Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Anda pasti kerap mendengar istilah "kelas atas", "kelas menengah", dan "kelas bawah" digunakan dalam percakapan tentang uang dan masyarakat.

Namun, apa arti istilah-istilah ini?

Meskipun tidak ada cara yang sempurna untuk mendefinisikan kelas ekonomi, satu pendekatan umum adalah dengan melihat kekayaan bersih.

Mengutip Benzinga, nilai kekayaan bersih Anda bukan hanya tentang berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di bank. Nilai kekayaan bersih adalah nilai total dari semua yang Anda miliki dikurangi dengan utang yang dimiliki.

Menurut data terbaru dari Federal Reserve, berikut ini adalah bagaimana angka-angka tersebut disusun:

Jika Anda termasuk kelas atas, Anda dalam posisi yang baik. 10% peraih pendapatan teratas memiliki kekayaan bersih rata-rata US$ 2,65 juta atau setara dengan Rp 40,96 miliar.

Beralih ke kelas menengah, keadaan menjadi sedikit lebih bervariasi. Orang-orang kelas menengah ke atas memiliki kekayaan bersih rata-rata sekitar US$ 300.800 atau Rp 4,64 miliar.

Keluarga kelas menengah pada umumnya memiliki kekayaan bersih US$ 169.420 atau Rp 2,61 miliar.

Dan jika Anda berada di kelas menengah ke bawah, Anda akan memiliki sekitar US$ 58.550 Rp 905 juta.

Sekarang, untuk kelas bawah, jumlahnya menurun drastis. Kekayaan bersih rata-rata di sini hanya US$ 16.900 atau Rp 261,24 juta.

Tetapi masalahnya adalah – ini hanyalah rata-rata. Situasi Anda mungkin terlihat sangat berbeda.

Mungkin Anda adalah lulusan perguruan tinggi baru-baru ini dengan segunung utang mahasiswa tetapi memiliki pekerjaan bergaji tinggi.

Atau mungkin Anda sudah pensiun dengan penghasilan yang pas-pasan tetapi rumah yang sudah lunas dan tabungan yang banyak. Hidup itu rumit, begitu pula keuangan.

Perlu dicatat juga bahwa kekayaan bersih bukanlah segalanya. Kehidupan Anda sehari-hari mungkin lebih dipengaruhi oleh penghasilan dan biaya hidup Anda.

Seorang guru di kota kecil mungkin memiliki kekayaan bersih yang lebih rendah daripada seorang aktor yang sedang berjuang di New York City, tetapi siapa yang lebih baik?

Jadi, apa yang dapat Anda lakukan dengan informasi ini?

Pertama, jangan panik jika kekayaan bersih Anda tidak seperti yang Anda inginkan. Ingat, membangun kekayaan butuh waktu. Jika Anda masih muda, Anda punya banyak waktu untuk meningkatkan jumlah tabungan atau simpanan Anda.

Jika Anda ingin meningkatkan kekayaan bersih Anda, berikut beberapa kiatnya:

- Lunasi utang berbunga tinggi. Sulit untuk membangun kekayaan jika Anda menghabiskan banyak uang untuk membayar bunga.

- Menabung dan berinvestasilah secara teratur. Bahkan jumlah yang kecil pun bertambah seiring waktu.

- Pertimbangkan untuk membeli rumah. Ekuitas rumah merupakan bagian besar dari kekayaan bersih banyak orang.

- Berinvestasilah pada diri sendiri. Mempelajari keterampilan baru dapat menghasilkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi.

- Hiduplah sesuai kemampuan Anda. Semakin sedikit pengeluaran Anda, semakin banyak yang dapat Anda tabung dan investasikan.

Jika Anda mendekati masa pensiun atau sudah menikmati masa tua, berikut ini beberapa langkah untuk meningkatkan kenyamanan finansial Anda:

- Menunda klaim tunjangan Jaminan Sosial dapat membuahkan hasil, karena tunjangan tersebut akan bertambah semakin lama Anda menunggu. Pertimbangkan untuk bekerja sedikit lebih lama jika memungkinkan.

