Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menyiapkan beberapa insentif untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Hal ini merespons terjadinya penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Kita sudah siapkan berbagai terobosan kebijakan termasuk beberapa insentif yang akan diberikan dan rencana skema kebijakan ke depan yang bukan hanya menjaga supaya tidak terjadi penurunan kelas menengah kita, tetapi mendorong supaya kelas menengah mulai naik," kata pria yang akrab disapa Susi itu.

Susi menyebut jumlah kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk dan total konsumsi pengeluarannya mencapai 81-83% dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Insentif yang sudah dijalankan yakni kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar. Kebijakan itu semula hanya berlaku dari November 2023 hingga Juni 2024, namun kini diperpanjang hingga Desember 2024.

Insentif lainnya yang sedang dipersiapkan yakni penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit untuk tahun 2024.

"FLPP memang kita masih kejar penyelesaiannya. REI (Real Estate Indonesia) minta kami supaya segera, tapi ternyata untuk mengalokasikan budgetnya perlu KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru, mudah-mudahan besok bisa segera selesai. FLPP ini luar biasa untuk mendorong fasilitas pembiayaan perumahan bagi sektor properti," ucap Susi.

Selain itu, pemerintah juga akan merevisi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diakui pemanfaatannya belum optimal. Sayangnya belum diketahui perubahan-perubahan apa yang dilakukan.

"JKP itu nanti akan perlu perubahan PP 37, kita sedang siapkan, kita sudah list substansinya apa saja. Kita mendesain awal JKP kan untuk bantalan PHK," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang peranan dan potensi kelas menengah untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 sangat besar. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus bagi kelas menengah agar lebih sejahtera.

"Kelas menengah punya peran strategis untuk mendorong perekonomian, oleh karena itu Pemerintah telah memberikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kelas menengah," kata dia dalam keterangannya di Instagram @smindrawati, Jumat (30/8).

Menurut Sri Mulyani, telah ada berbagai program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah. Di antaranya melalui program perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, hingga insentif perpajakan.

"(Kemudian) Pemberian Bantuan iuran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan. Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas dia.

Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menyiapkan beberapa insentif untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Hal ini merespons terjadinya penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Kita sudah siapkan berbagai terobosan kebijakan termasuk beberapa insentif yang akan diberikan dan rencana skema kebijakan ke depan yang bukan hanya menjaga supaya tidak terjadi penurunan kelas menengah kita, tetapi mendorong supaya kelas menengah mulai naik," kata pria yang akrab disapa Susi itu.

Susi menyebut jumlah kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk dan total konsumsi pengeluarannya mencapai 81-83% dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Insentif yang sudah dijalankan yakni kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar. Kebijakan itu semula hanya berlaku dari November 2023 hingga Juni 2024, namun kini diperpanjang hingga Desember 2024.

Insentif lainnya yang sedang dipersiapkan yakni penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit untuk tahun 2024.

"FLPP memang kita masih kejar penyelesaiannya. REI (Real Estate Indonesia) minta kami supaya segera, tapi ternyata untuk mengalokasikan budgetnya perlu KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru, mudah-mudahan besok bisa segera selesai. FLPP ini luar biasa untuk mendorong fasilitas pembiayaan perumahan bagi sektor properti," ucap Susi.

Selain itu, pemerintah juga akan merevisi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diakui pemanfaatannya belum optimal. Sayangnya belum diketahui perubahan-perubahan apa yang dilakukan.

"JKP itu nanti akan perlu perubahan PP 37, kita sedang siapkan, kita sudah list substansinya apa saja. Kita mendesain awal JKP kan untuk bantalan PHK," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang peranan dan potensi kelas menengah untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 sangat besar. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus bagi kelas menengah agar lebih sejahtera.

"Kelas menengah punya peran strategis untuk mendorong perekonomian, oleh karena itu Pemerintah telah memberikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kelas menengah," kata dia dalam keterangannya di Instagram @smindrawati, Jumat (30/8).

Menurut Sri Mulyani, telah ada berbagai program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah. Di antaranya melalui program perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, hingga insentif perpajakan.

"(Kemudian) Pemberian Bantuan iuran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan. Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

Pasalnya, Dolfie mengatakan bahwa pemberian insentif fiskal selama ini lebih banyak difokuskan pada masyarakat kelas bawah dan atas. Padahal, kondisi kelas menengah turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik.

“Selama ini [intervensi] yang paling banyak adalah [untuk masyarakat] miskin, rentan miskin. Kelas menengah, menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas,” katanya dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

Dolfie meminta adanya kejelasan intervensi dari pemerintah terhadap setiap kelas masyarakat, termasuk dari sisi anggaran. Hal itu menurutnya dapat menunjukan keberpihakan dari pemerintah.

Dia mengingatkan bahwa ketidakstabilan pada kelas menengah dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi 1998.

Menurutnya, kebijakan pemerintah di masa depan harus lebih memperhatikan keseimbangan antara berbagai kelas ekonomi untuk mencegah masalah serupa.

"Bahwa bansos perlu, kelas menengah juga perlu diurus. Kalau nggak nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga. 1998 kan karena kelas menengahnya yang terganggu, bukan karena kelas atas dan kelas bawah,” jelas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase masyarakat Indonesia berada pada kelas pengeluaran menuju kelas menengah adalah sebanyak 49,22% dan 17,3% masuk pada kategori kelas menengah.

Sementara itu, masyarakat rentan miskin diperkirakan sebanyak 24,23% dan masyarakat miskin menempati proporsi 9,03%. Kelas pengeluaran untuk kelas atas hanya sebesar 0,38% atau diperkirakan sekitar 1 juta jiwa.

Adapun, BPS mencatat sebanyak 9,4 juta masyarakat kelas menengah turun kelas ke kelompok aspiring middle class selama 2019 hingga 2024.