Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengaku sudah berinvestasi senilai Rp12 triliun untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur pada 2024. Hal ini sejalan dengan misi pemerataan internet yang dicanangkan pemerintah.

"Kalau pembangunan infrastrukturnya itu sudah pasti dalam pipeline. Kami kan punya target tahun ini kita mau invest Rp12 Triliun untuk di Indonesia Timur. Itu sudah bertahap, kurang lebih penyerapannya sudah hampir 80 persen dari nilai itu," ujar Steve Saerang, SVP-Head Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) di Kantor Indosat, Jakarta, Jumat (8/11).

Pernyataan Steve tersebut merespons misi Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang ingin menggenjot pemerataan jaringan internet di Tanah Air.

Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan di wilayah timur Indonesia ini, kata Steve, akan terus dilakukan hingga tahun depan. Jaringan 4G masih akan menjadi andalan untuk diberikan di wilayah-wilayah tersebut.

Sebelumnya, Meutya mengatakan ingin internet tak hanya sampai ke seluruh wilayah, tetapi juga memiliki koneksi yang cepat.

Meutya menyebut internet kencang dan merata adalah target yang perlu dicapai oleh Komdigi di periode menjabatnya.

Salah satu langkah jangka pendek yang dilakukan Meutya adalah menggelar jaringan 4G di selain daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (non-3T).

"Pergelaran infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan 4G yang lebih merata bersama penyelenggara seluler di wilayah non-3T," kata Meutya di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (5/11).

Dalam program tersebut, Meutya menargetkan sebanyak 65 desa yang akan mendapatkan sinyal internet seperti daerah lain. Meutya tidak memberikan detail terkait 65 desa yang akan mendapatkan program tersebut.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan saat ini masih ada sinyal 2G yang menjadi permasalahan dalam jaringan internet. Ia menyebut masyarakat yang sebagian masih merasakan koneksi 2G mendapatkan pengalaman internet yang sangat lambat.

"Jadi, bapak-ibu di periode yang lalu dan sebelumnya kita telah mencapai jangkauan 97% konektivitas. Namun demikian, ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi, artinya sangat lambat," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi judi online. Dia pun meminta Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung bersinergi untuk memberantas judi online, bahkan Prabowo melarang ada yang membekengi praktik judol tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

"Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga (institusi) itu, tapi semuanya bekerja sama," kata Meutya.

Prabowo juga menyinggung adanya isu 'backingan' judi online yang saat ini tengah berpusat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di era pemerintahan sebelumnya.

Dikatakan Meutya, Prabowo juga mengatakan tidak boleh ada beking-bekingan, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu.

“Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kongkalikong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau 'Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online', " jelas Meutya. 

Saat ini, lanjut Meutya, Komdigi masih berupaya melakukan pemberantas judi online bersama lembaga lain.

"Bagi Kemkomdigi saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit, perubahan, terutama dari sisi teknologi, karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000 (akun per dua pekan)," ungkap dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penutupan ratusan ribu situs judi online oleh pihaknya bukanlah sebuah prestasi.

Menurut Meutya, tindakan tersebut merupakan langkah yang sudah seharusnya diambil oleh Kemenkomdigi.

"Kami sampaikan 220 ribu lebih akun (telah ditutup) dalam dua minggu ya, dalam dua setengah minggu. Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu," ujar Meutya di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meutya menambahkan, penutupan situs judionline hanyalah satu indikator keberhasilan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

Meutya menegaskan, pihaknya akan terus mengejar situs-situs judi online lainnya yang belum ditutup.

"Tapi untuk teman-teman pahami juga. Ini mungkin dalam kurun waktu dua setengah minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ini belum cukup, kita akan kejar terus," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap 15 orang tersangka terkait kasus judi online, di mana 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengaku deg-degan sewaktu diminta Presiden Prabowo Subianto membereskan judi online.

"Waktu presiden menyampaikan arahan pertama kali deg degan sih ada bapak ibu. Waktu itu belum ada dukungan yang begitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini didukung secara luas atau tidak," kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024)

"Arahan kami dari presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama kami dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang terhadap judi online," imbuhnya.