- Pikirkan juga untuk memperkecil ukuran rumah Anda. Ini dapat membuka sebagian ekuitas Anda dan mengurangi biaya hidup Anda.

Ingat, menjadi 'kelas atas' atau 'kelas bawah' hanyalah label di masyarakat. Yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda bergerak menuju tujuan keuangan Anda sendiri.

Perjalanan setiap orang berbeda. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan bisa menjadi langkah yang bagus jika Anda menginginkan beberapa saran khusus untuk mencapai target tersebut. Mereka dapat membantu Anda memetakan rencana yang tepat untuk apa yang Anda butuhkan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, secara mengejutkan sangat membumi. Dia diketahui tinggal di rumah sederhana yang sama di Omaha yang dia beli pada tahun 1958 seharga US$ 31.500. Dan makanan favoritnya untuk sarapan adalah McDonald's.

Kebijaksanaannya yang sederhana dan mudah dipahami, tidak mengherankan jika Buffett begitu populer di kalangan masyarakat umum.

Para investor tentunya juga menyukai rekam jejaknya yang patut ditiru. Tak mengherankan saat Buffett berbicara, orang-orang mendengarkan.

Mengutip GoBankingRates, berikut adalah beberapa nasihat keuangan terbaik untuk masyarakat kelas menengah yang ditawarkan oleh pria yang dikenal sebagai “Oracle of Omaha.”

1. Bayar Diri Anda Terlebih Dahulu

Buffett bukanlah orang pertama atau satu-satunya yang merekomendasikan “membayar diri sendiri terlebih dahulu,” namun dia adalah pendukung vokal dari hal tersebut.

Buffett mendekati masalah dengan memprioritaskan tabungan melalui penganggaran yang bijaksana.

Seperti yang dikatakan sang miliarder: “Jangan menabung apa yang tersisa setelah belanja, tapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung.”

Gagasan di balik filosofi ini adalah jika Anda menunggu untuk menyimpan tabungan sampai Anda menghabiskan seluruh uang Anda pada bulan tertentu, kemungkinan besar Anda tidak akan menemukan apa pun yang tersisa.

Namun jika Anda menabung terlebih dahulu, Anda harus menganggarkan sisa uang agar bisa menutupi semua pengeluaran Anda.

Hal ini memiliki tujuan ganda, yaitu memaksa Anda mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, sekaligus memaksa Anda untuk menabung, bahkan dengan gaji yang lebih kecil.

2. Kurangi Pengeluaran yang Tidak Perlu

Mengenai topik penganggaran, Buffett mengatakan bahwa salah satu kunci kemakmuran finansial adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

Bagaimana Anda tahu mana yang tidak diperlukan? Jika Anda memaksakan diri untuk hidup dengan anggaran yang lebih ketat, Anda akan segera melihat pengeluaran mana yang Anda prioritaskan dalam hidup dan mana yang mungkin merupakan biaya tambahan yang sebenarnya tidak Anda perlukan.

Seiring berjalannya waktu, tabungan dalam jumlah kecil pun dapat berkembang menjadi jumlah yang besar.

3. Hindari Hutang Konsumen

Jika Anda menganggarkan anggaran dengan benar dan membelanjakan lebih sedikit dari penghasilan Anda, Anda seharusnya bisa menghindari hutang konsumen. Bagi Buffett, ini adalah nasihat penting jika Anda ingin maju.

Buffett sendiri mengatakan bahwa dia memiliki “kartu American Express, yang saya dapatkan pada tahun 1964. Namun 98% dari keseluruhan waktu saya membayar dengan tunai.”

Jika menggunakan uang tunai adalah salah satu alat yang membantu Buffett tetap kaya, mungkin hal ini juga cukup baik untuk kelas menengah.

