Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengaku sudah berinvestasi senilai Rp12 triliun untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur pada 2024. Hal ini sejalan dengan misi pemerataan internet yang dicanangkan pemerintah.

"Kalau pembangunan infrastrukturnya itu sudah pasti dalam pipeline. Kami kan punya target tahun ini kita mau invest Rp12 Triliun untuk di Indonesia Timur. Itu sudah bertahap, kurang lebih penyerapannya sudah hampir 80 persen dari nilai itu," ujar Steve Saerang, SVP-Head Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) di Kantor Indosat, Jakarta, Jumat (8/11).

Pernyataan Steve tersebut merespons misi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang ingin menggenjot pemerataan jaringan internet di Tanah Air.

Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan di wilayah timur Indonesia ini, kata Steve, akan terus dilakukan hingga tahun depan. Jaringan 4G masih akan menjadi andalan untuk diberikan di wilayah-wilayah tersebut.

Sebelumnya, Meutya mengatakan ingin internet tak hanya sampai ke seluruh wilayah, tetapi juga memiliki koneksi yang cepat.

Meutya menyebut internet kencang dan merata adalah target yang perlu dicapai oleh Komdigi di periode menjabatnya.

Salah satu langkah jangka pendek yang dilakukan Meutya adalah menggelar jaringan 4G di selain daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (non-3T).

"Pergelaran infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan 4G yang lebih merata bersama penyelenggara seluler di wilayah non-3T," kata Meutya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Dalam program tersebut, Meutya menargetkan sebanyak 65 desa yang akan mendapatkan sinyal internet seperti daerah lain. Meutya tidak memberikan detail terkait 65 desa yang akan mendapatkan program tersebut.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan saat ini masih ada sinyal 2G yang menjadi permasalahan dalam jaringan internet. Ia menyebut masyarakat yang sebagian masih merasakan koneksi 2G mendapatkan pengalaman internet yang sangat lambat.

"Jadi, bapak-ibu di periode yang lalu dan sebelumnya kita telah mencapai jangkauan 97% konektivitas. Namun demikian, ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi, artinya sangat lambat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membuat internet Indonesia makin cepat dan merata.

Ongkos regulator telekomunikasi yang membuat industri telekomunikasi tertekan dan biaya mahal pembangunan satelit menjadi dua dari beberapa persoalan yang harus diselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengoperasikan base transceiver station (BTS) 5G di 1.000 titik di 56 kabupaten/kota, guna mendukung visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perihal peningkatan kecepatan internet untuk Indonesia Emas 2045.

Kecepatan internet Indonesia saat ini berada di peringkat 90-an. Salah satu yang terendah di Asia Tenggara.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono menjelaskan perusahaan terus menambah titik 5G baru secara tepat dan terukur, dengan mencakup beberapa area strategis seperti kawasan industri, residensial, bandara internasional, pelabuhan, rumah sakit, destinasi wisata prioritas, hingga wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Hal ini untuk menjaga dan memperkuat industri telekomunikasi dan ekosistem digital dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui langkah-langkah yang terukur, bertahap, dan terarah,” kata Saki kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Diketahui, beberapa waktu lalu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menjalin kerja sama strategis dengan Urological Association of Asia (UAA) untuk menghadirkan evolusi prosedur bedah inovatif jarak jauh menggunakan teknologi robotik (Robotic Telesurgery) dan konektivitas broadband 5G.

Telkomsel dan UAA, dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Kemenkominfo memanfaatkan konektivitas 5G untuk melakukan tindakan bedah dari jarak sejauh 1.200 km dengan Robotic Telesurgery pertama di Asia Tenggara kepada objek manusia, khususnya pasien urologi.

Laporan terbaru Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan penetrasi jaringan 5G Indonesia akan menembus 32% pada 2030. Meningkat tajam dalam 6 tahun atau dari 3% pada 2024.

Penetrasi 5G Indonesia lebih tinggi dari Bangladesh (21%) namun masih kalah dari India (49%), Filipina (46%) dan juga dari rerata negara-negara di Asia Pasifik yang mencapai 45% pada 2030 menurut laporan yang berjudul The Economy Asia Pasific 2024.

Saki juga menuturkan Telkomsel terus berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih berdaya melalui konektivitas, solusi, dan layanan inovatif serta unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan setiap kegiatan usaha.

Telkomsel meyakini Menkomdigi baru memiliki program prioritas dan strategis yang dapat segera diimplementasikan untuk memperkuat ekosistem digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berharap kecepatan internet Indonesia dapat menyentuh 100 Mbps dalam kurun waktu 5 tahun atau naik empat kali lipat dari posisi saat ini yang sebesar 25 Mbps.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa rata-rata kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dari kecepatan rata-rata internet di China yang tembus 160 Mbps.

Namun demikian, Budi menyampaikan bahwa kecepatan internet di Indonesia telah melonjak 10 kali lipat dalam kurun 10 tahun terakhir, tepatnya sejak 2014–2024.

