Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Sebagai suksesor Joko Widodo (Jokowi), Prabowo diharapkan melanjutkan sejumlah program pembangunan era Jokowi. Salah satunya, kebijakan hilirisasi industri.

Kebijakan hilirisasi industri menjadi salah satu langkah besar yang ditempuh pemerintah era kepemimpinan Jokowi demi mendongkrak perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan menjadi eksportir produk jadi yang bernilai lebih tinggi.

Strategi ini telah membawa dampak luas pada beberapa sektor. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga sosial, dan lingkungan. Selain itu, adanya kebijakan ini juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan di berbagai daerah.

Revolusi industri nikel jadi peranan penting

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi industri smelter nikel. Pengembangan dimulai pada 2014. Pada tahun itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah (ore ban) sebagai upaya mendorong pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri.

Akibat kebijakan ini, banyak perusahaan pertambangan nikel yang membangun smelter nikel di Indonesia. Salah satu pabrik smelter nikel terbesar di Indonesia adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park, sebuah perusahaan patungan antara Bintang Delapan Group dan Tsingshan Holding Group dari Tiongkok.

Dengan adanya pabrik-pabrik smelter nikel, Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan mencatat produksi sebanyak 760 ribu ton nikel pada 2020. Sedangkan hingga pertengahan 2024, total ada 44 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia dan telah menyerap sekiranya 102.965 tenaga kerja.

Pengembangan hilirisasi industri nikel ini pun memang dilakukan serius oleh pemerintah karena memiliki peranan penting untuk perekonomian di Indonesia. Hilirisasi dinilai menjadi cara untuk menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam yang melimpah di Indonesia.

Tujuan utama dari hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Juga, meningkatkan permintaan kerja yang kemudian mampu mendorong peningkatan akses maupun kualitas pendidikan melalui pembukaan politeknik dan jurusan baru di kawasan hilirisasi.

Menurut Jokowi, hilirisasi industri nikel merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut terbukti dengan peningkatan angka ekspor nikel di Indonesia, yakni hanya bernilai Rp45 triliun pada 2015, dan melonjak hingga Rp520 triliun pada 2023.

Selain itu pada Mei 2024, London Metal Exchange (LME) menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode "DX-zwdx". Masuknya merek ini menjadi momen penting bagi industri global dan sejarah industri nikel Indonesia.

LME sendiri adalah bursa berjangka dan opsi terbesar sekaligus tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat.

Hilirisasi dilaporkan tidak hanya mendulang untung bagi para perusahaan. Negara dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari proyek ini, mulai dari bertambahnya lapangan pekerjaan, serta pajak yang didapat dari bea ekspor, bea keluar, pajak penghasilan karyawan, dan sebagainya.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Transformasi Digital Berdampak Luas terhadap Berbagai Sektor

Dampak multiplier hilirisasi UMKM dan lapangan kerja lokal

Salah satu dampak terbesar dari kebijakan hilirisasi adalah penciptaan lapangan kerja baru. Dengan pembangunan smelter dan pabrik pengolahan di dalam negeri, ribuan lapangan kerja telah tercipta di kawasan-kawasan industri hilir.

Misalnya, di sektor hilirisasi kelapa sawit, berdasarkan Indonesia.go.id, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hillir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

Direktur Utama PT Inalum Ilhamsyah Mahendra pada September 2024 mengatakan industri bauksit berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 90 ribu orang.

“Bauksit yang tadinya hanya diekspor kemudian kita kelola dan proses menjadi alumina dan diproses menjadi aluminium itu 10 kali lipat dan penyerapan tenaga kerja sangat masif diperkirakan 90 ribu orang," kata Ilhamsyah.

Selain menciptakan lapangan kerja, kebijakan hilirisasi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.

Peningkatan investasi di kawasan industri hilir telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, di mana sebagian besar pabrik pengolahan dan smelter dibangun.

Bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, program hilirisasi ini juga diharapkan memberikan dampak bagi sektor lain seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut diungkapkan Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten pada 31 Agustus 2023.

"Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan," ujar Jokowi.

Saat itu Jokowi mengapresiasi kepada pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Salah satunya kepada pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten, karena berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan menarik.

Selain pelaku UMKM kopi di Banten, dampak hilirisasi juga dirasakan pelaku UMKM yang berfokus pada pengolahan aneka buah di Jawa Barat, yakni Ayip Yusup. Ia telah melakukan hilirisasi dengan mengolah aneka buah-buahan seperti jus siap minum, konsentrat jus, frozen fruits, sirup, hingga codial atau sirup pekat.

Produk tersebut dikemas dengan menarik. Mulai dari dikemas ke dalam botol plastik atau kaca. "Ini juga hasil riset dan masukan beberapa ahli, jadi tepat dan menarik," kata Ayip.

Sukses gaet investor asing

Dengan hilirisasi, pemerintah pada era Jokowi sukses menarik para investor asing yang bersedia berinvestasi dalam proyek pengolahan dan pengembangan produk turunannya.

Terlebih ketika Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dikukuhkan, yang membuat pelaku usaha khususnya di sektor pengolahan (manufaktur) dan mineral tidak bisa menjual produk mentah ke luar negeri, salah satunya bijih nikel.

Peran Indonesia dalam rantai pasokan nikel global pun berubah. Kondisi ini bisa dilihat pada tahun 2018, aliran nikel antara Indonesia dan Tiongkok hanya dalam bentuk bijih atau nikel pig iron (NPI). Namun impor bijih nikel dari Indonesia berhenti setelah adanya UU tersebut.

