Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Dia langsung meminta para menteri agar segera melakukan konsolidasi di masing-masing kementerian dan instansi pemerintahan.

Prabowo menggelar sidang kabinet perdana yang dihadiri oleh menteri, kepala lembaga dan instansi pemerintahan pada sekitar pukul 15.00 WIB sore ini. Dalam agenda tersebut, Prabowo turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Saya paham bahwa kita baru. Baru dilantik saya saja baru tiga hari, saudara-saudara baru dua hari dilantik. Dan saudara-saudara saya persilahkan secepatnya mungkin terutama bagi menteri-menteri yang baru silahkan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin administrasi saudara dan tim saudara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan bahwa penyusunan tim sangat penting. Menurutnya, tim yang baik bisa mempermudah pekerjaan dan mencapai target-target yang ditentukan.

Oleh sebab itu, dia turut menyampaikan bahwa akan segera memboyong kabinetnya ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.

"Di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan kemudian kita akan adakan koordinasi di Magelang Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo melantik total 136 pejabat untuk menjadi menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga serta pejabat setingkat menteri lainnya usai dilantik 20 Oktober 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna penetapan mitra kerja komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Sebanyak 431 anggota hadir secara langsung. Dengan demikian, ada 149 anggota DPR yang tak hadir.

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharami di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Hadir juga Wakil Pimpinan DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

"Hadir 431 orang dan izin enam orang sehingga total 437 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan saat memimpin rapat.

Puan menyatakan rapat ini digelar secara terbuka untuk umum.

"Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.

Adapun rapat paripurna tersebut dijadwalkan setelah pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di parlemen menggelar rapat konsultasi pada Senin (21/10/2024) kemarin.

Dalam rapat tertutup tersebut, DPR menyepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan AKD yang ada di parlemen.

Dalam rapat konsultasi itu, DPR RI juga menyepakati kementerian/lembaga yang akan menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Mitra kerja komisi ini merujuk nomenklatur Kabinet Merah Putih yang kemarin diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut pembahasan rapat paripurna DPR RI hari ini:

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2024 oleh BPK RI

2. Penetapan Jumlah Keanggotaan Fraksi-Fraksi pada Komisi- Komisi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

3. Penetapan Fraksi-Fraksi pada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

4. Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

5. Penetapan Nama-nama Keanggotaan Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) untuk mengesahkan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi yang menjadi mitra pemerintah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan memfinalisasi jumlah AKD tersebut pada Jumat (11/10/2024) hari ini sebelum membawanya ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (14/10/2024) dan rapat paripurna DPR sehari kemudian.

"Jadi jam 14.00 kita akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke rapim (rapat pimpinan) dan Bamus pada hari Senin dan insya Allah hari Selasa kita akan (rapat) paripurna," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Kemudian, pada Rabu (16/10/2024), DPR akan melantik para pimpinan AKD agar dapat langsung bekerja.

"Kalau pimpinan komisi itu kan finalisasi di rapim dan Bamus karena pimpinan komisi itu diusulkan oleh fraksi masing-masing," ucap Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, susunan komisi di DPR akan menyesuaikan jumlah kementerian di pemerintahan baru.

Koordinasi dilakukan agar fungsi DPR bisa langsung berjalan saat pemerintahan baru sudah terbentuk.

"Kita ada berkomunikasi agar kemudian penyusunan komisi dan AKD itu sudah terbentuk sebelum pemerintahan baru dilantik karena ini penting karena kita sudah harus siap karena fungsi dari DPR itu adalah legislasi kemudian juga anggaran dan pengawasan," ujar Dasco.

Sebelumnya beredar surat yang membeberkan jumlah komisi di DPR RI akan berjumlah 13, tetapi belum ada pimpinan DPR RI yang membenarkan ini.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih membahas komposisi komisi di DPR RI.

"Insya Allah di umumkan Senin. Komposisi masih digodok. Sebelum diumumkan saya belum berani berandai-andai, kita tunggu saja," ucap Adies saat dikonfirmasi, Kamis kemarin.

BADUNG, iNews.id - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati BadungI Ketut Suiasa menghadiri dan menyampaikan penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2025, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (9/10/2024) di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung.