Budi mengungkap bahwa pada mulanya, kecepatan rata-rata internet di Indonesia hanya mencapai 2,5 Mbps pada 2014. Dan naik pada 2024 menjadi 25 Mbps.

“Tapi mohon maaf 10 kali lipat dibandingkan China, sekarang China itu sudah 160 Mbps. Karena itulah kita menargetkan minimal Indonesia dalam 5 tahun ke depan mesti 100 Mbps,” kata Budi dalam acara Sarasehan bersama Menkominfo di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pasalnya, jika teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) muncul, maka membutuhkan minimal kecepatan internet di rentang 500 Mbps—1 Gbps. Salah satunya dalam mengoperasikan platform jarak jauh.

Budi menyebut bahwa kecepatan rata-rata internet menjadi salah satu pekerjaan rumah infrastruktur digital yang harus ditangani.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kemenkominfo terus mendorong dan memberikan stimulus agar investasi infrastruktur digital bisa lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi pelaku industri, terutama untuk pelaku operator seluler. “Karena tulang punggungnya ini operator seluler sebagai penyedia infrastruktur digital,” ungkapnya.

Hal ini mengingat teknologi telekomunikasi di Indonesia hanya terdapat tiga pilihan, mulai dari fixed broadband, wireless, dan satelit. Budi juga mencatat bahwa home pass Indonesia baru menyentuh 15% dari jumlah penduduk dari fixed broadband.

“Jadi masih banyak tantangan kita, peluang kita masih besar dan saya yakin program pemerintahan Pak Prabowo ke depan dengan membangun rumah yang banyak. Nah, rumah perlu internet. Nggak mungkin ada rumah ngga sinyal. Karena itu sinergi dengan Kominfo ke depan semakin diperlukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut bahwa kecepatan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dia mengungkap bahwa kecepatan internet Indonesia yang semula hanya 2,5 Mbps kini mampu menyentuh 22–25 Mbps.

Namun, pada 2024, Heru menuturkan bahwa kecepatan internet Indonesia hanya berada di atas Myanmar. Menurutnya, upaya Indonesia dalam meningkatkan kecepatan internet belum berjalan maksimal dibandingkan negara lain.

Terlebih, Indonesia juga merupakan negara yang luas. Artinya, lanjut Heru, perlu ada upaya yang lebih maksimal dalam menyediakan internet di seluruh pelosok. Sebab, layanan telekomunikasi dan infrastruktur broadband tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak.

“Bahwa kecepatan internetnya juga harus kita dukung, dan sekarang banyak negara misalnya memiliki target untuk memberikan layanan sampai 100 Mbps. Kita masih 25 Mbps, nah ini kan tantangannya jauh,” kata Heru dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Heru mengatakan, jika internet hanya dibangun di wilayah Jakarta atau Pulau Jawa saja, maka akan berdampak pada rendahnya kecepatan internet di wilayah lain. “Karena perhitungan dari kecepatan internet itu adalah rata-rata. Sehingga kita juga perlu concern juga,” terangnya.

Untuk itu, Heru mengingatkan perlu dilakukan pemetaan terhadap tiap daerah yang lebih membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa kecepatan internet sebesar 100 Mbps, akan sulit dicapai jika terlalu banyak penyelenggara jasa internet (ISP) atau supply di satu wilayah, dibandingkan permintaan (demand). Imbasnya, hal ini akan mengacaukan atanan ekosistem yang kemudian terjadi perang harga.

“Kualitas [internet] bagaimana kita mau mencapai 100 Mbps, atau mau bersaing dengan beberapa negara tetangga yang mungkin punya kapasitas lebih tinggi lagi? Itu sulit ketika terlalu banyak supply, sehingga kualitas yang bisa kita jaga,” ujar Arif.

Arif menilai, agar internet di Indonesia merata, maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus atau insentif kepada penyelenggara.

sebesar 13,63 Mbps, dan latensi sebesar 24 ms.

Di sisi lain, jika menengok kondisi rataa-rata kecepatan internet fixed broadband Indonesia menempati urutan ke-119, atau naik dua tingkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Agustus 2024, kecepatan rata-rata unduh internet fixed broadband di Indonesia mencapai 32,06 Mbps dengan kecepatan unggah sebesar 19,37 Mbps, dan latensi di angka 8 ms.

Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap penetrasi internetIndonesia dapat meningkat 800 basis points (bps) atau naik dari 78% pada 2023 menjadi 86% pada 2030.

Dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, pemerintah telah menyiapkan 61 inisiatif pengembangan ekonomi digital dalam jangka waktu 7 tahun mendatang atau hingga 2030.

Penentuan inisiatif tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak dan waktu yang diperlukan untuk implementasinya. Proses penentuan inisiatif melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Digital, Asosiasi, serta Organisasi Swasta.