Kendati berhentinya aktivitas impor bijih nikel dari Indonesia ke Tiongkok, impor ferronikel dari tanah air ke Tiongkok justru meningkat pesat dari 600 ribu ton menjadi 7,9 juta ton pada tahun 2023.

Tak hanya itu, Tiongkok awalnya tidak mengimpor nikel matte dari Indonesia sebelum tahun 2022. Namun pada 2024, impor dilakukan hingga mencapai 301 ribu ton. Impor produk seperti mixed hydroxide precipitate juga tumbuh dari nol menjadi 830 ribu ton.

Pada Januari-Juni 2024, realisasi investasi di sektor hilirisasi lantas mencapai Rp181,4 triliun. Angka tersebut merupakan 21,9 persen dari total realisasi investasi pada periode yang sama yakni senilai Rp829,9 triliun.

Realisasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan mineral (smelter), seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah sebesar Rp114,1 triliun; hilirisasi di sektor kehutanan Rp24,5 triliun; sektor pertanian untuk pengolahan minyak kelapa sawit Rp23,6 triliun; petrokimia Rp13,2 triliun dan baterai kendaraan listrik Rp6 triliun.

Untuk menarik lebih banyak lagi investasi hilirisasi, pemerintah Indonesia kemudian memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan mini tax holiday kepada 18 subsektor industri pengolahan dan minerba.

Pemberian insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta peraturan teknis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2020.

Rinciannya, untuk investasi di atas Rp500 miliar dan di bawah Rp1 triliun diberikan pembebasan pajak selama 7 tahun, Rp1-5 triliun 10 tahun, Rp15-30 triliun 15 tahun, serta di atas Rp30 triliun dibebaskan PPh badan 20 tahun. Sedangkan mini tax holiday diberikan pembebasan PPh badan sebanyak 50 persen selama 5 tahun untuk investasi sebesar Rp100-500 miliar.

Investasi benar meningkat, terlihat dari terbentuknya konsorsium hilirisasi baterai kendaraan listrik antara perusahaan asing LG Energy Solution, CATL, Foxconn, INBC, BASF, Ford, dan Volkswagen, dengan total penanaman modal dalam ekosistem terintegrasi tersebut mencapai 42 miliar dolar AS atau setara Rp630 triliun.

Keberhasilan Indonesia pertahankan hilirisasi

Dalam penerapan kebijakan hilirisasi, Indonesia menemukan sejumlah tantangan cukup besar. Indonesia sempat mendapat tekanan dari negara-negara Uni Eropa. Mereka menggugat Indonesia ke World Trade Organisation (WTO) atas tuduhan proteksionisme komoditas bijih nikel.

Adapun kebijakan yang diprotes keras itu, yakni ada dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan agar tidak ada lagi ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel.

Gugatan yang dilakukan Uni Eropa didasarkan karena pihaknya merasa dirugikan oleh larangan ekspor bijih nikel itu. Seperti yang diketahui, Uni Eropa merupakan salah satu kawasan dari banyak negara ‘langganan’ impor nikel milik Indonesia.

Uni Eropa menyebut Indonesia telah melanggar peraturan perdagangan internasional yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT).

Indonesia dianggap melanggar Pasal XI Ayat (1), yang berisikan para negara anggota WTO tidak diizinkan adanya pembatasan atau hambatan perdagangan selain dari bea, pajak, atau pungutan lain, yang bisa diterapkan melalui kuota, izin impor atau ekspor, atau tindakan-tindakan serupa. Kebijakan Indonesia terkait juga disebut salah, jika merujuk kepada Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994.

Pada 30 November 2022, Indonesia secara resmi dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel. Arifin Tasrif, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan inti kekalahan Indonesia adalah karena program hilirisasi Indonesia dinilai belum matang.

Pemerintah tidak serta-merta menyerah begitu saja. Indonesia lantas mengajukan banding sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi. Putusan banding ini diperkirakan akan muncul sekitar tahun 2025 atau 2026, ketika smelter di Indonesia dipastikan sudah matang.

Komitmen Presiden Prabowo lanjutkan program Jokowi

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan dirinya dan wakil presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintahan beliau kami anggap adalah landasan, fondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu,” ujar Prabowo, dalam acara Halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, 28 April 2024.

Komitmen yang sama juga dituturkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat menghadiri acara diskusi dengan pengusaha yang tergabung ke dalam Kadin Indonesia di Jakarta, 7 Oktober 2024.

"Jadi Pak Prabowo sudah janji hampir semua program Pak Jokowi dilanjutkan. Bisa dikatakan Pak Prabowo kabinetnya Jokowi model dua atau tahap dua. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus dan kita perbaiki," kata Hashim.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

10 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden berakhir pada Minggu, 20 Oktober 2024. Posisi Jokowi diganti Prabowo Subianto yang sudah menjadi Presiden ke-8, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi.

Usai mengikuti rangkaian penyambutan Presiden baru di Istana, Jokowi pun langsung meninggalkan Jakarta dan pulang kampung ke Solo. Berangkat dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi beserta istrinya Iriana terbang menggunakan pesawat TNI AU Boeing B737 A7309.

Keduanya diantar Prabowo ke Bandara sebelum menaiki pesawat. Sejumlah Menteri di Pemerintahan Jokowi seperti Sri Mulyani Indrawati, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Basuki Hadimuljono, Azwar Anas dan lainnya juga melepas kepergian Jokowi.