Namun demikian, Meutya merasa lebih lega karena Prabowo disebut menyampaikan arahan sejenis kepada para pembantunya yang lain.

"Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri salah satu yang utama adalah judi online," ujar dia.

Ia mengeklaim bahwa ketegasan dari Prabowo memudahkan kerja kementeriannya.

Ia memberi contoh, dalam hal pemberantasan judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital telah bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa kali.

"Ketika hari itu, kami sama kagetnya, meskipun dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kami lakukan bersama sama dan tentu doa dan dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama," ujar politikus Golkar tersebut.

Meutya sepakat dengan anggapan bahwa literasi digital menjadi penting untuk mencegah praktik judi online meluas.

Ia juga mengakui bahwa kementeriannya perlu meng-upgrade sistem dan mengauditnya dari sisi teknologi dan SDM.

Sebab, lanjutnya, selama ada permintaan, maka judi online pun akan terus hidup.

"Kami akan berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi kadang Bapak/Ibu mengetahui di dunia penjahatnya kadang-kadang lebih pintar dari pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu," pungkas Meutya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengeklaim tidak ada pejabat eselon 1 dan 2 dari 11 pegawai yang dinonaktifkan karena diduga kuat melindungi judi online (Judol).

Dia juga menekankan bahwa 11 pegawai itu juga tidak memegang jabatan strategis di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Meutya menambahkan bahwa pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan karena terlibat judol masih berpotensi bertambah.

Sebab, terdapat pelaku lain yang ditangkap oleh kepolisian dan salah satu di antaranya disebut sebagai pegawai Kemenkomdigi.

“Ya kalau yang 11 itu nama-nama yang sudah kita verifikasi bekerjasama dengan kepolisian, jadi kalau namanya sudah jelas kita langsung nonaktifkan,” kata Meutya.

“Sampai saat ini nama yang kita terima ada 11. Namun kemungkinan juga ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan kepolisian,” sambungnya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online, 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini diberi kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap situs-situs judi online dan memiliki kewenangan penuh untuk memblokirnya,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan. Jika mereka sudah mengenal pengelola situs judi online, mereka tidak melakukan pemblokiran dan malah menyewa lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” tambahnya.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum dapat melakukan audit sistem karena masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

Meutya mengakui upaya pemblokiran situs judi online belum cukup untuk menekan penetrasi judi online. Oleh karena itu, audit sistem dan audit sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak untuk dilakukan.

“Audit sistem kita belum bisa dilakukan, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Meutya mengakui bahwa perang terhadap judi online menjadi prioritas. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para pembantunya untuk mengganyang judi online yang telah memakan korban harta dan nyawa.

“Fokus pemerintah khususnya fokus Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya arahan dari presiden Prabowo Subianto adalah judi online,” ujarnya.

Pengungkapan Judi Online

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan. Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai 10 pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi rekanan situs judi online.

Hal itu dilaporkan Meutya saat bertemu Prabowo di Istana, pada Jumat (1/11/2024).

"Tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi. Ini sebetulnya, awal yang juga mengejutkan bagi saya, sebagai Menkomdigi, namun harus dihadapi dan juga harus didukung," kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Ia mengaku membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut maupun penyidikan lebih dalam. Termasuk kata dia, jika perlu penggeledahan kantor.

Menurut Meutya, pembersihan akan sangat baik bagi Komdigi.

"Sebagai upaya bersih-bersih. Agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait," ucapnya.

Terlebih, Prabowo pun menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya sudah betul dan tinggal dilanjutkan.

Terbaru, ia menerbitkan Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 yang mencakup upaya untuk mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"(Tujuannya) agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Komdigi, bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan, kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Komdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan," bebernya.

Di sisi lain, ia memberlakukan apel bersama tiga kali sehari bagi setiap pegawai yang berbagi shift.

Hal ini memberikan semangat moril bagi staf dan mengingatkan bahwa seluruh pegawai bekerja untuk NKRI, sesuai yang diminta Presiden Prabowo.