4. Investasikan pada Diri Anda Sendiri

Menanggapi pertanyaan tentang “investasi terbaik” pada pertemuan tahunan Berkshire Hathaway 2023, Buffett mengatakan kepada audiensnya, “Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menjadi sangat ahli dalam sesuatu. Kemampuan apa pun yang Anda miliki tidak dapat diambil dari Anda. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dibesar-besarkan dari Anda… Jadi, investasi terbaik sejauh ini adalah segala sesuatu yang mengembangkan diri Anda sendiri, dan tidak dikenakan pajak sama sekali.”

Buffett juga pernah mengatakan bahwa investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik yang ada.

5. Hiduplah dengan Hemat, Bukan dengan Sengsara

Setelah semua nasihatnya tentang menabung dan membuat pilihan sulit, Buffett tetap menegaskan bahwa Anda perlu menjalani kehidupan yang seimbang dan menyenangkan. Jika Anda hidup sangat hemat sehingga membuat seluruh hidup Anda sengsara, lalu apa gunanya?

Meskipun Buffett mendukung fokus pada keuntungan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek, dia menyarankan agar Anda menyeimbangkan hidup Anda antara menabung untuk sesuatu dan tetap menikmati momen.

Tonton:Bukan Bitcoin! Ini 2 Aset yang Lebih Dilirik Warren Buffett

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Jahen Fachrul Rezki meyakini, percepatan transfer teknologi dan ilmu dari luar negeri menjadi salah satu kunci agar jumlah kelas menengah Indonesia kembali tumbuh.

Jahen menjelaskan, beberapa tahun belakangan jutaan kelas menengah turun 'kasta'. Sejalan dengan itu, daya beli kelas menengah juga turun sehingga terus melakukan penghematan.

Dia berpendapat, pandemi memang kurang banyak berpengaruh ke penurunan jumlah kelas menengah. Kendati demikian, ada faktor yang lebih mendasar yaitu 10 tahun terakhir perekonomian Indonesia bergerak ke sektor jasa dengan cepat.

Masalahnya, sambung Jahen, perubahan terjadi ketika industri pengelolaan alias manufaktur Indonesia belum mapan. Akibatnya, kontribusi sektor manufaktur ke produk domestik terus menurun: dari sekitar 25% pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sekitar 19% pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi ada penurunan kontribusi sektor manufacturing. Padahal sektor manufacturing kan sangat padat karya ya. Banyak masyarakat yang bisa dipekerjakan di sektor itu," ujar Jahen dalam Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah seakan tidak memberikan kebijakan afirmasi ke kelas menengah selama era Jokowi. Pemerintah hanya memberi insentif ke kelas bawah seperti bantuan sosial dan kelas atas seperti amnesti pajak.

Oleh sebab itu, Jahen melihat dalam jangka pendek pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus melakukan percepatan tranformasi teknologi dan ilmu dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, beberapa tahun belakangan seakan tidak ada peningkatan produktivitas dari pekerja Indonesia.

"Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, even [bahkan] seperti Malaysia dan yang lainnya, kita belum bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Apa implikasinya? Investor pasti akan mencari negara yang bisa menghasilkan barang lebih dengan input yang sama," ungkapnya.

Dia pun menekankan pentingnya kebijakan perekonomian yang lebih inklusif sehingga kualitas hidup kelas menengah meningkatkan bahkan naik kelas.

Jahen mencontohkan, pemerintah perlu memastikan agar sektor-sektor yang punya value added alias penambahan nilai tinggi mampu menyerap lebih banyak pekerja.

"Mungkin butuh transfer teknologi, transfer knowledge [ilmu] yang lebih cepat agar nanti produktivitas dari sektor industri itu akan semakin tinggi, semakin banyak orang bisa bekerja dan semakin banyak ataupun semakin tinggi gaji yang muncul," jelasnya.

Kelas Menengah Turun Kasta

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class alias menuju kelas menengah selama 2019 sampai dengan 2024.