Sebelum lepas landas, Jokowi memberikan pesan untuk rakyat Indonesia. Ia berharap masyarakat tetap rukun dan bersatu membangun Indonesia.

"Rukun, bersatu, berangkulan membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Prabowo," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Ia mengatakan, menjadi Presiden adalah tugas yang sangat besar. Apa lagi banyak cita-cita dan keinginan masyarakat yang dititipkan, meskipun tidak semuanya bisa dilakukan.

"Tugas negara, tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan persoalan yang ada dengan seluruh keinginan keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali, tidak bisa semua kita kerjakan," bebernya.

Ia lalu menyerahkan cita-cita masyarakat tersebut kepada Prabowo. Jokowi lalu mendoakan Prabowo agar tetap sehat.

"Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan, Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden ke-7 Indonesia ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi bertolak dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma pada Minggu Sore.

Prabowo tidak banyak memberi keterangan dan hanya mendoakan yang terbaik untuk Jokowi.

"Iya kita mendoakan yang terbaik," singkat Prabowo, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prbaowo, Jokowi juga kerap mendoakan dirinya untuk selalu kuat menerima tanggung jawab besar sebagai Presiden. Adapun Prabowo resmi dilantik hari ini, menggantikan Jokowi yang sudah memimpin selama 10 tahun.

"Beliau selalu menyampaikan ke saya, beliau berdoa saya kuat, untuk menerima tanggung jawab yang besar," imbuhnya.

Adapun sejumlah Menteri di Pemerintahan Jokowi seperti Sri Mulyani Indrawati, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Basuki Hadimuljono, Azwar Anas dan lainnya juga melepas kepergian Jokowi.

Sebelum lepas landas, Jokowi memberikan pesan untuk rakyat Indonesia. Ia berharap masyarakat tetap rukun dan bersatu membangun Indonesia.

"Rukun, bersatu, berangkulan membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Prabowo," kata Jokowi.

Ia mengatakan, menjadi Presiden adalah tugas yang sangat besar. Apalagi banyak cita-cita dan keinginan masyarakat yang dititipkan, meskipun tidak semuanya bisa dilakukan.

"Tugas negara, tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan persoalan yang ada dengan seluruh keinginan keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali, tidak bisa semua kita kerjakan," tutupnya.

(ily/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

(hal/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum (Bendum) relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk organisasinya.

Pasalnya, Jokowi mulai besok tak lagi menjabat sebagai Presiden RI setelah pelantikan Prabowo Subianto di Gedung Kura-Kura, MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) pagi.

“Ada, Pak Jokowi minta Projo tetap bergerak, tetap paling depan mengawal dan memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran harus sukses, harus solid,” ujar Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

Ia menyampaikan, Jokowi ingin Projo tetap mengawal visinya dan Prabowo, yakni memastikan Indonesia emas 2024.

Dengan demikian, Projo juga harus membantu pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau pemerintahan ini tidak sukses, Indonesia emasnya nanti gimana? Itu yang harus selalu menjadi landasan kami berpikir,” sebut dia.

Di sisi lain, Panel menekankan bahwa Projo tidak kemudian membantu pemerintah untuk mengamankan posisi Gibran yang saat ini tak mempunyai partai politik (parpol).

Baginya, Gibran dan Prabowo sama-sama mesti dikawal karena sudah menjadi satu kesatuan untuk memimpin Indonesia ke depan.

“Mas Gibran itu kan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga, wakilnya, jadi tidak perlu ada pemisahan antara (Prabowo atau Gibran), penekanan bahwa Projo mengurusi (Gibran). Enggak, sama ini, kita dukung pemerintahan yang solid,” imbuh dia.

Jakarta: Sektor digital menjadi salah satu faktor penting dan juga penentu kemajuan negara. Sudah banyak negara melakukan transformasi digital karena menawarkan potensi yang sangat besar untuk perkembangan negara, mulai dari sisi bisnis, tata kelola, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Langkah dan upaya melakukan transformasi digital ini telah dilakukan pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Pemerintah sadar banyak dampak positif dari transformasi digital sehingga digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di era yang serba cepat.

Pandemi covid-19 menjadi momentum paling krusial bagi pemerintah melakukan transformasi digital semakin masif. Situasi pandemi juga memberikan momentum perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan konversi digital di setiap lini kehidupan.
Dimulai dari sektor pendidikan. Saat pandemi covid-19, sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi harus menerapkan kegiatan belajar mengajar secara online untuk mendukung kebijakan menjaga jarak yang diterapkan pemerintah. Bukan hanya itu. Kondisi ini juga mendorong pelaku usaha kecil berjualan via dunia maya.

Mengacu pada data Bank Indonesia, jumlah transaksi digital selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) April 2020 mencapai 64,48 persen, dan volume transaksi digital juga tumbuh sebesar 37,35 persen secara years on years. Masyarakat telah beralih ke platform digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi di tengah pandemi. Dengan meletakkan fondasi transformasi digital, kualitas layanan publik meningkat pesat serta menghasilkan keandalan baru di tiap wilayah.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur digital menjadi modal awal untuk memberikan akses internet kepada semua orang. Dengan demikian, tidak ada lagi blank spot, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sukses bangun infrastruktur telekomunikasi

Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan daerah 3T. Hasilnya, pun cukup memuaskan. Masyarakat di daerah 3T mulai mengakses internet.