Adapun rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Turut hadir pula para pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Pj Sekda Badung IB. Surya Suamba bersama Pimpinan Perangkat Daerah, serta Pimpinan Instansi Vertikal.

Dalam penjelasannya, Plt. Bupati Suiasa menyebutkan, proses penyusunan rancangan APBD 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah.

"Program-program prioritas pada APBD 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial," tuturnya.

Ditambahkan, postur rancangan APBD Badung 2025 yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp10,4 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 897 miliar lebih atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp9,5 triliun lebih. Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD dirancang sebesar Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp799 miliar lebih.

Sementara itu, anggaran untuk Belanja Daerah dirancang sebesar Rp10,5 triliun lebih, meningkat Rp861 miliar lebih atau 8,93 persen dari anggaran induk 2024 sebesar Rp9,6 triliun lebih. Belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp5,5 triliun lebih, belanja modal Rp3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp72 miliar lebih dan belanja transfer Rp1,7 triliun lebih.

Pembiayaan terdiri dari, penerimaan pembiayaan dirancang Rp115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaraan pembiayaan Rp100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Lebih lanjut dijelaskan, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Mulai dari bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata hingga bidang infrastruktur.

Sementara komposisi rancangan APBD 2025 mencatat kontribusi PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 108,41 persen. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu, belanja operasi sebesar 52,58 persen, belanja modal sebesar 29,94 persen, belanja tidak terduga sebesar 0,69 persen dan belanja transfer 16,76 persen. Kemudian, alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,34 persen dan alokasi anggaran kesehatan 16,37 persen dari total belanja daerah.

Usai menyampaikan penjelasan, Plt Bupati Suiasa menyerahkan naskah penjelasan Bupati Badung kepada Ketua DPRD, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Fraksi-Fraksi untuk menjadi referensi dalam penyusunan pandangan umum fraksi-fraksi. Diharapkan, Dewan melakukan pembahasan secara rinci dan mendapat persetujuan dan ditetapkan bersama-sama.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan transisi pemerintah ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Program kerja Prabowo diklaim terancang dengan baik di sisa pemerintahannya.

Jokowi bercerita selama ini Prabowo sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan, baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini, mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

"Hampir di setiap Rapat Paripurna, Ratas, apapun topiknya pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya urusan pertahanan, tapi setelah jadi presiden terpilih di semua rapat terbatas hadir," ujar Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bahkan, Jokowi juga bilang Prabowo seringkali menemui Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan. Pertemuan dilakukan untuk membahas secara khusus Rancangan APBN 2025 yang menjadi anggaran pertama Prabowo.

"Sebagai contoh RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali Pak Prabowo dengan Bu Menkeu. Hampir tiap minggu, tiap hari bertemu mempersiapkan itu," sebut Jokowi.

Jokowi kembali menekankan transisi berjalan dengan sangat mulus. Dengan begitu, kabinet baru yang diusung Prabowo akan bisa langsung bekerja dengan cepat tanpa perlu ada masa transisi.

"Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik, presiden dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda," ujar Jokowi.

Simak: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna untuk menetapkan jajaran pimpinan fraksi periode 2024-2029.

Acara berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono, dan Wakil Ketua MPR Sementara, Larasati Moriska.

Rapat dimulai dengan agenda penyampaian pandangan fraksi serta pengumuman nama-nama anggota yang ditunjuk menjadi pimpinan fraksi.

Dari PDI-P, Ahmad Basarah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi, sedangkan Partai Golkar memilih Melchias Markus Mekeng sebagai ketua fraksinya.

Selanjutnya, Habiburokhman ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra, dan Nasdem menunjuk Robert Rouw sebagai Ketua Fraksi MPR RI.

"Apakah dapat disetujui atau ada masukan saran dari saudara-saudara sekalian?" tanya Guntur saat memimpin rapat.

"Setuju" seru anggota dewan.