Angka penurunan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan penjelasan Amalia, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta, bukannya naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat.

Daya Beli Kelas Menengah Anjlok

Sementara itu, survei terbaru dari Investure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan 49% kelas menengah mengakui alami penurunan daya beli.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menunjukkan bahwa tiga alasan utama penurunan daya beli kelas menengah karena kenaikan harga kebutuhan pokok (85%), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52%), dan pendapatan yang stagnan (45%).

"Saya kira angka yang sangat besar 49%, [kelas menengah] daya belinya menurun," ujar Yuswohady dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan itu, kelas menengah harus memangkas anggaran ke sejumlah pos pengeluaran. Survei menunjukkan, tiga pos pengeluaran yang paling banyak dipangkas kelas menengah adalah produk skincare premium (SK-II, Laneige, dll), renovasi rumah dan membeli furniture baru, serta pengeluaran untuk membership atau langganan (gym, Netflix, Spotify, dll).

Tak sampai situ, survei juga menanyakan rencana masa depan yang harus ditunda kelas menengah di tengah data beli yang menurun. Hasilnya, tiga pengeluaran yang paling banyak ditunda yaitu membeli kendaraan (70%), membeli atau renovasi rumah (68%), dan investasi atau tabungan non-emergency (56%).

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena berkurangnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai perlu segera diatasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sejumlah ekonom.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat kelas menengah kian menyusut. Tercatat jumlah masyarakat kelas mencapai 21,4 persen total penduduk pada 2019, namun pada 2024 hanya mencapai 17,1 persen.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto bilang, permasalahan terkait keberlangsungan hidup masyarakat itu perlu segera diatasi.

"Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri," tutur dia, dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dalam jangka waktu pendek ialah dengan menunda pelaksanaan kebijakan tarif pajak pertamabahan nilai (PPN) 12 persen.

Hal ini diperlukan untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus dengan adanya potensi kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, pemerintah direkomendasikan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Teguh bilang, bansos sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah, tapi juga bagi kelas menengah yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) agar mereka tidak menjadi miskin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena berkurangnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai perlu segera diatasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sejumlah ekonom.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat kelas menengah kian menyusut. Tercatat jumlah masyarakat kelas mencapai 21,4 persen total penduduk pada 2019, namun pada 2024 hanya mencapai 17,1 persen.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto bilang, permasalahan terkait keberlangsungan hidup masyarakat itu perlu segera diatasi.

"Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri," tutur dia, dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dalam jangka waktu pendek ialah dengan menunda pelaksanaan kebijakan tarif pajak pertamabahan nilai (PPN) 12 persen.

Hal ini diperlukan untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus dengan adanya potensi kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, pemerintah direkomendasikan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Teguh bilang, bansos sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah, tapi juga bagi kelas menengah yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) agar mereka tidak menjadi miskin.

SHUTTERSTOCK/ROBERT KNESCHKE Ilustrasi pekerja, tenaga kerja.

"Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal," katanya.

Senada, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani bilang, persoalan menurunnya kelas menengah harus menjadi perhatian utama Prabowo dalam jangka waktu pendek.

Perbaikan struktur sektor informal menjadi solusi yang dapat diambil, sebab sebagian besar kelas menengah berasal dari sektor tersebut.

"Tidak harus sektor informal menjadi formal, tetapi sektor informal memang pendapatannya layak untuk hidup," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pentingnya penurunan kelas menengah sebagai fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ekonom Senior Indef, Aviliani, menyampaikan bahwa penurunan kelas menengah harus menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

Ia bilang, saat ini kesempatan kerja bagi kelas menengah semakin terbatas, terutama akibat digitalisasi yang mempengaruhi efisiensi dan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak perusahaan tutup dan berhenti beroperasi.

"Kementerian UMKM perlu membangun kembali kewirausahaan, yang sejak dulu sering dibicarakan," ujar Aviliani dalam Diskusi Publik Indef, Selasa (22/10).