Salah satu contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan 3T adalah daerah Agats di Asmat, Papua Selatan. Banyak masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan akses internet oleh layanan internet gratis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Selain itu, ada juga layanan BAKTI AKSI yang turut hadir di sejumlah titik fasilitas Agats. Puskesmas Agats jadi salah satu tempat yang mendapat layanan internet tersebut. BAKTI AKSI merupakan program penyediaan layanan Internet menggunakan teknologi fiber optic, radio link, dan VSAT.

Program BAKTI AKSI tersebar di layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif dilakukan Pemerintah selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan rakyat, melesat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat di daerah 3T. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, mereka telah merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sebagai buah dari dari kemudahan akses internet di wilayahnya.

"Guru menggunakan akses internet BAKTI AKSI untuk mengakses Platform Merdeka Belajar. Kegiatan belajar mengajar mengatasi masalah kejenuhan peserta didik. Dengan adanya internet, guru dapat memvisualisasikan materi ajar," ujar guru honorer SMP Negeri di Pulau Komodo, Ramayana.

Transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Selain pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah juga melakukan transformasi sistem berbasis elektronik. Salah satunya dengan menerapkan Online Single Submission (OSS).

Penerapan OSS terbukti telah memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin, e-catalog untuk produk UMKM, serta penerapan teknologi keuangan seperti e-commerce dan QRIS.

Dampak positif dari penerapan OSS ini dirasakan oleh salah satu pelaku UMKM jamu di Lampung, Budhe Sam. Ia mengaku telah menjalankan usahanya secara digital. Menurutnya, hal ini memudahkan dan melancarkan usahanya di zaman yang serba digital saat ini.

"Biar enggak ribet. Enggak perlu repot cari kembalian, tukar uang besar ke sana kemari, enggak ribet, uangnya bisa langsung masuk rekening," kata Budhe Sam.

Tak hanya itu. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan ekosistem INA Digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

Transformasi digital lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghadirkan dua aplikasi layanan kesehatan, PeduliLindungi dan Satu Sehat. Kedua aplikasi tersebut menjadi contoh nyata keberhasilan dalam meningkatkan akses layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi Peduli Lindungi berperan penting dalam memantau dan mengontrol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan.

Kebijakan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini mendapat respons positif dari warga saat itu. Salah satu warga dari Kendari, Ramli. Ia mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi tersebut merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlanjut.

"Kan ini tinggal di-scan (dipindai) saja, mudah juga diterapkan. Ini akan sangat membantu pemerintah di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya," katanya.

Begitu juga dengan warga lainnya asal Kediri, Yolanda. Ia menyambut positif penggunaan aplikasi tersebut.

"Gampang. Jadi kalau sudah dipindai, kita langsung bisa masuk. Saya sendiri sudah dua kali vaksin," kata Yolanda.

Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. Ini merupakan langkah besar dalam mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pembangunan IKN jadi Gebrakan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

"Lewat SatuSehat, masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas rekam medis fisik jika harus berpindah rumah sakit. Semua resume rekam medis telah terekam secara digital di SatuSehat yang terintegrasi dengan PeduliLindungi. Masyarakat bisa akses resume tersebut melalui ponsel di mana pun dan kapan pun," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Literasi digital nasional meningkat

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan indeks literasi digital nasional. Jika mengacu pada Road Map Literasi Digital 2020-2024, maka literasi digital Indonesia tahun 2022 tercatat berada pada indeks 3,54 dari pengukuran skala 5.

Meskipun masih berada di level sedang, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin dibandingkan 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada tahun 2020, indeks literasi digital nasional 2022 meningkat 0,08 poin.

Kini, pemerintah melalui Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan indeks literasi digital nasional. Salah satunya dengan meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang menargetkan 50 juta masyarakat terliterasi hingga 2024. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, untuk menyediakan pelatihan dan edukasi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya di tahun 2021, penyelenggaraan program literasi digital ini dilaksanakan melalui 20 ribu pelatihan dengan capaian literasi digital sebanyak 12,3 juta orang. Pada 2022, literasi digital ditargetkan sebanyak 5,5 juta orang. Kemudian, pada 2023 ditargetkan mampu menjangkau sebanyak 12,4 juta.

Pengesahan Perpres Publisher Rights

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu pencapaian besar yang patut diapresiasi adalah pengesahan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024. Perpres ini juga dikenal sebagai Perpres Publisher Rights.

Aturan ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan ruang digital yang lebih aman, produktif, dan inklusif, serta memastikan keberlanjutan industri media di era digital.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab (Perusahaan) Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” ujar Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.

Dalam konteks ini, Publisher Rights dihadirkan sebagai solusi untuk melindungi ekosistem pers dari dominasi platform digital besar seperti Google, Facebook, dan Instagram, yang selama ini kerap mengambil keuntungan dari konten berita tanpa kompensasi yang adil bagi penerbit.

Peraturan ini menjadi sangat krusial karena di tengah disrupsi digital, banyak perusahaan media tradisional terancam keberlanjutannya. Preferensi masyarakat yang lebih mengutamakan media sosial membuat distribusi konten berita melalui platform digital mendominasi ruang publik.

Perpres Publisher Rights mewajibkan platform-platform tersebut memberikan kompensasi kepada perusahaan pers lokal atas konten yang mereka gunakan, dengan tujuan mendukung jurnalisme berkualitas.

Kehadiran Perpres Publisher Rights mendapat respons yang cukup positif. Salah satunya dari Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Ia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. Peraturan itu dinilai bisa berdampak positif bagi industri media massa.