Ia berharap, dengan cara-cara itu, pemberantasan judi online akan makin masif. Diketahui dalam 20 hari sejak presiden baru dilantik, pihaknya sudah menutup 187.000 situs judi online.

"Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari, tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih tiga bulanan, itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta. Karena kita akan naikkan terus," jelas Meutya.

Sebagai informasi, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait kasus dugaan judi online (judol). Sebanyak 10 orang adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, para pegawai dari Komdigi ini sebenarnya mendapatkan kewenangan untuk memblokir sejumlah situs judol.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan (wewenang). Mereka tidak blokir data mereka, (tapi) mereka menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” ujar Ade Ary.

Salah satu tersangka mengungkapkan, seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs judi online yang harusnya diblokir malah 'dibina'.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadap Presiden Prabowo Subianto, Jumat (1/11/2024), usai pegawai di kementeriannya diperiksa oleh pihak Kepolisian karena diduga terlibat praktik judi online (judol).

Meutya tiba sore hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) mengikuti makan siang bersama Prabowo.

"Beliau menyampaikan, tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi," ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Meutya mengaku bahwa peristiwa yang terjadi di awal-awal masa jabatannya itu membuatnya terkejut. Namun, dia memastikan situasi itu harus dihadapi. Dia juga mempersilahkan Kepolisian untuk mengembangkan penyidikan ke internal Komdigi apabil diperlukan.

"Termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi, sebagai upaya bersih-bersih. Agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik," ujarnya.

Prabowo, kata Meutya, berpesan agar langkah-langkah yang dilakukan harus diteruskan.

"Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri, agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi, bekerja membantu polisi," tuturnya.

Menurut mantan jurnalis televisi itu, Komdisi selama ini sudah melakukan berbagai hal untuk memperkuat moril pegawai kementerian itu. Salah satunya dengan melakukan apel tiga kali sehari dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Setiap ganti shift, teman-teman pengawas kita lakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan ini juga memberi semangat moril kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI, sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Polisi mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Dari 11 orang itu, terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

"Ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf staf ahli dari Komdigi," kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jumat (1/11/2024) sore, menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penggeledahan berkaitan dengan penangkapan sejumlah pegawai Kemenkomdigi yang diduga membekingi situas judi online.

"Iya benar, ada penggeledahan (kantor Komdigi)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, penggeledahan itu dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra, Ade Ary sendiri, serta sejumlah penyidik.

Beberapa tersangka yang merupakan pegawai Kemenkomdigi juga tampak dihadirkan di dalam penggeledahan tersebut. Mereka hadir dengan menggunakan kemeja berwarna oranye.

Ade Ary akan menyampaikan lebih lanjut hasil penggeledahan ini usai proses itu rampung.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 orang yang beberapa di antaranya berasal dari Kemenkomdigi ditangkap polisi terkait judi online (judol).

Pejabat dan pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judi online (judol) diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir," ujar Ade Ary.

"Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid menegaskan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online, tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi.

"Penegakkan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami," kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

"Kami mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat," sambung dia.

Meutya juga menjelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus dalam perang terhadap judi online.

Dia bilang, hal itu menjadi landasan komitmen kementerian untuk tegas dalam mengatasi pelanggaran hukum, khususnya judi online, guna memastikan keamanan ruang digital bagi masyarakat.

"Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membuat internet Indonesia makin cepat dan merata.

Ongkos regulator telekomunikasi yang membuat industri telekomunikasi tertekan dan biaya mahal pembangunan satelit menjadi dua dari beberapa persoalan yang harus diselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Memkomdigi) Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online (pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

“Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

Selain itu, Meutya melanjutkan untuk kasus internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga menjadi fokus. Apabila dalam pemerintahan selanjutnya, kata Meutya, Indonesia sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet.

Namun, dia menyebut apabila menelaah lebih jauh dengan menghitung penyebaran 2G. Menurutnya, beberapa daerah yang memang sudah terjangkau tapi internetnya masih amat pelan.

“Jadi kami akan dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari,” pungkas Meutya.