Selain itu, sektor informal juga memerlukan perbaikan agar pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan data, golongan penduduk miskin dan rentan kini menghabiskan lebih dari 64% penghasilannya untuk kebutuhan pokok.

"Agak sulit untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga pendapatan mereka harus ditingkatkan," kata Aviliani.

Aviliani juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program makan bergizi gratis agar tidak menjadi lahan korupsi. Ia mengingatkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo ini akan melibatkan kontribusi dari setiap daerah.

"Jangan sampai terjadi korupsi yang semakin meluas di daerah terkait program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Ia juga menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang hanya sebesar Rp 71 triliun.

Selain itu, harga tender makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per porsi dianggap terlalu rendah, sehingga banyak penyedia katering yang mundur karena kesulitan menyediakan makanan bergizi dengan harga tersebut.

"Ini terlihat aneh, apalagi menteri-menteri yang baru dilantik mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Harus ada koordinasi agar tidak menimbulkan pesimisme," tutup Aviliani.

Bisnis.com, JAKARTA - Penelitian yang dilakukan oleh IFG Progress menunjukkan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih berdampak pada industri asuransi umum dibanding asuransi jiwa.

Penurunan daya beli tersebut berimbas pada lini bisnis di asuransi umum. Misalnya, untuk penurunan 4%-5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 15%-19% pada lini bisnis asuransi kredit.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilaukan asuransi umum sebagai jalan keluar. Pertama adalah dengan melakukan diversifikasi produk.

"Produk yang lebih terjangkau dan fleksibel. Misalnya, produk asuransi mikro yang memungkinkan pembayaran premi lebih ringan, namun tetap memberikan perlindungan mendasar," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Solusi kedua menurutnya adalah dengan melakukan digitalisasi. Dan solusi ketiga adalah dengan melakukan penguatan edukasi dan literasi masyarakat.

Sementara dari sisi regulator, Wahyudin menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan relaksasi kebijakan seperti kelonggaran terkait persyaratan minimum premi atau kebijakan tarif.

"Sehingga perusahaan asuransi memiliki ruang untuk menawarkan produk yang lebih terjangkau bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani mengatakan dengan menurunnya daya beli masyarakat perusahan asuransi umum perlu menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Misalnya dengan inovasi produk asuransi pay as you drive, atau dengan meningkatkan efisiensi biaya supaya premi menjadi terjangkau," kata Abitani.

Selain itu, agar industri asuransi umum bisa menawarkan produk yang lebih terjangkau di tengah penurunan daya beli ini, pemanfaatan teknologi bisa lebih dioptimalkan. Menurutnya dengan cara itu asuransi umum bisa tetap memberikan pelayanan kepada konsumen dengan harga yang lebih terjangkau.

"Regulator diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada asuransi dengan lebih cepat dan memberikan kepastian regulasi yang konsisten," kata Abitani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat saat ini masih stabil.

Pasalnya, sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang masih konstan dan stabil.

Untuk diketahui, IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5 persen secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8 persen secara tahunan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).

"Pembelian mereka kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam atau tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara terkait penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, dia menyebut, masih perlu kajian lebih dalam.

Menurutnya, saat ini sebagian kelas menengah yang rentan turun kelas. Di sisi lain, sebagian kelas bawah ada yang naik kelas ke aspiring middle class (calon kelas menengah).

Namun yang jelas, penurunan daya beli kelas menengah umumnya disebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sementara saat ini terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei hingga September 2024.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

"Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka," kata dia.

"Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, deflasi selama lima bulan berturut-turut ini tidak serta-merta disimpulkan ada penurunan daya beli masyarakat.

Namun deflasi kali ini diiringi dengan meningkatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2022 hingga Agustus 2024 dan penurunan rasio disposible income terhadap PDB nasional dalam 10 tahun terakhir sehingga memang ada penurunan daya beli masyarakat.