"Ya bersyukur karena bisa memberikan keadilan bagi insan pers untuk pembagian pendapatan iklan, juga menghambat diinformasikan dan peningkatan ekosistem digitalisasi yang lebih baik," kata Ninik kepada Media Indonesia, Selasa, 20 Februari 2024.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menilai penerbitan Perpres Publisher Rights menjadi angin segar bagi insan media.

"Aturan soal Publisher Rights ini seharusnya bisa memperbaiki ekosistem industri media. Media-media konvensional sebagai pemilik hak penerbitan mestinya bisa memperoleh manfaat dari aturan ini," kata Abdul Kohar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Bagi Menteri BUMN Erick Thohir, kepemimpinan Jokowi begitu banyak memberikan pelajaran dan cerita baik.

Hal itu diungkap Erick melalui Instagramnya. Erick juga mengatakan, dalam perjalanannya terbentuk tidak hanya sebuah tim yang kompak, tapi sebagai sebuah keluarga.

"Tidak terasa kami sampai di titik ini. Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo memberikan kami begitu banyak pelajaran penting juga banyak cerita baik," tulis Erick di Instagram, Jumat (18/10/2024).

"Perjalanan yang membentuk kami tidak hanya sebagai tim yang kompak, juga menjadikan kami sebagai sebuah keluarga," tambahnya.

Erick Thohir menghadiri makan siang terakhir di kabinet yang dipimpin Jokowi hari ini. Meski demikian, Erick mengatakan hal itu bukanlah sebuah akhir dari kerja sama.

Menurutnya, membangun negeri merupakan perjalanan tanpa henti. "Ini memang makan siang terakhir kami di kabinet yang dipimpin Pak Jokowi, tapi bukan akhir dari kerja sama. Sebab membangun negeri yang kita cintai ini adalah perjalanan tanpa henti yang membutuhkan kerja keras kita semua. Siapa pun kita, di mana pun kita," ujar Erick.

(acd/das)

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, ekonomi, bahkan investasi.

Dalam riset yang dilakukan oleh KONTAN, berdasarkan data Bloomberg, obligasi menjadi instrumen investasi yang paling mencolok. Di mana, imbal hasil instrumen obligasi korporasi tumbuh 154,53% dan sekitar 120,43% untuk Surat Berharga Negara (SBN).

Rinciannya, harga IBPA Total Return Obligasi SBN (31/10) mencatat angka 385,684, yang menunjukkan kenaikan 120,43% dibandingkan dengan harga awal pemerintahan Jokowi yang sebesar 174,964 pada 28 November 2014.

Di periode yang sama, harga IBPA Total Return Obligasi Korporasi 154,53% menjadi 452,553 dari 177,79 pada 28 November 2014.

Analis dan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka menjelaskan bahwa kinerja obligasi yang baik dipicu oleh banyaknya surat utang yang diterbitkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur seperti transportasi, jalan tol, bahkan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu sifat obligasi yang menawarkan imbal hasil tetap, dan lebih tinggi dibandingkan deposito, dengan risiko yang relatif rendah karena dijamin oleh undang-undang, membuat obligasi menarik bagi investor besar maupun ritel.

"Sehingga surat utang yang diterbitkan pemerintah laku, ditambah kondisi suku bunga yang tinggi mendorong pasar membeli obligasi," ucap Ibrahim kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ibrahim juga menyoroti saham menjadi investasi yang tumbuh cukup baik. Saat ini jumlah investor saham mencapai 14 juta, artinya banyak masyarakat yang melek terhadap investasi di saham.

Perencana Keuangan dari Finansia Consulting, Eko Endarto mencermati sepanjang 10 tahun terakhir emas menjadi instrumen yang paling moncer.

"Emas karena di saat kondisi global sedang tidak stabil. Investor menahan diri untuk menjaga portofolio-nya dan melakukan safe haven dengan menyimpan emas untuk sementara," kata Eko kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Mengutip Bloomberg harga emas spot telah naik 83% per 31 Oktober 2024 menjadi US$ 2.697,2 per ons troi, dibanding harga emas di 31 Desember 2018 yang hanya US$ 1.482,2 per ons troi.

Untuk harga emas Antam, pada awal pemerintahan Jokowi harga emas Antam Logam Mulia ini berada di level Rp 485.000 per gram, dan mengalami kenaikan 208% menjadi Rp 1,503 juta pada 18 Oktober 2024.

Sementara untuk rupiah, Eko menilai kinerjanya tidak begitu spektakuler karena masih sesuai komitmen pemerintah yaitu kisaran Rp 15.000 per dolar AS.

Ke depannya, dari semua investasi, Ibrahim memproyeksi Obligasi masih akan eksis karena visi pemerintahan baru untuk melanjutkan proyek Jokowi.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran itu investasinya ke infrastruktur juga karena melanjutkan. Apalagi jika pembangunan IKN akan dilanjutkan maka membutuhkan dana yang besar," lanjut Ibrahim.

Di sisi kali Eko mengatakan di era Prabowo investasi tentu masih menjanjikan, tetapi investor tetap perlu berhati-hati terhadap kondisi makroekonomi global dan domestik.

"Sementara Emas bisa menjadi alternatif investasi yang baik sembari menunggu stabilitas kondisi pasar," kata Eko.

Eko juga mengingatkan untuk menyesuaikan produk investasi dengan tujuan finansial dan melakukan diversifikasi.

