknologi seperti fiber to home, fixed wireless access, dan seluler, selanjutnya menerapkan strategi infrastructure sharing di berbagai daerah dan penguatan skema universal service obligation (USO).

Tidak hanya itu, Pemerintah juga menerapkan langkah terbuka untuk penggunaan teknologi kombinasi jaringan fiber,wireless, satelit GSO dan NGSO, serta teknologi non-terrestrial network (NTN) lainnya dengan demikian bisa menunjang infrastruktur yang sifatnya terrestrial.

Terakhir, dalam hal kolaborasi pemerintah merencanakan joint planning dengan operator telekomunikasi sehingga menciptakan iklim kompetisi yang sehat serta insentif yang tepat bagi operator telekomunikasi.

Terkhusus untuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang memiliki kesulitan ekstra dalam penyediaan konektivitas digital, Budi mengatakan pemerintah terbuka dan mengajak pelaku industri telekomunikasi untuk berkolaborasi dengan skema yang berkelanjutan.

"Kami mendorong model bisnis yang berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan layanan internet di daerah terpencil, seperti yang telah diterapkan pada kerja sama pemanfaatan aset (KSPA) BTS (Base Transceiver Station) 4G BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dengan para operator seluler," katanya.

Selain menantikan kolaborasi dengan pihak swasta, BAKTI Kominfo dalam mendukung pemerataan infrastruktur di daerah 3T ke depannya merencanakan penguatan jaringan-jaringan yang telah ada. Integrasi jaringan yang dimaksud di antaranya seperti BTS 4G hingga pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1.

BAKTI Kementerian Kominfo juga menyiapkan program pelatihan kepada masyarakat di daerah 3T untuk mengasah keterampilan digitalnya sehingga konektivitas digital yang telah tercipta bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal.

"Pada dasarnya, Kominfo berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dan mengatasi kesenjangan digital dengan memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada," tutup Budi.

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI, Presiden Joko Widodo turut membahas capaian pemerintah pada sektor teknologi dan digitalisasi.

Ia menyebutkan penetrasi internet yang makin mendominasi merupakan bagian penting dalam menumbuhkan ekosistem digital di masa depan.

"Cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024, ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini," kata Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator besar bagi perubahan dunia, mempercepat adopsi teknologi dan transformasi digital di hampir semua sektor. Dalam era yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan dan bersaing di pentas global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan melakukan percepatan transformasi digital nasional. Percepatan ini menitikberatkan pada tiga aspek yang meliputi pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan digital dan peningkatan talenta digital.

Hal ini juga selaras dengan adanya tiga tantangan yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan akses dan pemerataan infratruktur digital, keandalan layanan publik digital, dan literasi serta ketersediaan talenta digital. "Jika kita bicara progres, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi transformasi digital yang inklusif, memperdayakan, terpercaya, dan berdaulat," ujar Nezar kepada Republika beberapa waktu lalu.

Selain pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para talenta digital di waktu yang bersamaan. Nezar menyampaikan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan yaitu tulang punggung atau backbone, middle-mile, dan last-mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun di bawah laut. Pada tingkat middle-mile, pemerintah telah meluncurkan Satelit Multifungsi Satria-1 pada 19 Juni 2023 lalu, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Saat ini, Satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 titik layanan publik dan diharapkan dapat menjangkau 37 ribu titik layanan publik hingga 2025," ucap pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut.

Sedangkan di tingkat last-mile, lanjut Nezar, pemerintah telah melakukan pembangunan BTS sebanyak 1.667 di antaranya merupakan BTS USO dan semuanya sudah on-air, serta 5.618 lainnya adalah BTS 4G. Rinciannya, 4.995 BTS sudah on-air dan 623 yang saat ini masih dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia Timur, sekitar Papua.