Pemerintah juga menyusun Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, yang salah satu pilarnya mencangkup pilar Infrastruktur. Pemerintah berencana mengebut pembangunan akses internet berkecepatan tinggi yang inklusif melalui solusi konektivitas yang maju. Dengan Key Performance Indicator (KPI) pada 2030 yaitu perluasan cakupan internet hingga 86% pada 2030.

““Pengembangan ekonomi digital adalah Infrastruktur, dengan aspirasi untuk menciptakan konektivitas internet berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, andal, dan terjangkau, sehingga mendukung penerapan use-case digital yang luas,” tulis dalam dokumen Buku Putih yang diterima Bisnis, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya itu, pilar infrastruktur sebagai pilar pertama dalam pengembangan ekonomi digital juga memfokuskan pada peningkatan mutu jaringan. Pemerintah berambisi untuk meningkatkan peringkat kecepatan internet Indonesia dari peringkat ke-101 dunia pada 2023 menjadi peringkat 50 pada 2030.

Terakhir, fokus pemerintah di sisi pilar Infrastruktur adalah pengembangan pusat data. Pemerintah ingin Indonesia menjadi hub pusat data dan menjadikan Indonesia sebagai pusat komputasi regional yang mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data.

“KPI Strategis 5MW Data Center per juta populasi pada 2030, naik dari 1 MW per juta populasi pada 2020,” tulis dalam Buku Putih.

Dalam kata sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital, mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

Airlangga mengingatkan di balik jumlah populasi yang besar tersebut, potensi Indonesia terbuka lebar untuk meraup ekonomi digital.

“Selain itu, pada 2030, negara kita juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-12 pada 23-24 September 2024 di Surabaya. Munas ini tidak hanya menandai pergantian periode kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk refleksi, evaluasi, dan perencanaan dalam menghadapi perubahan dinamis di industri internet.

Pada Munas ini, Muhammad Arif terpilih kembali menjadi Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2024-2028. "Akhirnya selesai pelaksanaan Munas dan terpilih menjadi ketua umum. Dan kami akan mengembangkan beberapa wilayah baru karena ada 15 wilayah yang akan melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil) di 15 kota di Indonesia," kata Arif di sela kegiatan Munas APJII di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/9/2024).

Selain melaksanakan musyawarah wilayah, kata dia, dalam masa kepemimpinannya kali ini pihaknya juga akan melakukan pengembangan infrastruktur dan juga layanan kepada anggota yang perlu ditingkatkan lagi. "Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota APJII atas dedikasi dan dukungan yang konsisten. Kami menggarisbawahi berbagai pencapaian signifikan yang telah diraih bersama, termasuk peningkatan kapasitas jaringan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang kini mendukung trafik lebih dari 13 Tbps, serta inisiatif pelatihan yang memperkuat kompetensi sumber daya manusia di sektor teknologi," kata Arif.

Arif juga menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk periode kepengurusan berikutnya. "Program kerja yang akan kita sahkan harus tidak hanya relevan dengan kondisi saat ini, tetapi juga proaktif dalam merespons dinamika industri dan mengantisipasi perubahan global yang cepat," katanya.

Untuk itu, Arif meminta dukungan penuh dari anggota APJII untuk kepemimpinan yang akan datang, dengan harapan APJII terus memimpin industri internet di Indonesia. "Stabilitas, keterbukaan, dan inovasi, akan menjadi kunci kita dalam menghadapi tantangan masa depan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Munas APJII, Ayom Rahwana menyampaikan bahwa Munas ini bukan hanya ajang serius untuk diskusi dan pengambilan keputusan strategis, tetapi juga sebuah kesempatan untuk mempererat hubungan antar-anggota dan merasakan keindahan lokal Jawa Timur. "Selain bertukar pikiran, mari kita juga manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati keindahan Jawa Timur. Jangan lupa jalan-jalan ke Bromo atau mencicipi kuliner legendarisnya, karena berbagi ide bisa lebih asyik sambil menikmati suasana," ujarnya.

Munas ke-12 APJII menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan internet, dan berbagai pemangku kepentingan lain, untuk membahas kolaborasi strategis demi mewujudkan tema besar tahun ini: "Meningkatkan Kolaborasi dalam Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia yang Berkelanjutan".

Munas 2024 di Surabaya ini diikuti oleh 1054 peserta yang mendaftar namun yang terverifikasi sebanyak 1027. Ada tiga agenda Munas Ke-12 yakni Pertanggungjawaban Ketua Umum APJII periode 2021-2024 dan Laporan Dewan Pengawas; mensahkan Garis Besar Program Kerja serta Pemilihan Ketua Umum APJII periode 2024-2028 dan Pemilihan anggota Dewan Pengawas periode 2024-2028. Untuk Pemilihan Ketua Umum APJII diikuti dua peserta yakni Teddy S Mosleh dan Muhammad Arif Ketua Umum APJII periode 2021-2024.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News