Berikut susunan delapan Fraksi di MPR RI periode 2024-2029:

1. PDI-P

Ketua: Ahmad Basarah

Wakil Ketua: Yasonna H Laoly

Sekretaris: Andreas Hugo Pareira

2. Golkar

Ketua: Melchias Markus Mekeng

Sekretaris 1: Ferdiansyah

Sekretaris 2: Ade Rosi Khairunnisa

3. Gerindra

Ketua: Habiburokhman

Sekretaris: Andre Rosiade

Bendahara: M Husein Fadlulloh

4. Nasdem

Ketua Fraksi: Robert Rouw

Sekretaris: H Syarief A Alkadrie

5.PKB

Ketua: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

Wakil Ketua 1: Nasim Khan

Wakil ketua 2: Hj.Hindun Hanisah

Wakil Ketua 3: Zainul Munasichin

Bendahara: Syafiuddin

Wakil Bendahara 1: Jaelani

Wakil Bendahara 2: Iyeth bustami

6. PKS

Ketua Fraksi: Tifatul Sembiring

Wakil Ketua 1: Almuzammil Yusuf

Wakil Ketua 2: Mohammad Iqbal Romzi

Sekretaris 1: Johan Rosihan

Sekretaris 2: Izzuddin Al-Qassam Kasuba

Bendahara: Meity Rahmatia

7. PAN

Ketua Fraksi: Ahmad Rizki Sadig

Wakil Ketua 1: Nazaruddin Dek Gam

Wakil Ketua 2: Sarifuddin Sudding

8. Demokrat

Ketua Fraksi: Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

9. DPD

Belum menyerahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak sampai 70 persen anggota DPR RI 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua DPR RI pada Selasa (1/10/2024) usai dilantik pagi harinya.

Ketua Sementara Ketua DPR RI Guntur Sasono, ketika membuka Rapat Paripurna, menyebutkan total anggota DPR yang hadir hanya 383 orang (66 persen). Sementara, ada 580 anggota DPR yang dilantik hari ini.

"Telah ditandatangani oleh 383 orang," kata Guntur memimpin rapat.

Ia kemudian membacakan jumlah anggota DPR yang hadir berdasarkan fraksi partai politik.

Dari rincian ini, total kehadiran anggota DPR sore ini 391 orang (sekitar 67 persen).

Berikut daftar kehadiran anggota DPR berdasarkan fraksi dalam rapat paripurna perdana 2024-2029 yang dibacakan Guntur:

1. PDIP: 97 dari 109

2. Golkar: 57 dari 102

3. Gerindra: 65 dari 85

4. Nasdem: 37 dari 69

5. PKB: 29 dari 68

6. PKS: 46 dari 53

7. Demokrat: 20 dari 44

8. PAN: 40 dari 48

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menetapkan Ketua DPD untuk periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024, malam.

Pimpinan Sementara DPD, Ismeth Abdullah, mengungkapkan bahwa hari ini, pihaknya akan menggelar beberapa agenda, termasuk rapat konsultasi dengan perwakilan provinsi, yang dihadiri satu orang dari masing-masing provinsi.

Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI.

"Rapat Paripurna Ketua DPD RI akan dilaksanakan di Gedung Nusantara V dengan agenda pengesahan anggota DPD RI periode 2024-2029," kata Ismeth.

Ia menambahkan, Sidang Paripurna DPD RI dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai, dengan agenda utama pemilihan Ketua DPD untuk periode 2024-2029.

Ismeth juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh anggota DPD yang baru dilantik.

"Selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. DPD RI dari daerah untuk Indonesia," ucapnya.

Sebanyak 152 anggota DPD Republik Indonesia resmi dilantik pada hari ini.

Pelantikan tersebut digelar dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Pimpinan rapat DPD terdiri dari anggota tertua dan termuda, yaitu Ismeth Abdullah dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau yang berusia 78 tahun, dan Larasati Moriska dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara yang berusia 22 tahun 8 bulan.

Pelantikan dimulai dengan pembacaan Petikan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2024 oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi.

Setelah itu, Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Syarifuddin, menanyakan kesediaan para anggota DPD RI terpilih untuk dilantik.

Para tokoh agama juga dihadirkan di lokasi pelantikan.