Untuk investor konservatif, menurut Eko bisa masuk ke deposito dan reksadana pasar uang dengan komposisi maksimal 30%. Kemudian saham atau emas sekitar 30% dan sisanya bisa ke obligasi atau properti.

Sementara, investor moderat, baiknya 40% di obligasi atau emas dan 30% ke saham atau kripto. Sedangkan sisanya untuk menjaga likuiditas di pasar uang dan deposito.

Adapun investor agresif, lanjut Eko, bisa mengalokasikan dana sampai 50% di saham, kripto, atau properti. Sedangkan 40% di emas, dan sisanya di deposito atau pasar uang.

Jakarta: Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus besar yang dikerjakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 10 tahun terakhir. Upaya tersebut dinilai berhasil karena pemerataan pembangunan tercapai sehingga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada beberapa pembangunan infrastruktur dasar yang gencar dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Mulai dari sektor bendungan, jembatan, irigasi, dan konektivitas jalan.

Adapun rincian pembangunan tersebut di antaranya, pembangunan 1,9 juta meter jembatan desa, 366 ribu kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 43 bendungan, 1,1 juta hektare jaringan irigasi, 27 bandara baru di berbagai daerah, perluasan dan modernisasi pelabuhan laut, hingga pembangunan jalur kereta api baru dan peningkatan jalur yang sudah ada.

Dari sisi konektivitas, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan jalur-jalur yang berada di luar Pulau Jawa seperti Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra. Jalur-jalur tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, sehingga pembangunan merata atau Indonesiasentris.

Pembangunan infrastruktur dasar ini menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan panduan untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Berikut di antaranya:

Pembangunan IKN jadi kunci pertumbuhan ekonomi baru

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu proyek besar dalam 10 tahun pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Berlokasi di Kalimantan Timur, proyek ini menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern.

IKN bakal menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Pemerintah pun berharap perpindahan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.

Jokowi mengatakan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan di seluruh Pulau Kalimantan sebelum dan sesudah kehadiran IKN.

"Coba dicek di BI Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen tahun ini, kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini sudah berdampak pada wilayah sekitar IKN. Terakhir setahu saya, sudah di atas 7 persen lebih sedikit. Tinggi sekali," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.

Pembangunan IKN kini sudah mulai terasa dampaknya, terutama dalam hal perekonomian. Efek ekonomi bahkan sudah terasa di kawasan sekitar IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di wilayah-wilayah tersebut saat ini berada di angka 5,05 persen.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pembangunan IKN jadi Gebrakan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Secara keseluruhan di Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi Ini didorong oleh sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan di Balikpapan (47,3 persen), konstruksi di Samarinda (23,1 persen), serta pertambangan dan penggalian di Kutai Kartanegara (62,5 persen).

Dampak positif IKN bahkan juga sudah dirasakan sejak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku pada awal-awal pembangunan IKN. Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.

Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.

"Saya sebagai warga yang tinggal dekat dengan wilayah IKN, bersyukur karena Kalimantan Timur ini dipilih sebagai Ibu Kota Negara. Paling tidak kami masyarakat yang ada di dekat sini menikmati atau merasakan dampak positif dari IKN," ujar salah satu warga di wilayah dekat IKN, bernama Faisal dalam tayangan di kanal YouTube Kementerian ATR/BPR, Agustus 2024.

Pembangunan jalan tol berdampak ekonomi dan sosial

Selama 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah banyak membangun infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang menjadi konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dua proyek besar yang mendominasi pembangunan ini adalah Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra.

Kedua jalur tol ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Tol Trans-Jawa yang membentang sepanjang 1.150 kilometer, dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Dengan tersambungnya seluruh ruas tol ini, mobilitas orang dan barang menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan industri dan pariwisata. Contohnya, kawasan industri di Kabupaten Ngawi dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur mengalami peningkatan minat dari para investor setelah adanya tol tersebut.

Kemudahan mobilitas berkat pembangunan Tol Trans-Jawa ini juga dirasakan salah satu warga Ciledug, Tangerang, Cyrilla Erma. "Bagus, kemarin itu sangat membantu sekali, melewati beberapa provinsi dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, dan keluar di Jawa Tengah. Konsumsi bahan bakar juga lebih irit," kata Erma di akun media sosialnya.

Kehadiran Tol Trans-Jawa juga berdampak pada peningkatan efisiensi logistik. Waktu tempuh yang berkurang hingga 50 persen membuat distribusi barang lebih lancar, mengurangi biaya logistik, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.

Selain itu, sektor industri manufaktur di sepanjang jalur tol juga mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi transportasi yang mengurangi biaya logistik hingga 30 persen. Efek ini sangat terasa di beberapa daerah seperti Cirebon, Tegal, dan Batang, di mana perusahaan-perusahaan baru mulai membuka pabrik.

Bukan hanya di Pulau Jawa, pemerintah juga melakukan pembangunan tol di Trans-Sumatra (JTTS), yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang total 2.812 kilometer (km). Pada September 2024, tol tersebut dilaporkan telah mencapai panjang 915,65 km. Membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatra.

Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membuka akses bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya tol ini, banyak titik pertumbuhan ekonomi baru yang muncul di sepanjang jalur tol.

Dari sisi ekonomi, Tol Trans-Sumatra diperkirakan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi J Gani menyebutkan terdapat potensi output mencapai Rp768 triliun. Hal ini mencakup dampak langsung selama fase konstruksi maupun setelah jalan tol beroperasi.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Hidup Rakyat Papua-Indonesia Timur Meningkat

Bandara dan bendungan tingkatkan pariwisata

Pembangunan bandara dan bendungan juga termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur pada era pemerintahaan Jokowi. Hal ini dilakukan guna mendukung sektor pariwisata.