"Memang terdapat tren penurunan daya beli khususnya kelas menengah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut ini tidak normal.

Sebab dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, seharusnya Indonesia mencatatkan inflasi.

"Deflasi lima bulan berturut-turut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal itu tidak terjadi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

"Biasanya ya inflasi. Tapi yang terjadi malah bukan hanya inflasi yang rendah tapi malah deflasi dan lima bulan berturut-turut, ini menyerupai kondisi krisis," imbuhnya.

Menurutnya, deflasi ini merupakan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat dibanding sebelum pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, saat pandemi Covid-19 banyak pekerja Indonesia yang kehilangan pekerjaannya tapi sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan baru.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah, terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat saat ini masih stabil.

Pasalnya, sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang masih konstan dan stabil.

Untuk diketahui, IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5 persen secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8 persen secara tahunan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).

"Pembelian mereka kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam atau tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara terkait penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, dia menyebut, masih perlu kajian lebih dalam.

Menurutnya, saat ini sebagian kelas menengah yang rentan turun kelas. Di sisi lain, sebagian kelas bawah ada yang naik kelas ke aspiring middle class (calon kelas menengah).

Namun yang jelas, penurunan daya beli kelas menengah umumnya disebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sementara saat ini terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei hingga September 2024.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya beli masyarakat saat ini masih stabil.

Pasalnya, sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) menunjukkan tingkat daya beli masyarakat yang masih konstan dan stabil.

Untuk diketahui, IKK Agustus 2024 sebesar 124,4 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 123,4. Kemudian Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2024 masih meningkat 4,5 persen secara tahunan dan diperkirakan pada Agustus 2024 juga akan tumbuh 5,8 persen secara tahunan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran buku berjudul No Limits Reformasi dengan Hati pada Jumat (21/9/2024).

"Pembelian mereka kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam atau tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara terkait penurunan daya beli masyarakat kelas menengah, dia menyebut, masih perlu kajian lebih dalam.

Menurutnya, saat ini sebagian kelas menengah yang rentan turun kelas. Di sisi lain, sebagian kelas bawah ada yang naik kelas ke aspiring middle class (calon kelas menengah).

Namun yang jelas, penurunan daya beli kelas menengah umumnya disebabkan kenaikan harga atau inflasi. Sementara saat ini terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei hingga September 2024.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," ucapnya.

Unsplash Ilustrasi PHK memengaruhi kepercayaan diri

"Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka," kata dia.

"Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, deflasi selama lima bulan berturut-turut ini tidak serta-merta disimpulkan ada penurunan daya beli masyarakat.

Namun deflasi kali ini diiringi dengan meningkatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2022 hingga Agustus 2024 dan penurunan rasio disposible income terhadap PDB nasional dalam 10 tahun terakhir sehingga memang ada penurunan daya beli masyarakat.

"Memang terdapat tren penurunan daya beli khususnya kelas menengah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut ini tidak normal.

Sebab dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, seharusnya Indonesia mencatatkan inflasi.

"Deflasi lima bulan berturut-turut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal itu tidak terjadi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

"Biasanya ya inflasi. Tapi yang terjadi malah bukan hanya inflasi yang rendah tapi malah deflasi dan lima bulan berturut-turut, ini menyerupai kondisi krisis," imbuhnya.

Menurutnya, deflasi ini merupakan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat dibanding sebelum pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan, saat pandemi Covid-19 banyak pekerja Indonesia yang kehilangan pekerjaannya tapi sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan baru.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah, terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ucapnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Akseleran menilai menurunnya jumlah kelas menengah di tahan air tahun 2024 bisa berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur sehingga mengakibatkan kredit macet.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle classselama periode 2019-2024.

Hal tersebut membuat jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan berdampak pada pelemahan daya beli. Kondisi ini tentu juga akan merugikan industrifintech peer topeer(P2P)lendingkarena jika daya beli melemah, maka kemungkinan besar kredit macet akan meningkat.

