JAKARTA, KOMPAS.com - Interupsi demi interupsi langsung mewarnai menit-menit awal rapat paripurna perdana DPD RI 2024-2029, Selasa (1/10/2024) malam.

Interupsi sudah mencuat ketika rapat ini dipimpin oleh anggota DPD tertua, Ismeth Abdullah, dan termuda, Larasati Moriska.

Salah satu anggota DPD kemudian mengajukan interupsi karena Larasati yang justru tampak memimpin rapat.

"Alasannya yang memimpin termuda apa alasannya saya ingin tau, tolong dijawab karena malam ini adalah pemilihan pimpinan agendanya, terima kasih," kata anggota tersebut.

Ismeth menjawab, mereka telah bersepakat untuk bergantian dan tak mempermasalahkan Larasati memimpin rapat.

Total, ada 148 dari 152 anggota DPD RI yang mengikuti rapat ini.

Rapat kemudian dinyatakan memenuhi kuorum.

Larasati kemudian menjelaskan bahwa bakal calon paket pimpinan harus mengantongi dukungan subwilayah dan menyinggung soal pakta yang mesti ditandatangani.

Namun, salah satu senator dari NTT kemudian menegaskan bahwa mekanisme itu tidak tepat.

Seisi ruangan kemudian menyerukan skors rapat.

Rapat kemudian diskors hingga sekitar 5 menit lebih.

Sebagai informasi, ada dua kubu yang menjadi kandidat kuat calon Ketua DPD RI. Kubu pertama adalah kubu yang dimotori petahana La Nyalla Mattalitti. Sementara itu, kubu Sultan Najamuddin menjadi penandingnya.

SOLO, iNews.id – Rapat paripurnaDPRD Kota Solo terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo diwarnai interupsi dari legislator PDIP, Rabu (17/7/2024). Rapat paripurna itu diawali dengan penyampaian draf usulan pengunduran diri yang dibacakan langsung Gibran.

“Bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo masa jabatan 2021-2026 sehubungan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” kata Gibran, Rabu (17/7/2024).

Setelah itu, giliran Sekretaris DPRD Kota Solo, Kinkin Sultanul Hakim membacakan draf terkait penyetujuan pemberhentian Gibran dan usulan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa sebagai wali kota Solo sisa masa jabatan. 

Usulan draf itu kemudian diinterupsi Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono. Legislator PDIP itu menilai DPRD Kota Solo tidak mempunyai kewenangan untuk setuju atau tidak setuju terkait pemberhentian Gibran. 

“Sesuai disampaikan pimpinan bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri saudara wali kota dari jabatannya. Dengan demikian DPRD tidak punya otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui,” katanya. 

Dia mengatakan, DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga, dalam draf tersebut harus diubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Mendagri melalui gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus penunjukan wakil wali kota sebagai wali kota.

“Itu usulan kami, draf bisa diperbaiki agar DPRD tidak over kewenangan,” katanya.

Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo sepakat untuk mengubah draf tersebut dari diksi menyetujui. Setelah interupsi tersebut, pimpinan DPRD sepakat terkait pengajuan draf tersebut kepada Mendagri melalui gubernur. 

“Tadi yang kami tawarkan adalah draf SK yang dibacakan redaksional masih ada kata-kata kita menyetujui biar direvisi terlebih dahulu ini adalah draf SK. Terima kasih seluruh pimpinan anggota DPRD yang telah menyetujui SK yang baru saja dibacakan sekretaris DPRD,” katanya. 

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Pelaksanaan Sidang Paripurna Ke-12 DPD Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 diwarnai hujan interupsi dari anggota DPD peserta sidang hingga memanas. Peristiwa ini terjadi saat Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf Tata Tertib (Tatib) DPD.

Draf tata tertib itu merupakan hasil dari tim kerja (timja) yang pada beberapa waktu lalu merancang perubahan-perubahan aturan. Hujan interupsi itu muncul ketika sejumlah interupsi dari peserta sidang tidak direspons LaNyalla.

"Biarkan saya melanjutkan membacakan dahulu," kata LaNyalla ketika muncul banyak interupsi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2024.

Namun, akhirnya LaNyalla menghentikan pembacaan draf tata tertib dan mempersilakan anggota DPD Filep Wamafma yang paling banyak bersuara menyampaikan interupsi.

Filep mempertanyakan kepada pimpinan sidang apakah pembentukan timja sudah seusai dengan keputusan DPD. Pertanyaan itu sempat dijawab Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD Dedi Iskandar Batubara.

Setelah itu, LaNyalla melanjutkan pembacaan draf tata tertib, tetapi Filep merasa pertanyaannya belum terjawab sepenuhnya. Selain itu, ada insiden mikrofon Filep mati setelah melayangkan beberapa protes.
Puncaknya, sidang paripurna memanas ketika LaNyalla hendak meminta persetujuan kepada peserta sidang apakah draf tata tertib itu disetujui.

Pada saat itu, sekitar belasan anggota DPD berdiri dari kursinya dan maju ke meja pimpinan sidang, bahkan ada salah satu anggota DPD yang hendak merebut palu sidang.

Setelah itu, petugas pengamanan dalam (pamdal) di Parlemen turun dan mengamankan meja pimpinan sidang dari peserta rapat yang memprotes hal tersebut.

Baca Juga: DPD Ingin Dilibatkan Mengusulkan Calon Kepala Daerah

Di samping itu, ada pula anggota DPD yang meminta LaNyalla untuk menyelesaikan permintaan persetujuan sidang itu.

Setelah momen tersebut, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar meminta agar seluruh peserta sidang berkepala dingin. Akhirnya pimpinan sidang pun melakukan skorsing selama kurang lebih 15 menit sebelum melanjutkan persidangan.

(AZF)