Jokowi bersama Kementerian Perhubungan gencar membangun bandara baru yang bertujuan mendukung destinasi wisata di Indonesia. Seperti contohnya untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara, pemerintah membangun Bandara Silangit atau Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII dan Bandara Sibisa.

Selanjutnya, terdapat pembangunan Bandara Rokot Sipora di Mentawai, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Bandara Ewer di Asmat dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Dengan adanya kehadiran bandara-bandara baru tersebut dinilai sangat diperlukan untuk mendorong aksesibilitas masyarakat. Antusiasme masyarakat pun akan terasa lewat kehadiran bandara baru tersebut.

Sementara itu, Jokowi bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan. Dengan adanya tambahan bendungan ini telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hectare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik, dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7,5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.

Selain memberikan manfaat untuk irigasi, pembangunan sejumlah bendungan tersebut juga dinilai mampu mendorong sektor pariwisata di wilayah tersebut. Seperti salah satunya Bendungan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Banten, yang diresmikan pada awal 2024 lalu dapat menumbuhkan sektor pariwisata sehingga mendongkrak pendapatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat.

Berikut manfaat-manfaat dan tujuan pemerintah membangun bendungan:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi

bendungan juga memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan irigasi yang stabil.

Air dari bendungan memungkinkan petani mendapatkan pasokan air yang konsisten sepanjang tahun, sehingga mereka dapat mengoptimalkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sebagai contoh, Bendungan Margatiga di Lampung berdasarkan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho pada 26 Agustus 2024 diperkirakan memiliki kapasitas tampung sebesar 42 juta meter kubik dan mampu mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 16.500 hektare.

Dengan pasokan air yang terjamin, para petani di Lampung dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Bendungan lainnya, seperti Bendungan Cipanas di Jawa Barat, juga memberikan manfaat serupa. Bendungan ini menyuplai air untuk irigasi di wilayah-wilayah pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga hasil panen.

2. Sumber pembangkit energi listrik
Di samping perannya dalam sektor pertanian, beberapa bendungan yang dibangun selama masa pemerintahan Jokowi juga difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

PLTA merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ketersediaannya bisa diperbarui dan tidak menghasilkan emisi.

Sebagai contoh, Bendungan Karian di Banten memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).

Bendungan lainnya yang difungsikan sebagai PLTA adalah Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah tersebut.

PLTA dari bendungan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mencapai target bauran energi terbarukan di Indonesia.

3. Pencegah banjir

Tak kalah penting, pembangunan bendungan adalah untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda beberapa daerah rawan, terutama ibu kota Jakarta.

Berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang terletak di hulu Sungai Ciliwung, dirancang khusus untuk mengurangi volume air yang mengalir menuju Jakarta saat musim hujan.

Kedua bendungan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta dengan mengurangi debit air yang masuk ke aliran sungai tersebut.

Bendungan Karian, yang disebut Jokowi pada bulan Januari memiliki kapasitas tampung hingga 315 juta meter kubik, berperan penting dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seperti Serang dan Rangkasbitung.

Adapun Bendungan Margatiga yang diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 meter kubik per detik untuk sebagian wilayah Bandar Lampung dan Lampung Timur

Dengan kapasitas yang besar, bendungan ini dapat menahan luapan air di musim hujan dan menjaga wilayah sekitar dari bencana banjir.

Pembangunan Jalur KA, MRT, LRT, hingga Kereta Cepat Whoosh

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah dibangun 55 jalur kereta api (KA). Jalur kereta yang dibangun mencapai 1.731 km/sp.

"Dalam kurun hampir 10 tahun terakhir, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api. Total panjang jalur kereta api yang telah dibangun mencapai 1.731 kilometer, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 29 September 2024.

Selain itu, Budi mengatakan, Kemenhub juga melakukan peningkatan/rehabilitasi 25 jalur KA, sepanjang 1.900 km/sp, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp.

Untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mendanai dengan anggaran sebesar Rp223,870 triliun. Pemerintah juga telah memberikan public service obligation (PSO) sebagai bentuk pelayanan publik sektor perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia, selama 2015-2024 dengan total sebesar Rp26,027 triliun.

Di luar itu, terdapat capaian-capaian lain seperti terbangunnya MRT Jakarta, Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung), Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, LRT di Palembang dan Jakarta, dan kereta api perintis.

Pembangunan infrastruktur kereta api ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Misalnya, MRT. Moda transportasi ini dinilai telah mengubah wajah transportasi Jakarta Indonesia.

MRT ini juga memberikan kenyamanan bagi warga, terutama untuk keperluan pekerjaan. "Cukup nyaman dan rute untuk tahap awal ini mungkin cukup memadai, melewati beberapa lokasi inti di Jakarta. Secara jadwal dan fasilitas cukup bagus untuk permulaan," ujar salah satu pelanggan MRT, Victor.

Respons positif juga diberikan untuk pembangunan Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung). Salah satunya oleh warga asal Bekasi, Doddy yang hendak melakukan perjalanan ke Bandung dengan menaiki Whoosh.

"Jadi solusi juga sih sebenernya untuk perjalanan ke Bandung dari Jakarta maupun Bekasi. Jabodetabek lah," kata Doddy.