Menanggapi hal ini, Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa belum melihat korelasinya secara langsung. Pasalnya, fokus utama perusahaan berada di segmen pinjaman produktif. Namun, menurut dia hal tersebut tentu bisa berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur, dan akibatnya terjadi kredit macet.

“Kendati demikian, pandangan kami yang utama itu adalah dilakukannya assesmentpinjaman secaraprudent. Bila ini dilakukan, maka kredit macet bisa terjaga. Dan ini yang terus menjadi salah satu fokus utama kami," kata Ivan kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Ia menyebutkan, sampai akhir Agustus 2024, penyaluran pinjaman Akseleran tahun ini di sekitar Rp 2 triliun. Angka ini sedikit turun 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Sedangkan untuk tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) perusahaan terus membaik dan saat ini berada di angka 99,83%, angka ini menunjukkan performa yang stabil dan positif.

Lebih lanjut, Ivan mengatakan strategi yang dilakukan Akseleran untuk mempertahankan TWP90 agar tetap dalam kondisi aman salah satunya yakni dengan melakukanassessmentpinjaman yangprudent.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loanproductsepertiinvoice financing, invoice financingdaninventory financing. Di sini kami analisacashflow certainnya, berapa kapasitascashflowyang bisa menopang pinjaman. Kami juga cek invoice nya, kemudian saat adajoint account,maka kami cekcredit historynya. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten," imbuhnya.

Di sisi lain, Ivan mengatakan bahwa Akseleran terus mengedukasi para peminjam khusus untuk buka usaha, terkait pembukuan dan pengelolaan keuangan agar tidak mencampur uang usaha dengan uang pribadi, sehingga pencatatan keuangan lengkap dan akurat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang disebut terancam seiring dengan menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan, kelas menengah merupakan faktor penting yanag mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Dia menjelaskan, pada sisi permintaan agregat berdampak melalui konsumsi, yang jika meningkat pesat akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Awalil menuturkan, hal tersebut kemudian akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, menurunkan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Pada sisi penawaran, (kelas menengah) mempengaruhi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kondisi pekerja, yang jika meningkat akan menumbuhkan pendapatan. Ini akan memberi kesempatan luas pada investasi modal manusia atau pendidikan yang selanjutnya berpotensi menambah jumlah kelompok kelas menengah di masa mendatang," jelas Awalil dalam diskusi daring pada Selasa (17/9/2024).

Dia melanjutkan, berkurangnya masyarakat kelas menengah mengindikasikan kinerja ekonomi yang kurang baik selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, tren ini diikuti dengan bertambahnya kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan kelompok rentan miskin. Awalil bahkan menyebut stagnasi jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2019-2024.

Menurutnya, fenomena tersebut akan meningkatkan risiko perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

"Apalagi jika terjadi guncangan eksternal atau kondisi global yang memburuk, maka Indonesia tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat," jelas Awalil.

Dia menambahkan, berkurangnya kelas menengah akan menyulitkan pertumbuhan konsumsi. Awalil juga mengatakan, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah akan menggerus sebagian investasi yang berskala kecil dan menengah.

Awalil mengatakan, masyarakat kelas menengah bukan satu-satunya kelompok yang terancam. Dia menyebut, Sebenarnya warga yang masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin memiliki masalah lebih serius.

"Banyak dari mereka yang tidak tergolong miskin namun berada di sekitar garis kemiskinan, dan sangat rentan untuk jatuh miskin. Sebagiannya hanya terbantu oleh program bansos dan semacamnya," jelasnya.

Dia melanjutkan, fenomena ini menyebabkan suramnya prospek perekonomian. Bahkan, kesenjangan sosial akan cenderung meningkat dan bisa berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik.

"Ini juga ditambah melemahnya daya tahan perekonomian nasional jika terjadi guncangan eksternal pada tahun-tahun mendatang," kata Awalil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga.

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.