Ketua MA kemudian memandu para anggota DPD terpilih untuk membacakan sumpah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 dilantik pada hari ini, Selasa (1/10/2024).

Pelantikan akan dilakukan melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota yang termuda dan tertua.

Berdasarkan data yang diterima dari Kesekjenan DPR RI, anggota DPR termuda adalah putri almarhum politikus yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, Annisa M.A Mahesa.

Pemilik nama lengkap Annisa Maharani Alzahra Mahesa yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten II ini tercatat masih berusia 23 Tahun 2 Bulan dan 15 Hari saat dilantik menjadi anggota DPR RI.

Berdasarkan data penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, politikus Partai Gerindra kelahiran 17 Juli 2001 ini memeroleh 122.470 suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Sementara itu, anggota DPR periode 2024-2029 tertua adalah politikus Partai Demokrat, Zulfikar Achmad. Dia berusia 78 Tahun 4 Bulan 15 Hari saat dilantik menjadi wakil rakyat.

Pria kelahiran 17 Mei 1946 ini lolos ke DPR setelah berhasil meraup 50.927 suara pada Pileg 2024, di dapil Jambi.

Berikut daftar lengkap tiga anggota DPR periode 2024-2029 yang termuda yang diterima Kompas.com:

• Annisa M.A. Mahesa, Partai Gerindra, Dapil Banten II, Usia 23 Tahun 2 Bulan 15
• Hari Muhammad Rohid, Partai Gerindra, Dapil Riau II, Usia 24 Tahun 10 Bulan 14 Hari
• Cindy Monica Salsabila Setiawan, S.M., Partai NasDem, Dapil Sumatera Barat II, Usia 24 Tahun 10 Bulan 14 Hari.

Kemudian, berikut tiga anggota DPR periode 2024-2029 yang tertua:

• H. Zulfikar Achmad, Partai Demokrat Dapil Jambi, Usia 78 Tahun 4 Bulan 15 Hari
• Drs. H. Guntur Sasono, M.Si., Partai Demokrat Dapil Jawa Timur VIII, Usia 78 Tahun 2 Bulan 30 Hari; dan
• Drs. H. Kahar Muzakir, Partai Golkar, Dapil Sumatera Selatan I, Usia 77 Tahun 9 Bulan 21 Hari.

Sementara itu, berikut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 yang termuda:

• Larasati Moriska, Dapil Kalimantan Utara, Usia 22 Tahun 8 Bulan 0 hari
• Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., Dapil Sumatera Barat, Usia 23 Tahun 11 Bulan 15 Hari; dan
• Ratu Tenny Leriva, S.Ked., Dapil Sumatera Selatan, Usia 24 Tahun 3 Bulan 21 Hari.

Kemudian, berikut anggota DPD periode 2024-2029 yang tertua:

• Drs. Ismeth Abdullah, Dapil Kepulauan Riau, Usia 78 Tahun 0 Bulan 2 Hari
• Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H., Dapil Kalimantan Selatan, Usia 76 Tahun 1 Bulan 28 Hari; dan
• H. Almalik Pababari, Dapil Sulawesi Barat, Usia 75 Tahun 9 Bulan 17 Hari.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Anggota DPR Termuda dan Tertua yang Dilantik Hari Ini", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/01/05180061/daftar-anggota-dpr-termuda-dan-tertua-yang-dilantik-hari-ini.

JAKARTA, investor.id - Rapat Paripurna DPR memutuskan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dilanjut pembahasannya di periode baru yakni 2024-2029 atau carry over. Kedua RUU tersebut adalah RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU carry over atau operan adalah RUU yang tidak bisa diselesaikan atau disahkan dalam satu periode jabatan DPR. Artinya, RUU yang menjadi operan akan dilanjut oleh DPR periode berikutnya.

RUU PPRT sebenarnya sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2019-2024 namun DPR tak kunjung melanjutkan pembahasannya. Karena itu, paripurna DPR kali ini memutuskan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR periode 2024-2029.

"Melalui rapat paripurna ini kami meminta persetujuan atas usulan baleg atas RUU tentang PPRT, masuk dalam daftar Prioritas Program Legislasi atau Prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029, apakah dapat disetujui?" ujar Ketua Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Setuju," jawab peserta rapat kompak. 