Menhub mengatakan kereta cepat ini sudah menjadi buah bibir internasional. Dia mengenang bagaimana asal mula penamaan Whoosh yang merupakan akronim dari 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal'. Filosofi "Whoosh" berasal dari suara lesatan kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bicara soal legasi yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diutarakan Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas AFTECH Abynprima Rizki dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dalam forum diskusi bertajuk "Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya" itu harusnya akan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Namun, Ketua Umum Projo tersebut berjalangan hadir.

Mulanya, Rizki bercerita bagaimana pemerintahan Jokowi memberi atensi khusus pada persoalan keterkaitan industri fintech peer-to-peer lending (P2P lending) yang disalahgunakan untuk judi online (judol).

"Tadi kalau ada Pak Budi hadir jauh lebih menarik karena kemarin habis ditegur pak Budi, habis diomelin. Kita juga diskusi akhirnya, bagaimana industri fintech bisa ada penguatan dari sisi tata kelola," kata Rizki.

Untuk mengatasi hal itu, Rizki mengatakan dalam industri P2P lending ada yang namanya fraud detection system yang dapat mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan.

"Yang setiap hari kok top up Rp20.000, Rp50.000 setiap hari dan itu akun-akunnya dimonitor. Jadi, akun-akun yang mencurigakan itu akan ditutup," kata Rizki.

Pada kesempatan ini Rizki juga bicara prestasi peninggalan Jokowi di industri fintech. Dia mencontohkan, kabinet ini menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang menurutnya bisa mengakomodasi perkembangan fintech.

Dari sisi perlindungan data, kabinet ini juga menelurkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disempurkan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rizki mencontohkan kinerja industri fintech sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, transaksi bank digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (yoy) dengan jumlah 1,8 miliar transaksi.

Kemudian, transaksi uang elektronik tercatat sebanyak 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebesar 524,9 juta transaksi dengan diikuti oleh 51,4 juta pengguna dan 33,2 juta merchant yang didominasi 90% adalah UMKM.

Selanjutnya, outstanding pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) per Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun, tumbuh 35,62% year-on-year (yoy) dengan TWP90 terjaga di 2,38%.

Kemudian, nilai transaksi aset kripto secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, melesat 354% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Artinya memang selama periode ini, dan juga [sejak] pasca pandemi adopsi penggunaan layanan fintech meningkat di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor primer yang terdiri dari pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan selalu menjadi sektor dengan realisasi investasi terendah selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa sektor primer selalu kalah saing dari sektor manufaktur (sekunder) dan sektor infrastruktur-jasa (tersier) dari 2014 hingga 2024.

Perinciannya yaitu pada 2014 realisasi investasi sebesar Rp463,1 triliun, terdiri dari sektor primer Rp91,7 triliun, sektor sekunder Rp199,1 triliun, dan sektor tersier Rp172,3 triliun.

Lalu pada 2015, realisasi investasi sebesar Rp545,4 triliun, terdiri dari sektor primer Rp95 triliun, sektor sekunder Rp236 triliun, dan sektor tersier Rp214,4 triliun.

Pada 2016, realisasi investasi sebesar Rp612,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp89 triliun, sektor sekunder Rp335,8 triliun dan sektor tersier Rp188 triliun.

Pada 2017, realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun, terdiri dari sektor primer Rp124,7 triliun, sektor sekunder Rp274,8 triliun, dan sektor tersier Rp293,3 triliun.

Pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp132,1 triliun, sektor sekunder Rp222,3 triliun, sektor tersier Rp366,9 triliun.

Pada 2019, realisasi investasi sebesar Rp809,6 triliun, terdiri dari sektor primer Rp128,3 triliun, sektor sekunder Rp216 triliun, dan sektor tersier Rp465,3 triliun.

Perbesar

Petani melakukan penyemprotan anti hama terhadap tanaman padi yang baru ditanama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/10/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone

Pada 2020, realisasi investasi sebesar Rp826,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp94,8 triliun, sektor sekunder Rp272,9 triliun, dan sektor tersier Rp458,6 triliun.

Pada 2021, realisasi investasi sebesar Rp901 triliun, terdiri dari sektor primer Rp133,3 triliun, sektor sekunder Rp325,4 triliun, dan sektor tersier Rp442,3 triliun.

Pada 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun, terdiri dari sektor primer Rp212,6 triliun, sektor sekunder Rp497,7 triliun, dan sektor tersier Rp496,9 triliun.

Pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp255,5 triliun, sektor sekunder Rp596,3 triliun, dan sektor tersier Rp567,1 triliun.

Pada Januari—September 2024, realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun, terdiri dari sektor primer Rp221,8 triliun, sektor sekunder Rp515,7 triliun, dan sektor tersier Rp523,8 triliun.

Artinya, hampir setiap tahunnya sektor primer berkontribusi kurang dari 20% dari total realisasi investasi. Para investor baik asing maupun dalam negeri lebih memilih menanamkan modal ke sektor sekunder dan tersier.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat bahwa sektor primer tampak lesu beberapa tahun terakhir. Menurutnya, permintaan pasar yang menurun turut berdampak negatif ke sektor primer.

"Primer ini agak sedikit terganggu. Saya kira juga ada faktor pasar turut mempengaruhi," jelas Tauhid kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia mendorong agar pemerintah lebih konsisten ke depannya. Padahal, pemerintah kerap berjanji memodernisasi pertanian dan semacamnya.

JAKARTA - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.

Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.

Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.

Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

?Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," ujarnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Bukti konkret lain pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital.

Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,? ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto.

Berdasarkan catatan Kominfo, penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.