Sementara, RUU MK saat ini tinggal disahkan di tingkat dua atau disahkan menjadi UU. Pasalnya, RUU tersebut sebelumnya telah disetujui di tingkat satu Komisi III DPR.

"Kami menanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagai RUU operan Komisi III DPR yang pembahasan selanjutnya adalah diagendakan pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan pada paripurna masa keanggotaan DPR periode 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Puan dan dijawab "Setuju" oleh peserta rapat.

Rapat paripurna DPR kali ini merupakan rapat paripurna terakhir untuk DPR periode 2019-2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani yang didampingi oleh tiga orang wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel. Sementara satu orang ketua wakil ketua DPR lainnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak hadir di lokasi. 

Rapat paripurna ini dihadiri oleh 217 orang anggota DPR dari total 541 anggota dewan. Dalam rapat paripurna terakhir ini, DPR mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Berikut UU yang disahkan dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024:

 1. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

2. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan.

3. UU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

4. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. 

5. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

6. UU terhadap 25 RUU tentang Kabupaten/Kota.

7. UU terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota.

8. UU terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota.

9. UU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

10. UU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan sebanyak sembilan rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU) saat rapat paripurna terakhir DPR Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggota dewan menyadari bahwa dalam membentuk suatu UU, terdapat berbagai perspektif, kepentingan, keberpihakan, dan dampak yang perlu diperhatikan, sehingga dalam prosesnya pasti terjadi banyak dinamika politik.

"Dalam membentuk UU, dibutuhkan political will (kemauan politik) yang kuat dari para pihak, fraksi-fraksi di DPR RI, dan dari pemerintah agar dapat mencapai titik temu substansi undang-undang yang sungguh-sungguh bagi kepentingan negara dan rakyat Indonesia," kata Puan.

Terkait fungsi anggaran DPR, ia menjelaskan pada masa sidang ini telah menyelesaikan dua undang-undang yaitu UU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023 dan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Ia berharap, legislasi yang dihasilkan DPR periode 2019-2024 dapat menjadi evaluasi bersama dalam menetapkan prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) yang selektif.

Selain mengesahkan sejumlah UU, DPR pada rapat paripurna hari ini juga mendengarkan beberapa laporan dari alat kelengkapan dewan (AKD) yang kemudian diambil keputusan, yakni laporan Komisi IX atas Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji.

Selanjutnya, laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana dan laporan Tim Pengawasan DPR RI, terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto diizinkan untuk mengatur jumlah kementerian di masa pemerintahannya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah disahkan DPR RI.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek memaparkan perubahan yang terdapat pada RUU tersebut.

“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif,” kata Awiek.

Dia menjelaskan, dari hasil pembahasan RUU yang telah disepakati, terdapat enam angka perubahan. Pertama, adanya penyisipan Pasal 6a yang mengatur pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan oleh sub-urusan pemerintahan sepanjang adanya keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan.

“Dua, penyisipan Pasal 9a, terkait penulisan, pencantuman, dan/atau pengaturan unsur organisasi dapat diselenggarakan perubahan oleh presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Awiek.

Kemudian, dia menyebut perubahan ketiga terdapat pada penghilangan penjelasan Pasal 10 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri.

“Empat, perubahan Pasal 15 dan penjelasannya mengenai jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden,” ujar Awiek.

Perubahan kelima, lanjut dia, terkait revisi judul bab 6 menjadi hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian lembaga non-struktural dan lembaga pemerintah lainnya. Perubahan itu dilakukan sebagai akibat dari penyesuaian terminologi lembaga non-struktural yang diatur dalam perubahan Pasal 25.

“Dan enam, penambahan ketentuan tugas pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang di Pasal 2 romawi,” kata Awiek.

Setelah Awiek menyampaikan laporan, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus pun meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir terkait penyempurnaan rumusan RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Lodewijk.

Setelah memperoleh jawaban setuju dari total 48 anggota dewan yang hadir, Lodewijk lalu mengetuk palu. “Terima kasih,” ujar Lodewijk.